VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Teuku Faizasyah, saat membuka kegiatan “International Seminar on Civilian Capacities: Building National Rosters for UN Peacekeeping Operations” di Jakarta, 29 November 2019 menyebut pentingnya peran komponen sipil pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB Seperti dilansir kemlu.go.id , Teuku Faizasyah mengatakan komponen tersebut harus terus dijaga untuk menghadapi tantangan-tantangan isu perdamaian pada masa yang akan datang Komponen sipil tersebut dapat memperkuat misi pemeliharaan perdamaian melalui dukungan terhadap upaya pembangunan kelembagaan dan perlindungan warga sipil di daerah konflik

Selain itu / Duta Besar Teuku Faizasyah menjelaskan bahwa peran komponen sipil sangatlah dibutuhkan untuk situasi-situasi tertentu yang tidak bisa ditangani oleh pasukan penjaga perdamaian dari kalangan militer  Komponen sipil memberikan sentuhan humanis yang krusial dalam membangun struktur masyarakat pasca konflik  Peningkatan kapasitas sipil pada misi pemeliharaan perdamaian dan bina damai pasca konflik juga dapat difokuskan bagi isu-isu seperti pemberdayaan perempuan, penghormatan Hak Asasi Manusia ( HAM ) dan dukungan penegakan hukum oleh pemerintah setempat

Indonesia mengemukakan tiga poin penting untuk mewujudkan Misi Pemeliharaan Perdamaian yang berdaya-guna dan sesuai dengan kebutuhan PBB saat ini, yakni,  pertama, komponen sipil harus menjadi bagian yang penting dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di suatu Negara. Kedua, peningkatan peranan perempuan; dan ketiga adalah  penguatan pelatihan melalui kemitraan global Pemajuan peranan perempuan dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian menjadi poin yang krusial karena perempuan memegang peranan penting dalam pencegahan konflik, manajemen konfik, dan bina damai pasca konflikSementara / peningkatan peran perempuan juga dapat memberi pengaruh positif terhadap perempuan-perempuan lain yang berada di tengah konflik Oleh karena itu menurut Faizasyah pemberdayaan perempuan pada misi perdamaian bukan lagi hanya keperluan / tetapi merupakan keniscayaan, hal tersebut mendukung inklusivitas dan kesetaraan gender

Indonesia telah mengangkat kerja sama terkait peningkatan kapasitas sipil dengan berbagai pihak, di antaranya pembentukan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation dan ASEAN Women for Peace Registry dalam kerangka ASEAN dan konsultasi regional terkait penguatan kapasitas sipil melalui kolaborasi dengan Norwegia Kerja sama tersebut menegaskan keseriusan Indonesia dalam kontribusi terhadap peningkatan kapasitas komponen sipil pada misi pemeliharaan perdamaian dunia

Sebelumnya Direktur Eropa I Kementerian Luar Negeri, Dino R. Kusnadi, menyampaikan bahwa kegiatan “International Seminar on Civilian Capacities: Building National Rosters for UN Peacekeeping Operations” bertujuan untuk membahas penguatan kapasitas komponen sipil Indonesia pada Misi Pemelihara Perdamaian PBB Menurutnya hal itu bagian dari upaya Indonesia memperkuat ekosistem perdamaian internasional, yang merupakan salah satu isu prioritas Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019–2020

Seminar tersebut menghadirkan narasumber dari Kantor Sekretariat PBB di New York, wakil Pemerintah Inggris dan Belgia, Mabes Polri, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), dan lembaga think tank Seminar itu merupakan kerja sama Indonesia, Inggris, dan Belgia sebagai sesama anggota Dewan Keamanan PBB dalam upaya berkontribusi nyata pada pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang  dihadiri para peserta dari Kementerian dan Lembaga terkait, perwakilan asing dari negara-negara yang aktif di bidang misi pemeliharaan perdamaian, akademisi dan lembaga think-tank.

Hari ini, 3 Desember, dunia memperingati Hari Disabilitas Internasional. Sejak 1992, Hari Disabilitas Internasional telah diperingati setiap tahun di seluruh dunia. Tema internasional untuk tahun ini adalah ‘Mempromosikan partisipasi para penyandang disabilitas dan kepemimpinan mereka: mengambil tindakan pada Agenda Pembangunan 2030’. Tema ini berfokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas untuk pembangunan yang inklusif, adil dan berkelanjutan seperti yang dibayangkan dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Agenda tersebut berjanji untuk tidak meninggalkan siapa pun dan mengakui disabilitas sebagai masalah lintas sektoral, untuk dipertimbangkan dalam penerapan 17 Sasaran Pembangunan Berkelanjutan.

Indonesia juga memperingati Hari Disabilitas International setiap tahunnya. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan, Anung Sugihantono mengatakan pemerintah mengusung tema nasional “Indonesia Inklusi, Disabilitas Unggul” dalam acara peringatan Hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember ini. Untuk mewujudkan tema itu, Anung membeberkan berbagai upaya yang sedang dilakukan.

Salah satunya adalah penyusunan dan peluncuran Peta Jalan Sistem Layanan Kesehatan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas 2020-2024. Tujuannya, mewujudkan sistem dan layanan kesehatan yang aksesibel, menyeluruh, terjangkau, berkualitas, menghargai martabat, serta memberdayakan penyandang disabilitas.

Cenderung ada kemajuan dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Indonesia. Nagara ini mengesahkan Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. UU yang lahir karena dukungan aktivis penyandang disabilitas Indonesia ini mengacu pada prinsip-prinsip yang ada dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Hak Penyandang Disabilitas. Konvensi ini mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga masyarakat lainnya.

Banyak yang memuji UU ini sebagai langkah maju untuk mengubah persepsi dan sikap negatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Menganggap mereka sebagai hal yang memalukan atau harus dikasihani. Undang-Undang sebelumnya,  UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, hanya melihat penyandang disabilitas sebagai kelompok masyarakat yang memerlukan santunan dan bantuan. Namun mengubah cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas memerlukan waktu. Para penyandang disabilitas di banyak daerah belum menikmati kesetaraan dan inklusifitas yang didengungkan pemerintah pusat. Hal itu sangat tergantung pada tingkat pengetahuan para pejabat di daerah. Pemerintah pusat perlu mengintensifkan program-program inklusi untuk para penyandang disabilitas yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Ini tidak hanya tanggung jawab kementerian Sosial dan Kesehatan saja. Ini adalah tanggung jawab multi sektoral.

Namun mengubah cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas memerlukan waktu. Para penyandang disabilitas di banyak daerah belum menikmati kesetaraan dan inklusifitas yang didengungkan pemerintah pusat. Hal itu sangat tergantung pada tingkat pengetahuan para pejabat di daerah. Pemerintah pusat perlu mengintensifkan program-program inklusi untuk para penyandang disabilitas yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Ini tidak hanya tanggung jawab kementerian Sosial dan Kesehatan saja namun multi sektoral.

SEA Games ke 30 tahun 2019 resmi dibuka oleh Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, Sabtu, 30 November 2019 di Philippine Arena, Bulacan, Filipina. Pesta olahraga se-Asia Tenggara yang diadakan setiap dua tahun itu melibatkan 11 negara di kawasan Asia Tenggara.

SEA Games 2019 diselenggarakan mulai 30 November hingga 11 Desember  dengan mempertandingkan 56 cabang olahraga. Jumlah tersebut menjadi rekor sepanjang sejarah, memecahkan pelaksanaan SEA Games 2011 di Jakarta yang mempertandingkan 44 cabang olahraga. Lebih dari 5600 atlet bertanding memperebutkan 529 medali emas. Di SEA Games kali ini Indonesia mengirimkan kontingen dengan jumlah terbesar kedua setelah Filipina terdiri dari   1702 atlet.

Dalam sejarahnya, keikut-sertaan  Indonesia yang pertama kali adalah pada   SEA Games yang kesembilan tahun 1977 di Kuala Lumpur, Malaysia. Meski begitu, Indonesia langsung masuk ke papan atas perolehan medali. Bahkan selanjutnya, beberapa kali meraih predikat juara umum SEA Games.

Tercatat, kontingen Indonesia 10 kali menjadi juara umum, yakni tahun 1977, 1979, 1981, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1997, dan terakhir 2011 saat SEA Games digelar di Indonesia.

Akankah Indonesia mampu meraih juara umum kembali? Soal target juara di SEA Games 2019, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat  melepas kontingen Indonesia di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/11) menyinggung kesuksesan Indonesia saat berlaga di kandang sendiri pada ajang Asian Games tahun 2018 lalu. Presiden Joko Widodo optimis atlet Indonesia  bisa berprestasi dalam ajang SEA Games kali ini dan dapat merebut Juara 2 dengan target 45-50 medali emas. Target tersebut bukan merupakan hal yang mudah, namun Presiden optimis kontingen Indonesia dapat memenuhinya. Target tersebut, bila tercapai, diharapkan bisa memperbaiki posisi Indonesia di klasemen akhir SEA Games dibandingkan SEA Games dua tahun lalu.

Sejumlah cabang olahraga diharapkan menjadi lumbung medali emas bagi kontingen Indonesia. Yang berpeluang mendulang emas, antara lain atletik, renang, sepeda, selancar, ice skating, triathlon, dan badminton.

SEA Games 2019 telah dimulai. Bangsa Indonesia berharap atlet-atlet Indonesia bisa mencapai bahkan melebihi target medali yang telah dicanangkan.

Kondisi perekonomian global diproyeksikan masih akan sulit pada tahun depan. Meski demikian, pemerintah berkomitmen untuk bertahan dari ancaman penurunan pertumbuhan ekonomi seperti yang terjadi di beberapa negara. Presiden Joko Widodo dalam pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta, Kamis (29/11) seperti dilansir Antara mengatakan, Indonesia harus bersyukur karena ekonomi masih bisa tumbuh di atas lima persen.

Presiden Joko Widodo mengatakan, untuk ukuran negara G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya kalah dari Tiongkok dan India. Indonesia berada di posisi ketiga, satu tingkat di atas Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo optimistis tahun depan, ekonomi Indonesia mampu bertahan. Pada kesempatan tersebut ia memuji koordinasi antara tiga punggawa ekonomi, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya, tanpa komunikasi yang baik, maka kebijakan ekonomi makro tidak akan saling menyokong.

Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah akan memfokuskan pertumbuhan sektor swasta. Karena peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 14 hingga 17 persen. Ia memerintahkan, proyek-proyek di tanah air lebih dulu dikerjakan oleh swasta.

Sikap optimistis juga diungkapkan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. Perry Warjiyo mengatakan, prospek ekonomi Indonesia 2020 tetap terjaga dengan momentum pertumbuhan yang tetap berlanjut. Menurutnya, Indonesia  telah mempersiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi masa krisis ekonomi global yang masih akan terjadi pada 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 diperkirakan meningkat dari 2019 dalam kisaran 5,1 hingga 5,5 persen. Optimisme tersebut muncul karena inflasi 2020 diproyeksi tetap terkendali sesuai sasaran 3,0 persen plus minus satu persen. Selain itu, defisit transaksi berjalan 2020 di dalam kisaran 2,5 hingga 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Surplus transaksi modal dan finansial diproyeksi tetap besar sehingga mendukung stabilitas eksternal. Nilai tukar Rupiah pada 2020 juga diperkirakan bergerak stabil. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada 2020 perbankan diprakirakan mencapai 8 hingga 10 persen. Perry menyampaikan pendorong pertumbuhan 2020 tetap pada konsumsi dan investasi. Bank Indonesia juga berkomitmen untuk terus mengeluarkan kebijakan moneter yang akomodatif.