VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Saudara, Pemerintah Indonesia mengajak negara-negara Indo-Pasifik mewujudkan perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negari Retno Marsudi saat membuka Jakarta Geopolitical Forum II-JGF 2018 bertajuk Mapping The Future of Geopolitics yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional-Lemhanas di Jakarta Selatan, Rabu (24/10). Ia mengatakan, kesejahteraan itu pasti akan terkait dengan masalah perdamaian. Menurut Retno, konsep yang dibangun mengenai Indo-Pasifik adalah menjanjikan situasi geopolitik yang saling menguntungkan dengan mengutamakan kolaborasi untuk kepentingan bersama, termasuk penciptaan pusat pertumbuhan baru. Ia menegaskan, kalau terjadi penyebaran pusat pertumbuhan ekonomi baru berarti akan terjadi peningkatan kesejahteraan.

Selain dengan negara-negara ASEAN, pihaknya juga sudah berbicara dengan negara-negara patner seperti Tiongkok , Rusia, Amerika Serikat, Jepang, Australia, India dan Korea. Apalagi sejarah memberikan pelajaran bahwa kerjasama akan selalu lebih baik dari pada hanya bersaing. Untuk itu, Retno berharap kedepan tatanan dunia jauh lebih baik mengingat kompleknya tantangan yang dihadapi. Tidak ada pilihan lain selain kerjasama di antara negara-negara di dunia. Lonjakan populasi penduduk dunia misalnya, kian mempertajam persaingan antarnegara dalam menjaga wilayah dan mengelola sumber daya alamnya. Kondisi ini juga diperparah dengan adanya konflik di sejumlah negara. Retno Marsudi menambahkan, adanya arus pengungsi dari negara yang dilanda perang ke wilayah negara lain secara langsung berdampak terhadap stabilitas politik sebuah kawasan sehingga berdampak pula terhadap situasi geopolitik dunia.

Dalam kesempatan itu, Retno juga menyebut pula perdamaian Palestina yang sangat berdampak global. Isu ini menjadi tolok ukur perdamaian dan stabilitas global di masa depan. Penyelesaian Palestina akan berdampak signifikan terhadap upaya komunitas internasional membangun situasi global yang lebih damai  dan stabil secara politik atau bahkan ekonomi.

Sementara itu, Gubernur Lemhanas, Agus Wijoyo mengatakan, forum ini merupakan event dua tahunan yang diselenggarakan Lemhanas RI untuk berbagi informasi dalam menyikapi perkembangan geopolitik dunia. Diadakannya forum ini, menurut Agus Wijoyo, tidak lepas dari inisiasi Tiongkok yang menghidupkan kembali Belt and Road Initiatives, perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, dan pelemahan Uni Eropa yang ditandai dengan keluarnya Inggris atai Brexit. Forum ini memberikan kesempatan kepada praktisi, para professional dan akedemisi untuk bertukar pandangan tentang masa depan geopolitik. Ia mengharapkan hasil ini dapat berdampak pada ketahanan nasional. Agus menilai, saat ini batas-batas kedaulatan semakin pudar, terutama batas-batas kedaulatan informasi dan kebijakan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pameran dagang terbesar di Indonesia berskala dunia, Trade Expo Indonesia (TEI) 2018 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (24/10). Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Rosan Roeslani serta Gubernur Banten Wahidin Halim. Sejumlah duta besar negara sahabat dan pelaku bisnis juga hadir pada acara itu.

Dalam pidato pembukaannya, Presiden mengingatkan semua pihak pada neraca perdagangan Indonesia yang masih defisit. Presiden menyebut, current account deficit (CAD/defisit transaksi berjalan) Indonesia tercatat 17,3 miliar dolar AS. Menurut Presiden Jokowi angka yang besar ini harus segera diperbaiki dengan cara mendorong ekspor. Presiden Jokowi meminta kepada Kementerian Perdagangan dan para duta besar Indonesia di negara-negara non tradisional untuk memacu ekspor nasional.

Sebanyak 44 kontrak dagang dan investasi ditandatangani pada hari pertama penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2018. Nilai kontrak dagang tersebut adalah 5,19 miliar dolar AS yang terdiri dari transaksi perdagangan sebesar 513,97 juta dolar AS dan investasi sebesar 4,68 miliar dolar AS.

Selama penyelenggaraan TEI, diperkirakan terlaksana sekitar 68 penandatanganan kontrak dagang misi pembelian. Kontrak dagang tersebut berasal dari Korea Selatan, Australia, Arab Saudi, Belgia, Perancis/Austria, RRT, Belanda, Spanyol, Meksiko, Thailand, Chile, Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, Filipina, Brasil, Inggris, Jerman, Mesir, Nigeria, Italia, Hong Kong, Taipei, Uni Emirat Arab, Irak, dan Jepang. Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi selama TEI mampu mencapai 1,5 miliar dolar AS.

Trade Expo Indonesia 2018 yang berlangsung 24 hingga 28 Oktober ini menampilkan semua produk Indonesia dari berbagai bidang, antara lain, industri, pertambangan, pertanian dan kerajinan tangan. Produk kerajinan tangan di antaranya adalah produk-produk unggulan narapidana yang merupakan produk unggulan dari berbagai lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Produk-produk tersebut antara lain furnitur dari kayu, berbagai barang dari bahan batik, bola kaki dan produk dari kulit.

Trade Expo Indonesia 2018 juga memamerkan produk hasil laut dan perikanan. Kegiatan promosi yang bertema ‘From Our Sea to the World’ atau ‘Dari Laut Kita ke Dunia’ ini diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri. Promosi ini melibatkan 20 peserta dari pelaku bisnis perikanan, Perum Perindo, PT Perikanan Nusantara, pelaku jasa kargo, serta pemerintah provinsi dan kabupaten.

Trade Expo Indonesia 2018 mengusung tema 'Creating Products for Global Opportunities' atau ‘Menciptakan Produk untuk Peluang Global’. Di keterangan resmi Kementerian Perdagangan, sampai dengan 23 Oktober 2018, telah terdaftar 8.313 buyers dari 124 negara.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan India berkomitmen terus memperkuat kerja sama industri pertahanan dua negara. Kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan  menteri pertahanan kedua negara di Jakarta Selasa (23/10). Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan India Nirmala Sitharaman mengatakan, industri pertahanan India cukup bagus. Ryamizard Ryacudu seperti dirilis Antara Rabu 24/10 menyebut, produk industri pertahanan India yang digunakan Indonesia adalah radar dan drone. Dua alat utama sistem persenjataan (alutsista) itu dibutuhkan untuk menjaga keamanan wilayah Indonesia. Dua negara berharap berbagai peluang dalam kerja sama tersebut dapat ditindaklanjuti seperti supply chain komponen dalam produksi radar maupun sonar. Dalam pertemuan tersebut, Ryamizard menyampaikan apresiasi Indonesia atas keunggulan teknologi yang dimiliki oleh India yaitu misil jarak jauh. Hal ini sejalan dengan Indonesia yang sedang membangun tujuh program unggulan nasional industri pertahanan, diantaranya penguasaan teknologi misil. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas kerja sama maritim, industri pertahanan, dan penanggulangan teroris, serta penanggulangan bencana.

Ryamizard Ryacudu mengatakan, India ingin masuk dalam patroli bersama di Selat Malaka, namun perlu izin dahulu dengan Malaysia. Sampai saat ini, Malaysia belum memberikan jawaban. Ia menambahkan, Indonesia dan India juga akan bekerja sama dalam pelatihan pilot Sukhoi, mengingat India memiliki banyak pesawat tempur produk Rusia. Dikatakan, Indonesia menghargai inisiasi Memorandum of Understanding (MoU) yang telah dikirimkan oleh Bharat Electronic Ltd, India ke PT Len. MoU itu terkait pengadaan radar. Pihak India berharap Mou tersebut dapat ditandatangani pada saat pameran Indo Defence tahun ini di Jakarta. Ryamizard menegaskan, saat ini MoU tersebut sedang dalam pembahasan internal PT Len. Diharapkan segera diselesaikan dalam waktu dekat.

Sementara itu Menteri Pertahanan India Nirmala Shitaraman mengatakan, kerja sama pertahanan dengan Indonesia sangat baik, sehingga banyak yang sudah disepakati. Nirmala Shitaraman menegaskan, untuk bidang penanggulangan bencana, India akan memberikan bantuan lagi jika Indonesia memintanya. Ia menambahkan dalam pertemuan tersebut pihaknya lebih banyak berbagi informasi dan keuntungan dalam bidang ini. Di sisi lain Kepala Pusat Komunikasi dan Publik Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Totok Sugiharto mengatakan, kerja sama pertahanan antara India dan Indonesia telah memiliki payung hukum berupa Defense Cooperation Agreement (DCA) yang telah ditandatangani pada tanggal 11 Januari 2001 di Jakarta. DCA telah direvisi bersama dan telah ditandatangani kedua belah pihak secara sirkular pada bulan Mei 2018. Dokumen tersebut telah diserahterimakan bersamaan dengan kunjungan Perdana Menteri  Narendra Modi ke Indonesia pada bulan Mei 2018. 

Demokrasi di Ethiopia tengah memasuki babak baru. Setelah  Perdana Menteri Ethiopia yang terpilih di awal tahun ini, Abiy Ahmed, melakukan perubahan susunan cabinet pekan lalu, hari Rabu (24/10/2018), Presiden Mulati Teshome, yang  menduduki jabatan Kepala Negara sejak 2013, mengajukan surat pengunduran diri. Selama menjabat, Teshome seringkali mengingatkan agar pemerintahan berjalan lebih demokratis serta inklusif.  Meskipun demikian, pergolakan di negeri itu tampaknya masih akan terus berlangsung.

Perdana Menteri  Abiy Ahmed, 41 tahun, punya kebijakan yang cukup radikal. Antara lain separuh dari kursi kementerian diisi oleh kaum perempuan. Bahkan menunjuk seorang perempuan sebagai menteri pertahanan. Kursi yang di kebanyakan Negara diduduki oleh kaum pria. Selain itu langkah lainnya adalah membebaskan tahanan politik, wartawan dan blogger yang ditahan pemerintah sebelumnya.

Laporan media setempat tidak menyampaikan alasan pengunduran diri Presiden Teshome. Tetapi informasi yang berkembang mengarah pada soal konsensus empat partai koalisi yang berkuasa, Ethiopian People Revolutionary Democratic Front. Koalisi ini memilih Abiy Ahmed sebagai Perdana Menteri pertama dari etnis Oromo. Sedang Presiden Teshome sendiri adalah  anggota salah satu partai Oromo.

Abiy Ahmed melanjutkan pemerintahan Hailemariam Desalegn yang mundur karena desakan demonstrasi yang dimotori etnis Oromo. Naiknya ke tampuk pemerintahan segera dilanjutkan dengan langkah reformasi termasuk membuka investasi dan berdamai dengan Negara tetangga Eritrea.

Perubahan dalam pemerintahan yang mengarah kepada keadaan yang lebih baik tentu menjadi harapan semua pihak, khususnya  Negara-negara sahabat Ethiopia, termasuk Indonesia.

Belum lama Indonesia membuka penerbangan langsung ke Ethiopia dan berharap dapat berinvestasi di Ethiopia. Hal itu tidaklah mungkin jika negeri itu masih saja dalam pergolakan  meskipun pemerintahan sudah berganti.