VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Demokrasi Pancasila di Indonesia berbeda dengan konsepsi demokrasi liberal ala Barat maupun demokrasi parlementer lainnya. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi permusyawaratan yang berkeadilan. Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR) ,  Ma'ruf Cahyono saat menjadi pembicara kunci dalam focus group discussion (FGD) dengan tema "Penegasan Sistem Demokrasi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan dan Praktik dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia" di FISIP Universitas Padjajaran (Unpad), Jatinangor, Jawa Barat Kamis (11/10). Ma'ruf Cahyono menjelaskan secara umum prinsip demokrasi Pancasila dijiwai oleh sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Ada empat elemen khusus dalam sistem demokrasi Indonesia, yaitu unsur mufakat atau kebulatan pendapat, unsur perwakilan, prinsip musyawarah, prinsip kebijaksanaan. Seperti dikutipTribunenews.com, Ma'ruf Cahyono mengatakan empat unsur ini menjadikan demokrasi di Indonesia menemukan kekhasannya dalam sistem ketatanegaraan. Demokrasi Pancasila tidak meniru paham individualisme - liberalisme yang justru melahirkan kolonialisme dan imperialisme atau pun paham kolektivisme ekstrim seperti di negara-negara komunis.Menurutnya  yang menjadi pembeda dan ciri khas dalam sistem demokrasi Pancasila adalah adanya prinsip "kebijaksanaan". Prinsip yang mengandung nilai transedental.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Mahyudin dihadapan sekitar 300 peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR di Aula Kecamatan Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, Kamis (11/10)  mengatakan bahwa Pancasila adalah jalan tengah untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Seperti dilaporkan Kantor Berita Antara,  Mahyudin mengatakan bahwa  Pancasila adalah satu-satunya solusi yang terbaik dan diterima seluruh rakyat Indonesia yang berbeda-beda.  Pancasila diterapkan dan diamalkan untuk bersama menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara serta mewujudkan cita-cita bersama yaitu kemajuan dan kesejahteraan. Mahyudin mengungkapkan mudahnya rakyat Indonesia menerima Pancasila sebagai ideologi sangat bisa dimaklumi,  sebab Nilai-nilai Pancasila digali dari jiwa rakyat Indonesia sendiri.  Nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah menjadi karakter rakyat Indonesia sejak dahulu.

Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menggelar pertemuan bilateral di sela–sela pertemuan Tahunan IMF- World Bank di Nusa Dua Bali,Kamis (11/10). Pertemuan tersebut menghasilkan tujuh nota kesepahaman (MoU) di berbagai bidang. Ada tiga kerjasama yang penanda tanganannya disaksikan langsung oleh presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Pertama, kerjasama perjanjian peningkatan dan perlindungan penanaman modal antara Indonesia dan Singapura. Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Bali Kamis mengatakan, kerjasama ini diharapkan meningkatkan kepercayaan investor Singapura berinvestasi di Indonesia. Kerjasama juga dilakukan di bidang industri keuangan berbasis teknologi atau financial technology (fintech). Indonesia dan Singapura berkomitmen menyusun perincian dukungan yang diberikan untuk mengembangkan  industri fintech di kedua negara. Sementara itu kerjasama ketiga  mencakup bidang kebudayaan dan cagar budaya untuk periode  2019- 2021.

Selain ketiga kerjasama tersebut masih ada empat kesepakatan kerjasama yang lain yang ditandatangani perwakilan kementerian kedua negara. Keempatnya adalah pengembangan dan implementasi industri 4.0, kerjasama program fintech untuk pendidikan tinggi, pengembangan sumber daya manusia untuk pegawai pemerintah dan kerjasama sekolah pelayaran. Presiden Joko Widodo menambahkan, Indonesia dan Singapura juga berkomitmen terus mengembangkan Kawasan Industri Kendal di Jawa Tengah dan Taman Digital Nongsa Batam, Kepulauan Riau. Kedua kawasan itu dibangun atas kerjasama kedua negara. Presiden Joko Widodo mengatakan, selain kerjasama ekonomi, juga dibahas peningkatan kerja sama ASEAN. Menurut Presiden, sebagai dua negara pendiri ASEAN, Indonesia dan Singapura memiliki tanggung jawab moral untuk terus memperkuat ASEAN.

Sementara itu Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong   mengatakan, Singapura akan terus meningkatkan investasinya di   Indonesia. Ia menegaskan, Singapura juga menyepakati MoU tentang industri 4.0 untuk menghadapi revolusi yang terjadi. Ia menyampaikan secara khusus partisipasi Singapura di kawasan Industri Kendal yang mampu menarik 43 perusahaan untuk menananmkan modalnya dengan jumlah investasi jutaan dolar Amerika Serikat. Ia menyebut, kawasan Industri Kendal itu mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 5.000 orang. 

Amerika Serikat merasa tidak nyaman melihat nilai Yuan yang merosot. Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin, Rabu (10 Oktober 2018) di Nusa Dua, Bali, memperingatkan China agar tidak melakukan devaluasi nilai mata uang Yuan. AS ingin agar tindakan moneter ini masuk dalam agenda perdagangan AS-China.
Sebenarnya devaluasi nilai mata uang Yuan oleh RRC bukan hanya terjadi sejak AS memberlakukan tarif atas produk-produk RRC saja. Beberapa tahun sebelumnya RRC juga mendevaluasi mata uang Yuan atas US Dollar. Bulan Agustus tahun 2015 tindakan ini sudah dilakukan oleh RRC dengan tujuan untuk setidaknya mendongkrak kinerja ekspor RRC yang menurun. Yuan yang lebih lemah membuat produk-produk buatan RRC dapat bersaing di pasar global.
Saat hal itu dilakukan, Trump belum berkuasa di AS dan belum memulai perang dagang dengan RRC. Namun akibat dari devaluasi Yuan saat itu adalah,  aliran dana sebesar 8 trilliun US Dollar terhisap dari bursa di seluruh dunia. Bulan April lalu, Presiden AS Donald Trump menuduh  Russia dan RRC sengaja mendevaluasi mata uang mereka, pada saat AS menaikkan suku bunga.
Sejak Trump duduk di tampuk pimpinan AS Januari 2017, nilai Dollar sebenarnya sudah turun terhadap Yuan lebih dari 8%.
Mengapa Amerika Serikat keberatan dengan devaluasi Yuan, Rubel atau mata uang asing lainnya? Jawabannya adalah, jika nilai mata uang asing rendah maka produknya lebih kompetitif. Suku bunga di AS yang tinggi membuat nilai dollar naik dan membuat produk AS menjadi lebih mahal. 

Selain itu, jika Yuan didevaluasi maka penerapan tarif tinggi
yang diberlakukan Trump terhadap produk-produk dari RRC tidak akan ada gunanya. Hal ini disebabkan harga produk RRC yang tadinya tinggi karena tarif AS, menjadi  turun karena nilai Yuan yang rendah membuat penerapan tarif ikut menurun. Selain itu karena Yuan atau Rubel yang nilainya mungkin sengaja diturunkan,
Indonesia tidak menurunkan nilai uangnya. Namun kebutuhan akan dollar untuk  pembayaran hutang dan produk impor membuat nilai dollar naik cukup signifikan. Sebenarnya di sisi lain, hal ini membuat nilai produk Indonesia lebih kompetitif. Pertanyaannya, akankah Indonesia mengambil peluang penurunan nilai rupiah ini untuk mendorong pendapatan walaupun ada perlambatan ekonomi akibat perang dagang AS-RRC ini?.

Survei ekonomi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)   atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi pada 2018 menyebutkan utang Pemerintah Republik Indonesia tergolong masih rendah dan terjaga. Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria saat peluncuran OECD Economic Survey Indonesia 2018 dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG di Nusa Dua, Bali, Rabu, memaparkan hasil survei ekonomi OECD di Indonesia yang salah satunya terkait utang pemerintah.

Angel Gurria mengatakan, adanya aturan terkait defisit anggaran telah menahan pertumbuhan utang. Namun, pengeluaran tambahan untuk infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial terkendala oleh rendahnya pendapatan. Oleh karena itu menurut Gurria, sumber daya harus didapatkan melalui efisiensi yang lebih baik dan pendapatan yang lebih besar.

Angel Gurria menjelaskan tingkat kepercayaan kepada pemerintah Indonesia lebih tinggi daripada semua negara-negara OECD. Survei ekonomi Indonesia oleh OECD dilakukan secara berkala setiap dua tahun sejak 2008. Survei tahun 2018 ini juga menandai peringatan 10 tahun kolaborasi pemerintah Indonesia dengan OECD dalam program ini.

Secara umum OECD mencatat standar hidup di Indonesia juga terus meningkat. Hal itu disebutkannya berkat ekspansi ekonomi yang kokoh dan kebijakan pemerintah yang baik, sehingga angka kemiskinan dan ketimpangan makin menurun, dengan akses pada layanan publik makin meluas. OECD juga mencatat pendapatan per kapita yang tumbuh makin kuat di Indonesia, meski sayangnya kesenjangan infrastruktur masih besar dan belanja kesehatan serta bantuan sosial perlu ditambah lagi demi meningkatkan inklusifitas. Menurut Angel Gurria kesejahteraan juga akan lebih baik jika capaian hasil terkait lingkungan lebih mendapat perhatian.

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperkirakan akan terus solid di kisaran lima persen per tahun yang dipertahankan sejak 2013 didorong oleh faktor konsumsi dan akhir-akhir ini juga didorong oleh investasi infrastruktur yang memang dibutuhkan. Sementara inflasi tahunan berada di tengah-tengah rentang 3,5 persen (plus minus 1 persen).

Angel  Gurria mengatakan, survei Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi ini juga dilakukan dengan mengakomodasi dua faktor penting. Meningkatkan pendapatan publik untuk pertumbuhan secara bersahabat, dan mengembangkan pariwisata dalam rangka mempromosikan keberlangsungan pembangunan daerah.

Menanggapi survey  OECD tersebut, Sri Mulyani mengatakan ia sangat senang bahwa pandangan umum OECD terhadap ekonomi Indonesia sangat positif dan sangat menginspirasi.  Sri Mulyani mengungkapkan, hal yang patut  diperhatikan dalam  hasil survei ekonomi Indonesia oleh OECD adalah keadaan ekonomi Indonesia menunjukkan hasil pertumbuhan positif meski sedang mengalami tekanan penurunan ekonomi global. Survei ini, menurut Sri Mulyani, menekankan agar pemerintah harus menaikkan pendapatan, memperkuat pemuda sebagai aset pembangunan yang belum termanfaatkan, serta memperkuat sektor pariwisata. Menurut Sri Mulyani kemitraan dengan OECD ini adalah kesempatan untuk membagi pengalaman secara dua arah mengenai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

OECD adalah organisasi 36 negara maju secara ekonomi. Sri Mulyani menjelaskan pengalaman pembangunan negara anggota OECD dapat dipelajari Indonesia. Sri Mulyani juga mengatakan, Indonesia menjalin kerjasama dengan OECD karena sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang senang belajar dan senang berbagi pengalaman.