VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Bhima Yudhistira Adhinegara, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance-Indef, mengatakan Chile memiliki potensi perdagangan yang bagus bagi Indonesia karena meskipun termasuk negara kecil, Chile adalah pintu masuk bagi Indonesia ke negara-negara Amerika Latin lainnya. Hal tersebut dikatakan Bhima Yudhistira seusai gelar wicara Diplomatic Forum yang diselenggarakan Voice of Indonesia, di Auditorium Jusuf Ronodipuro, RRI, Jakarta, Kamis (28/11). Menurutnya, Indonesia dapat memperbaiki hubungan dagang dengan Chile dengan mengoptimalkan perdagangan berbagai komoditas seperti makanan, minuman, komponen otomotif, dan lainnya.

“Jadi kalau kita memperbaiki hubungan kerjasama perdagangan lebih optimal dengan Chile, contohnya, satu, makanan minuman, yang kedua komponen otomotif, yang ketiga komponen listrik, yang keempat terkait komoditas seperti sawit, coklat, karet, itu banyak permintaan ke Amerika Latin”.

Lebih lanjut Bhima Yudhistira mengatakan jika ingin serius menjalin kerjasama dengan Chile, pemerintah Indonesia harus menekan biaya logistik dengan bekerjasama dengan pihak logistik dan kargo serta memberikan insentif dari pemerintah. Hal tersebut dilakukan, lanjut Bhima, karena letak Chile yang sangat jauh dari Indonesia, sehingga pengiriman barang ke Chile tidak memakan banyak biaya. (VOI/AHM)

Di Istana Bogor, Rabu 27 November, Presiden Joko Widodo  melepas kontingen Indonesia yang akan berlaga di SEA GAMES 2019 Manila, Filipina. Indonesia menanggung beban cukup berat dalam SEA GAMES 2019, usai sukses di ASIAN GAMES 2018 dengan meraih posisi di 5 besar Asia. Ada beberapa pertimbangan mengapa tidak semua atlet dikukuhkan dan dilepas oleh Presiden Joko Widodo. Karena, beberapa cabang olahraga atletnya sudah berangkat terlebih dahulu ke Filipina, seperti sepak bola floorball, polo, hingga polo air.

Dalam laporannya  kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali mengatakan bahwa Indonesia mengirimkan 841 atlet untuk bersaing di Sea Games di Filipina. Mereka akan berlaga pada 51 cabang olahraga. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa para atlet berangkat ke Filipina mewakili rakyat Indonesia. Untuk itu, dia meminta para atlet berjuang dengan maksimal. Presiden Joko Widodo juga berharap dalam ajang SEA GAMES 2019 ini, kontingen Indonesia masuk sebagai runner-up.

Sejak mengikuti pada 1977, Indonesia pernah menjadi  10 kali juara umum di ajang SEA Games. Namun, untuk SEA Games 2019 di Filipina kali ini, Indonesia bukan favorit untuk menjadi juara umum. Sekarang, menyambut SEA Games 2019 Filipina, dengan melihat rekam jejak Indonesia apalagi melihat kesuksesan ASIAN GAMES 2018, seharusnya target tinggi diusung dengan jiwa sportivitas. Selain itu, kebanggaan bangsa yang besar yang pernah meraih juara 10 kali  hendaknya menjadi cambuk untuk kembali meraih posisi teratas dalam perolehan medali di  Manila.

Pemerintah Indonesia dan India sepakat mendorong pengembangan konektivitas dan kerja sama ekonomi antara Aceh dengan Kepulauan Andaman-Nicobar, sesuai visi dan kesepakatan yang telah dilakukan antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Untuk mendukung pengembangan tersebut, kedua negara menggelar temu bisnis untuk mengidentifikasi dan menjajaki proyek kerja sama konkret di bidang infrastruktur, konektivitas pariwisata, perikanan, dan energi. Duta Besar India untuk Indonesia Pradeep K Rawat dalam Temu Bisnis dan Investasi RI-India di Jakarta, Senin,25 November, mengatakan, penting untuk menjaga hubungan kedua negara yang telah terjalin sejak lama, dan mewujudkannya dalam bentuk kerja sama ekonomi konkret yang saling menguntungkan.

Rencananya, pada Desember mendatang, akan diadakan pertemuan Gugus Tugas Gabungan (Join Task Force) pengembangan konektivitas Aceh dan Kepulauan Andaman-Nicobar. Gugus Tugas Gabungan yang beranggotakan unsur pemerintah dan pelaku usaha dari kedua wilayah, merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Kesepakatan Visi Bersama tentang Kerjasama Maritim di Kawasan Indo-Pasifik yang ditandatangani kepala pemerintahan kedua negara pada saat kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada Mei 2018.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya investasi dalam peningkatan ekonomi Aceh. Menurut Nova Iriansyah, Aceh sangat aman dan kondusif serta memiliki masyarakat yang terbuka bagi investasi. Nova menegaskan, pihaknya menyambut baik kerja sama pengembangan konektivitas Aceh dan Kepulauan Andaman-Nicobar. Indonesia dan India merupakan dua negara tetangga maritim yang memiliki perbatasan laut dengan perekonomian terbesar di kawasan masing-masing. Pada 2018, nilai perdagangan kedua negara mencapai lebih dari 18 miliar dolar Amerika. Pada 2018, nilai investasi India di Indonesia sebesar 82,12 miliar dolar Amerika dan berpotensi meningkat menjadi 100 miliar dolar Amerika. Kolaborasi RI-India untuk wilayah Aceh dan Andaman-Nicobar juga menjadi bagian dari upaya mendorong kerja sama konkret di Indo-Pasifik, khususnya bidang maritim dan konektivitas. 

Sidang pleno kedua Conference of the Parties (COP) Konvensi Minamata di Jenewa, Swiss, Senin, 25 November, menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah untuk COP 4 Konvensi Minamata tahun 2021.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar yang dalam kesempatan itu memimpin delegasi Indonesia mengatakan, bagi Indonesia penting menjadi tuan rumah, karena kompleksitas persoalan Merkuri cukup tinggi di Indonesia. Dikatakannya, banyak negara peserta COP 4 Konvensi Minamata ini punya atensi khusus terutama sejak 2015 saat Presiden Joko Widodo ke Maluku. Di Indonesia kasus merkuri bersumber dari penambangan emas skala kecil dan kebanyakan illegal.

Menteri Siti Nurbaya mengatakan, saat Rapat Kabinet Terbatas  tahun 2017 Presiden menekankan pentingnya masalah merkuri yang banyak makan korban dan merebaknya penyakit Minamata. Selain itu, perhatian masyarakat juga cukup tinggi. Secara keseluruhan ini sangat penting terkait tekad pemerintahan Presiden Jokowi untuk melakukan pemulihan lingkungan. Dikatakannya, Indonesia akan memetik manfaat dari berbagai event internasional yang dilangsungkan di Indonesia.

Saat pembukaan COP Konvensi Minamata Menteri Siti Nurbaya menjelaskan, Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai langkah nyata dalam upayanya menghapus penggunaan merkuri. Ditargetkan pada tahun 2025 mendatang, tidak ada lagi penggunaan merkuri di sektor-sektor tertentu. Dihadapan lebih dari 100 delegasi negara para pihak yang hadir, Menteri Siti Nurbaya memaparkan empat langkah utama yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam upayanya menghapus penggunaan merkuri.

Pertama, pada alat kesehatan seperti termometer, alat pengukur tekanan darah, dan tambal gigi amalgama, serta alat medis lainnya yang mengandung merkuri akan dilarang mulai tahun 2020 secara bertahap untuk fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit dan klinik.

Kedua, Pemerintah Indonesia tengah melakukan program transformasi sosial, ekonomi dan lingkungan bagi komunitas Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) untuk beralih dari pekerjaan yang lama.

Ketiga, lanjut Siti Nurbaya, Pemerintah Indonesia terus mensosialisasikan penerapan teknologi proses alternatif dalam kegiatan PESK untuk menghilangkan penggunaan merkuri. Saat ini sembilan proyek percontohan telah dilaksanakan di 9 provinsi dengan dukungan dari Kanada. Terakhir, pemerintah terus melakukan penegakan hukum pada praktik penggunaan merkuri illegal.

Siti Nurbaya menambahkan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga terus meningkatkan kesadaran publik melalui kampanye #STOPMerkuri dengan edukasi tentang bahaya merkuri dan bahayanya terhadap kesehatan masyarakat.