Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Teuku Faizasyah, saat membuka kegiatan “International Seminar on Civilian Capacities: Building National Rosters for UN Peacekeeping Operations” di Jakarta, 29 November 2019 menyebut pentingnya peran komponen sipil pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB Seperti dilansir kemlu.go.id , Teuku Faizasyah mengatakan komponen tersebut harus terus dijaga untuk menghadapi tantangan-tantangan isu perdamaian pada masa yang akan datang Komponen sipil tersebut dapat memperkuat misi pemeliharaan perdamaian melalui dukungan terhadap upaya pembangunan kelembagaan dan perlindungan warga sipil di daerah konflik
Selain itu / Duta Besar Teuku Faizasyah menjelaskan bahwa peran komponen sipil sangatlah dibutuhkan untuk situasi-situasi tertentu yang tidak bisa ditangani oleh pasukan penjaga perdamaian dari kalangan militer Komponen sipil memberikan sentuhan humanis yang krusial dalam membangun struktur masyarakat pasca konflik Peningkatan kapasitas sipil pada misi pemeliharaan perdamaian dan bina damai pasca konflik juga dapat difokuskan bagi isu-isu seperti pemberdayaan perempuan, penghormatan Hak Asasi Manusia ( HAM ) dan dukungan penegakan hukum oleh pemerintah setempat
Indonesia mengemukakan tiga poin penting untuk mewujudkan Misi Pemeliharaan Perdamaian yang berdaya-guna dan sesuai dengan kebutuhan PBB saat ini, yakni, pertama, komponen sipil harus menjadi bagian yang penting dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di suatu Negara. Kedua, peningkatan peranan perempuan; dan ketiga adalah penguatan pelatihan melalui kemitraan global Pemajuan peranan perempuan dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian menjadi poin yang krusial karena perempuan memegang peranan penting dalam pencegahan konflik, manajemen konfik, dan bina damai pasca konflikSementara / peningkatan peran perempuan juga dapat memberi pengaruh positif terhadap perempuan-perempuan lain yang berada di tengah konflik Oleh karena itu menurut Faizasyah pemberdayaan perempuan pada misi perdamaian bukan lagi hanya keperluan / tetapi merupakan keniscayaan, hal tersebut mendukung inklusivitas dan kesetaraan gender
Indonesia telah mengangkat kerja sama terkait peningkatan kapasitas sipil dengan berbagai pihak, di antaranya pembentukan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation dan ASEAN Women for Peace Registry dalam kerangka ASEAN dan konsultasi regional terkait penguatan kapasitas sipil melalui kolaborasi dengan Norwegia Kerja sama tersebut menegaskan keseriusan Indonesia dalam kontribusi terhadap peningkatan kapasitas komponen sipil pada misi pemeliharaan perdamaian dunia
Sebelumnya Direktur Eropa I Kementerian Luar Negeri, Dino R. Kusnadi, menyampaikan bahwa kegiatan “International Seminar on Civilian Capacities: Building National Rosters for UN Peacekeeping Operations” bertujuan untuk membahas penguatan kapasitas komponen sipil Indonesia pada Misi Pemelihara Perdamaian PBB Menurutnya hal itu bagian dari upaya Indonesia memperkuat ekosistem perdamaian internasional, yang merupakan salah satu isu prioritas Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019–2020
Seminar tersebut menghadirkan narasumber dari Kantor Sekretariat PBB di New York, wakil Pemerintah Inggris dan Belgia, Mabes Polri, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), dan lembaga think tank Seminar itu merupakan kerja sama Indonesia, Inggris, dan Belgia sebagai sesama anggota Dewan Keamanan PBB dalam upaya berkontribusi nyata pada pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang dihadiri para peserta dari Kementerian dan Lembaga terkait, perwakilan asing dari negara-negara yang aktif di bidang misi pemeliharaan perdamaian, akademisi dan lembaga think-tank.
