VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, memantau kondisi perbatasan negara Indonesia-Timor Leste, di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain provinsi Nusa Tenggara Timur-NTT, Kamis. Kehadiran Mahfud MD yang juga sebagai Dewan Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan di kawasan perbatasan negara ini untuk memantau langsung proses program percepatan pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah, khususnya percepatan pembangunan ekonomi di kawasan PLBN Motaain.

Mahfud, dalam keterangan tertulisnya, mengatakan kesejahteraan masyarakat wilayah terdepan Indonesia menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Kawasan PLBN Motaain merupakan salah satu perbatasan yang masuk program percepatan pembangunan ekonomi, bersama perbatasan Skow, Papua dan Perbatasan Aruk, Kalimantan Barat. (antara)

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan telah menerima banyak dukungan dari masyarakat internasional untuk mencegah rencana aneksasi wilayah Palestina oleh Israel. Retno Marsudi dalam konferensi pers daring dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6) menyatakan sangat senang menerima tanggapan positif dari banyak negara sejauh ini. Sebelumnya, Retno telah menyurati 30 negara sahabat guna menggalang dukungan internasional untuk menolak rencana aneksasi wilayah Palestina di Tepi Barat.

Ia menambahkan, Sekretaris Jenderal PBB juga telah menjawab suratnya dan menggarisbawahi keprihatinan yang sama tentang urgensi untuk mencegah aneksasi terjadi, serta pentingnya mencapai solusi dua negara yang dinegosiasikan sejalan dengan resolusi PBB, hukum internasional, dan perjanjian bilateral. Perdana Menteri Israel telah mengumumkan rencana aneksasi Tepi Barat yang dilaksanakan Juli mendatang, sebagai bagian dari “Kesepakatan Abad Ini” yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump. (republika)

Dalam dua hari terakhir ini Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo bertemu Menlu Tiongkok Yang Jiechi di Hawaii untuk perundingan langka yang digelar di tengah konflik yang kian panas.

Dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia itu memang bersitegang dalam berbagai isu, mulai dari masalah pandemi virus corona, langkah Tiongkok menerapkan legislasi keamanan di Hong Kong, isu wilayah di Laut China Selatan, hingga perang dagang. Di tengah pandemi global virus Corona, Tiongkok dan Amerika saling tuduh soal asal usul virus Corona. Amerika menuduh virus Corona berasal dari laboratorium virologi Wuhan, baik diciptakan atau bocor dari sana. Sementara itu, Tiongkok menuduh virus Corona diciptakan di Amerika dan dibawa ke Wuhan oleh personil militer. 

Tiongkok dan Amerika Serikat juga menghadapi risiko konflik yang kian nyata di Laut China Selatan. Untuk menghindarinya, kedua pihak dinilai harus bisa mengelola krisis seperti ketika kapal perang mereka berada dalam lokasi yang berdekatan. Sulit ditentukan secara pasti kapan hubungan AS dan Tiongkok mulai memburuk, tetapi konflik di Laut China Selatan adalah salah satu konflik awal yang terjadi.

Seorang sumber militer Tiongkok mengatakan bahwa dalam satu insiden di bulan April, kapal-kapal dari kedua negara saling berdekatan sejauh 100 meter. "Insiden semacam itu menunjukkan kurangnya kepercayaan politik antara kedua militer," kata sang sumber seperti dikutip South China Morning Post. 

Menurut Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataan yang dilaporkan  Reuters, Washington perlu menghormati posisi Beijing dalam masalah-masalah utama, menghentikan intervensinya pada masalah dalam negeri Tiongkok seperti Hong Kong, Xinjiang,  termasuk Taiwan,  dan bekerja untuk memperbaiki hubungan. Sementara juru bicara Departemen Luar Negeri AS Morgan Ortagus dalam sebuah pernyataan menekankan, perlunya hubungan penuh timbal balik antara kedua negara.

Hubungan AS dan Tiongkok memang kerap  mengalami pasang surut. Namun kali ini, dengan adanya  fakta-fakta yang disebutkan tadi,  kekhawatiran akan semakin memburuknya hubungan antara Tiongkok dengan Amerika sangat beralasan. Agak sulit menebak akan kemana  atau sampai kapan akhir dari perseteruan ini. Tanpa itikad dan niat kedua negara untuk menyelesaikan persoalan2 ini secara damai, tentu keadaan tidak akan membaik. Padahal sebagai bagian dari masyarakat dunia, keduanya tentu menyadari bahwa konflik antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia pastilah berdampak pada negara-negara lain.

Setelah proses belajar-mengajar di semua sektor pendidikan dihentikan pada Maret 2020, Pemerintah Indonesia resmi memutuskan tahun ajaran baru tetap berlangsung di semester dua tahun ini.Sebelumnya, penutupan semua sekolah, lembaga pendidikan hingga universitas telah mengharuskan proses belajar-mengajar melalui daring bagi para murid dan mahasiswa. Tak pelak, proses belajar yang baru ini memaksa pemangku kepentingan dan semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan secara dadakan membuat skema dan prosedur baru sesuai arahan dari Pemerintah. Hal ini untuk mengurangi dan menghentikan dampak penyebaran  Covid19 di area pendidikan.

Usai mengadakan pertemuan dengan beberapa Kementrian terkait dan lembaga khusus penanganan virus Covid-19 Senin 15 Juni, Menteri Pendidikan dan kebudayaan, Nadiem Makarim mengatakan bahwa pembukaan tahun ajaran baru pada Juli 2020 adalah suatu keputusan yang sulit mengingat situasi pendemi saat ini masih merebak. Dia juga menyampaikan banyak yang dikorbankan saat siswa belajar dari rumah. Namun, Menteri Nadiem menegaskan bahwa pihaknya akan membuat peraturan khusus dalam proses pembelajaran nanti, seperti untuk zona kuning, dan oranye. Sementara, zona merah akan dilarang pembelajaran secara tatap muka. Sedangkan, zona hijau dipersilahkan melakukan tatap muka. Namun, pembukaan pembelajaran tatap muka adalah otoritas pemerintah daerah setempat.

Dibukanya kegiatan belajar mengajar  pada Juli 2020, sepertinya sudah diantisipasi oleh beberapa penyelenggara pendidikan dengan mengacu pada protokol kesehatan di masa pendemi. Dibeberapa daerah telah melakukan sosialisasi protokoler saat masuk sekolah  di era tatanan Kehidupan Baru seperti kesehatan umum sekolah, sarana dan prasarana sekolah, berangkat dari rumah ke sekolah, siswa selama di sekolah, guru dan tenaga kependidikan selama di sekolah dan pulang dari sekolah. Dibutuhkan kesiapan serius, tepat dan akurat agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak menjadi kluster baru seperti halnya yang terjadi di Beijing baru-baru ini.

Selain mengantisipasi ancaman kluster baru, Pemerintah juga diharapkan untuk memperbaiki kurikulum di masa pendemi, terutama pembalajaran melalui daring. Seperti apa yang suarakan oleh Forum Aksi Guru Indonesia,  materi pembelajaran daring semua disesuaikan dengan pandemi Covid-19 sehingga kurikulum yang sebelumnya tidak dapat memenuhi siswa. Selain itu,  guru juga tidak mampu mengajar target pembelajaran. Sedangkan dalam sebuah diskusi di salah satu televisi swasta nasional, banyak dibahas permasalahan dalam proses belajar melalui daring. Salah satunya adalah keterbatasan para siswa dalam mengakses materi dan proses belajar. Selain keterbatasan kemampuan mengakses internet, faktor sosial ekonomi serta geographis juga dapat mempengaruhi keberhasilan belajar melalui daring.  Sejatinya, proses belajar mengajar dapat dimana saja, namun kesiapan orangtua dalam mendampingi anaknya belajar juga harus diperhatikan. Sehingga, ada baiknya juga dipikirkan pendampingan untuk orangtua dalam mengatur dan menjaga keberlangsungan proses  pembelajaran melalui daring.