VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Pemerintah akan mengembangkan instrumen pembiayaan bencana dalam rangka mendukung penanggulangan bencana yang cepat dan tepat di daerah. Demikian diungkapkan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani seperti dikutip kantor berita Antara, Senin (1/10). Sri Mulyani mengatakan, pihaknya memikirkan bagaimana mengembangkan suatu instrumen pembiayaan bagi daerah, semacam asuransi, dengan adanya frekuensi bencana yang terjadi di berbagai daerah.

Menteri Keuangan akan meninjau dan melakukan konsultasi dengan negara-negara lain untuk menciptakan instrumen baru terkait pembiayaan penanggulangan bencana. Hal tersebut juga akan menjadi bahasan dalam Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia 2018 di Nusa Dua, Bali, pada 8 hingga 14 Oktober mendatang.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah dalam pertemuan tahunan tersebut akan mengumpulkan para ahlinya agar Indonesia bisa menciptakan instrumen baru antardaerah yang bisa masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, akan disusun juga bagaimana bantuan pada suatu daerah yang terkena bencana bisa langsung dilakukan.

Terkait bencana gempa dan tsunami di Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, Menteri Keuangan telah memberikan dana siap pakai untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana -BNPB sebesar 560 miliar rupiah. Dengan demikian BNPB bisa menjalankan tugasnya dalam situasi kedaruratan. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat berakhir.

Sri Mulyani juga menilai pentingnya penguatan dari sisi anggaran dan logistik terhadap institusi yang sering terlibat langsung dalam penanganan bencana, seperti BNPB, TNI, dan Kepolisian RI. Menurutnya, ini akan memungkinkan Indonesia memiliki kapasitas untuk mengelola bencana. Kalau dilihat dari lokasi geografis,tampaknya Indonesia perlu mengantisipasi bencana terus-menerus.

Masyarakat Indonesia harus yakin bahwa Pancasila merupakan satu kehendak bersama, yang merupakan satu-satunya ideologi yang dapat mempersatukan perbedaan di Indonesia.  Demikian diungkapkan Deputi I Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Anas Saidi, di Jakarta ( 27/9) . Mengutip sindonews.com, Anas Saidi   mengatakan di Indonesia,  sebagai negara yang  memiliki berbagai suku etnis dan agama, Pancasila juga membentengi masyarakat Indonesia dari perpecahan dan  untuk menangkal ideologi alternatif yang mudah masuk karena lemahnya pemahaman masyarakat. Menurut Anas Saidi tanpa Pancasila, Indonesia akan kehilangan dan kemungkinan besar akan mengalami suatu keretakan dalam menyambut hari depan Indonesia. Ia menegaskan masyarakat harus yakin pada diri sendiri bahwa hanya Pancasila yang dapat mempertemukan perbedaan yang ada di Indonesia  dan  menjadi persamaan untuk merekatkan bangsa Indonesia dan mampu menolak paham radikal. 

Selain itu, Anas juga mengatakan bahwa  kesaktian ideologi Pancasila memiliki suatu kekuatan yang dijalankan sebagai pedoman tindakan dalam bernegara.  Meski di dalam sejarah, makna atau arti sebuah kesaktian itu  karena adanya tragedi G30S/PKI.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Abdul Muhaimin Iskandar dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Semarang, Jawa Tengah (28/9) mengajak semua komponen masyarakat menjaga ideologi berbangsa dan bernegara yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa. Muhaimin seperti dikutip detik.com mengatakan  ideologi Pancasila  terbukti mampu menyelamatkan bangsa Indonesia dari pertikaian dan perpecahan. Menurut  Muhaimin apa yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa, sudah melalui pemikiran yang sangat panjang.   Bukan hanya masa itu saja yang dipikirkan, tetapi juga masa kini dan yang akan datang. Muhaimin juga  menjelaskan, para pendiri bangsa yang di dalamnya terdapat para ulama, tentu sadar bahwa mayoritas bangsa Indonesia terdiri dari umat Muslim. Tetapi mereka juga sadar bahwa bangsa Indonesia ini bukan terdiri dari umat Islam saja.   Ada juga Nasrani, Hindu dan Budha dan semua harus mendapat tempat serta kesempatan yang sama. Muhaimin Iskandar menambahkan, meskipun berhasil merumuskan Piagam Jakarta, tetapi rumusan itu tidak digunakan, Para ulama bahkan ikhlas untuk menarik kembali Piagam Jakarta itu dan menggantinya dengan Pancasila yang dikenal sekarang.

Pemerintah Indonesia melalui PT Inalum resmi menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Kesepakatan itu ditanda tangani oleh PT Inalum sebagai induk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tambang dan Freeport Mcmoran Inc. di Jakarta Kamis (27/9). Penandatangan sales and purchasing agreement adalah tahap lanjutan dari perjanjian pendahuluan pada 7 Juli 2018 lalu, saat itu disepakati nilai saham divestasi Freeport Indonesia sebesar 3,85 Miliar Dollar Amerika Serikat. Besarannya sejumlah 3,85 miliar dollar AS atau sekitar 56 triliun rupiah. Rinciannya, 3,5 miliar dollar AS untuk membeli participating interest (PI) 40 persen milik Rio Tinto dan 350 juta dollar AS guna mengakuisisi 9,3 persen saham milik Indocopper Investama.

Penandatanganan dilakukan Direktur Utama INALUM Budi G. Sadikin, dan CEO Freeport-McMoRan, Richard Adkerson, yang disaksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dengan demikian jumlah saham PTFI yang dimiliki INALUM akan meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen. Pemerintah Daerah Papua akan memperoleh 10 persen dari 100 persen saham PTFI. Ignasius Jonan  menjelaskan, dengan ditandatanganinya perjanjian ini, pemerintah akan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus  dengan masa operasi maksimal 2x10 tahun sampai tahun 2041. Selanjutnya, kewajiban PTFI untuk membangun pabrik peleburan (smelter) tembaga berkapasitas 2 sampai 2,6 juta ton per tahun akan terus dimonitor dan evaluasi perkembangannya, sehingga diharapkan selesai dalam waktu kurang dari 5 tahun. Sementara itu Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati mengakui, divestasi saham antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia berlangsung rumit dan pelik dan membutuhkan proses yang sangat panjang.

“Saya tahu bahwa proses ini tidak mudah, banyak sekali detail negosiasi yang saya harus mengakui merupakan suatu proses yang sama-sama pelik. Namun, dengan niat baik Pemerintah Indonesia dan dengan guidance dari Bu Rini  pada PT Inalum dan dengan Richard Adkerson leadership, kita akhirnya bisa memenuhi dan mencapai kesepakatan untuk pengambilalihan 51 persen saham yang ditandatangani hari ini dalam bentuk Sales Purchase Agreement. Kita juga terus menyelesaikan dan sudah pada tahap akhir. Sekali lagi juga melalui proses yang tidak mudah.”

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan divestasi saham PT Freeport Indonesia kali ini merupakan sebuah komitmen Indonesia untuk memperjuangkan yang terbaik, baik dari sisi penerimaan negara, pengolahan di hilir melalui pembangunan pabrik peleburan (smelter), dan pengelolaan. Selain itu ia juga menyatakan Pemerintah Indonesia sepenuhnya menghormati hak investor yang datang ke Indonesia dengan melakukan negosiasi yang kemudian menghasilkan keputusan yang menguntungkan seluruh pihak terkait. Sri Mulyani juga berharap PT Freeport Indonesia ke depan melaksanakan aktivitas pertambangan dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada CEO Freeport-McMoRan, Richard Adkerson yang telah melakukan negosiasi dengan baik selama ini dengan Pemerintah Indonesia.

Pengaruh Republik Rakyat Tiongkok di Asia yang semakin kuat melalui Prakarsa Satu Sabuk, Satu  Jalan (One Belt, One Road Policy), rupanya menimbulkan situasi kurang nyaman bagi Uni Eropa. Alasannya  antara lain,  inisiatif RRT itu menciptakan beban utang bagi Negara yang ikut program tersebut.

Beberapa Negara Asia sudah masuk dalam skema kerjasama itu. Sri Lanka, misalnya membangun pelabuhan bernilai hampir 1,5 milyar dollar AS. Negara itu ternyata tidak dapat mengembalikan pinjaman dan harus menyerahkan kendali atas pelabuhan itu sampai tahun 2116 alias 99 tahun.

Proyek lain di Malaysia ditangguhkan oleh pemerintahan PM Mahatir Mohamad. Sedang di Indonesia, proyek kereta cepat yang dibiayai RRT pun belum memperlihatkan kemajuan yang signifikan dan cenderung dikritisi.

Negara Asia lain seperti Pakistan, meski masih membuka peluang, namun mulai mempertimbangkan berbagai hal sebelum meneruskan proyek dengan RRT.

Mengapa Uni Eropa kemudian menaruh perhatian lebih kepada Asia? Asia memang telah  menjadi kawasan yang berkembang dinamis. Populasi seluruhnya  mencapai sekitar 4,5 milyar orang termasuk 600 juta orang di ASEAN, kawasan yang menjadi salah satu motor ekonomi dunia. Populasi yang besar dapat menjadi potensi pasar yang besar bagi Uni Eropa, yang pertumbuhannya tidak terlalu menggembirakan. Uni Eropa sadar bahwa pengaruh RRT tidak mudah dibendung begitu saja karena RRT royal membantu kawasan, sementara Uni Eropa dengan aneka masalahnya tidak semudah itu menggelontorkan dana besar membendung RRT.

Apa yang ditawarkan Uni Eropa ke Asia?  Konon perluasan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dengan menekankan pada standar lingkungan dan standar sosial. Bagi UE, ini menjadi titik lemah RRT. UE mengharapkan anggotanya mendukung Strategi Konektivitas Asia. Rencananya draft ini akan menjadi salah satu pokok bahasan pertemuan Puncak para pemimpin UE dan Asia bulan Oktober.

Tentunya tidak diharapkan rivalitas dalam prakarsa baik dari RRT maupun dari Uni Eropa, menciptakan konflik baru di kawasan. Karena sebaiknya memang bukan rivalitas untuk saling menjatuhkan, namun lebih kepada kompetisi  untuk mengembangkan kerjasama multilateral di Asia yang

sedang dikoyak oleh Presiden AS, Donald Trump.