Harga minyak naik moderat pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), tetapi menetap pada level tertinggi hari itu, karena dampak besar pandemi virus corona terhadap permintaan diimbangi harapan paket bantuan ekonomi AS yang akan datang sebesar dua triliun dolar AS.India, konsumen minyak terbesar ketiga di dunia, memerintahkan 1,3 miliar penduduknya untuk tetap di rumah selama tiga minggu pada Selasa (24/3/2020).

Pengguna bahan bakar besar terbaru itu mengumumkan pembatasan gerakan sosial yang telah menghancurkan permintaan bahan bakar bensin dan jet di seluruh dunia.Pasar minyak telah dilanda guncangan kembar. Perang harga tak terduga antara Arab Saudi dan Rusia yang telah menyebabkan banjir pasokan serta pandemi yang berada di jalur untuk mengurangi permintaan bahan bakar sebanyak setidaknya 10 persen di seluruh dunia.Analis pasar senior di OANDA di New York, Edward Moya, dikutip dari Xinhua mengatakan, Mungkin tidak mungkin harga minyak terus stabil. Antara 

Berbagai pabrik sektor kesehatan didorong agar dapat mempercepat produksi APD (Alat Pelindung Diri) yang ada pada saat ini karena jumlahnya dinilai masih kurang dari kebutuhan kalangan tenaga medis yang menangani pasien COVID-19.Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, menyatakan, pemerintah diharapkan bisa membuat kesepakatan dengan pabrikan agar APD bisa diproduksi sebanyak yang dibutuhkan.Rahmad mengingatkan bahwa para tenaga medis yang berjuang di garda terdepan melawan virus Corona, baik perawat dan juga para dokter harus dilindungi dengan peralatan kerja yang sesuai standar keselamatan.

Apalagi, dalam bekerja mereka butuh kenyamanan dan kecemasan akan terpapar COVID-19 sehingga APD harus disiapkan buat mereka. Mengingat lonjakan pasien positif COVID-19 yang diperkirakan masih terus meningkat, Rahmad mengatakan, pengadaan APD yang mencukupi sudah sangat mendesak. Ia juga berpendapat dalam menanggulangi COVID-19, pemerintah telah bekerja keras, melakukan segala cara termasuk mengadakan obat serta mendatangkan alat tes massal. Antara

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memastikan proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur terus berjalan sesuai rencana, meski  tengah terjadi pandemi virus corona (COVID-19). Staf Khusus Menko Maritim dan Investasi Bidang Kelembagaan dan Media Jodi Mahardi dalam rilis pers melalui video di Jakarta, Rabu, menjelaskan tim dari Kemenko Maritim dan Investasi, Kementerian BUMN, serta Kementerian Keuangan terus melakukan komunikasi intens dengan calon investor dan mitra.Ia  mengatakan berbagai opsi mengenai pengembangan ibu kota masih terus dikaji dan dipertimbangkan. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ada sekitar 30 investor dari dalam dan luar negeri yang tertarik untuk ikut membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur.Luhut mengatakan puluhan investor itu berasal dari dalam dan luar negeri serta berbagai bidang usaha, mulai dari listrik hingga kendaraan. Antara

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-COVID-19.

Dalam laman resmi Kementerian Keuangan yang dikutip di Jakarta, Minggu, inpres tersebut meminta kementerian dan lembaga mengutamakan alokasi anggaran yang ada untuk mempercepat penanganan COVID-19 sesuai protokol yang telah ditentukan.

Pemerintah Indonesia pada 11 Maret 2020 telah menyebut langkah refocussing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa sebagai upaya yang ditempuh dalam percepatan penanganan COVID-19.

Setelah Presiden mengesahkan inpres itu, kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah diminta segera merevisi anggaran dan mengajukannya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Selain itu, Instruksi Presiden ini juga mengatur agar kementerian dan lembaga mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan COVID-19 dengan memperluas serta mempermudah akses sesuai Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan aturan turunannya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pihaknya telah mengidentifikasi anggaran belanja kementerian dan lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-APBN 2020 senilai 62,3 triliun rupiah yang bisa direalokasi untuk dana penanganan penyebaran COVID-19.

Realokasi itu nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan alat kesehatan berupa test kit, kelengkapan rumah sakit, persiapan Wisma Atlet, dan pembangunan rumah sakit COVID-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, realokasi anggaran dapat langsung dilaksanakan. Ia mencontohkan, kurang dari dua hari Kementerian Kesehatan melakukan perubahan anggaran untuk pengadaan impor test kit, alat pelindung diri dan ventilator.