Amerika Serikat dijadwalkan untuk menarik hampir 12.000 pasukan dari Jerman dalam apa yang digambarkan sebagai reposisi pasukan ‘strategis’ di Eropa. Sekitar 6.400 tentara akan ditarik pulang, dan sisanya dipindahkan ke negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara ( NATO ) lainnya seperti Italia dan Belgia.Presiden Donald Trump Rabu lalu (29/7) mengatakan langkah itu merupakan respons terhadap kegagalan Jerman memenuhi target NATO terkait pengeluaran untuk pertahanan. Trump telah lama meminta agar anggota-anggota NATO Eropa menyediakan lebih banyak anggaran pertahanan bagi mereka sendiri. Menurut Trump anggota NATO seharusnya tidak lagi bergantung begitu banyak pada AS untuk menanggung biaya mempertahankan aliansi. Target yang disepakati oleh semua anggota NATO untuk pengeluaran pertahanan harus mencapai 2% dari PDB pada 2024. Jerman, bersama dengan banyak negara lainnya, belum memenuhi target ini.Namun, Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengeluarkan nada yang berbeda ketika mengumumkan keputusan tersebut. Menurutnya tindakan itu adalah bagian dari rencana yang lebih luas untuk memosisikan kembali pasukan AS di kawasan tersebut. Langkah itu adalah perubahan strategis dan positif utama yang tidak diragukan lagi akan mencapai prinsip-prinsip inti. Yaitu untuk meningkatkan kekuatan pertahanan Amerika Serikat dan NATO menghadapi Rusia. Langkah ini akan mengurangi kehadiran militer AS di Jerman lebih dari 25%. Satu skuadron jet tempur akan dipindahkan ke Italia sementara beberapa pasukan bisa dipindahkan ke Polandia.
Keputusan untuk menarik pasukan AS dari Jerman dalam jumlah besar ternyata mendapat kritik tidak hanya dari para pejabat Jerman, tapi juga dari dalam negeri AS. Ketua Komite urusan Luar Negeri Jerman menyebut keputusan AS itu akan melemahkan aliansi NATO. Sementara, ada juga kritik bipartisan di Washington. Senator Demokrat Jack Reed mengatakan penarikan pasukan itu merugikan kepentingan Amerika Serika sendiri. Senator Republik Mitt Romney menggambarkan keputusan itu sebagai ‘kesalahan besar, dan tamparan di wajah seorang teman dan sekutu.
Jumat 31 Juli 2020, umat Islam di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Qurban 1441 H. Biasanya, hari raya Idul Adha ditandai dengan pelaksanaan Ibadah Haji di Kota Mekkah dan Madinah di Arab Saudi oleh umat islam yang datang dari berbagai penjuru dunia. Namun, pelaksanaan ibadah haji tahunini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada masa pandemi Covid-19, Pemerintah Arab Saudi hanya memperbolehkan warga Arab Saudi dan warga negara asing yang sudah lama menetap di wilayah Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Tentunya, hal bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 tersebut. Terkait pembatasan jamaah haji oleh Pemerintah Arab Saudi, Pemerintah Indonesia telah mengambil keputusan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji ke Mekkah pada 2020. Selain itu, pelaksanaan kegiatan sholat dan penyembelihan hewan qurban juga menjadi perhatian Pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia –MUI dengan mengeluarkan tata cara sholat dan pemotongan hewan.
Ttata cara pelaksanaan ibadah shalat dan pemotongan hewan bertujuan untuk mencegah penyebaran atau menghindari kluster baru Covid19. Saat ini, sampai tulisan ini dibuat, di Indonesia telah melewati angka 104.000 kasus positif dengan kematian hampir menyentuh angka 5000 jiwa. Selain tata cara shalat, perubahan yang mendasar lainnya adalah kegiatan pemotongan hewan qurban. Pemotongan hewan qurban harus dikondisikan dengan tidak terjadinya pengumpulan massa ketika penyembelihan hewan qurban sedang dilakukan. Dampak lain dari pandemi saat ini adalah memunculkan banyaknya warga kurang mampu dan penurunan daya beli masyarakat akibat perekonomian tersendat. Adanya pemberian daging hewan kurban kepada masyarakat saat ini sangat tepat, karena banyak masyarakat membutuhkannya.
Sejatinya Idul Adha dengan shalat, pelaksanaan ibadah haji dan berkurban hewan adalah melakukan ibadah dengan ikhlas kepada sang Pencipta seperti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan pengalaman spiritual sehari-harinya. Berkurban dengan memberikan hewan kurban terbaik dan ikhlas tidak melakukan ibadah haji ke kota Suci Mekkah saat pandemi demi kemaslahatan umat di tengah wabah merupakan salah bentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap kepada Sang Maha Pencipta yang Maha Pengasih dan Penyayang. Berdasarkan catatan, penguasa Tanah Suci sudah banyak melakukan pelarangan pelaksanaan haji akibat wabah kolera dan lepra. Menurut Majelis Ulama Indonesia, adanya fatwa tentang Shalat dan Penyembelihan Hewan Qurban ditengah pandemi Covid-19 tersebut, masyarakat Indonesia diharapkan dapat menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat dan terhindar dari potensi penularan virus corona. Lebih penting lagi, mereka dihimbau untuk lebih disiplinguna mengindahkan protokol kesehatan. Sehingga,penularan virus misterius ini dapat dihindari and angka kasus positif Covid-19 tidak akan bertambah. Tentunya, perilaku disiplin masyarakat dalam tatanan kehidupan baru adalah kunci paling utama dalam mengurangi penularan dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melakukan upaya-upaya strategis untuk mendorong peningkatan daya saing dan produktivitas industri makanan dan minuman nasional agar mampu berkompetisi di tingkat global. Salah satu langkahnya adalah dengan mendorong penerapan teknologi Industri 4.0 di sektor tersebut, mulai dari tahap desain produk hingga distribusi.
Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Abdul Rochim lewat keterangan resmi di Jakarta, Senin, 27 Juli mengatakan, upaya tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan produktivitas serta efisiensi sektor industri makanan dan minuman antara 10 hingga 15 persen.
Menurut Rochim, implementasi Industri 4.0 pada sektor manufaktur dapat menghemat biaya operasional. Ia menjelaskan, dengan teknologi Industri 4.0, pelaku industri dapat melakukan estimasi kapan waktu yang tepat untuk memperbaiki atau merevitalisasi peralatan produksi yang mereka miliki, sekaligus dapat mencegah kerusakan alat produksi yang berdampak pada proses produksi.
Teknologi Industri 4.0 juga dinilai berperan penting meningkatkan utilisasi pabrik pada sektor makanan dan minuman, terlebih pada kondisi pandemi COVID-19. Dikatakan, implementasi teknologi Industri 4.0 dapat menjadi solusi ketika pabrik belum dapat sepenuhnya beroperasi secara normal.
Abdul Rochim mengatakan, saat ini penggunaan teknologi industri 4.0 di sektor makanan dan minuman sudah cukup baik dan akan terus didorong implementasinya, sehingga dapat lebih optimal pertumbuhannya dan menghasilkan produk berdaya saing tinggi.
Industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor andalan penopang pertumbuhan manufaktur dan ekonomi nasional. Peran pentingnya terlihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri nonmigas, yang mencapai 36,4 persen pada triwulan pertama 2020. Bahkan sepanjang semester pertama tahun 2020, industri makanan dan minuman memberikan devisa yang paling besar dengan ekspor senilai 13,73 miliar dolar Amerika. Sektor ini juga mendominasi sektor usaha di dalam negeri, terutama industri kecil menengah (IKM), sehingga menjadi tumpuan bagi berputarnya roda ekonomi nasional. Industri ini ditargetkan mampu unggul di wilayah Asia Tenggara.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan rehabilitasi lahan mangrove atau hutan bakau hingga seluas 200 hektare di berbagai kawasan pesisir nasional selama 2020.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Aryo Hanggono dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (26/7), menyampaikan, rehabilitasi mangrove tersebut dilakukan dengan penanaman mangrove di 12 lokasi. Salah satu lokasi prioritas terdapat di Lampung Timur dengan rencana penanaman seluas 40 hektare yaitu Desa Margasari dan Desa Sriminosari.
Menurut Aryo, rehabilitasi tanaman mangrove di lokasi ini bertujuan untuk menangkal abrasi serta meningkatkan ekosistem laut. Tidak hanya itu, lokasi tersebut juga diharapkan dapat menjadi daerah ekowisata yang dapat memberikan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir di Kabupaten Lampung Timur.
Sampai tahun 2024, KKP berencana melakukan penanaman mangrove seluas 1.800 hektare. Upaya lain yang dilakukan KKP untuk rehabilitasi mangrove adalah dengan memfasilitasi lokasi mangrove melalui pembangunan jalur mangrove dan pusat restorasi pembelajaran ekosistem pesisir yang akan dibangun di 10 kabupaten/kota pada tahun 2021.
Sementara itu, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KKP, Muhammad Yusuf mengungkapkan, hutan mangrove adalah penyimpan cadangan karbon yang melimpah selain fungsi utamanya sebagai sistem penyangga pantai dari abrasi akibat gelombang dan naiknya permukaan air laut.
Dikatakannya, Indonesia memiliki 23 persen dari mangrove dunia. Mangrove memegang peranan penting sebagai pengendali karbon dunia selain sebagai pengendali ekosistem laut.
Yusuf juga mengajak masyarakat menjaga mangrove dari perusakan, memanfaatkan ekosistem mangrove dengan cara yang bijak dan tetap menjaga kelestariannya karena ekosistem mangrove sangat rentan dan terbatas.
Penanaman mangrove seluas 200 hektare akan dilakukan di 12 lokasi di seluruh Indonesia, antara lain Provinsi Aceh terletak di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Bangka Belitung terletak di Kabupaten Belitung, Provinisi Sumatera Barat di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan, serta Provinsi Lampung di Kabupaten Lampung Timur.
Di Provinsi Jawa Barat penanaman mangrove dilakukan di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Sampang, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lamongan.
Sementara itu di Provinsi Kalimantan Barat penanaman mangrove dilakukan di Kabupaten Mempawah, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan di Kota Kupang.