VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Presiden RI Joko Widodo atau lebih dikenal dengan Jokowi, Minggu pagi (12/01) bertolak ke Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab-PEA. Beberapa agenda yang akan dilaksanakan Jokowi di Uni Emirat Arab di antaranya pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota dan menghadiri pertemuan Abu Dhabi Sustainability Week. Dalam forum tersebut rencananya Presiden Jokowi akan menjadi pembicara kunci untuk membahas mengenai pembangunan berkelanjutan, energi berkelanjutan dan lain-lain.

Namun tujuan  terpenting dalam  kunjungan Presiden Jokowi ke Abu Dhabi adalah pertemuan dengan Putera Mahkota Abi Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed. Di samping membicarakan  membahas hal-hal.  yang berkaitan dengan  agama Islam dan wakaf kedua belah pihak  juga akan  memperluas kerja sama di bidang investasi.

Kunjungan ke Persatuan Emirat Arab ini merupakan kunjungan kerja luar negeri pertama Presiden Joko Widodo di tahun 2020 dan dilakukan sebagai  tindak lanjut dari kunjungan Putra Mahkota PEA  ke Indonesia  pada Juni tahun lalu. Presiden bermaksud 'menjemput' investasi senilai 4 miliar Dolar AS atau 56 triliun Rupiah yang kabarnya  akan dikucurkan oleh  Persatuan Emirat Arab. Dalam  kunjungan ke Abu Dhabi, presiden Jokowi menurut rencana akan menandatangani  empat Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding-MoU) di bidang investasi.

Yang pertama berupa kerja sama proyek Kilang Balikpapan antara perusahaan minyak dan gas PEA, Mubadalah dengan PT Pertamina  dari Indonesia. Kedua, proyek Kilang Balongan, yang akan dikerjakan Pertamina bersama dengan perusahaan asal Persatuan Emirat Arab lain  yaitu Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc). Ketiga, kontrak kerja antara Enterprice Global Alumunium (EGA) dengan PT Indonesia Asahan Aluminum
 (Inalum), dan keempat, proyek kerja antara PT PLN Indonesia  dan Masdar  dalam pengerjaan proyek pembangkit listrik tenaga surya terapung di Waduk Cirata.

Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 31 Oktober 2019 menunjukkan Singapura masih tercatat sebagai negara tertinggi yang berinvestasi di Indonesia dengan nilai investasi mencapai 1,9 miliar Dolar AS, disusul Belanda  sebesar 1,4 miliar Dolar AS, dan Tiongkok dengan nilai 1 Miliar Dolar AS.

Di tahun 2020, Badan Koordinasi Penanaman Modal-BKPM menargetkan, pencapaian investasi sebesar Rp 886 triliun. Masuknya investasi dalam jumlah besar diharapkan dapat membantu ekonomi tetap tumbuh di tengah perlambatan perekonomian global.

Investasi Persatuan Emirat Arab di Indonesia senilai 4 miliar Dolar AS atau 56 triliun Rupiah tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi negara tersebut terhadap iklim investasi di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi negara yang menarik untuk berinvestasi dan membuktikan tingkat kepercayaan investor global terhadap Indonesia masih cukup bagus.

Ditandatanganinya empat Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding-MoU) di bidang investasi antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab ini juga diharapkan dapat semakin meningkatkan kepercayaan dunia terhadap sektor investasi di Indonesia. 

Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jepang, Motegi Toshimitsu di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Jumat 10 Januari. Pertemuan tersebut menghasilkan penguatan kerja sama di beberapa sektor strategis, salah satunya kerja sama ekonomi di wilayah pulau-pulau terluar Indonesia, termasuk Natuna. Kedua negara sepakat memperkuat kerja sama di bidang pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT).

Sebelumnya Menlu Motegi Toshimitsu telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo mengajak Jepang untuk berinvestasi di Natuna, Kepualauan Riau. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan apresiasinya atas kerja sama Jepang dalam membangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu atau SKPT fase pertama. Ia berharap Jepang dapat menindaklanjuti usulan memberikan pendanaan pembangunan SKPT Natuna fase kedua. Jepang merupakan salah satu mitra utama Indonesia.

Usai pertemuan dengan Toshimitsu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, Jepang juga berkomitmen untuk memperluas investasi di Indonesia dan mendukung modernisasi industri dan keinginan Indonesia menjadi hub re-ekspor produk manufaktur Jepang di kawasan. Selain kerja sama di Natuna dan pulau terluar, pihaknya juga sepakat membentuk mekanisme dialog pada tingkat wakil Menteri Luar Negeri guna membahas penguatan kerja sama sektor-sektor strategis. Menurut Retno Marsudi, pihaknya sepakat memperkuat kerjasama trilateral Indonesia, Jepang, dan Timor Leste.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu menyampaikan kesiapan negaranya mendukung program prioritas Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan  sumber daya manusia unggul. Jepang siap memberikan dukungan untuk pengembangan pelatihan vokasi dan pelatihan Bahasa Jepang, termasuk bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga kerja terampil Indonesia yang akan dikirim ke Jepang. Guna membahas penguatan kerjasama di sektor-sektor strategis, kedua Menlu sepakat membentuk mekanisme dialog di tingkat Wakil Menteri Luar Negeri.

Selain bertemu dengan Menlu Retno Marsudi, menlu Motegi Toshimitsu juga bertemu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan guna membahas lebih jauh rencana investasi Jepang ke Indonesia. Menurut Luhut, Jepang berencana menanamkan modalnya di Natuna, di sektor perikanan dan pariwisata serta ikut memperkuat Badan Keamanan Laut. Luhut menyebut yang akan menanamkan modal di Natuna bukan hanya Jepang tetapi juga Amerika Serikat melalui US International Development Finance Corporation (DFC) atau Bank Pembangunan Amerika.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung pelaksanaan diplomasi ekonomi yang digagas Kementerian Luar Negeri, melalui penandatanganan nota kesepahaman tentang kerja sama membangun sinergi peningkatan perdagangan dan investasi. MoU yang pernah ditandatangani pada 2011 itu diperpanjang dan diperbarui oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di sela-sela acara Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI 2020 di Jakarta, Rabu. Rosan melalui keterangan tertulisnya Rabu, 8 Januari mengatakan, pihaknya memperbarui nota kesepahaman tersebut dengan merujuk pada perkembangan kondisi yang terjadi sekarang ini. Menurutnya, urgensi kerja sama untuk mencapai tujuan diplomasi ekonomi Indonesia di mancanegara sudah sedemikian tinggi.

Rosan mengatakan perkembangan ekonomi Internasional semakin penuh tantangan dan sangat penting mengamankan strategi untuk menjadikan Indonesia bagian dari lima ekonomi terbesar dunia dalam 20 tahun. Menurut Rosa, pihaknya akan mendorong peningkatan perdagangan dan investasi baik untuk di dalam negeri dan di luar negeri bagi kepentingan perekonomian Indonesia. Bersama Kementerian Luar negeri, Kadin akan melakukan aktivitas diplomasi ekonomi Indonesia di negara-negara akreditasi serta menyusun database yang lebih kredibel dan aktual dalam mendukung aktivitas tersebut.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta W Kamdani mengatakan, pihaknya akan melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bersama secara terprogram dan sistematis, saling bertukar informasi mengenai potensi dan peluang usaha, serta kebijakan dan peraturan terkait diplomasi ekonomi, pengembangan kapasitas dan akses perusahaan-perusahaan kecil dan menengah (UKM) ke pasar internasional, juga meningkatan daya saing Indonesia di pasar internasional. Shinta mengatakan, pelaku usaha perlu melakukan kajian secara mendalam terhadap permasalahan umum dan sektoral, khususnya mengenai investasi dan perdagangan. Diperlukan dorongan agar pelaku usaha Indonesia dapat lebih berorientasi pada ekspor. Menurut dia, untuk mendorong perdagangan dan investasi, perlu dilakukan pula reformasi pada institusi publik dan swasta yang bertanggung jawab atas promosi, perdagangan dan investasi melalui kajian-kajian dan penguatan riset pasar. Antara lain mencakup promosi, market intelligent, pengumpulan data dan informasi hambatan non-tarif termasuk regulasi teknis, standar, dan private standards, pengumpulan data usaha, business matching, serta pendampingan.

Upaya peningkatan produksi pertanian di Indonesia memerlukan teknologi, terutama mutu dan daya saing. Sektor pertanian  harus memanfaatkan teknologi 4.0. Sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar ke-3 setelah sektor manufaktur dan perdagangan (BPS 2019), sudah saatnya Indonesia menerapkan teknologi 4.0 pada sektor pertanian. Tujuan utama penerapan terknologi 4.0 tersebut adalah untuk melakukan  peningkatan hasil kualitas dan kuantitas serta efisiensi penggunaan sumber daya.

Pemanfaatan teknologi  4.0 pada sektor pertanian adalah pemanfaatan teknologi artificial intelligence, robot,  internet of things, drone, blockchain dan big data analitik untuk menghasilkan produk unggul, presisi, efisien, dan berkelanjutan.

Timbul pertanyaan sampai sejauh mana implementasi teknologi 4.0 dalam sektor pertanian Indonesia (?)

Pemerintah Indonesia terus mendorong penerapan teknologi 4.0 dalam sector pertanian. Sejumlah inovasi seperti aplikasi Smart Green House  telah diciptakan dan dikembangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT). Dengan inovasi ini, semua aktivitas yang memengaruhi pertumbuhan tanaman diatur melalui internet dengan menggunakan sistem artificial intelligence.

Inovasi berikutnya adalah Smart Irrigation System yang juga memanfaatkan teknologi IoT berbasis artificial intelligence.  Inovasi  tersebut diterapkan melalui irigasi bawah tanah yang dimanfaatkan untuk tanah kering. Sistem kerjanya adalah dengan mengatur kelembaban tanah dengan sistem artificial intelligence, sehingga tanah tidak gersang lagi dan dapat menjadi lembab sesuai dengan kebutuhan tanaman.

Inovasi lain adalah pemanfaatan autonomous technology pada Automatic Tractor. Melalui penerapan artificial intelligence, petani  dapat mengendalikan pola pekerjaan traktor secara cerdas. Dengan cara ini, petani tersebut dapat mengendalikan mesin tanpa harus turun ke sawah.

Terdapat sejumlah tantangan dalam penerapan teknologi 4.0 pada sektor pertanian di Indonesia. Salah satu tantangannya adalah  akses menuju teknologi. Teknologi sudah ada di Indonesia, tetapi para petani terutama petani konvensional  di daerah tidak memiliki akses karena keterbatasan biaya. Piranti teknologi canggih tentu tidak murah harganya.

Untuk mengatasi masalah melek teknologi,   pemerintah perlu memberikan edukasi yang cukup bagi para petani konvensional agar melek teknologi. Selain itu, diperlukan pendampingan secara intensif melalui sebuah pusat pelatihan dan pusat informasi.