VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Salah satu faktor yang mendukung kemenangan pihak Pakatan Harapan dalam Pemilihan Umum Malaysia satu bulan lalu adalah terjadinya skandal korupsi besar-besaran di masa pemerintahan sebelumnya  yang diduga melibatkan mantan Perdana Menteri Najib Tun Razak. Skandal ini sebenarnya sudah pernah  diselidiki pihak berwajib Malaysia,  namun kandas begitu saja. Rakyat Malaysia yang mungkin sudah muak dengan rezim Najib,  dalam Pemilu lalu kemudian menjatuhkan pilihan pada koalisi,  yang selama ini menjadi oposisi di Malaysia. Dimotori Anwar Ibrahim koalisi ini didukung tokoh karismatik mantan Perdana Menteri Mahatir Mohammad.

Kemenangan oposisi pun mendudukkan kembali Mahatir Mohammad yang sudah berusia 92 tahun,  ke kursi Perdana Menteri. Agenda dari pemerintahan baru  ini setidaknya ada dua; menuntaskan kasus skandal korupsi di masa rezim sebelumnya, dan mengurangi utang Malaysia. Utang Malaysia selama periode pemerintahan Najib Tun Razak dikatakan tidak melebihi 700 miliar ringgit (sekitar 2500 trilyun rupiah). Namun Menteri Keuangan Malaysia di bawah Perdana Menteri Mahatir, Lim Guang Eng, mengklaim, utang Malaysia lebih dari 1000 trilyun ringgit (sekitar 3500 trilyun rupiah) per Desember 2017.  Utang sebesar itu sama dengan lebih dari 80% PDB Malaysia. Untuk mengurangi beban utang, Mahatir kemudian menghentikan proyek kereta cepat yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan Singapura. Selain itu, Mahatir memutuskan memotong gaji para menterinya dan menyerukan penggalangan dana pembayaran utang.

Untuk memudahkan langkahnya, Mahatir juga langsung melakukan cekal kepada Najib Tun Razak. Lembaga  anti Korupsi Malaysia, MACC membuka kembali kasus 1 MDB, BUMN Investasi Malaysia yang didirikan Najib, termasuk  melakukan pemeriksaan terhadap sang mantan Perdana Menteri. Dalam  penggeledahan di kediaman Najib, ditemukan uang 114 juta ringgit (400 miliar rupiah) yang diakui sebagai uang partai. Sebuah panel yang mengkaji ulang dokumen korupsi 1MDB, mendapatkan bukti adanya aliran dana sebesar 42 juta ringgit (sekitar 146 miyar rupiah) mengalir ke rekening Najib. Untuk menuntaskan kasus ini, Mahatir mencopot Jaksa Agung Mohamed Apandi Ali, yang pernah membebaskan Najib dari tuduhan korupsi 1 MDB. Sebagai gantinya, Mahatir mengusulkan Tommy Thomas, seorang pengacara etnis India non Muslim untuk  menjadi Jaksa Agung. Tugas Tommy adalah menyelesaikan kasus 1 MDB.

Buntut persoalan ini juga menimpa Gubernur Bank Negara Malaysia, Muhammad Ibrahim, yang kemudian mengajukan pengunduran diri. Ibrahim diduga memasukkan hasil penjualan tanah negara, sebesar 2 milyar ringgit (6,9 trilyun rupiah) untuk membayar kewajiban 1MDB.

Diharapkan,  kasus 1MDB ini dapat segera ddituntaskan dan pihak-pihak yang bersalah menerima sanksi. Selain itu, Malaysia hendaknya  juga dapat mengurangi utang yang dibuat akibat salah urus keuangan negara ini.

Bagi Indonesia,  Ekonomi Malaysia yang sehat amat penting. Malaysia adalah sesama Negara ASEAN yang kestabilannya berdampak ke Negara-negara anggota lainnya,  khususnya tetangga terdekat seperti Indonesia. Saat ini misalnya,  Malaysia  menjadi tempat mencari nafkah bagi lebih dari 2,5 juta Tenaga Kerja Indonesia TKI. Dapat dipastikan, persoalan ekonomi di Malaysia akan berimbas langsung pada hajat hidup para TKI di Malaysia.

Saudara pendengar suara indonesia di manasaja berada, terorisme dan kekerasan kerap terjadi di mana saja termasuk di Indonesia baik atas nama kemiskinan, sosial, etnis, suku bangsa hingga agama. Indonesia kini sedang membangun sebuah peradaban melalui sisi religius berlandaskan pendidikan Islam moderat untuk melawan radikalisme dan kekerasan. Merujuk pada membangun islam yang penuh toleransi dan moderat yang kontra dengan kekerasan, Pemerintah Indonesia membangun Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Pembangunan UIII diresmikan melalui peluncuran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia.

Presiden Joko Widodo, dalam peletakan batu pertama pembangunan Kampus UIII di Komplek RRI Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Selasa,5 Juni, mengatakan, pembangunan kampus UIII ini memiliki cita-cita agar benar-benar bisa menjadi pusat kajian dan penelitian peradaban Islammengingat Indonesia merupakan penduduk dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Pembangunan Kampus UIII, menurut Presiden sudah direncanakan sejak 2 tahun yang lalu dengan biaya pembangunannya mencapai Rp 3,5 triliun dan sudah di masukkan oleh Pemerintah sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional.

Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin berharap dengan pendirian UIII akan mengurangi intoleransi yang terjadi di mana saja termasuk di masyarakat Indonesia. Menteri Lukman Hakim mengatakan mahasiswa yang belajar di  UIII akan mendalami nilai-nilai Islam secara khusus dengan mengkaji dan mengembangkan studi Islam. Dengan studi tersebut, ia berharap Islam dapat dipahami dengan lebih baik sesuai dengan esensi dan substansi yang bisa memanusiakan manusia. Ia juga berharap pendirian UIII dapat memberikan kontribusi positif Indonesia dalam turut serta  menanta peradaban dunia.

Guru Besar Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah Jakarta, Asep Usman Ismail mengatakan Indonesia adalah obyek subur penyebaran benih radikalisme yang dihembuskan dari luar negeri. Jadi memperkuat institusi pendidikan untuk melawan radikalisme itu mencakup tiga hal yakni keluarga, sekolah dan masyarakat. Menurutnya, institusi pendidikan tidak hanya pendidikan formal seperti institusi pendidikan, tapi juga pendidikan non formal.

Sejatinya, dengan kemampuan akal sehat manusia kita  bisa membedakan hal yang baik dan benar dengan bersandarkan nilai nilai budaya, etika dan adab yang berawal dari sebuah keluarga. Kemudian jika seseorang menjalani  pendidikan yang rendah  akan kesulitan dalam pemahaman atau penafsiran suatu ajaran. Karena itu, niat pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia oleh pemerintah untuk mencetak lulusan yang moderat dalam cara pandang dan berfikir tentang Islam patut diapresiasi, Apalagi direncanakan pengiriman  para imam dan cendikia lulusan UIII ke negara negara barat untuk menyebarluaskan praktek islam moderat dan penuh toleransi  yang senafas dengan dasar negara  Pancasila.

Di tengah gejolak ekonomi global, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 sebesar 5,2 persen. Hal tersebut berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi kuartal I yang mencapai 5,1 persen sebagaimana laporan Bank Dunia edisi Juni, serta dorongan dari investasi yang semakin meningkat. Prospek ekonomi Indonesia terus positif selama sisa tahun ini dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto PDB diproyeksikan mencapai 5,2 persen pada 2018 karena permintaan domestik yang lebih kuat. Demikian dikatakan Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rodrigo A Chaves, dalam paparannya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (6/6) seperti dirilis Kompas. Chaves menjelaskan, harga komoditas global yang tinggi menyebabkan tingkat investasi di Indonesia ikut meningkat.

Dorongan investasi utamanya pada mesin, peralatan dan kendaraan yang dinilai menghasilkan pertumbuhan modal tercepat dalam periode lebih dari lima tahun terakhir. Lebih lanjut, Chaves menilai meski prospek ekonomi Indonesia ke depan masih positif, namun tetap ada risiko yang mengintai. Risiko terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia utamanya dari gejolak di pasar keuangan global serta gangguan dari ketidakpastian perdagangan Internasional. Untuk menghadapi risiko tersebut, Indonesia dinilai perlu tetap memperkuat fundamental ekonomi makro sebagai penyangga terhadap dampak dinamika global. Fundamental ekonomi Indonesia yang kuat nampak dalam upaya menjaga tingkat inflasi yang tetap terkendali serta tingkat utang yang hanya setengah dari ambang batas hukum yang berlaku.

Rodrigo A Chaves mengatakan, ke depan, kemajuan Indonesia akan bergantung pada kebijakan struktural yang penting seperti upaya untuk menyediakan keterampilan yang tepat untuk masa depan bagi masyarakat. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi kuartal I 2018 sebesar 5,06 persen, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi memang mengalami pertumbuhan signifikan. Pada kuartal I 2017 (year on year) pertumbuhan PMTB hanya 4,77 persen. Tahun ini Modal Tetap Bruto tumbuh 7,95 persen. 

Indonesia menampilkan potensi kemaritiman ke sejumlah pengusaha internasional dalam ajang Pameran Posidonia 2018 di Athena, Yunani, pada 4 hingga 8 Juni 2018. Keikutsertaaan Indonesia untuk pertama kalinya dalam ajang itu berkat kerja sama Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Republik Yunani di Athena dengan Dewan Pimpinan Pusat Indonesian National Shipowners Association DPP INSA. Demikian dikatakan Ketua Umum DPP INSA, Carmelita Hartoto dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (6/6). KBRI bersama DPP INSA membuka Paviliun Indonesia untuk menampilkan khasanah usaha maritim dalam negeri yang terbaik.

Pameran perkapalan internasional Posidonia merupakan pameran yang telah berjalan selama 50 tahun. Peserta dan pengunjung Pameran Posidonia merupakan pelaku usaha sektor maritim internasional, seperti pemilik perusahaan perkapalan, agen kapal, industri peralatan maritim.

Pameran perkapalan internasional Posidonia 2018 diikuti oleh lebih dari 101 negara dengan lebih dari 1.800 peserta dan diharapkan dapat menyedot lebih dari 20.000 pengunjung. Pameran itu menampilkan produk perkapalan, galangan, registrasi kapal, badan klasifikasi, kepelautan, asuransi, pembiayaan, pelabuhan dan ragam produk dan jasa lainnya.

Perdana Menteri Yunani, Alexis Tsipras membuka langsung pameran Posidonia 2018. Alexis Tsipras sempat berbincang dengan Duta Besar Indonesia untuk Republik Yunani Ferry Adamhar dan Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto di Paviliun Indonesia. Alexis Tsipras mengharapkan adanya hubungan insan maritim di antara kedua negara yang lebih kuat dan saling mendukung.

Menurut Carmelita, potensi kerja sama sektor maritim antara Indonesia dan Yunani cukup terbuka. Terlebih Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Indonesia sebagai negara Poros Maritim Dunia. Tentunya kerja sama dengan pemain utama perkapalan dunia akan menunjang terealisasinya Indonesia sebagai negara Poros Maritim Dunia.

Pada pameran kali ini, Paviliun Indonesia mendapat antusiasme pengunjung. Bahkan, banyak yang tertarik untuk berinvestasi kerja sama dan juga berkeinginan mencoba mencari mitra untuk membangun pabrik suku cadang kapal. Hal ini merupakan nilai positif untuk mengikis ketergantungan suku cadang kapal yang dibutuhkan agar tidak lagi impor.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Yunani Ferry Adamhar bersama delegasi INSA juga melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Perhubungan dan Perumahan Hong Kong Dr. Raymond So Wai-man. Perbincangan mereka terkait potensi kerja sama penyewaan, pembiayan pembangunan kapal dan pengembangan jalur kapal antarpulau terkait registrasi pengiriman barang internasional melalui laut dan teknologi informatika untuk meningkatkan infrastruktur kapal di Indonesia.