Pemerintah memfokuskan penggunaan anggaran mulai tahun depan untuk tiga pos prioritas meliputi proyek ketahanan pangan, pembangunan kawasan industri, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah Rapat Terbatas (melalui Video Conference) tentang Rancangan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa. Ia mengatakan, di dalam sidang kabinet tersebut, Presiden Jokowi telah memutuskan bahwa akan memperlebar defisit menjadi 5,2 persen dari produk domistik bruto-PDB.
Jadi rencana itu, lebih tinggi dari desain awal yang sudah disepakati dan ada catatan dari DPR atau lebih tinggi dari 4,7 persen. Dengan defisit 5,2 persen dari PDB tahun 2021, maka Indonesia akan memiliki cadangan belanja sebesar 179 triliun rupiah yang Presiden akan tetapkan prioritas belanja untuk betul-betul mendukung pemulihan ekonomi nasional tahun depan. Selain itu, Presiden juga menekankan bidang pendidikan dan kesehatan terutama untuk penanganan COVID-19 pasca-2020 dan dukungan untuk biaya vaksin. Antara
Selandia Baru menangguhkan perjanjian ekstradisinya dengan Hong Kong dan membuat sejumlah perubahan lain setelah keputusan Tiongkok mengesahkan undang-undang keamanan nasional untuk wilayah itu. Keterangan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Winston Peters pada Selasa. Peters dalam satu pernyataan mengatakan, Selandia Baru tidak dapat lagi mempercayai bahwa sistem hukum kriminal Hong Kong cukup independen dari Tiongkok. Jika Tiongkok di masa depan memperlihatkan kepatuhannya pada konsep satu negara dua sistem maka Selandia Baru akan mempertimbangkan kembali keputusan ini.
Beijing memberlakukan legislasi baru pada bekas koloni Inggris itu pada awal bulan ini meskipun diprotes warga Hong Kong dan negara-negara Barat, menjadikan pusat keuangan itu di jalur yang lebih otoriter. Australia, Kanada, dan Inggris semuanya menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong awal bulan ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakhiri perjanjian ekonomi yang memberikan perlakuan istimewa kepada Hong Kong. Republika.
Kantor Cabang BNI di Hong Kong fokus menjembatani para pebisnis Indonesia untuk berekspansi usaha di pasar global karena banyak pengusaha Tanah Air yang membuka anak perusahaan atau trading arm di pusat bisnis di dunia itu. Karena Tiongkok sudah menjadi kekuatan bisnis yang besar, sehingga peran Hong Kong sangat dominan terutama bagi pengusaha Indonesia yang mau berbisnis ke Tiongkok. Hal itu dikatakan Pemimpin BNI Cabang Hong Kong Wan Andi Aryadi dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, para pengusaha Indonesia yang mau berbisnis ke Tiongkok biasanya membuat perusahaan semacam trading arm atau anak usaha di Hong Kong. Dia menjelaskan Hong Kong juga memberikan berbagai kemudahan dan kepastian hukum dalam bisnis. Soal kepastian hukum, yang menarik bagi para pebisnis di Hong Kong adalah kondisi undang-undang perlindungan terhadap pengusaha dan soal kemudahan, pemerintah setempat memberikan kebijakan bebas pajak untuk ekspor dan impor barang dari dan keluar Hong Kong. Antara
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut belanja pemerintah menjadi instrumen yang dapat dijadikan daya ungkit untuk memulihkan ekonomi di saat krisis seperti saat ini akibat pandemi COVID-19. Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas secara virtual tentang Rancangan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, mengatakan APBN tercatat hanya berkontribusi kurang lebih 14,5 pada produk domistik bruto-PDB negara.
Kepala Negara mengatakan sektor swasta dan Usaha Mikro Kecil Menengah-UMKM dapat dipulihkan kembali dengan stimulus. Ia juga menekankan pentingnya untuk tidak melupakan agenda-agenda besar dan strategis bagi bangsa ini. Meskipun saat ini bangsa Indonesia masih dihadapkan pada situasi krisis dan sulit akibat pandemi COVID-19. Antara