Daniel

Daniel

18
June

 

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengungkapkan pemerintah fokus terhadap upaya reformasi terutama dalam produktivitas dan daya saing pada 2021 agar Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah sehingga menjadi negara maju. Kepala BKF Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam web seminar  di Jakarta, Rabu mengatakan, kebijakan fiskal 2021 bukan berdiri sendiri tapi bagian kebijakan fiskal jangka menengah yang fokus pemulihan bertahap menuju kondisi normal melalui konsolidasi fiskal bertahap.

 

Ia merinci untuk peningkatan produktivitas, Indonesia masih perlu memperbaiki celah infrastruktur dan kemampuan adopsi teknologi. Sedangkan dari sisi daya saing, menurut  dia, upaya yang dilakukan dengan membenahi iklim usaha yang dinilai masih kurang kondusif di antaranya birokrasi, regulasi belum efisien dan biaya yang tinggi sehingga menghambat daya saing ekspor. Untuk mencapai peningkatan produktivitas dan daya saing itu, Presiden Joko Widodo sebelumnya sudah memberikan lima arahan yakni pembangunan kualitas sumber daya manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi dan transformasi ekonomi. antara

18
June

 

Di era new normal atau kenormalan baru ini, masyarakat harus tetap kreatif dan produktif, meskipun masih berada di pandemi covid-19 yang belum mereda di Tanah Air. Literasi menjadi jawaban agar seseorang mampu membaca situasi dengan baik. Demikian pula, diharapkan seseorang  dapat mengeksplorasi pengetahuan lebih jauh atau bisa mentransformasikan menjadi pengetahuan dan  produk jasa.Pemahaman ini menjadi inti dari webinar bertajuk "Bangkit dari Pandemi dengan Literasi" yang digelar oleh Perpustakaan Nasional RI bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rabu (17/6/2020). Acara ini diikuti 1.000 peserta terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah (Bappeda dan dinas perpustakaan), akademisi, pegiat literasi dan masyarakat umum.

 

Kepala Perpustakaan Nasional, M. Syarif Bando mengatakan perpustakaan menjadi solusi meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa yang memiliki dampak hasil akhir yang signifikan bagi penggunanya.. Pembicara kunci dalam webinar tersebut yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa menegaskan perlunya memperkuat budaya literasi masyarakat sebagai salah satu upaya agar mampu bangkit dari keterpurukan. Hal ini penting karena literasi sebagai bentuk cognitive skills memiliki peran besar dalam upaya pemulihan sosial-ekonomi masyarakat pasca Covid-19. Rilis

18
June

Nilai transaksi ekspor Provinsi Sulawesi Selatan pada April 2020 tercatat 108,40 juta dolar Amerika  atau lebih besar dari transaksi sebelumnya yang hanya 79,73 juta dolar Amerika pada Maret 2020. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan  Yos Rusdiansyah di Makassar, Rabu mengatakan,  kalau melihat selisihnya itu ada peningkatan sekitar 28 juta dolar Amerika lebih.

Ia mengatakan, peningkatan nilai transaksi itu karena negara-negara seperti Jepang permintaan untuk kebutuhan nikelnya juga meningkat sehingga mempengaruhi neraca transaksi. Untuk komoditas unggulan yang selalu menjadi primadona Sulawesi Selatan yakni nikel.//Permintaan Jepang untuk nikel meningkat yang sebelumnya hanya membukukan transaksi sebesar 53,29 juta dolar Amerika  pada Maret menjadi 72,29 juta dolar Amerika pada April 2020. antara 

19
June


Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI telah menyiapkan anggaran sebesar 18.55 triliun rupiah untuk program padat karya yang diselenggarakan 4 Kementerian dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Andin Hadiyanto, Minggu (14/6) menjelaskan, keempat Kementerian yang mendapatkan alokasi anggaran untuk program padat karya tunai ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Pertanian (Kementan).

Kegiatan padat karya Kementerian Pertanian berupa pengelolaan air irigasi pertanian, optimasi lahan dan konservasi, padat karya pilot percontohan, Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), Sekolah Lapang Petani, serta perlindungan tanaman pangan.

Selanjutnya, anggaran dana program padat karya tunai untuk sektor perhubungan digunakan untuk berbagai kegiatan yang bersifat pekerjaan konstruksi dan diserahkan kepada kontraktor agar dilakukan secara padat karya. Sedangkan untuk realisasi anggaran dana program padat karya tunai untuk sektor Kelautan dan Perikanan digunakan untuk kegiatan berupa pengelolaan irigasi tambak atau kolam, penanaman mangrove, mina padi, dan integrasi lahan penggaraman.

Andin Hadiyanto menambahkan, pemerintah sebelumnya juga telah menyalurkan anggaran dana program padat karya tunai untuk sektor PUPR untuk berbagai kegiatan yang berbasis peran serta masyarakat. Misalnya operasi dan pemeliharaan irigasi, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, tempat pengolahan sampah (TPS) reduce reuse recycle. Selanjutnya pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah, kota tanpa kumuh, serta peningkatan kualitas dan pembangunan baru rumah swadaya.

Program padat karya ini diadakan oleh Pemerintah untuk memberikan penghasilan sementara bagi pekerja harian yang kehilangan pendapatan, akibat adanya Kebijakan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tengah pandemi Covid-19. Program ini juga bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di pedesaan. Prioritas utama dari program padat karya ini sebenarnya adalah keluarga miskin. 

 
 
 
Area lampiran