VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral denganKepala Dewan Organisasi  Girls not Brides, Putri dari Belanda Mabel van Oranje-Nassau, di kantor Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Rabu (7/3). Dalam Pertemuan yang membahas pernikahan anak di Indonesia, Menteri Puan menyampaikan, di Indonesia, jumlah pernikahan anak di bawah umur masih relatif banyak. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasinya dengan melalui edukasi atau pendidikan.

“ Ya angkanya memang saat ini masih relatif cukup tinggi, karena memang kita masih mempunyai masalah, yaitu salah satu masalahnya adalah putus sekolah. Karena itu pemerintah salah satu hal yang dilakukannya adalah  memberikan kartu indonesia pintar, sehingga jangan sampai anak-anak seluruh indonesia putus sekolah sehingga mendapatkan edukasi atau pendidikan “.

Lebih lanjut, Menteri Puan Maharani mengatakan, usia pada pernikahan pertama sebaiknya minimal sesudah lulus Sekolah Menengah Atas –SMA, setelah mereka mendapatkan pendidikan. Karena pernikahan di bawah umur, secara reproduksi dan mental, mereka dianggap belum siap untuk menikah. Sementara itu, Putri Belanda sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia, dan menawarkan dukungannya sebagai Kepala Dewan  dari organisasi global Girls not Brides untuk mendukung semua program yang ada di Indonesia. Rifai

Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan proyek Mass Rapid Transit -MRT di kawasan Bundaran Hotel Indonesia dan Senayan, Jakarta, Rabu (7/3). Kepada wartawan, Presiden mengatakan, peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan proyek MRT berjalan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Selain itu, peninjauan pembangunan MRT juga dilakukan untuk memastikan kesiapan MRT menjelang pelaksanaan Asian Games di Jakarta dan Pelambang yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus  mendatang. Menurut Presiden, proyek pembangunan MRT telah berjalan sesuai jadwal dan akan mulai beroperasi pada Maret 2019. Presiden berharap, agar lalu lintas di Jakarta terutama di kawasan Senayan tidak terganggu oleh pembangunan MRT.

“ Saya datang lagi melihat meninjau pembangunan proyek besar kita yaitu MRT. Saya ingin sebuah kepastian bahwa sesuai dengan jadwal, sesuai dengan waktu yang sudah ditata sejak awal. Tadi saya tanyakan ke Dirut bahwa proyek ini akan selesai tepat waktu. Yaitu bisa dioperasionalkan secara komersial itu tahun depan di bulan Maret. Berarti ngga ada mundur. Kemudian yang ke dua yang berkaitan dengan Asian Games 2018 bulan Agustus. Tadi pak Gubernur DKI Jakarta juga menyampaikan bahwa trotoar lebar yang di semanggi sampai di senayan area ini akan sudah selesai juga. Ini sudah dimulai juga. Sehingga betul-betul pada saat kita menyambut tamu-tamu Asian Games sebanyak kurang lebih 30 ribuan atlit dan tamu nanti, betul-betul Jakarta sudah dalam keadaan yang siap yang bersih, indah, dan kita harapkan semuanya tepat waktu “.

Hingga saat ini secara total pebangunan proyek MRT telah rampung sebanyak lebih dari 91 persen. Jumlah tersebut mencakup pembangunan jalur layang dan bawah tanah yang akan dilalui oleh MRT yang menghubungkan ruas Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia. Total ruas pembangunan MRT fase pertama mencapai 16 kilometer yang terhubung menggunakan rel jalur ganda. Dalam peninjauan proyek pembangunan MRT tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar, dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. (Ndy)

Presiden Joko Widodo berharap, pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana -RUU KUHP dapat segera diselesaikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal itu disampaikan Presiden saat bertemu Tim Perumus RUU KUHP, di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/3). Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Enny Nurbaningsih, menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo mengharapkan adanya percepatan pembahasan RUU KUHP agar segera dapat direalisasikan implementasinya.

“ Jadi Presiden berharap bahwa kalau bisa di masa sidang ini dipercepat. karena apa? karena kekhawatiran kita semua, bukan hanya tim di sini, kita semua, jika ini tidak selesai dalam proses pemerintahan 2019 ini, sampai 2019, apalagi di tahun politiik, akan jadi permasalahan besar buat kita semua, karena dia akan diulangi dari 0 lagi di dalam periode pemerintahan berikutnya. Jadi kalau siklus begitu terus kita tidak pernah punya KUHP milik bangsa kita sendiri, ini yang kemudian jadi tekanan presiden, sebaiknya disegerakan “.

Lebih lanjut Enny Nurbaningsih menyampaikan, dalam pertemuan dengan Tim Perumus RUU KUHP, Presiden Joko Widodo telah menerima penjelasan yang utuh terkait pro dan kontra yang beredar di tengah masyarakat mengenai pasal-pasal di dalam RUU KUHP. Sejumlah pasal di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  yang mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat, di antaranya adalah pasal penghinaan Presiden, hukuman mati, LGBT, dan pasal mengenai tindak pidana korupsi. (Ndy)

Persatuan Pelajar Indonesia Dunia akan menggelar Sarasehan atau Simposium Nasional di Jakarta pada 10 Maret 2018. Sarasehan nasional ini merupakan pertama kalinya digelar di Indonesia. Ketua Pelaksana Sarasehan Nasional, Michael Siagian kepada Voice of Indonesia pada Selasa, 6 Maret menjelaskan, simposium biasanya diselenggarakan di luar negeri untuk mempertemukan pelajar dari 53 negara. Kali ini sarasehan digelar di Indonesia untuk melibatkan generasi muda dan para ahli baik dari dalam maupun luar negeri untuk mempersiapkan diri sebagai generasi yang memajukan bangsa di tahun 2045 atau 100 tahun kemerdekaan Indonesia.       

“ Di sini mengapa kita menaruh pandangan kita di 27 tahun ke depan, karena kami sangat menyadari bahwa untuk bisa mempersiapkan perubahan kita harus mempersiapkan tumbuh kembang suatu generasi yang kita bukan lagi berbicara 1 tahun 2 tahun ke depan. Nah kami menentukan bahwa 27 tahun adalah waktu yang cukup untuk membuat generasi muda menjadi ujung tomba bangsa “.

Michael lebih lanjut menjelaskan dalam simposium nasional akan dibuka oleh Jenderal Moeldoko sebagai pembicara kunci. Pada berbagai diskusi panel sebagai pembicara diantaranya adalah adalah Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Mulyono dan Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Ali Ghufron Mukti. Michael mengharapkan, melalui acara ini dapat terjadi sinergi antara generasi muda, para ahli pemerintah dan berbagai pihak untuk mendukung program-program pemerintah menyonsong Indonesia 2045. (VOI/SEKAR/AHM)