VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Hutan sosial merupakan program pemerintah yang keberadaannya dapat dikelola oleh masyarakat menjadi lahan produktif sehingga memberikan manfaat langsung buat masyarakat sekitar hutan. Demikian dikatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya usai menghadiri acara Dialog Nasional Indonesia Maju di Rest Area Urug, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (13/10). Dialog bertema "Meningkatkan Kelola Masyarakat Terhadap Kawasan Hutan Melalui Skema Perhutanan Sosial”. Peserta sebanyak lebih kurang 2.500 orang terdiri dari Kelompok Tani Hutan (KTH) Tasikmalaya dan sekitarnya, Penyuluh Kehutanan, mahasiswa, pramuka, dan pelajar.

Siti Nurbaya mengungkapkan, pemerintah pusat telah mencanangkan program perhutanan sosial yang melegalkan masyarakat untuk mengelola hutan. Saat ini sudah terealisasi seluas 2,1 juta hektare dari target tahun 2019 seluas 4,3 juta hektare.

Siti Nurbaya menambahkan, Program Pemerintah Presiden Joko Widodo itu sudah direalisasikan secara nasional termasuk di Jawa seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Menurut Siti Nurbaya program pengelolaan lahan hutan oleh masyarakat itu berlangsung selama 70 tahun, dan selama itu akan terus dipantau oleh pemerintah terkait pemanfaatannya.

Menteri Siti mengatakan hutan sosial tidak hanya bicara soal akses masyarakat kepada hutan. Hutan sosial juga mencakup kesempatan berusaha secara utuh untuk membuat masyarakat mempunyai penghasilan. Pemerintah juga terus melakukan upaya pemerataan ekonomi melalui tiga hal. Yang pertama yaitu akses untuk lahan berusaha, selanjutnya fasilitasi berupa modal dan kesempatan usaha, serta pelatihan manajemen bisnisnya.

Menjawab pertanyaan apakah lahan hutan dapat dijual oleh masyarakat untuk mendapatkan modal, Siti Nurbaya mengatakan, sesuai peraturan yang berlaku hutan sosial tidak boleh dijual dan juga tidak boleh diagunkan. Namun demikian menurut Siti Nurbaya, lahan hutan yang dikelola masyarakat itu,  dapat dikerjasamakan dengan perusahaan agar hasilnya bisa dipasarkan dan masyarakat bisa lebih produktif sehingga memberikan keuntungan.

Ia mencontohkan petani di Pati, Jawa Tengah yang telah menjalin kerja sama dengan perusahaan Kacang Garuda, kemudian masyarakat hutan di Kalimantan Selatan bekerja sama dengan perusahaan karet ban Bridgestone.

Hubungan Indonesia dan Palestina diketahui sudah   berlangsung cukup lama. Sejak dimaklumatkannya  kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, bangsa Palestina telah mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun kenyataanya,usai perang Dunia ke II, kala banyak negara Asia Afrika memperoleh  kemerdekaan, bangsa Palestina malah kehilangan hak atas tanah mereka,  hingga saat ini.

Dukungan atas kemerdekaan Palestina digaungkan keras sekali ketika Konferensi Asia Afrika di gelar di Bandung tahun 1955. Sejak itu, Indonesia tak pernah surut menyuarakan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Untuk lebih mempertegas, Kementrian Luar Negeri Indonesia mengadakan Pekan Solidaritas Palestina yang  berlangsung pada 13 – 17 Oktober 2018. Acara yang khusus diselenggarakan untuk bangsa Palestina oleh Indonesia tersebut, semakin bermakna dengan kehadiran Mentri Luar negeri Palestina Riad Malki di Indonesia.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam siaran  Siaran Persnya mengatakan Penyelenggaran Pekan Solidaritas  Palestina  diisi antara lain dengan jalan santai di Car Free Day di Jakarta,pertemuan lintas agama, dan  dialog. Selain itu ada juga peresmian Palestine Walk: Road to Freedom di Bandung. Semua itu  adalah bentuk kesinambungan komitmen Indonesia untuk Palestina serta untuk meningkatkan pemahamaan dan kepedulian bangsa Indonesia atas perjuangan bangsa Palestina.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Palestina Riad Malki mengatakan bangsa Palestina berterima kasih atas usaha-usaha yang dilakukan Indonesia demi terwujudnya kemerdekaan  bangsa Palestina. Ia juga meyakini terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019–2020,  tidak hanya menyuarakan aspirasi  bangsa Indonesia tapi juga bangsa Palestina. Dengan posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB, menurut Riad, kesempatan bagi bangsa Palestina untuk merdeka dan lepas dari penjajahan kaum zionis Israel semakin besar dan terbuka.

Sebelumnya, saat menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Pompeo di awal Agustus 2018, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L.P Marsudi kembali menegaskan bahwa hak-hak hidup bangsa Palestina harus dihormati. Kemerdekaan negara Palestina merupakan hal utama dan penting bagi terciptanya perdamaian di  kawasan di Timur Tengah.  Namun Presiden Amerika Serikat  Donald Trump di sela- sela Sidang Umum  PBB, usai bertemu dengan Perdana Menteri Israel mengatakan,Amerika telah mempersiapkan  rencana perdamaian di Timur Tengah sebelum akhir 2018.Salah satunya,   solusi  dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Permasalahan utama di Timur tengah adalah pendudukan dan pengusiran secara sistimatis bangsa Palestina dari tanah kelahirannya. Usai perang dunia ke II, kaum Yahudi yang didukung oleh beberapa negara Eropa, mendirikan negara Israel secara sepihak. Secara  setahap demi setahap mereka pun  melakukan pencaplokan dan pengusiran terhadap  bangsa Palestina yang sebelumnya telah sejak lama mendiami negeri tersebut.  Adanya pengakuan dari negara-negara besar terhadap keberadaan negara Israel semakin meminggirkan suara bangsa Palestina, dan melupakan siapa penduduk asli di daerah yang membentang dari Mesir hingga Suriah, Yordania, hingga pesisir laut Meditarania tersebut. Dengan berkilah bahwa tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Yahudi, bukan berarti mereka dapatbertindak semena mena, menindas, mengusir dan merampas hak hidup bangsa Palestina di tanah nya sendiri.

Yang harus digarisbawahi adalah,perjuangan kemerdekaan Bangsa Palestina bukan perjuangan atas nama satu agama saja, tapi perjuangan yang melibatkan semua  keyakinan bangsa Palestina, yang sejak dahulu merupakan masyarakat multi agama. Semoga  posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2019- 2020, akan dapat membantu dan memuluskan kemerdekaan bangsa Palestina.

Indonesia telah berhasil menyelenggarakan dua perhelatan besar di bulan Oktober 2018. Yang  pertama adalah Asian Para Games yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 6-13 Oktober 2018. Sedangkan yang kedua, Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (IMF-WBG) di Nusa Dua, Bali, 8-14 Oktober 2018.

Di Asian Para Games 2018, Indonesia berhasil menjadi tuan rumah yang baik bagi 43 negara yang ikut dalam event tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pernyataanPresiden Asian Paralympic Committee (APC) Majid Rashed kepada media sebelum upacara penutupan. Rashed sangat terkesan dengan penyelenggaran pesta olahraga bagi penyandang disabilitas se Asia yang ke tiga  di Jakarta 6-13 Oktober 2018. Menurut Rashed, Panitia Penyelenggara Asian Para Games (INAPGOC) telah bekerja dengan sangat baik dan profesional. Ia juga menyebut Asian Para Games 2018 jauh lebih besar dari segi jumlah peserta, jumlah media yang meliput dan jumlah penonton yang menyaksikan, serta lebih meriah dibandingkan dengan dua Asian Para Games sebelumnya.

Perhelatan kedua adalah Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (International Monetary Fund-World Bank Group-IMF WBG Annual Meeting) yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, 8-14 Oktober 2018.  Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim pun  memberikan apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan pertemuan internasional tersebut. Apresiasi tersebut bahkan diikuti dengan pemberian bantuan senilai 1 Milyar Dolar kepada Indonesia untuk korban bencana di Sulawesi dan Lombok oleh Bank Dunia.

Pujian dan penghargaan atas dua perhelatan besar tersebut bukan datang begitu saja. Hal itu dapat dicapai karena adanya kerja keras dan kerja sama yang baik antara panitia penyelenggara dan pemerintah, pihak keamanan, serta masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Saat penutupan Asian Para Games, Sabtu 13 Oktober 2018 yang lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa Asian Para Games lebih dari ajang olahraga antar negara se-Asia. Jusuf Kalla menganggap Asian Para Games 2018 ini memberikan semangat kesetaraan dalam kemanusiaan dan merupakan sebuah momentum penting atau bagian dari sejarah bangsa–bangsa Asia, khususnya Indonesia.

Semoga Asian Para Games 2018 dan Pertemuan TahunanDana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia, dapat memberikan kesan baik, tidak hanya kepada para tamu yang datang, namun juga bagi negara dan masyarakat Indonesia.  Sukses yang dicapai merupakan sebuah pembuktian, bahwa  Indonesia adalah negara yang pantas diperhitungkan dan memiliki nilai lebih dalam ajang pergaulan  internasional, sekarang dan di masa yang akan datang.

Bank Dunia memberikan komitmen bantuan pinjaman sebesar satu miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 15 triliun rupiah untuk membantu Indonesia dalam proses rekonstruksi, pasca terjadinya bencana alam di Lombok dan Palu serta memperkuat ketahanan jangka panjang. Pinjaman jangka panjang ini merupakan kelanjutan dari hasil pembicaraan antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Chief Executive Officer Grup Bank Dunia, Kristalina Georgieva, yang membahas kesepakatan pemberian bantuan untuk Indonesia. Kristalina Georgieva dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Antara, Minggu (14/10) mengatakan, upaya pemerintah Indonesia untuk memulihkan daerah terdampak sudah sangat baik.

Paket pinjaman mencakup pemberian uang tunai kepada 150.000 keluarga miskin yang terdampak dalam bencana alam untuk jangka waktu enam bulan hingga setahun. Skema jaminan sosial ini didesain untuk memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja selama masa pemulihan berlangsung serta mencegah terjadinya kerusakan modal manusia dalam jangka panjang. Paket senilai satu miliar dolar Amerika ini juga dapat dimanfaatkan untuk program pemulihan bencana untuk pembiayaan fasilitas publik dan infrastruktur penting lainnya. Infrastruktur terdampak yang dapat memanfaatkan bantuan tersebut, antara lain rumah sakit, sekolah, jembatan, jalan raya, jalan tol dan sarana penyediaan air. Selain itu, bantuan tersebut dapat memperkuat pengawasan dan sistem peringatan dini, memperkuat proses rekonstruksi rumah dan membangun kembali lingkungan infrastruktur dan jasa.

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan, tenor pinjaman dari Bank Dunia untuk penanganan bencana bisa mencapai 35 tahun, sehingga tidak memberatkan pemerintah. Selain memberi bantuan pinjaman atau pendanaan, Bank Dunia turut memberi hibah 5 juta dolar Amerika untuk bantuan teknis. Bantuan dalam bentuk hibah tersebut dilakukan untuk memastikan proses rekonstruksi dalam waktu dekat dijalankan dengan baik.

Bank Dunia memperkirakan kerugian untuk kerusakan geospasial maupun infrastruktur, bangunan, dan rumah tinggal yang terdampak tsunami di Palu mencapai 531 juta dolar Amerika atau 8,1 triliun rupiah. Perkiraan tersebut tidak termasuk penghitungan korban jiwa, kehilangan lahan atau gangguan ekonomi akibat mata pencaharian yang hilang.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, komitmen dari Bank Dunia ini bisa memperkuat upaya untuk meningkatkan ketahanan maupun memperbaiki tindakan penanganan bencana alam. Namun, ia memastikan, pencairan dana bantuan dan pemanfaatannya harus melalui proses diskusi dengan pihak parlemen.