Presiden RI Joko Widodo meminta jajarannya melakukan evaluasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah. Permintaan tersebut disampaikan presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait Laporan Gugus Tugas Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta Senin (20/4).
Penerapan PSBB diketahui telah berjalan di sejumlah provinsi/kabupaten/kota. Di antaranya DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat yang mencakup 10 kabupaten/kota, Tegal di Jawa Tengah, Banten yang mencakup tiga kabuten/kota, dan provinsi Sumatera Barat. Sejumlah kabupaten/kota juga telah mengajukan PSBB ke pemerintah yakni Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, namun masih menunggu persetujuan dari Menteri Kesehatan. (cnnindonesia)
Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM merilis data terbaru penolakan orang asing yang akan masuk wilayah Indonesia selama masa pandemi COVID-19 terhitung mulai 6 Februari-19 April 2020, yakni sebanyak 239 orang. Kepala Bagian Humas dan Umum Direkorat Jenderal Imigrasi Arvin Gumilang melalui pernyataan tertulis, di Jakarta, Minggu, menyebutkan sebanyak 239 orang asing tersebut ditolak masuk di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) baik bandara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas.
Dikatakan, penolakan terbanyak dilakukan di TPI Bandara Soekarno Hatta sebanyak 128 orang, TPI Ngurah Rai 89 orang, dan TPI Kualanamu 11 orang. Kemudian, di TPI Bandara Juanda sebanyak enam orang, Pelabuhan Batam empat orang, dan Pelabuhan Aruk satu orang. Arvin juga memerinci warga negara asing (WNA) yang paling banyak ditolak wilayah Indonesia selama masa pandemi COVID-19, yaitu 89 orang WNA Tiongkok , Malaysia 15 orang, dan Rusia 12 orang. antara
Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia telah menyiapkan 11 penjara sementara untuk menahan orang-orang yang melanggar aturan pembatasan sosial Perintah Kawalan Perbuatan (PKP) selama wabah Covid-19. Persiapan dilakukan KDN setelah mendapat nasihat dari Kantor Kejaksaan Agung.
Menteri Keamanan Malaysia Ismail Sabri Yakoob dalam pidato pelaksanaan PKP hari ke-33 di Kuala Lumpur, Minggu (19/4) mengatakan, penjara sementara ini akan beroperasi mulai 23 April 2020 dan Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) akan membantu menyediakan petugas kesehatan. Malaysia sudah tiga kali memperpanjang masa PKP dan Minggu ini adalah hari kelima penerapan PKP tahap ketiga. rol.
Direktur Manajer Mekanisme Stabilitas Eropa Klaus Regling mengatakan negara-negara Eropa masih membutuhkan bantuan finansial setidaknya sebesar 500 miliar euro lagi dari institusi-institusi Uni Eropa. Agar mereka dapat memulihkan perekonomian usai pandemi virus korona. Dalam wawancaranya dengan surat kabar Italia Corriere della Sera, Regling Minggu (19/4) mengatakan, cara termudah mendapatkan dana sebesar itu melalui Komisi Eropa dan anggaran Uni Eropa.
Di sisi lain ia memperingatkan mungkin dana yang dibutuhkan lebih besar lagi. Ia mengatakan pembahasan bantuan finansial tersebut harus dilakukan dengan pikiran terbuka. Tapi juga harus menggunakan institusi yang sudah ada, karena prosesnya akan menjadi lebih mudah dilakukan. rol