28
February

 

VOInews, Jakarta: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif optimistis dampak ekonomi dari penyelenggaraan event F1PowerBoat Toba yang berlangsung pada 24-26 Februari 2023 mampu membangkitkan sektor pariwisata di sekitar Danau Toba yang sempat terdampak pandemi. Menparekraf Sandiaga Uno dalam kegiatan "The Weekly Brief with Sandi Uno", Senin (27/2), mengatakan, F1PowerBoat di Danau Toba berhasil membuka "mata" banyak pihak yang selama ini meragukan kesiapan salah satu destinasi pariwisata super prioritas itu menjadi lokasi perhelatan event internasional.  

"Kita sukses menyelenggarakan F1Powerboat di Danau Toba dan saya mengapresiasi setinggi-tingginya seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyukseskan event ini. Termasuk masyarakat Sumatra Utara yang telah menunjukkan keramahan dan hospitality sebagai tuan rumah," kata Menparekraf Sandiaga.

Kesuksesan penyelenggaraan F1PowerBoat menurut Sandiaga juga menunjukkan Danau Toba siap menjadi tuan rumah berbagai event kelas dunia.

Menparekraf yang hadir langsung pada pelaksanaan F1PowerBoat melihat bagaimana penerimaan masyarakat dan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Danau Toba yang sangat tinggi. Mereka telah siap bahkan mengantisipasi kesiapan menyambut di atas dua kali lipat target 25 ribu pengunjung.

Berdasarkan data awal, ajang itu ditargetkan mampu mendatangkan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat hingga mencapai Rp220 miliar di luar multiplier effect yang ditimbulkannya. Apabila digabungkan dengan efek bergandanya, dampak ekonomi acara itu dapat mencapai Rp300 miliar.

Hal ini terlihat dari tren pergerakan penumpang yang meningkat menjelang event. Yakni 40 persen di Bandar Udara Silangit dan 83 persen di Bandar Udara Kualanamu dibandingkan pada Februari 2022 (Year on Year).

"Ini bekal kita terhadap target 1,2 miliar sampai 1,4 miliar pergerakan pergerakan wisnus (wisatawan nusantara) dan 7,4 juta masuknya wisman (wisatawan mancanegara). Tentu harapan kita akan terus bisa menarik event berskala internasional menuju ke Indonesia dan destinasi pariwisata super prioritas," kata Sandiaga.

Meski memberikan dampak yang positif, Menparekraf tidak menutup mata atas kekurangan yang ada selama penyelenggaraan. Khususnya di segi pelayanan (hospitality) dan fasilitas penunjang. Seperti akses infrastruktur, kesiapan toilet, maupun akses bagi disabilitas.

"Memang ada beberapa catatan yang nanti akan kita elaborasikan tapi sebagai ajang pembuka yang pertama, saya sangat optimistis bahwa ini adalah ajang yang berhasil mendatangkan geliat ekonomi dan pariwisata serta ekonomi kreatif di kawasan Danau Toba. Bahwa Danau Toba cocok untuk menjadi lokasi berbagai event internasional. Oleh karena itu harus ditingkatkan jumlah investasi bukan hanya di Balige tapi juga di beberapa spot destinasi wisata di sekitar Danau Toba," ujar Menparekraf Sandiaga.

Menurut Sandiaga, salah satu investasi yang akan didorong adalah ketersediaan hotel bintang 5, karena hotel bintang 3 pasarnya sudah terkelola dan sudah tersedia. Sehingga fokusnya sekarang (hotel) bintang 5, namun homestay juga harus ditingkatkan kualitasnya.

28
February


(voinews.id)  Indonesia mendorong kerja sama penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) di Sidang Dewan HAM PBB ke-52, Senin (27.2) di Jenewa, Swiss. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui keterangan resmi Kementeri Luar Negeri RI. Menurut Retno, upaya kerja sama penguatan HAM dapat dilakukan diantaranya melalui aksi nyata untuk kemanusiaan, meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran HAM, serta memperkuat arsitektur HAM.

Retno Marsudi menjelaskan Dewan HAM PBB harus beradaptasi dengan tantangan HAM terkini dan terus berbenah diri. Selain itu menurutnya kesatuan Dewan HAM harus dikedepankan, bukan mentalitas us vs them.VOInews

28
February

 

VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menghadiri pertemuan Conference on Disarmament, Senin (27/2) di Jenewa, Swiss. Menurut keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI, dalam pertemuan tersebut, Menlu mendesak negara-negara untuk melakukan aksi nyata mendorong perlucutan senjata nuklir.

“Tanpa aksi nyata yang tegas, bencana nuklir hanya soal waktu, dan risiko ini semakin besar seiring menajamnya rivalitas antar-kekuatan besar,” kata Menlu.

Ia mengatakan upaya perlucutan senjata nuklir telah mandek selama lebih dari seperempat abad akibat tidak adanya kemauan politik, kompleksitas situasi keamanan global, dan masih adanya mentalitas Perang Dingin.

Guna mendorong kemajuan perlucutan senjata nuklir, Menlu menyebut pentingnya membangkitkan kembali kemauan politik.

“Harus ada aksi nyata yang dilakukan untuk mencapai perlucutan senjata nuklir. Fokus utama yang perlu didorong adalah Negative Security Assurances (NSA) yang mengikat secara hukum,” katanya.

NSA adalah adanya jaminan bahwa negara pemilik senjata nuklir tidak akan menggunakan atau mengancam penggunaan senjata nuklir kepada negara non-pemilik senjata nuklir.

“Hal ini akan menjadi insentif bagi negara-negara yang telah mematuhi kewajibannya di bawah Non-Proliferation Treaty serta meningkatkan rasa saling percaya antara negara pemilik dan non-pemilik senjata nuklir,” katanya.

Hal lain yang menjadi perhatian Indonesia adalah pentingnya penguatan arsitektur perlucutan senjata nuklir dan non-proliferasi. Menurut Retno Marsudi, upaya ini antara lain dilakukan melalui universalisasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir. 

“Indonesia saat ini tengah memfinalisasi proses ratifikasi, dan mengharapkan negara-negara lain untuk segera meratifikasinya,” kata Retno.

Poin ke-3 yang menjadi perhatian Indonesia adalah pentingnya memfasilitasi kepatuhan terhadap zona bebas senjata nuklir.

“Zona bebas senjata nuklir merupakan elemen penting dalam upaya mewujudkan perlucutan senjata nuklir global,” katanya.

Retno menjelaskan, sebagai Ketua ASEAN tahun ini Indonesia akan terus memajukan zona bebas senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. Hal ini akan dilakukan dengan mengupayakan ditandatanganinya Protokol Zona Bebas Nuklir di Asia Tenggara.

28
February

 

VOInews, Jakarta: Indonesia mendorong kerja sama penguatan HAM di Sidang Dewan HAM PBB ke-52, Senin (27/2) di Jenewa, Swiss. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui keterangan resmi Kementeri Luar Negeri RI.

“Pertama, melakukan aksi nyata untuk kemanusiaan,” katanya.

Menurutnya, perang dan konflik harus dihentikan karena hanya menyengsarakan umat manusia. Oleh karena itu dirinya mendorong untuk mengedepankan solusi damai termasuk di Palestina, Afghanistan, Myanmar, dan Ukraina.

“Kita tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan saudara kita di Palestina. Insiden di Huwara menunjukkan situasi HAM dan kemanusiaan di Palestina kian memburuk,” tutur Menlu Retno.

Menlu Retno juga sampaikan hak perempuan dan anak perempuan yang juga tidak boleh diabaikan, termasuk di Afghanistan.

Terkait Myanmar, sebagai Ketua ASEAN, Retno mengatakan, Indonesia akan terus upayakan komunikasi dengan semua pihak terkait, untuk dorong dialog nasional yang inklusif.

“Kedua, meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran HAM,” katanya.

Menlu menyampaikan penguatan aspek pencegahan akan berkontribusi terhadap perlindungan yang lebih kuat untuk HAM. Karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan afirmatif, akses setara terhadap kesempatan dan sumber daya, dan mekanisme untuk mencari keadilan oleh korban.

Dalam hal ini, menurut Retno, Dewan HAM dapat berkontribusi melalui peningkatan kapasitas nasional dan fasilitasi peningkatan kapasitas.

Menlu juga menggarisbawahi pentingnya mengakui kesalahan dan pelanggaran HAM masa lalu untuk mencegah hal yang sama terjadi di masa depan. Indonesia berkomitmen untuk merehabilitasi korban, tanpa mengesampingkan penyelesaian hukum. 

“Tahun ini Presiden Joko Widodo telah mengakui dan menyesali 12 insiden pelanggaran HAM masa lalu,” kata Menlu.

Menlu juga tekankan keberanian untuk mengakui adalah hal yang krusial untuk penghormatan HAM yang lebih baik. Dan Indonesia memiliki keberanian tersebut. 

“Ketiga, memperkuat arsitektur HAM,” sambungnya.

Retno Marsudi menjelaskan Dewan HAM PBB harus beradaptasi dengan tantangan HAM terkini dan terus berbenah diri.

“Imparsialitas, transparansi, dan dialog harus menjadi ruh utama Dewan HAM. Kita harus terus menjaga Dewan HAM dari politisasi dan digunakannya Dewan HAM sebagai alat rivalitas geopolitik,” ujar Menlu.

Menurutnya saling tuding dan pemberlakuan standar ganda tidak akan menghasilkan solusi. Untuk itu, kesatuan Dewan HAM harus dikedepankan, bukan mentalitas us vs them.

Retno mengatakan, Indonesia terus berupaya memperkuat mekanisme HAM di kawasan. Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia akan memperkuat mandat Komisi HAM ASEAN, Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak ASEAN, serta melembagakan dialog HAM kawasan.