VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Untuk menjaga  nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,  diperlukan upaya untuk mampu menyebarkan pemahaman tentang dasar negara tersebut dengan baik.  Salah satunya seperti yang dilakukan Komunitas Bela Indonesia (KBI), yaitu  dengan  menyelenggarakan pelatihan juru bicara Pancasila yang bertujuan untuk menguatkan nilai nilai Pancasila dan Ideologi bangsa. Koordinator program Komunitas Bela Indonesia (KBI) Anick  kepada wartawan di Pandeglang, Banten , pada Sabtu lalu (22/9) seperti dikutipindopost.co.id  mengatakan bahwa indoktrinasi ideologi ala Orde Lama dan Orde Baru yang traumatik, membuat penguatan ideologi Pancasila menjadi bagian yang harus dirawat secara bersama oleh seluruh elemen bangsa.  Menurutnya, untuk menumbuhkan kesadaran dan penguatan Pancasila sebagai ideologi  tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga seluruh elemen masyarakat.  Anick menjelaskan Komunitas Bela Indonesia dibentuk atas dasar upaya untuk  menumbuhkan kesadaran peneguhan ideologi Pancasila.  Komunitas Bela Indonesia mengadakan Pelatihan Juru Bicara Pancasila di 25 Provinsi.  Sesi kedua pelatihan ini dilaksanakan di Banten, dengan sistem rekruitmen peserta yang dibuka secara online di Media Sosial.  Terdapat 62 orang yang melakukan registrasi online dan sebagaimana ketentuan panitia seleksi, hanya 40 orang yang dipilih untuk mengikuti pelatihan.  Menurut Anick peserta Pelatihan Juru Bicara Pancasila yang diselenggarakan Komunitas Bela Indonesia di  Pandeglang, Banten berlangsung pada 21 - 24 September 2018, dan diikuti dari berbagai kalangan; Akademisi, Aktivis Mahasiswa, Penceramah, Guru, Jurnalis dan Aktivis Kemanusiaan.

Sementara itu ,  Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan budaya Indonesia adalah gotong royong sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 dan Pancasila .   Oleh karena itu, proses penyelamatan bangsa harus kembali kepada Pancasila dan UUD 45, serta kembali kepada bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan bangsa yang tertinggi.   Dalam diskusi "Strategi Penyelamatan Bangsa: Perspektif Politik dan Ekonomi" di Jakarta, Kamis lalu (20/9) seperti dikutip Rakyat Merdeka Online (rmol) ,   Agun Gunandjar Sudarsa juga mengatakan apabila  sudah kembali kepada UUD 45 dan Pancasila, tidak akan ada perdebatan yang menggunakan isu SARA dan etnik. Agun Gunandjar Sudarsa juga mengharapkan bahwa dalam  menghadapi Pemilu tidak akan ada lagi politisasi rumah ibadah karena rumah ibadah seharusnya menjadi pusat peradaban sehingga bukan hanya sekedar tempat beribadah semata.   .

Bank Dunia menilai proyeksi ekonomi Indonesia tetap positif meski ketidakpastian global meningkat. Hal ini terjadi karena konsumsi swasta dan pemerintah yang lebih kuat mampu mengangkat pertumbuhan produk domestik bruto PDB riil menjadi 5,3 persen pada kuartal kedua tahun ini. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Rodrigo A. Chaves dalam laporan lndonesia Economic Quarterly Bank Dunia edisi September 2018, di Jakarta, Kamis (20/9) mengatakan, hal itu juga terlihat dari komitmen pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas dengan mengeluarkan kebijakan yang tegas dan terkoordinasi. Ia menegasakan,  fundamental ekonomi makro yang kuat telah meningkatkan ketahanan Indonesia di tengah naiknya ketidakpastian global.

Menurut Rodrigo, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan   mampu mencapai 5,2 persen tahun ini, juga pada tahun 2019 yang didukung oleh investasi yang kokoh, inflasi stabil, dan pasar tenaga kerja yang kuat. Kemudian secara berangsur memperkuat hingga 5,3 persen pada tahun 2020.

Rodrigo menjelaskan, Indonesia telah menurunkan tingkat kemiskinan dari 19,1% pada tahun 2000 menjadi 9,8% pada 2018. Hal ini merupakan peluang yang baik untuk pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah perkotaan. Bank Dunia menyebut, peluang ekonomi yang lebih baik, khususnya di daerah perkotaan, telah membantu banyak penduduk keluar dari kemiskinan dan menjadi bagian kelas menengah. Lebih dari separuh penduduk Indonesia kini tinggal di perkotaan.

Sementara itu Ekonom Utama Bank Dunia di Indonesia Frederico Gil Sander menambahkan, urbanisasi bisa menjadi kekuatan besar bagi pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Namun jika tidak dikelola dengan baik, kerugian akibat tekanan yang terjadi akan lebih besar dari manfaatnya. Untuk menghasilkan potensi urbanisasi, pemerintah pusat dan daerah perlu bekerjasama melakukan reformasi kebijakan dan kelembagaan.

Di sisi lain penilaian positif Bank Dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia juga memicu penguatan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika sebesar 22 menjadi 14.823 rupiah pada transaksi antarbank di Jakarta, Jumat. Analis senior CSA Research Institute Reza Priyambada di Jakarta, Jumat mengatakan adanya penilaian positif dari Bank Dunia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 5,2 persen turut menjadi sentimen bagi penguatan rupiah. Reza menambahkan, Bank Dunia menilai permintaan domestik yang lebih kuat di Indonesia akan terus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

Amerika Serikat dan Iran, masih akan terus berseteru. Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa tahun ini yang dimulai kemarin menjadi salah satu petunjuk perseteruan kedua negara itu. Presiden Iran Hassan Rouhani telah menyatakan tidak akan melakukan pertemuan dengan Donald Trump selama Sidang Umum berlangsung. Iran pun tetap dalam posisi menentang prakarsa Amerika Serikat yang melanjutkan boikot. Iran boleh jadi merasa bahwa penolakan beberapa negara Uni Eropa terhadap kelanjutan sanksi kepadanya, menjadi salah satu modal dalam perlawanannya kepada Amerika Serikat.

Dalam pada itu, Amerika Serikat akan terus menjalankan kebijakan Donald Trump memusuhi Iran. Terbetik kabar bahwa Washington akan memaksa Teheran untuk bernegosiasi. Sumber sumber pemerintah di Washington mengemukakan, bahwa Pemerintah Amerika Serikat akan menggunakan cara yang sama sebagaimana dilakukan kepada Korea Utara.

Amerika Serikat berpendapat bahwa Washington telah berhasil memaksa Pyongyang hingga akhirnya terjadi perlucutan senjata nuklir. Atas tekanan Amerika Serikat pula, proses rekonsiliasi berlangsung, ditandai dengan kunjungan Presiden Korea Selatan ke Korea Utara.

Mengenai tindakan bersifat pemaksaan kepada Iran, terlihat dari diumumkannya sanksi Amerika Serikat untuk sektor otomotif, perdagangan emas, logam mulia dan beberapa komoditas lainnya. Donald Trump juga telah mengumumkan penarikan diri dari perjanjian nuklir yang disepakati pada era Barack Obama.

Tekanan kepada Iran bukan lagi dilatar belakangi alasan produksi nuklir, tetapi Amerika Serikat menuduh pemerintahan Teheran campur tangan dalam konflik Timur Tengah khususnya di Suriah dan Yaman.

Sidang Umum PBB 2018 yang sedang berlangsung akan mengangkat isu  dua masalah krusial yaitu konflik di Suriah dan posisi Iran. Dari pernyataan Amerika Serikat dan Iran serta negara negara yang bersekutu dengannya, akan dapat diketahui bagaimana konflik Suriah dan isu Iran akan diarahkan. Apakah benar bahwa akhirnya Iran akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat dan akhirnya dapat diperlakukan layaknya Korea Utara, kita masih menunggu perkembangan lebih lanjut.

Hari ini, waktu setempat di New York, Organisasi Bangsa Bangsa PBB akan memulai Sidang Majelis Umum 2018. Sekitar 200 perwakilan tingkat tinggi anggota badan dunia itu hadir dan secara bergiliran menyampaikan pandangannya dalam debat umum, yang digelar membahas berbagai isu internasional. Dari berbagai peristiwa tergenting di dunia, diperkirakan bahwa perdebatan umum dalam sidang majelis umum tahun ini setidaknya akan mencakup lima hal utama. Kelima hal yang akan menjadi agenda utama nampaknya adalah masalah Rohingya, Perang saudara di Suriah, Iran dan aksi boikot  Amerika dan sekutunya, Korea Utara dan tentu saja persoalan Palestina.

Pembahasan mengenai Myanmar dan Rohingya berkolerasi dengan pernyataan tim pencari fakta badan HAM PBB yang menyebut bahwa militer Rohingya bertanggung jawab penuh atas pembunuhan masal terhadap kelompok etnis muslim Rohingya di negara bagian Rakhine.  Isu Suriah akan menjadi bahan perdebatan karena hingga kini perang masih berkecamuk, pengungsipun masih terus menjadi persoalan di sejumlah negara. Campur tangan negara lain termasuk Amerika Serikat, Rusia, Iran dan Arab Saudi kita perkirakan membuat perdebatan menjadi hangat, bahkan bisa jadi mengalahkan isu mengenai tragedi kemanusiaan rakyat Suriah sendiri. Akan halnya mengenai isu Palestina pembicaraan akan tetap hangat. Diharapkan  perdebatan akan mengarah pada solusi yang menguntungkan perjuangan Palestina. 

Terkait isu Iran, Teheran dalam sidang majelis Umum PBB boleh jadi akan memperoleh angin segar lantaran negara negara Eropa tidak sependapat dengan Amerika Serikat yang bersikukuh akan menjatuhkan sanksi terhadap Teheran. Perdebatan mengenai Iran mungkin akan mendapatkan perspektif berbeda. Isu krusial kelima yang akan mengemuka dalam Sidang Umum PBB tentu adalah Korea Utara seiring proses rekonsiliasi antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terakhir ditandai dengan kunjungan Presiden Korea Selatan ke Korea Utara.

Dari kelima masalah krusial yang kita perkirakan akan menjadi agenda utama perdebatan, Indonesia tentu akan mengemukakan sikap dan posisinya. Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memimpin delegasi Indonesia akan menyampaikan sikap dan pandangan Indonesia terkait masalah krusial itu. Saat berbicara di depan KTT Perdamaian dunia untuk memperingati ulang tahun ke 100 Nelson Mandela, sehari sebelum Sidang Umum, Jusuf Kalla menyerukan pentingnya dialog rekonsiliasi dan keadilan guna membangun perdamaian dunia. Seruan ini tentu perlu untuk ditegaskan kembali melalui pidato di depan Sidang Majelis Umum PBB. Pengalaman Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di Aceh, meningkatkan hubungan baik antara agama serta menjaga kualitas demokrasi, menjadi salah satu modal kepercayaan saat tampil di depan para pimpinan tertinggi negara negara anggota PBB.