VOInews.id- Jutaan pemilih mulai mendatangi tempat pemungutan suara di Thailand dengan dimulainya pemilihan umum pada Minggu pukul 8 pagi waktu setempat. Sekitar 52 juta pemilih yang memenuhi syarat akan memilih anggota baru Dewan Perwakilan Rakyat dengan 500 kursi untuk empat tahun ke depan. Partai utama, termasuk Pheu Thai, Partai Pergerakan Maju (MFP), Partai Bangsa Thai Bersatu (UTN), Partai Demokrat, Partai Palang Pracharath (PPRP) dan Partai Bhumjaithai akan bersaing mendapatkan kursi.
Lingkungan politik Thailand sering terbagi menjadi dua kubu: mereka yang mendukung pembentukan militer dan mereka yang mendukung demokrasi lebih luas serta kebebasan sipil. Prayuth Chan-ocha, seorang tentara Angkatan Bersenjata Kerajaan yang pensiun, mendapatkan kekuasaan melalui kudeta militer pada Mei 2014, menggulingkan pemerintah terpilih secara demokratis Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.
Dia memimpin junta militer hingga 2019 ketika ia menjadi perdana menteri dalam pemerintahan sipil ditunjuk oleh anggota militer pilihan junta. Ia tetap berkuasa sejak itu, menjadikannya salah satu perdana menteri terlama di Thailand.
Pemilihan memberikan kesempatan bagi kelompok oposisi untuk menantang cengkeraman Prayuth pada kekuasaan. Partai oposisi Pheu Thai, salah satu partai politik paling populer yang memenangi lima pemilihan umum sebelum digulingkan dalam kudeta memimpin dalam sebagian besar jajak pendapat dengan basis dukungan yang kuat di wilayah pedesaan dan pemilih golongan pekerja. Ada juga partai yang muncul dari aksi protes pro demokrasi pada 2020, Partai Pergerakan Maju (MFP) yang secara cepat mendapat dukungan diantara pemilih pemuda dan aktivis pro demokrasi, dianggap sebagai salah satu pesaing utama, menurut jajak pendapat.
Sekitar 6.679 calon memperebutkan 500 kursi di parlemen sementara 63, termasuk sembilan wanita, dinominasikan oleh 43 partai untuk jabatan perdana menteri, menurut Thai PBS World. Pemberian suara akan berakhir pada pukul 5 sore dengan hasil awal dijadwalkan diumumkan pada Minggu malam.
Sumber: Anadolu
VOInews.id- Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu mengatakan bahwa pasukan Ukraina melakukan "upaya massal" untuk menjebol pertahanan mereka di kota timur Bakhmut selama 24 jam terakhir, saat tekanan terhadap pasukannya terus meningkat. Lewat konferensi pers, Kemenhan menyebutkan Ukraina melancarkan serangan di utara dan selatan kota Bakhmut, namun mereka gagal menerobos pertahanan Rusia.
"Semua serangan dari unit pasukan bersenjata Ukraina berhasil dipukul mundur," katanya. Reuters tidak dapat memverifikasi secara independen laporan Rusia. Tidak ada pihak yang dapat mengendalikan Bakhmut secara menyeluruh, meski pertempuran selama berbulan-bulan telah menelan kerugian yang besar dari kedua belah pihak. Moskow pada Jumat mengakui bahwa pasukannya telah mundur dari utara kota Bakhmut di tengah derasnya gempuran Ukraina. Namun, Kiev berupaya mengesampingkan perkiraan bahwa serangan balasan besar-besaran yang telah lama direncanakan telah resmi dimulai.
Sumber: Reuters
VOInews.id- Para menteri kesehatan dari negara-negara besar Kelompok Tujuh (G7) pada Minggu menyatakan bahwa mereka akan memperkuat kerja sama untuk menjamin pasokan vaksin dan obat-obatan yang cepat berdasarkan pengalaman dari pandemi COVID-19. Para menteri G7 menyetujui satu pernyataan bersama untuk mengakhiri pertemuan dua hari di Kota Nagasaki, Jepang. Mereka menyerukan kerangka kerja internasionak untuk menangani krisis kesehatan masyarakat di masa mendatang.
"Kami sepakat bahwa setiap negara akan segera membangun sistem untuk meningkatkan akses ke produk farmasi," kata Katsunobu Kato yang memimpin pertemuan di Nagasaki, saat konferensi pers. "Kami akan mengerjakan poin-poin sebelum KTT G7 mendatang di Hiroshima untuk membuat pondasi kerja sama internasional," ucap Kato.
Dalam pernyataan bersama disebutkan bahwa adanya kesenjangan pasokan vaksin dan obat COVID-19 antara negara maju dan negara berkembang. Penyataan itu juga menyerukan bantuan bagi negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah untuk memastikan pendistribusian produk farmasi yang cepat dan merata.
antara
VOInews, Jakarta: Pemerintah Spanyol berencana menganggarkan sebanyak 2,19 miliar euro atau sekitar 35,26 triliun rupiah untuk pasokan air, subsidi dan bantuan langsung kepada para petani. Langkah ini bertujuan mengatasi kekeringan berkepanjangan dan memburuk di negara itu.
Menteri Lingkungan Hidup Spanyol Teresa Ribera Kamis dikutip Antara mengatakan kementeriannya akan menganggarkan 1,4 miliar euro atau sekitar 22,53 triliun rupiah untuk membangun infrastruktur baru seperti pabrik desalinasi air menggandakan penggunaan kembali air perkotaan, serta menurunkan biaya dan tarif dari perkebunan yang terdampak. Kebijakan itu juga termasuk larangan beberapa pekerjaan di luar rumah saat kondisi panas ekstrem antara pertengahan Juni dan pertengahan September. Kebijakan itu juga termasuk larangan beberapa pekerjaan di luar rumah saat kondisi panas ekstrem antara pertengahan Juni dan pertengahan September.(antara)