Disaat situasi ekonomi global yang fluktuatif dan kondisi ekonomi dalam negeri yang juga ditempa ujian berat efek situasi dunia tersebut, Pemerintah Indonesia membutuhkan kerjasama dan membangun kerjasama di segala bidang dengan negara-negara luar negeri. Apalagi nilai tukar rupiah yang cenderung melemah walau tidak separah krisis 1997. Untuk itu peningkatan investasi dan ekspor merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat menggairahkan ekonomi nasional. Terkait peningkatan ekonomi dalam negeri, Pemerintah Indonesia dan Republik Ceko memulai kolaborasi melalui investasi dan ekspor. Hal itu terungkap dalam pidato Presiden Joko Widodo ketika menerima kunjungan Delegasi Ceko, di Istana Negara Senin, 17 September. Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tersebut mengatakan komitmennya untuk terus memajukan kerja sama dengan Republik Ceko di berbagai bidang, khususnya di bidang perdagangan dan industri. Selain itu, Presiden Joko Widodo meminta dukungan Republik Ceko terkait produk kelapa sawit Indonesia di Pasar Eropa. Sedangkan ketua Delegasi Republik Ceko, Milan Stech mengatakan Republik Ceko menawarkan peluang kerjasama dan investasi di bidang industri manufaktur, Kesehatan, dan pendidikan kepada Pemerintah Indonesia.
Sementara itu, Menteri perindustrian Airlangga Hartarto juga meminta dukungan Pemerintah Ceko sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa, untuk bisa membantu mempercepat negosiasi Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa sebagaimana Indonesia telah lakukan dengan Australia. Menurut Menteri Airlangga Hartarto, ada beberapa produk manufaktur Indonesia yang berpotensi menembus pasar Ceko, antara lain tekstil dan pakaian, Furnitur berbasis kayu serta pulp dan kertas. Selain itu dijajaki penarikan investor dan kerjasama sektor karet, farmasi dan teknologi minihidro dari energi terbarukan.
Sejatinya apa yang ditawarkan Pemerintah Ceko kepada Pemerintah Indonesia merupakan potensi yang baik untuk menaikan kinerja ekonomi nasional yang cenderung stagnan. Minat Republik Ceko membangun kerjasama yang lebih serius merupakan jawaban positif atas kunjungan delegasi Indonesia Mei 2018. Peluang usaha untuk menaikan ekspor dengan melakukan kerjasama bilateral merupakan salah satu solusi yang mumpuni walau perlu waktu untuk membuat sebuah nota kesepahaman. Selain itu, diperlukan insentif insentif khusus oleh Indonesia kepada para Investor untuk memajukan industri dalam negeri. Setidaknya apa yang ditawarkan ke dua negara dalam memajukan kinerja ekonominya merupakan hal baik di tengah ekonomi dunia yang tidak menentu. Harapannya tentu saja, tawaran kerjasama ini segera ditindak lanjuti oleh Pemerintah dengan segera dalam upaya untuk menggairahkan ekonomi dalam negeri yang cenderung melemah terutama kinerja ekspor.
Kendati bukan menjadi presiden pertama Korea Selatan yang menginjak kota Pyongyang, namun setibanya di ibukota Korea Utara itu kemarin (18 september 2018), Presiden Moon Jae-in menerima jabat tangan dan pelukan erat dari Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Ribuan pasang mata warga masyarakat menyaksikan peristiwa itu. Pertemuan keduanya di Pyongyang menjadi pertemuan ketiga setelah pertemuan di bulan April dan bulan Mei tahun ini.
Dalam sambutannya, Kim Jong-un menyampaikan terimakasih karena Moon telah bersedia memfasilitasi pertemuannya dengan Presiden AS Donald Trump di Singapura bulan Juni lalu. Namun sayang, rencana Presiden Donald Trump ke Pyongyang masih belum terlaksana. AS melihat belum ada kemajuan signifikan dalam proses denuklirisasi di Korea Utara. Untuk mempercepat proses ini, Presiden AS Donald Trump meminta Presiden Moon menjadi negosiator bagi ke dua belah pihak.
Denuklirisasi Korea Utara sebenarnya bukan hanya tuntutan Amerika Serikat namun juga merupakan keinginan Korea Selatan. Pertemuan pertama di Pyongyang ini memang diinginkan oleh Kim Jong-un. Pemimpin Korea Utara itu menyampaikan bahwa ia sudah menunggu momen ini. Sebaliknya Presiden Moon terkesan dengan penyambutan yang disiapkan oleh Kim Jong-un.
Sebelum keberangkatannya ke Pyongyang, dalam akun media sosialnya, Presiden Moon berharap bahwa pertemuan ini bukan sekedar perubahan sementara tetapi perdamaian permanen. Namun demikian ada yang menyangsikan apakah pertemuan ini menghasilkan kemajuan dalam proses perdamaian di semenanjung Korea.
Banyak pihak mengharapkan pertemuan ini memberikan peluang perubahan yang semakin baik. Yaitu dengan Korea Utara mempercepat proses denuklirisasi negerinya, yang menjadi syarat perdamaian di semenanjung. Sebaliknya Amerika Serikatpun hendaknya menepati janji, jika kelak Korea Utara benar-benar melakukan proses itu. Sehingga harapan semua pihak menyaksikansemenanjung Korea yang damai dan bersatu bukan sekedar mimpi.
Saudara, resiko investasi, di negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kini meningkat. Hal itu terjadi karena krisis di Turki, Argentina dan Venezuela memengaruhi ekspektasi pasar. Indonesia pun tak terkecuali, ikut merasakan dampak krisis tersebut. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dikutip harian Kompas, Minggu (16/9), sejak awal 2018 sampai Jumat (14/9), investor asing membukukan jual bersih hampir 54 triliun rupiah. Seorang analis pasar, Lucky Bayu Purnomo kepada Kompas mengatakan, dominasi asing di pasar modal dalam negeri membuat pasar saham menjadi lebih rentan jika asing memilih untuk meninggalkan Indonesia. Namun Lucky melihat investor dalam negeri sudah tumbuh cukup banyak dan menopang volatilitas pasar.
Sementara itu Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Laksono Widodo melihat, fundamen pasar modal dalam negeri membaik, seiring perbaikan laporan keuangan perusahaan publik atau emiten. Saham, surat utang atau obligasi yang diterbitkan korporasi masih menjanjikan keuntungan bagi investor. Surat utang tenor 10 tahun masih diminati sebagai investasi jangka panjang untuk merespons ketidakpastian global. Berbeda dengan harga surat utang pemerintah yang sudah sangat rendah.
Selain saham dan surat utang perusahaan, pembelian aset untuk investasi jangka panjang seperti properti dan emas masih diminati di Indonesia. Properti yang sudah dibeli dapat disewakan kembali untuk membayar ongkos perawatan, pajak atau biaya lainnya. Sisa uang sewa adalah hasil investasi tersebut. Untuk investasi emas, tahun ini saja tercatat penjualan emas di perusahaan negara PT Aneka Tambang sebanyak 18,9 ton selama periode Januari hingga Agustus. Angka penjualan yang tinggi menggambarkan sebagian besar masyarakat Indonesia masih konservatif dalam berinvestasi.
Gairah masyarakat untuk berinvestasi dengan cara yang konservatif atau dengan instrumen berbasis pasar keuangan, membuktikan mereka masih percaya bahwa fundamen ekonomi Indonesia masih kokoh, dan masih menjanjikan keuntungan bagi investor jangka menengah dan panjang.
Untuk meningkatkan rasa aman bagi masyarakat, otoritas keuangan harus terus mewaspadai volatilitas pasar dan cepat mengambil tindakan sebelum muncul krisis.
Pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sudah di depan mata. Total ada 16 partai politik nasional, ditambah 4 partai politik lokal di Aceh yang menjadi peserta Pemilu 2019. Jumlah ini bertambah dari Pemilu Legislatif 2014 sebanyak 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal. Sedangkan untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, akan ditetapkan pada 20 September 2018, berbarengan dengan penetapan calon legislatif (caleg) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pemilu 2019 akan berlangsung serentak yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Wakil Presiden digelar dalam tanggal yang sama, 17 April 2019.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu di Indonesia telah menyusun tahapan-tahapan yang harus dilalui baik oleh calon anggota legislatif, calon presiden dan wakil presiden serta calon pemilih. Tahapan tersebut antara lain pendaftaran partai politik, calon anggota legislatif, pasangan calon presiden dan wakil presiden sampai dengan tahapan kampanye dan pelaksanaan pemilu. Dari semua tahapan itu, salah satu yang paling dinanti oleh peserta pemilu dan pemilih adalah tahapan kampanye yang akan dimulai pada 23 September 2018. Pada tahapan ini, peserta pemilu, baik calon legislatif maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden berlomba-lomba mempromosikan program-programnya agar bisa terpilih pada Pemilu 2019.
Dalam kampanye, baik peserta pemilu maupun pendukungnya tak jarang menggunakan cara-cara yang tidak sehat seperti melaksanakan kampanye hitam yang bertujuan untuk menjatuhkan lawan politiknya. Hal tersebut dilakukan melalui berbagai cara, baik melalui kampanye langsung maupun melalui media komunikasi seperti media massa dan media sosial. Guna menghindari hal tersebut, berbagai kalangan menggelar Deklarasi pemilu damai di berbagai kota di Indonesia. Salah satunya yang diadakan di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu 16 September 2018. Deklarasi yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Indonesia Untuk Pemilu Damai ini diharapkan menginspirasi daerah lain untuk menggelar kegiatan yang menggaungkan pemilu damai. Deklarasi ini mendorong para Peserta pemilu, baik calon legislatif maupun calon presiden dan calon wakil presiden, untuk menghindari cara yang tidak etis untuk dapat memenangkan pemilu. Para pendukung dan pemilih calon presiden juga seharusnya tidak saling menyerang dan menjelek-jelekkan calon lainnya karena hal tersebut hanya akan memecahbelah persatuan bangsa. Sesungguhnya, Pemilu diselenggarakan untuk memilih pemimpin masa depan yang lebih baik yang dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.