November
Presiden Joko Widodo Lakukan Pertemuan Bilateral dengan PM Jepang
Written by Andy Romdoni
(foto : credit Biro Pers Setpres)
Badung (voinews.id)- Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida di The Apurva Kempinski Bali, Senin (14/11).Dalam pertemuan keduanya, Presiden Joko Widodo mengajak PM Kishida bersama-sama menyukseskan KTT G20 agar hasilkan deklarasi bersama.
“Harapan dunia sangat besar terhadap G20 sebagai katalis pemulihan global. Kesuksesan G20 merupakan collective responsibility dari seluruh negara G20,” ucap Presiden.
Terkait kerja sama ekonomi dengan Jepang, Presiden Joko Widodo mendorong penyelesaian IJEPA (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement).
“Kinerja kerja sama ekonomi kita cukup baik. Saya yakin kinerja ini akan dapat lebih baik jika kita dapat selesaikan IJEPA segera,” katanya.
Hal lain yang dibahas Presiden Joko.Widodo yaitu mengenai pembangunan infrastruktur. Dirinya mengapresiasi penandatanganan nota kesepahaman kelanjutan MRT fase 1 hari ini dan kerja sama studi MRT fase 3 akhir Oktober lalu.
“Saya harapkan dukungan Yang Mulia agar proyek MRT bisa selesai tepat waktu,” ucap Presiden.
Kerja sama di kawasan juga menjadi hal yang diperbincangkan dalam pertemuan bilateral tersebut. Presiden Joko Widodo mengatakan, keketuaan ASEAN oleh Indonesia bertepatan dengan peringatan 50 tahun ASEAN-Jepang. Presiden menggarisbawahi pentingnya untuk terus menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan dan membangun industri hijau di kawasan.
“Saya mendorong implementasi konkret sinergi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dengan Free and Open Indo-Pacific (FOIP). Tahun depan, Indonesia juga akan mendorong engagement negara Pasifik dengan ASEAN. Indonesia juga ingin mengajak Jepang mempererat kerja sama dengan negara-negara di Pasifik,” jelas Presiden.
Pada pertemuan Indonesia-Jepang, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani. (Ndy)
November
Kanselir Jerman hadiri KTT G20 untuk perkuat tatanan internasional
Written by Akbar
(Voinews.id)- Kanselir Jerman Olaf Scholz melakukan perjalanan ke Indonesia untuk menghadiri KTT G20 dan kunjungan Asia Tenggara untuk memperkuat tatanan internasional dan hubungan perdagangan. Scholz telah berangkat dalam perjalanan ke Asia Tenggara pada Sabtu (12/11), kata Kedutaan Besar Jerman di Jakarta dalam keterangannya pada Senin.
Salah satu agenda utama kunjungan Scholz ke Asia Tenggara, menurut Kedubes Jerman, adalah mengikuti KTT G20 di Bali, Indonesia, yang didahului dengan dua pemberhentian di Vietnam dan Singapura. Dalam kunjungannya ke Asia Tenggara, Scholz akan melakukan sejumlah pembicaraan yang berfokus untuk mempromosikan perdagangan berbasis aturan yang bebas dan terbuka dengan Asia dan memperkuat ketertiban dan stabilitas global.
"Perjalanan empat hari ini dilakukan mengingat keterlibatan Jerman yang meningkat di kawasan Indo-Pasifik," kata Kedubes Jerman. Scholz dijadwalkan tiba di Bali pada Senin malam dan akan mengikuti KTT G20 selama dua hari ke depan yang akan dimulai pada Selasa (15/11) di bawah tema Kepresidenan G20 Indonesia "Pulih Bersama, Bangkit Lebih Kuat".
Dalam tiga sesi kerja, para kepala negara dan pemerintahan G20 akan bertukar pandangan tentang isu-isu krusial, seperti ketahanan pangan global, transisi energi berkelanjutan, arsitektur kesehatan global dan transformasi digital.
Sebelum perjalanan ke Bali, Scholz singgah pertama kali di Hanoi untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah Vietnam dan mengadakan pertemuan bisnis pada Minggu (13/11). Dalam pemberhentian keduanya di Singapura, Scholz mengikuti Konferensi Asia-Pasifik untuk Bisnis Jerman (APK) ke-17 yang berlangsung pada 13-14 November di Singapura. Kanselir Jerman itu akan melakukan perjalanan kembali ke Berlin.
antara
November
Presiden Joko Widodo Lakukan Pertemuan Bilateral dengan Presiden AS Joe Biden
Written by Andy Romdoni
(foto : credit Biro Pers Setpres)
Badung (voinews.id) : Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di The Apurva Kempinski Bali, Senin (14/11).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih atas kehadiran Presiden Biden pada KTT G20 di Indonesia.
"Presiden Biden, selamat datang di Bali. Saya mengapresiasi kehadiran Presiden Biden pada KTT G20 ini," ucap Kepala Negara.
Presiden Joko Widodo menyampaikan harapannya agar KTT G20 ini dapat mengasilkan kerja sama yang konkret. “Saya berharap KTT G20 ini akan dapat menghasilkan kerja sama konkret yang dapat membantu dunia dalam pemulihan ekonomi global,” ucap Presiden.
Indonesia berharap, semua negara G20 dapat memberikan fleksibilitas agar komitmen konkret hasil KTT dapat tercapai.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan isu lain yaitu pentingnya kerja sama Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). Indonesia berkomitmen untuk memberikan dukungan dan berpratisipasi penuh pada IPEF.
“Bagi Indonesia, kerja sama konkret selalu menjadi acuan. Saya akan tugaskan Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia untuk terus menindaklanjuti kerja sama IPEF ini,” kata Presiden.
Sementara itu, terkait Indo-Pasifik, Presiden menggarisbawahi pentingnya masalah keamanan untuk dibahas. Namun, menurutnya, kerja sama ekonomi Indo-Pasifik juga tidak kalah penting dan perlu terus diperkuat.
“Kemitraan Indonesia, ASEAN dengan Amerika Serikat untuk membangun kemakmuran di Indo-Pasifik perlu terus diperkuat,” katanya.
Presiden menambahkan, sebagai Ketua ASEAN, tahun depan Indonesia akan mengadakan Indo-Pacific Infrastructure Forum yang merupakan salah satu implementasi konsep ASEAN Outlook on the Indo Pacific (AOIP).
“Saya sangat berharap AS dapat berpartisipasi dalam forum tersebut sebagai wujud dukungan AS terhadap AOIP,” jelas Presiden.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif. (Ndy)
November
Presiden Joko Widodo Bangga ASEAN Perkuat Pembayaran Digital Lintas Negara
Written by Andy Romdoni 
Badung (voinews.id) : Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memuji kerja sama terkait implementasi pembayaran digital lintas batas di lima negara ASEAN, Indonesia, Singapura,Thailand, Malaysia, Thailand, dan Filipina.
Penandatanganan nota kesepahaman membuktikan lima negara tersebut mampu selangkah lebih maju dibandingkan dengan negara lain.
"Saya mendukung inisiatif regional payment connectivity ini terus diperluas hingga ke tingkat global. Sebagai wujud konkret implementasi roadmap for enhancing cross-border payment (peta jalan pembayaran lintas batas) negara G20,” kata Presiden Joko Widodo saat memberi sambutan secara virtual pada pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Advancing Regional Digital Payment Connectivity, yang dilakukan di Bali, Senin (14/11/2022).
Presiden mengatakan pembayaran digital lintas negara ASEAN merupakan wujud nyata dari komitmen transformasi digital, salah satu poin kesepakatan negara G20, yang menjadi kunci pemulihan ekonomi berkelanjutan.
Utamanya pemulihan ekonomi menjadikan yang kuat secara inklusif dan kolaboratif.
“Karena kemudahan akses pembayaran akan memberi berdampak besar bagi ekonomi khususnya sektor pariwisata, perdagangan, dan UMKM sehingga akan mendorong akselerasi pemulihan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif," kata Presiden Jokowi.
Usai Presiden memberikan sambutan, lima negara ASEAN tersebut menandatangani penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Advancing Regional Digital Payment Connectivity.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Gubernur Bank Sentral Indonesia Perry Warjiyo, Gubernur Bank Sentral Malaysia Nor Shamsiah, Gubernur Bank Sentral Singapura Ravi Menon, Gubernur Bank Sentral Thailand, dan Deputi Gubernur Bank Sentral Filipina.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam sambutan pembukaannya mengungkapkan, penandatanganan MoU konektivitas sistem pembayaran lintas negara antara lima negara ASEAN ini adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan.
Penandatanganan ini menjadi sebuah legasi yang akan diwariskan ke generasi berikutnya serta menulis ulang sejarah.
"Hari ini, kita menjadi saksi karena ini bukan hanya tanda tangan Memorandum of Understanding, tetapi juga menulis ulang sejarah. Sejarah tentang digital. Ini adalah mimpi yang sudah lama ingin diwujudkan bank sentral," ujarnya.
Perry mengungkapkan ada tiga keuntungan yang diraih dengan konektivitas pembayaran digital lintas batas ini.
Pertama, adanya komitmen untuk membantu materialisme dan regional payment connectivity, bergerak dari biliteral ke mutual vibe cooperation.
"QR Standar, fast payment, dan mata uang lokal akan segera terhubung satu sama lain. Kemanapun kita pergi ke negara-negara ASEAN, kita bisa menggunakan QR. Kita bisa gunakan QR Standar Indonesia yang sekarang sudah berlaku di Thailand dan akan segera berjalan di Malaysia dan Singapura, dan Filipina. Itu akan menjadi pembayaran yang sangat cepat dan mudah," katanya.
Kedua, MoU yang ditandatangani ini mewujudkan keinginan seluruh rakyat negara Asia Tenggara yang jumlahnya mencapai 500 juta orang. Sebagian besar dari jumlah itu adalah perempuan dan kaum muda.
"Kita membuat legasi lewat ditilitasasi untuk membantu kaum perempuan dan kaum muda. Kita ciptakan koneksi bukan hanya soal uang, tetapi untuk hidup yang lebih baik," kata Perry.
Ketiga, lanjut Perry, kesepakatan yang dicapai oleh lima negara ASEAN ini adalah sebuah langkah awal untuk masuk ke dunia digital yang lebih besar yaitu dari Asia ke global.
"Juga kita bicara tentang manajemen bank sentral. Ini akan bank sentral terbaru ke depan yaitu bank sentral mata uang digital," ujar Perry.
Sementara itu Revi Menon dan Nur Shamsiah memuji kepemimpinan Perry Warjiyo dalam mewujudkan konektivitas pembayaran digital lintas batas ini.
Apalagi, ini sudah digagas dari dua tahun lalu dan baru terwujud bertepatan dengan Indonesia sebagai Presidensi G20.
Begitu pula beberapa pelaku industri yang hadir pada penandatanganan MoU bangga dan berterima kasih karena memberikan harapan baik bagi mereka. Pembayaran lintas negara, menurut mereka, menjadikan transaksi lebih mudah dan cepat. (Ndy)