14
November

 

(voinews.id)- China melaporkan sebanyak 14.878 kasus tambahan COVID-19 pada 12 November, yakni 1.711 kasus bergejala dan 13.167 kasus tanpa gejala, demikian menurut Komisi Kesehatan Nasional pada Minggu. Sehari sebelumnya ada penambahan 11.950 kasus, dengan 1.504 kasus menunjukkan gejala dan 10.446 kasus tidak ada gejala, yang dihitung otoritas China secara terpisah.

Di luar kasus impor, otoritas mencatat penambahan 14.761 kasus lokal, yang 1.675 di antara bergejala dan 13.086 tidak bergejala. Angka itu naik dari 11.803 kasus sehari sebelum. China nihil kematian baru COVID, seperti sehari sebelum, sehingga jumlahnya masih 5.226 kasus.

Pada Sabtu Daratan China telah mengonfirmasi 271.968 kasus COVID bergejala. Ibu kota Beijing melaporkan 161 kasus bergejala dan 74 kasus tak bergejala, dibanding dengan 68 kasus bergejala dan 48 kasus tanpa gejala 24 jam sebelumnya, menurut data pemerintah setempat. Di wilayah selatan Guangzhou terdapat 189 kasus lokal dengan gejala dan 3.464 kasus tak bergejala, dibanding 259 kasus bergejala dan 2.921 kasus tanpa gejala sehari sebelumnya, kata otoritas di kota berpenduduk hampir 19 juta orang tersebut.

 

Sumber: Reuters

14
November

 

(voinews.id)- Kedutaan Besar RI di Ankara menyampaikan bahwa sejauh ini tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam peristiwa ledakan bom di daerah Taksim, Istanbul, Turki. Sebelumnya, telah terjadi ledakan bom di daerah Taksim, Istanbul, Turki pada Minggu ​(13/11) pukul 16.20 waktu setempat. Pelaku dan motif dari tindak kejahatan itu masih dalam penyelidikan polisi Turki. Sejauh ini diperoleh informasi bahwa sekurangnya enam orang tewas dan 53 orang mengalami luka- luka akibat kejadian tersebut.

"Hingga saat ini tidak terdapat informasi mengenai WNI yg menjadi korban," demikian menurut KBRI Ankara dalam keterangannya pada Senin. KBRI Ankara dan KJRI Istanbul saat ini terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan otoritas setempat serta komunitas masyarakat Indonesia yang ada di sekitar lokasi. Berdasarkan catatan KJRI Istanbul, jumlah WNI yang menetap di Istanbul sekitar 500 orang. Namun demikian, lokasi kejadian tersebut adalah salah satu tujuan favorit wisatawan asing, termasuk WNI, yang melakukan perjalanan wisata ke Istanbul.

Terkait peristiwa ledakan bom itu, pihak KBRI Ankara dan KJRI Istanbul mengimbau masyarakat Indonesia di Istanbul dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari tempat keramaian jika tidak ada keperluan mendesak.

Para WNI di Istanbul dan sekitarnya juga diminta agar segera menghubungi otoritas setempat dan Perwakilan RI bila berada dalam keadaan darurat. Pemerintah Indonesia mengecam aksi serangan bom yang terjadi di Taksim, Istanbul dan menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban meninggal dan luka-luka.

Pemerintah Indonesia berharap para pelaku yang bertanggungjawab atas kejadian ledakan bom itu dapat segera ditangkap. Pemerintah Indonesia juga menghargai keputusan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk tetap menghadiri pertemuan G20 di Indonesia di tengah kedukaan ini.

 

antara

14
November

 

(voinews.id)- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan  mengatakan upaya-upaya untuk mengambil alih Turki melalui terorisme tidak akan berhasil. Pernyataan itu dikemukakan menyusul terjadinya "serangan bom" di Istanbul yang mengakibatkan sedikitnya enam orang tewas, dan 53 lainnya mengalami luka-luka.

"Segera setelah serangan berbahaya itu, unit keamanan dan kesehatan dikirim ke lokasi kejadian, dan korban yang terluka dengan cepat dilarikan ke rumah sakit terdekat," kata sang presiden seperti dikutip Kantor Berita Ihlas. Erdogan menyampaikan pernyataan tersebut di Bandar Udara Ataturk di Istanbul sebelum bertolak ke Indonesia untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelompok 20 (Group of 20/G20).

Ledakan itu menghantam jalur pejalan kaki Istiklal yang sibuk di sisi Eropa kota tersebut pada pukul 16.20 waktu setempat atau pukul 20.20 WIB. Suara ledakan itu terdengar di seluruh Distrik Beyoglu yang bersejarah dan menyebabkan kepanikan parah, lapor media lokal.

11
November

 

 

(voinews.id)- Presiden Joe Biden akan bertemu Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dalam kunjungan ke Asia untuk mendiskusikan cara membendung program nuklir Korea Utara, kata pejabat Gedung Putih pada Rabu. Para pemimpin tersebut akan bertemu di Kamboja pada Minggu, 13 November, ketika Biden mengunjungi Asia untuk melakukan pertemuan dengan negara-negara anggota ASEAN dan kelompok industri G20.

"Ketiga pemimpin akan bekerja untuk 'terus meningkatkan kerja sama trilateral di seluruh Indo-Pasifik, khususnya dalam upaya bersama kami untuk mengatasi ancaman berkelanjutan yang ditimbulkan oleh program senjata pemusnah massal dan rudal balistik Republik Demokratik Rakyat Korea," kata Adrienne Watson, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, menggunakan nama resmi Korea Utara (Korut).

Pada Oktober, Korut melakukan uji coba rudal balistik lebih jauh dari sebelumnya, melalui wilayah udara Jepang untuk pertama kalinya dalam lima tahun dan memicu peringatan Pemerintah Jepang kepada penduduk di sana untuk mencari tempat berlindung.

Uji coba tersebut juga mendorong Presiden Joe Biden untuk menghubungi PM Jepang Kishida dan menegaskan komitmen "keras" AS untuk melindungi Jepang. Beberapa pesawat tempur Korsel dan AS juga berlatih mengelola target di Laut Kuning sebagai bentuk respons. Selain itu, pesawat tempur AS dan Jepang juga melakukan latihan gabungan di Laut Jepang.

Pekan lalu, seorang pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa China dan Rusia memiliki pengaruh yang dapat mereka manfaatkan untuk membujuk Korut agar tidak melanjutkan uji coba bom nuklir. Pejabat itu mengatakan bahwa meski AS telah mengatakan sejak Mei bahwa Korut sedang bersiap melanjutkan uji coba nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017, tidak jelas kapan uji coba semacam itu dilakukan.

Pada Mei, ketika Biden terakhir mengunjungi Asia, beberapa pejabat pemerintahan mengatakan mereka dalam tahap akhir peninjauan kebijakannya terhadap Korut dan ingin mendorong kerja sama trilateral yang lebih besar dengan Seoul dan Tokyo terkait isu tersebut. Korut telah lama dilarang melakukan uji coba nuklir dan peluncuran rudal balistik oleh Dewan Keamanan PBB, yang memperkuat sanksi terhadap Pyongyang selama bertahun-tahun untuk mencoba memangkas pendanaan untuk program tersebut.

 

 

Sumber: Reuters