VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Fiji Inia Batikoto Seruiratu sepakat kedua negara memajukan kerja sama ekonomi konkret di kawasan Pasifik. Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi bertemu dengan Menlu Fiji di sela-sela kegiatan Forum Demokrasi Bali (Bali Democracy Forum) ke-12 di Nusa Dua, Bali, Kamis 5 Desember. Demikian keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang dikeluarkan Jumat 6 Desember. Pada kesempatan tersebut Menteri Luar Negeri Fiji menegaskan dukungan terhadap komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara Pasifik Selatan, sebagai bentuk kontribusi Indonesia pada stabilitas keamanan, perdamaian dan kemakmuran di kawasan. Di

Berkaca dari kesuksesan pelaksanaan Pacific Exposition di Auckland, Selandia Baru pada Juli 2019 lalu, Pemerintah Indonesia kembali mengajak pemerintah Fiji untuk berkolaborasi dalam Pacific Fair 2020 yang akan diselenggarakan Indonesia. Pacific Fair 2020 diharapkan menghasilkan lebih banyak kemitraan konkret di bidang ekonomi untuk mempertahankan kemitraan positif yang telah terbangun antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan saat Pacific Exposition.

Selanjutnya, Menlu RI dan Menlu Fiji juga mendiskusikan persiapan awal pembentukan perjajian dagang istimewa antarkedua negara (Indonesia-Fiji Preferential Trade Agreement/IF-PTA). Perjanjian dagang tersebut diharapkan dapat memperluas peluang kerja sama ekonomi kedua negara di bidang investasi, infrastruktur dan konektivitas. Untuk itu, kedua pihak berharap agar tahap awal negosiasi IF-PTA dapat dilaksanakan pada triwulan pertama tahun 2020.

Untuk bidang pertanian, Retno Marsudi mengatakan, pemerintah Fiji secara spesifik menyampaikan harapan agar Indonesia bisa memberikan bantuan pembangunan kapasitas dalam bentuk pelatihan untuk mengelola produk-produk dari hasil pertanian, antara lain singkong dan ubi jalar.

Selain itu Indonesia dan Fiji menjajaki kerja sama untuk pengembangan rumput laut. Kerja sama ini secara konkret dilakukan dalam proyek kemitraan antara kedua negara untuk pembentukan pusat rumput laut (seaweed center).

Menutup keterangan tertulisnya, Kementerian Luar Negeri RI mengatakan, pemerintah Indonesia selama ini terus berkomitmen dan berupaya lebih berperan dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi negara-negara di kawasan Pasifik yang sebagian besar merupakan negara kepulauan. Tantangan tersebut, antara lain dampak perubahan iklim, isu kelautan dan bencana alam. Selain itu, pemerintah Indonesia juga ingin berkontribusi dalam upaya pengembangan kawasan Pasifik.

Masyarakat  dunia hari ini memperingati hari anti korupsi internasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan peringatan ini sebagai momentum untuk  lebih  menggairahkan gerakan memberantas korupsi.

Bagi Indonesia pemberantasan korupsi adalah komitmen bersama. Melalui undang undang, Indonesia telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga anti rasuah ini mendapat amanah untuk melakukan pencegahan, hingga penindakan. Pengadilan atas kasus yang dilacak KPK disidangkan melalui pengadilan TIPIKOR-Tindak Pidana Korupsi. Sudah banyak hasil yang diwujudkan oleh KPK. Dalam perjalanannya melaksanakan tugasnya, KPK mengalami berbagai dinamika,  cobaan dan tekanan. Kasus Novel Baswedan,  seorang penyidik KPK yang disiram air keras oleh orang tak dikenal,  merupakan salah satu yang menjadi sorotan masyarakat, bahkan  hingga tingkat internasional. Sampai awal Desember 2019, kasus itu masih  belum terungkap. Presiden Joko Widodo,  Senin, 9 Desember memanggil Kepala Kepolisian RI untuk meminta penjelasan mengenai hasil penyelidikan kasus Novel Baswedan. Kasus Novel Baswedan adalah satu di antara beberapa persoalan yang dihadapi KPK. Kontroversi terbaru dan signifikan adalah mengenai revisi Undang Undang KPK yang memunculkan unjuk rasa besar besaran di Jakarta dan sejumlah kota besar lain di Indonesia. Penolakan revisi UU KPK yang berujung pada desakan agar Presiden menerbitkan Perpu, hingga awal Desember 2019 pun belum selesai.

Apapun yang terjadi, semangat untuk memberantas korupsi haruslah terus dibangkitkan. Korupsi yang masuk dalam kategori kejahatan kerah putih (white collar crime) adalah musuh dari kebaikan, kebajikan dan kemajuan. Negara yang masih tinggi index angka korupsinya perlu terus belajar dari pemerintah dan negara lain yang lebih baik. Bagi Indonesia membandingkan diri dengan negara negara yang hampir mencapai zero corruption seperti Norwegia dan  Swedia tentu tidak seimbang. Yang menarik sesungguhnya adalah mempelajari bagaimana upaya pencegahan dilakukan. Penanaman nilai nilai kejujuran dan malu berbuat menyalahi aturan, perlu terus dilakukan.

Dari hal hal seperti itulah, peringatan Hari Korupsi Sedunia dapat menjadi momentum membangun semangat bersama memberantas atau setidaknya menurunkan angka korupsi di dunia, termasuk di Indonesia.

Presiden Joko Widodo sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemberantasan Tubercolosis atau TBC di Indonesia. Hal tersebut dikatakan Ketua Dewan Pembina Ketua Forum Stop TB Partnership Indonesia (FSTPI) Arifin Panigoro usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Senin. Arifin Panigoro yang didampingi Direktur Eksekutif Stop TB International, Lucica Ditio, mengatakan, dengan Perpres yang sedang dibuat ini, nanti selain Menteri Kesehatan, menteri lain seperti Menteri Dalam Negeri bisa ikut berperan dalam pemberantasan TBC. Arifin menyebutkan Forum Stop TB Partnership Indonesia (FSTPI) sebagai organisasi sipil berkomitmen untuk memberantas TB di Indonesia. (antara)

Pemerintah Indonesia mengirimkan dua kapal perangnya diantaranya KRI Usman Harun-359 dan KRI Sultan Iskandar Muda-367 ke Dili, Timor Leste untuk mengikuti kegiatan Indonesia Maritme Envoy-19B sekaligus menjalankan misi diplomasi selama empat hari di negara itu. Komandan KRI Usman Harun-359 Kolonel Laut Himawan di Markas Komando Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) VII (tujuh ) Kupang, Senin (9/12) mengatakan, kedua kapal perang bersejarah tersebut dikirim untuk menjadi duta maritim Indonesia bagi negara-negara yang memang berbatasan langsung dengan Indonesia dan kali ini adalah dengan Timor Leste. Dikatakan, tugas utamanya  adalah meningkatkan diplomasi yang berkaitan dengan kelautan. Ia menambahkan, kegiatan Indonesia Maritime Envoy-19B  bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama diantara kedua negara, yakni antara Indonesia dan Timor Leste yang pernah menjadi provinsi ke 27 Indonesia. (antara)