VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Kongres Internasional Notaris ke-29 yang berlangsung di Jakarta 28 hingga 30 November 2019 diharapkan menjadi momentum penting bagi para notaris dari seluruh dunia untuk berbagi pengetahuan. Hal itu sesuai dengan tujuan utama bersama para notaries, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat. Demikian dikatakan Perwakilan Notaris asal Kanada Angela Di Benedetto kepada Voice of Indonesia disela sela acara Kongres Internasional Notaris ke-29 Kamis (28/11). 

“ Saya rasa meskipun kami hidup di negara yang berjauhan, tujuan utama kami adalah melindungi masyarakat, dan notaris bertindak secara otentik dan menunjukkan bahwa kami sebagai notaris adalah orang-orang yang melindungi masyarakat. Kami akan memastikan setiap orang dalam setiap langkah kehidupannya  mendapat layanan notaris yang professional. Kami datang ke sini untuk melihat realita notaris di seluruh dunia yang mempraktikkan hukum perdata seperti yang kami lakukan “. 

Kongres Internasional Notaris ke-29 juga mengadakan diskusi panel yang membahas tema besar, “Aspek Kepastian Hukum dalam Berusaha di Era Revolusi Industri 4.0.” Secara umum, diskusi panel akan membahas tema utama dari berbagai perspektif. Ini termasuk teori-teori hukum serta sisi ekonomi, dengan memperhatikan kesiapan dan perkembangan layanan hukum di berbagai kawasan dunia. (voi/faisal/r)

Transformasi energi harus dihadapi, termasuk oleh perusahaan milik negara di bidang perminyakan Pertamina. Demikian dikatakan Direktur Perencanaan, Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina, Heru Setiawan, dalam penutupan Pertamina Energy Forum (PEF) 2019 di Jakarta, Rabu 27 November lalu. Heru Setiawan menjelaskan, oleh sebab itu Pertamina menyiapkan tiga skenario yang bisa dijalankan. Pertama, menjalankan bisnis seperti biasa. Kedua, menangkap keinginan pasar. Ketiga, menjalankan bisnis yang paling ramah lingkungan.

Heru menambahkan, Pertamina telah menyiapkan rencana jangka panjang yang disesuaikan dengan kondisi dan perilaku konsumen. Menurut Heru Setiawan, dalam membuat strategi bisnis jangka panjang Pertamina akan menyesuaikan pada enam tren perubahan di sektor energi dunia. Keenam tren tersebut adalah dekarbonisasi, konsumerisasi, elektrifikasi, desentralisasi, digitalisasi dan integrasi.

Sementara itu, untuk menghadapi transisi energi, Pertamina telah melakukan berbagai upaya, mulai dari melakukan penelitian untuk membangun pabrik baterai kendaraan listrik hingga konversi kilang minyak agar bisa mengolah minyak sawit mentah menjadi bahan bakar. Seperti yang dilakukan di Kilang Plaju dimana Pertamina telah mulai mengolah produk turunan minyak kelapa sawit mentah – CPO menjadi bensin. Selain itu, Pertamina juga memroses produk turunan CPO menjadi solar yang dilakukan di Kilang Dumai serta melakukan riset bersama perusahaan minyak yang berpusat di Italia, ENI untuk pengembangan green refinery atau kilang hijau.

Wakil Presiden Licensing Contract Management ENI, Massimo Trani, yang hadir dalam forum tersebut mengatakan, tujuan ENI mengubah kilang konvensional menjadi kilang ramah lingkungan adalah untuk menyelamatkan iklim dan menumbuhkan perekonomian dan mengurangi gas rumah kaca.

Menurut Trani, ENI fokus pada mengurangi emisi di sisi hilir dengan lima pilar. Salah satunya adalah bahan bakar terbarukan, yakni konversi minyak menjadi biofuel. Pada saat bersamaan ENI melakukan penelitian untuk sumber-sumber energi yang berkelanjutan serta mengembangkan penggunaan gas alam. Trani menjelaskan, gas memang energi tidak terbarukan, namun sangat melimpah. Gas bisa digunakan untuk kapal, truk besar dan kendaraan lain dalam bentuk gas cair LNG yang memiliki karbon rendah.

Pembicara lain, Sundeep Biswas, selaku Partner and Head of AT Kearney’s Energy Practice in Sea, mengatakan transisi energi akan memunculkan potensi bisnis baru. Misalnya, kendaraan listrik butuh baterai. Jadi Energi baru menciptakan bisnis baru.

Hal senada juga disampaikan Arifin Rudiyanto, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Ia mengatakan transisi energi sangat mendesak. Energi adalah sektor yang berkontribusi emisi karbon, untuk itu pemerintah fokus menurunkan emisi energi.

Anggota Dewan Keamanan PBB melakukan retreat di Bali, Indonesia baru-baru ini (26-27/11). Kegiatan ini dihadiri oleh Vietnam yang juga sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa -PBB periode 2020-2021. Hal menarik adalah bahwa Indonesia mengupayakan pendekatan dengan PBB untuk melakukan penyamaan persepsi tentang upaya mengatasi persoalan terorisme. Peran Indonesia dan Amerika Serikat dalam isu terorisme di Dewan Keamanan PBB sangat sentral, mengingat Indonesia merupakan Ketua Komite Sanksi Terorisme dan AS merupakan pembahas utama terkait isu terorisme di DK PBB.  Isu penanggulangan terorisme menjadi salah satu pembahasan kunci mengingat isu tersebut akan menjadi tema utama pada Presidensi Indonesia di DK PBB tahun 2020.

Indonesia mendapat kepercayaan beberapa Komite yang memiliki peran penting di DK PBB. Kepemimpinan dan inisiatif Indonesia dalam penanggulangan terorisme dan pencegahan penyebaran senjata pemusnah massal juga mendapat pengakuan dan apresiasi baik dari anggota DK mauoun negara-negara anggota PBB.

Selain sebagai Ketua Komite Sanksi 1267, Duta Besar Dian Triansyah Djani, Indonesia juga telah diberikan tanggung-jawab sebagai Ketua Komite Resolusi DK 1540 mengenai pencegahan penyebaran senjata pemusnah massal oleh aktor non-negara, Ketua Komite Sanksi Resolusi DK 1988 mengenai Taliban serta Wakil Ketua Komite Sanksi DK mengenai Sudan Selatan dan Komite Sanksi DK mengenai Irak.

Untuk kali pertama, Indonesia memprakarsai penyelenggaraan Retreat DK PBB dimana negara-negara anggota DK PBB dapat berdiskusi secara informal dalam atmosfer sangat positif. Hal ini merupakan capaian bagi Indonesia dalam mendorong penguatan dan kerjasama di antara negara anggota DK PBB

Dalam Retreat kali ini, terlihat diskusi yang sangat cair dan terbuka diantara negara-negara anggota tetap DK PBB (permanent five/P-5) dengan negara anggota tidak tetap DK PBB, serta perwakilan think-tank terkait. Kita berharap iklim positif yang terbangun ini dapat terus berlanjut dalam pembahasan dan penyelesaian berbagai isu di DK PBB. Inisiatif Indonesia menyelenggarakan Retreat DK PBB sejalan dengan komitmen Indonesia untuk menjadi consensus builder dan mendorong satu suara di DK PBB. Sejauh ini, Indonesia terbukti telah menjadi salah satu negara yang dipercaya untuk menjembatani perbedaan pandangan di antara negara-negara anggota DK PBB.

Pasca pertemuan retreat yang diinisiasi oleh Indonesia kali ini, tentu kita berharap inisiatif ini akan membawa dampak positif. Bagi Indonesia, hal ini semakin menunjukkan perannya dalam politik internasional, politik bebas aktif yang dapat dirujuk dalam Dewan Keamanan PBB.

PT Angkasa Pura (AP) II mendirikan kawasan pengembangan Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM) di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta  yang diberi nama SMMILE Center.Direktur Utama AP II dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, mengatakan SMMILE Center (Small, Micro & Medium Business Incubator with Learning and Experience Center) secara holistik membantu UMKM untuk berkembang secara berkelanjutan.Muhamad Awaluddin mengatakan, keberadaan SMMILE Center sangat strategis yakni di Terminal 3 Soekarno-Hatta yang merupakan terminal termegah dan terbesar di Indonesia dengan kapasitas 25 juta penumpang pesawat per tahun baik itu rute internasional dan domestik,  menjadikan SMMILE Center sebagai etalase pusat produk dan jasa UMKM nasional. Dikatakan, melalui kawasan tersebut, AP II berharap dapat berkontribusi dalam memperkuat posisi UMKM sebagai salah satu ujung tombak perekonomian nasional. antara