September
VOInews.id- Ketua HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Volker Turk saat dialog interaktif yang diselenggarakan Dewan HAM di Jenewa pada Selasa (12/9) memperingatkan bahwa hak asasi manusia di Afghanistan "dalam kondisi kolaps".
Kegagalan hak asasi tersebut "sangat berdampak" pada kehidupan jutaan perempuan, laki-laki, anak perempuan serta anak laki-laki, katanya. Kendati pelanggaran HAM di negara tersebut bukan hal yang baru, Turk mengatakan bahwa dinamika yang diterapkan Taliban semenjak mengambil alih kekuasaan dua tahun lalu yang secara khusus menargetkan perempuan dan anak perempuan, serta meminggirkan mereka di sebagian besar aspek publik dan kehidupan sehari-hari.
Afghanistan jatuh ke dalam krisis kemanusiaan dan finansial yang serius, dengan dua pertiga dari populasi mereka kini membutuhkan bantuan, katanya.
Antara
September
OPEC pertahankan perkiraan permintaan minyak 2023 dan 2024
Written by Akbar
VOinews.idPertumbuhan permintaan minyak global yang kuat pada 2023 dan 2024 diperkirakan oleh Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dapat terjadi berkat pertumbuhan ekonomi global yang "tangguh". Dalam laporan pasar minyak bulanan untuk September, dirilis Selasa (12/9), OPEC mengatakan pihaknya mengestimasi permintaan minyak dunia akan meningkat 2,44 juta barel per hari (bph) pada 2023, dan meningkat 2,25 juta bph pada 2024. Angka tersebut merepresentasikan pertumbuhan tahunan sebesar 2,45 persen pada tahun ini, dan 2,2 persen pada 2024. Perkiraan itu tidak berubah dari Agustus.
OPEC mengatakan permintaan minyak global tahun ini, diperkirakan mencapai 102,1 juta barel per hari, akan melampaui tingkat sebelum pandemi COVID-19. Kelompok produsen minyak tersebut menjelaskan meskipun ada berbagai tantangan seperti inflasi yang tinggi, kenaikan suku bunga, dan ketegangan geopolitik, "pertumbuhan ekonomi global yang sedang berlangsung diperkirakan akan mendorong permintaan minyak. Hal itu terutama disebabkan karena pemulihan di bidang pariwisata, perjalanan udara, dan mobilitas berkendara yang stabil.
"Pada 2024, pertumbuhan ekonomi global yang solid, di tengah peningkatan berkelanjutan di China, diperkirakan akan semakin meningkatkan konsumsi minyak," tambah organisasi itu. Dalam laporan bulanan tersebut, OPEC juga mempertahankan perkiraan mereka sebelumnya untuk pertumbuhan ekonomi dunia, yaitu 2,7 persen pada 2023, dan 2,6 persen pada 2024.
Antara
September
Jerman serukan negosiasi baru perlucutan senjata nuklir
Written by Akbar
VOInews.id- Kanselir Jerman Olaf Scholz pada Selasa menyerukan negosiasi internasional baru mengenai perlucutan senjata nuklir yang tidak hanya melibatkan Rusia dan Amerika Serikat, tetapi juga China. “Memulai awal yang baru dalam pengendalian senjata akan menjadi sangat penting,” katanya pada sebuah acara keagamaan di Berlin, seraya menambahkan bahwa beberapa negara lain juga telah membangun sebuah persenjataan nuklir.
Scholz mengatakan bahwa mencegah Iran untuk memproduksi uranium yang dapat berkontribusi pada produksi senjata nuklir juga masih merupakan tugas penting. Menurut dia, senjata nuklir merupakan ancaman nyata umat manusia, dan oleh karena itu ada kewajiban mendesak untuk melakukan segala upaya guna memastikan senjata tersebut tidak pernah digunakan. Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI), jumlah senjata nuklir operasional mulai meningkat pada 2022 karena beberapa negara menerapkan rencana jangka panjang untuk melakukan modernisasi dan ekspansi kekuatan.
Sumber: Reuters
September
Utusan Myanmar untuk PBB serukan tekanan lebih besar terhadap junta
Written by Akbar
VOInews.id- Ketua delegasi Myanmar untuk PBB menyerukan tekanan lebih besar guna menghentikan "kekejaman militer" yang dilakukan junta militer di tanah airnya, sebagai tanggapan atas kecaman ASEAN terhadap junta setelah pertemuan puncaknya pada awal bulan ini.
"Sejujurnya, ini masih belum memenuhi harapan kami," kata Dubes Kyaw Moe Tun dalam wawancara baru-baru ini dengan Kyodo News, merujuk pada pernyataan terbaru mengenai Myanmar oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara tersebut. Kyaw Moe Tun ditunjuk sebagai Dubes Myanmar untuk badan dunia tersebut di New York sekitar tiga bulan sebelum militer mengambil alih kekuasaan di negara Asia Tenggara tersebut pada 1 Februari 2021. Kyaw Moe Tun tetap menjabat meski ada upaya junta untuk memecatnya.
Naypyitaw memberitahu PBB tentang rencana untuk menggantikan dirinya setelah kudeta. Namun, selama dua tahun terakhir, Majelis Umum PBB mengizinkan Kyaw Moe Tun untuk terus menghadiri pertemuan atas nama negaranya sambil menunda keputusan apakah akan mengakreditasi perwakilan junta Myanmar. Kyaw Moe Tun mengaku mewakili negara Asia Tenggara tersebut dalam konsultasi terus-menerus dengan kepemimpinan sipil bayangan, Pemerintah Persatuan Nasional. “Kami berpikir bahwa negara-negara anggota ASEAN dapat mengambil tindakan yang kuat dan bersatu melawan militer… tetapi hal itu belum terjadi,” katanya dengan merujuk situasi kemanusiaan di negaranya.
Pernyataan blok beranggotakan 10 negara tersebut menegaskan “kurangnya kemajuan substansial” dalam penerapan rencana perdamaian konsensus lima poin yang disepakati antara pemerintah pimpinan militer Myanmar dan negara-negara ASEAN lainnya pada tahun 2021, dan mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh militer. Pada KTT tersebut, negara-negara anggota sepakat bahwa ketua ASEAN saat ini, sebelumnya, dan yang akan datang akan bekerja sama untuk menangani junta Myanmar.
Kyaw Moe Tun memuji langkah tersebut karena memberikan “kesinambungan” dalam mengatasi masalah Myanmar. Utusan Myanmar untuk PBB tersebut, yang mengkritik tindakan kekerasan dan penindasan yang dilakukan junta terhadap rakyat Myanmar, telah dinominasikan untuk Hadiah Nobel Perdamaian tahun ini. Ia dimasukkan oleh Henrik Urdal, kepala Institut Penelitian Perdamaian yang berbasis di Norwegia, ke dalam daftar tidak resmi lima kandidat teratas untuk penghargaan tersebut.
“Kami ingin komunitas internasional membantu kami dengan cara yang konkret dan efektif. Pastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Pastikan mereka yang membutuhkan mendapatkan bantuan," kata Kyaw Moe Tun. Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi pada bulan Desember 2022 yang meminta pembebasan “semua tahanan yang ditahan secara sewenang-wenang” dan menyerukan diakhirinya “segala bentuk kekerasan” di Myanmar.
Kyaw Moe Tun telah meminta Dewan Keamanan untuk menjatuhkan sanksi atas penjualan senjata dan bahan bakar jet kepada junta, memblokir sumber pendanaan dan menciptakan mekanisme akuntabilitas untuk memberikan keadilan bagi korban tewas di tangan militer Myanmar.
“Kami, komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan, tidak bisa menghentikan kekejaman militer, tidak bisa menghentikan (mereka) melakukan pembantaian terhadap rakyat,” ujarnya. Kyaw Moe Tun belum berbicara dalam sesi debat umum tahunan yang melibatkan para pemimpin dunia di Majelis Umum PBB. Ketika ditanya apakah ia bermaksud menyampaikan pidato pada sidang mendatang yang dijadwalkan akhir bulan ini, ia mengatakan belum mengambil keputusan.
Ketika perhatian beralih ke krisis lain, termasuk perang di Ukraina, Kyaw Moe Tun mendesak dunia untuk tidak melupakan rakyat Myanmar, dengan mengatakan “intensitas penderitaan” di negaranya sama parahnya dengan di Ukraina.
Antara