October
(voinews.id)- Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat melatih masyarakat mengelola rumah tinggal wisatawan atau homestay guna melayani wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut.
Kepala Dinas Pariwisata Raja Ampat, Ellen Risamasu di Waisai, Senin, mengatakan bahwa program pelatihan homestay tersebut bekerja sama dengan Program Studi D3 Ekowisata pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua di Raja Ampat.
Dia mengatakan bahwa program perhatian tersebut dilakukan di kampung Sapokren. Kampung wisata Sapokren telah berkembang maju pada sektor pariwisata dan banyak pengusaha baru dalam industri pariwisata khususnya dalam bidang homestay.
Karena itu, kata dia, Dinas Pariwisata melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan pelatihan pengelolaan homestay bagi 40 pengusaha baru pengelola homestay Kampung Sapokren agar bisa bersaing dengan perusahaan lainnya di Raja Ampat.
Ia menyampaikan bahwa dalam pelatihan pengelolaan homestay ada materi pula tentang cara mempromosikan potensi yang ada secara digital. Dikatakan bahwa pelatihan yang lakukan tujuan utamanya adalah peningkatan kualitas pelayanan homestay bagi wisatawan yang berkunjung mulai dari makanan, tempat tidur sampai kebersihan.
"Pelayanan yang berkualitas baik akan membuat wisatawan nyaman dan lama menginap di homestay yang sebagian besar milik masyarakat lokal Raja Ampat," ujarnya Dosen Program Studi D3 Ekowisata Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua, Novelina Tampubolon yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan bahwa Kampung Sapokren adalah satu-satunya kampung wisata di Raja Ampat yang mengusung konsep homestay yang sesungguhnya yaitu wisatawan tinggal bersama dengan pemilik rumah.
Homestay tersebut tentunya akan mendatangkan penghasilan bagi masyarakat sehingga masyarakat dilatih agar memberikan pelayanan yang terbaik bagi wisatawan. Ditambahkan bahwa konsep homestay di kampung Sapokren harus terus dipertahankan dan dikembangkan agar kelak keberhasilan dan masyarakat sejahtera.
antara
October
(voinews.id)- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan bahwa penetapan kebutuhan impor garam transparan dan sesuai prosedur, karena telah menghitung kebutuhan garam sebagai bahan baku dan bahan penolong bagi sektor industri.
Hal itu dihitung berdasarkan surat pengajuan dari asosiasi industri maupun survei bersama kementerian dan lembaga terkait. “Artinya, penetapan kebutuhan impor garam untuk industri sudah transparan dan sesuai prosedur, dan menggambarkan kebutuhan sektor industri manufaktur secara keseluruhan, baik yang membutuhkan garam dari impor maupun dari lokal seperti sektor industri tekstil, penyamakan kulit, dan lainnya,” kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif lewat keterangannya di Jakarta, Senin.
Febri yang juga Staf Khusus Menteri Perindustrian Bidang Pengawasan tersebut menyampaikan, transparansi dilakukan termasuk dalam penetapan kuota impor, yang pembahasannya dilakukan lintas kementerian dan lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta koordinasi dengan Bareskrim POLRI dan melakukan rapat terbatas dengan Wakil Presiden.
Hal itu misalnya tercermin dalam rekomendasi dari Kemenperin maupun Persetujuan Impor (PI) yang diterbitkan Kementerian Perdagangan sebesar 3,16 juta ton pada 2018. “Jadi, di bawah angka kebutuhan 3,7 juta ton. Sedangkan realisasi impor pada 2018 itu sebesar 2,84 juta ton,” ungkap Febri. Pernyataan Jubir Kemenperin tersebut sekaligus menanggapi yang telah disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana, beberapa waktu lalu.
Saat ini, Kejagung tengah melakukan penyidikan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas impor garam industri pada 2016-2022. Febri menjelaskan, penggunaan garam impor diverifikasi oleh lembaga independen pada saat verifikasi untuk kebutuhan tahun berikutnya. Selain itu, perusahaan menyampaikan laporan kepada Kemenperin setiap triwulan.
“Realisasi impor pada kenyataannya selama ini selalu lebih kecil daripada PI yang diterbitkan karena industri pun tidak akan melakukan impor jika memang tidak memerlukan impor. Sedangkan PI tersebut merupakan rencana dari industri,” paparnya.
Menanggapi pernyataan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait rekomendasi impor garam dari KKP sebesar maksimal 1,82 juta ton, hanya melalui tiga pelabuhan bongkar, yaitu Ciwandan, Tanjung Perak dan Belawan, serta waktu pemasukan juga dibatasi pada periode Januari-April 2018. Kemenperin memandang hal tersebut akan berdampak terhadap keberlangsungan industri yang membutuhkan garam sebagai bahan baku dan penolong.
Hal itu karena beberapa perusahaan industri memerlukan jaminan kontinuitas pasokan dan kebutuhannya besar yang memerlukan importasi secara kontinyu tiap bulan khususnya sektor industri khlor alkali (CAP).
“Beberapa industri sudah mempunyai jetty sendiri dengan investasi yang tidak murah. Kemudian, sektor industri farmasi yang kebutuhannya tersebar dalam jumlah kecil juga memerlukan importasi melalui udara karena volume kecil tersebut,” imbuhnya.
antara
October
Menperin prediksi investasi smelter pengolahan nikel kian marak
Written by Akbar
(voinews.id)- Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memprediksi bahwa investasi smelter yang akan mengolah nikel akan semakin marak pada tahun mendatang, dimana hal tersebut mendukung hilirisasi yang tengah digenjot Indonesia.
"Salah satu investasi smelter yang semakin marak untuk tahun ini dan diprediksi tahun-tahun mendatang adalah investasi pengolahan dan pemurnian nikel sampai saat ini," kata Menperin kepada Antara dihubungi di Jakarta, Jumat.
Menperin menambahkan terdapat 82 industri smelter nikel yang masuk dalam tahap operasi, konstruksi, dan studi kelayakan atau perencanaan Diketahui, salah satu bentuk hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) berbasis mineral adalah penumbuhan dan pengembangan fasilitas pengolahan dan permurnian (smelter).
Dengan maraknya investasi smelter yang dibangun sampai saat ini, lanjut Menperin, membuat nilai ekspor komoditas berbasis nikel semakin melonjak, khususnya untuk feronikel. Nilai ekspor komoditas feronikel terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir lantaran pemerintah memberlakukan pengaturan dan larangan ekspor mineral mentah yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 102.
Untuk komoditas lain pendukung hilirisasi sampai saat ini, lanjutnya, terdapat dua smelter industri tembaga, empat smelter industri aluminium, dan refinery alumina telah beroperasi. Menperin menyampaikan program hilirisasi memberikan dampak luas terhadap perekonomian nasional, khususnya melalui penyerapan tenaga kerja.
"Seiring dengan peningkatan produksi bahan baku besi, baja, tembaga, dan emas dari lapangan usaha pertambangan bijih logam, total smelter yang ada sampai saat ini menyerap tenaga kerja sekitar 200.000 orang tersebar di 15 provinsi," ujar Menperin.
Menperin menambahkan industri smelter juga melakukan proses transfer ilmu pengetahuan dengan mengirimkan pelatihan dan pendampingan terhadap tenaga kerja Indonesia. Adapun beberapa smelter telah bekerja sama dengan pusat pendidikan dan pelatihan industri (vocational training) dan perguruan tinggi khususnya di kawasan industri untuk melatih dan menyiapkan tenaga kerja industri yang kompeten.
Menperin menambahkan smelter menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi dari pada produk hasil tambang. Oleh karena itu diperlukan industri lebih lanjut yang dapat mengolah produk hasil dari smelter sehingga dapat tercipta rantai pasok yang lebih menyeluruh dari hulu ke intermediate hingga ke hilir untuk terciptanya hilirisasi sampai industri hilir untuk produk akhir (end product).
antara
October
(voinews.id)- Ketua DPR RI Puan Maharani berharap hubungan bilateral Indonesia-India semakin dipererat karena kedekatan kedua negara sudah terbangun selama 73 tahun. “Seperti persahabatan Presiden Pertama Indonesia, Soekarno dengan Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehr, yang dekat secara ideologi dan fisik bagaikan kakak dan adik, sering bergandengan tangan saat bertemu,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Hal itu dikatakan Puan saat bertemu dengan Ketua Lok Sabha India Om Birla, di sela-sela “the 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit” (P20), di Jakarta,
Puan berharap Indonesia dan India yang telah bekerjasama dalam berbagai sektor strategis, dapat terus meningkatkan hubungan perdagangan kedua negara. Menurut dia, nilai perdagangan antara kedua negara ditargetkan mencapai 50 miliar dolar AS pada tahun 2025.
Dia juga mendukung India yang akan menggantikan presidensi Indonesia untuk perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di tahun 2023. Parlemen India juga akan menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan P20 tahun 2023.
“Kami menyambut baik kepemimpinan India di G20, dan saya juga mendoakan semoga Yang Mulia Om Birla diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan Keketuaan P20,” ujarnya. DPR RI menyelenggarakan acara P20 di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu-Jumat (5-7 Oktober 2022).
Dalam acara P20, DPR mengusung tema "Parlemen Kuat untuk Pemulihan Berkelanjutan", yang sejalan dengan tema Presidensi G20 yaitu "Pulih Bersama, Pulih Lebih Kuat". Ada empat isu utama yang akan diangkat dalam pertemuan P20 yaitu, pertama, pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Kedua, ekonomi inklusif dan ekonomi kuat untuk menghadapi tantangan terkini yaitu krisis pangan, energi, dan stagnasi.
Ketiga, parlemen efektif dan demokrasi dinamis; keempat, kesetaraan jender, dan pemberdayaan perempuan. Pelaksanaan P20, yang menjadi satu rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, diselenggarakan di Gedung Nusantara atau yang lebih dikenal dengan "Gedung Kura-Kura".
antara