VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Setelah beberapa waktu lalu Amerika Serikat mengecewakan banyak Negara dengan memindahkan Kedutaan Besarnya ke Yerusalem, hari Selasa lalu (19/6/2018) Negara pimpinan Donald Trump itu kembali mengejutkan komunitas masyarakat internasional.   

Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley, mengumumkan bahwa negaranya mundur dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Halley menuding Dewan HAM PBB telah bias terhadap persoalan sekutu tradisional AS yaitu Israel. AS mengeritik  aksi anggota Dewan HAM PBB yang mereka anggap bermuka dua. Badan yang bermarkas di Geneva ini, didirikan pada 2006,  untuk menyerukan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Tetapi pernyataan dan laporannya sering bentrok dengan prioritas AS.

Bersama dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, Haley membela langkah mundur dari Dewan HAM PBB dengan alasan seruan AS untuk reformasi tidak diperhatikan. Namun keduanya berkeras AS akan tetap memimpin penyelenggaraan HAM bagi banyak orang. Menurut AS reformasi diperlukan untuk membentuk dewan advokasi yang serius menangani hak asasi manusia.

Pengumuman Washington untuk mundur muncul setelah pejabat Dewan HAM PBB mengecam AS karena memisahkan anak-anak migran dari orangtua mereka, setelah menyeberang dari Meksiko. Menurut Haley Dewan HAM telah menjadi pelindung para pelaku pelanggaran hak asasi manusia,  sementara seruan AS untuk reformasi tidak diperhatikan.   Haley menyebut Dewan HAM bias, tidak bersahabat, dan merupakan organisasi anti-Israel yang mengkhianati misinya sebagai pelindung HAM.

Sebagai Negara yang mendapat pembelaan, Israel tentu sangat berterimakasih kepada AS. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut ini  sebagai ”keputusan berani”. Ucapan terima kasih itu disampaikan lewat  akun Twitter Rabu (20/6/2018).

Pemerintah Indonesia yang menjunjung tinggi HAM sangat menyesalkan langkah AS tersebut. Menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia Dewan HAM PBB merupakan forum kerja sama multilateral dan komitmen masyarakat internasional untuk menegakkan perlindungan HAM di seluruh dunia.

Ironisnya,  Amerika Serikat yang selalu menyatakan diri sebagai Negara demokrasi dan pelindung HAM, malah meninggalkan Dewan HAM PBB yang didirikan untuk melindungi hak dasar setiap manusia, hanya karena ingin membela sekutunya, Israel. Perlu dipertanyakan apakah AS masih layak disebut sebagai Negara yang menjunjung Hak Asasi Manusia.

Urbanisasi, atau perpindahan penduduk dari desa ke kota, merupakan fenomena yang terus terjadi di kota-kota besar, terutama setelah Lebaran. Tak dapat dipungkiri, kota besar tetap dianggap penduduk desa sangat menjanjikan untuk perbaikan nasib mereka. Kota besar dianggap punya banyak peluang lapangan kerja yang lebih baik daripada di desa.   

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Imelda Freddy, mengungkapkan, setiap tahun, laju urbanisasi akan terus meningkat. Hal itu wajar karena setiap kota besar memiliki daya tarik tersendiri yang mendorong para penduduk desa untuk berkunjung.

Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden Indonesia, Moeldoko, mengatakan, urbanisasi pasca lebaran bersifat alamiah dan harus disikapi secara arif. Bagaimana caranya agar warga pendatang tidak menjadi beban pemerintah kota, namun tidak juga dihadapi dengan penolakan. Menurut Moeldoko, sebaiknya diberikan pemahaman terhadap masyarakat desa yang ingin mengadu nasib di kota-kota besar. Sebelum berangkat mereka hendaknya  memiliki kepastian akan pekerjaan dan tempat tinggal di kota. Urbanisasi tanpa tujuan yang jelas akan menimbulkan kesusahan bagi pendatang, dan masalah bagi kota tujuan.  

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, berharap para pendatang baru di Jakarta,  betul-betul memiliki bekal keahlian dan keterampilan. Sehingga bisa mandiri dan meningkatkan kesejahteraan.

Menurut Bagong Suyanto, Guru Besar Sosiologi Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, urbanisasi tak akan berhenti hingga ada pemerataan pembangunan. Ketimpangan ekonomi antara desa dan kota menjadi salah satu penyebab tingginya angka urbanisasi. Bagong berpendapat, program Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, dapat menjadi kunci untuk meningkatkan pembangunan dan ekonomi di desa. Program ini  diharapkan dapat membuka banyak lapangan kerja baru.

Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, pembangunan yang  dilakukan di kawasan pedesaan selama ini, telah mampu mengurangi jumlah urbanisasi. Melalui pembangunan tersebut, tercipta lapangan pekerjaan di desa sehingga dapat memacu pemerataan ekonomi. Lapangan kerja baru sebagai dampak masifnya pembangunan di desa, juga diharapkan dapat menarik kembali kaum urban, agar mau berkarya di daerah asal mereka masing-masing.

Setiap fenomena, jika diteliti benar penyebab timbulnya, dan alternatif jalan keluarnya, pasti memiliki solusi. Diharapkan program Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk menggalakkan pembangunan di desa. Demi terciptanya lapangan kerja, yang dapat menyerap tenaga kerja masyarakat desa. Jika kondisi ini terjadi, angka urbanisasi diharapkan akan terus berkurang dari tahun ke tahun, dan kondisi perekonomian di desa akan membaik.  

Sepanjang 2018 saja, Kim Jong-Un sudah tiga kali berkunjung ke Beijing. Terakhir hari Selasa (19 Juni 2018), Pemimpin Tertinggi Korea Utara itu bertemu dengan Presiden RRT, Xi Jin Ping. Walaupun rincian pertemuan dua hari itu tidak disampaikan, namun diperkirakan diskusi keduanya terkait pertemuan Kim Jong-Un dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang dilangsungkan sepekan sebelumnya di Singapura. Hubungan Korea Utara dengan RRT, sebagai sesama negeri berideologi Komunis, berlangsung erat sejak era pendahulu Kim Jong-Un, yaitu sang Kakek Kim Il-Sung dan sang ayah, Kim Jong-Il.

Kim juga ingin mencari dukungan dari RRT atas pengurangan sanksi ekonomi AS sebagai imbalan komitmen Korea Utara untuk melakukan proses denuklirisasi. RRT dalam pertemuan di PBB, mengusulkan agar Dewan Keamanan PBB dapat mempertimbangkan pengurangan sanksi ekonomi. Meskipun tidak terlibat langsung dalam pertemuan di Singapura, Xi Jin Ping diduga telah menitipkan pesan tertentu kepada Kim Jong-Un sebelum pertemuan di Singapura. RRT ingin posisinya di belakang layar tetap penting bagi Korea Utara.

Salah satu hal yang diinginkan Korea Utara sebelum pertemuan dengan Trump adalah penghentian latihan militer AS  dengan Korea Selatan. Dikabarkan, Trump telah mengambil kebijakan untuk menghentikan kegiatan itu tanpa banyak berkonsultasi dengan pihak Pentagon. RRT berharap hasil pertemuan Trump dengan Jong-Un membuat AS menarik pasukannya dari semenanjung Korea.

Sejak pertemuan dengan Trump, bintang Kim Jong-Un lebih bersinar. Setidaknya ada dua undangan penting untuknya. Satu dari Presiden  Rusia Vladimir Putin yang ingin bertemu dengan pemimpin Korea Utara, negara yang pernah menjadi sekutu  di era perang dingin. Satu lagi, dari  Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, yang juga berharap dapat bertemu Kim Jong-Un untuk mendiskusikan antara lain masalah  penculikan warga Jepang oleh Korea Utara.

Isi pertemuan dengan Kim Jong-Un dengan Xi Jin Ping memang tidak diketahui, tetapi setidaknya harapan positif yang sudah terbangun jangan sampai diruntuhkan. Memang proses perdamaian di semenanjung Korea  tidak akan langsung terwujud. Namun apa  yang sudah berjalan baik, hendaknya terus berlangsung dan semakin berkembang  sesuai harapan banyak pihak.

Sehari jelang  Idul Fitri, tanggal 14 Juni lalu, kabar  gembira untuk bangsa Indonesia datang dari Uni Eropa. Larangan terbang bagi seluruh maskapai penerbangan Indonesia yang telah diberlakukan sejak 2007 oleh Uni Eropa,  secara resmi dicabut. Setelah sebelas tahun berjuang melakukan perbaikan diri, kini penerbangan Indonesia kembali diakui  dunia sebagai penerbangan yang aman dan dapat dipercaya. Mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, pencabutan larangan terbang ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi selama 11 tahun.

Sebetulnya sebelum  larangan terbang dicabut secara keseluruhan, ada beberapa maskapai yang memang telah diizinkan mengudara terlebih dulu oleh Komisi Eropa, sebuah badan eksekutif dengan wilayah kerja Uni Eropa. Pada 2009 misalnya, Garuda Indonesia, Mandala Air, Airfast, dan Primer Air, sudah diizinkan mengudara. Setahun kemudian menyusul Indonesia AirAsia dan Batavia Air. Kemudian, pada 2011, Komisi Eropa juga menghapus larangan terbang kepada beberapa perusahaan kargo seperti PT Cardig, PT Air Maleo, Asia Link, dan Republik Express. Rangkaian pencabutan ini ditutup dengan diizinkannya 55 maskapai Indonesia beroperasi.

Setelah larangan terbang dicabut, langkah berikut tentunya  terus menjaga kepercayan dunia terhadap sistem penerbangan Indonesia yang merupakan bagian dari harga diri bangsa. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Agus Santoso mengatakan, selama ini Indonesia terus berjuang untuk bisa mendapatkan pembebasan terbang. Agus juga mengatakan, Indonesia merupakan negara merdeka yang memiliki aset tinggi di sektor penerbangan. Mulai dari industri pesawat terbang, hingga 62 Air Operator Certificate (AOC) yang melayani penerbangan dari Indonesia ke luar negeri.

Ada sektor  lain yang terkena dampak positif pencabutan larangan terbang bagi maskapai Indonesia, yaitu pariwisata. Dapat dibayangkan berapa kenaikan jumlah wisatawan Eropa yang bakal datang ke negeri ini, jika lebih banyak pesawat Indonesia yang terbang di udara Eropa. Pemerintah sendiri menargetkan kenaikan jumlah kunjungan wisatawan Eropa sebesar 200 ribu kunjungan per tahun.

Akan ada efek berantai,  mulai  dari majunya pariwisata hingga pertumbuhan ekonomi. Ini semua dapat dicapai jika majunya penerbangan Indonesia diimbangi dengan perbaikan lain yang berkaitan di dalam negeri. Seperti bandara, sarana dan prasarana di daerah tujuan wisata

Pelayanan publik dan keamanan juga menjadi syarat tingginya animo wisatawan asing untuk berkunjung. Jadi tidak berhenti sampai di perbaikan sistim penerbangan saja.