VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews, Jakarta: Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang Heri Akhmadi memastikan kesehatan dan memberikan semangat kepada 20 orang anak buah kapal (ABK) Kapal Penangkap Ikan Tuna Fukuei-Maru Nomor 8. Kapal Fukuei-Maru kandas di Kepulauan Izu, Tokyo, pada Minggu (3/3/2024).

Saat bertemu para ABK yang tengah mengurus dokumen kekonsuleran di Gedung KBRI Tokyo pada Kamis (7/3/2024), Dubes Heri menyampaikan dukungan agar para ABK dapat kembali berkumpul dengan keluarga di tanah air.

“Alhamdulillah teman-teman semua dalam keadaan selamat dan sehat. Selamat kembali ke tanah air berkumpul bersama keluarga. Aman sampai di rumah kembali,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

“Silakan disampaikan apa yang menjadi kekurangan, kami akan bantu semua dari KBRI Tokyo. Saya akan sampaikan kepada pejabat terkait, termasuk di Kagoshima, tentang peristiwa yang terjadi. Sekali lagi saya sampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya semua dalam keadaan sehat,” tambahnya.

Sebagai bagian dari upaya penanganan, KBRI Tokyo pada Kamis (7/3) menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk memfasilitasi pemulangan para ABK WNI ke Indonesia, karena paspor mereka turut hanyut di laut. Para kru berkesempatan beristirahat di KBRI Tokyo sebelum bertolak kembali ke tanah air pada Jumat (8/3) jam 00.00 dini hari waktu setempat.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI Antoni Arif dalam kesempatan yang sama berdialog dengan seluruh kru kapal. Selain mengucap syukur atas keselamatan seluruh ABK Indonesia, Antoni memastikan komitmen Pemerintah RI untuk memberikan pelindungan kepada seluruh WNI yang bekerja di pelayaran internasional.

Turut hadir dalam kegiatan ini Koordinator Fungsi Protokol Konsuler KBRI Tokyo Titik Nahilal Hamzah, Atase Imigrasi Arya Pradhana Anggakara dan Atase Perhubungan Ikhsandy Wanto Hatta.

Informasi mengenai kecelakaan Kapal Penangkap Ikan Tuna, Fukuei-maru diperoleh KBRI Tokyo saat awal kejadian dari Penjaga Pantai Jepang (Japan Coast Guard/JGC) di Shimoda, Shizuoka. Koordinasi dilakukan dengan otoritas terkait untuk memastikan keselamatan para awak WNI.

Kapal Fukuei-maru mengalami kerusakan mesin dan kandas di Kepulauan Izu, Tokyo sekitar pukul 17.00 waktu setempat pada Minggu (3/3). Kapal tersebut dihempas ombak setinggi 2,5 meter hingga menyebabkan kapal miring hingga 45 derajat. Pada Senin (4/3) jam 04.00 waktu setempat, kapal kandas di sisi utara Kozushima, Kepulauan Izu, Tokyo. Seluruh WNI ABK dalam keadaan selamat dan dievakuasi menggunakan helikopter JCG Shimoda ke rumah sakit terdekat di Kozushima, Tokyo.

“Saya bertugas di bagian mesin. Saat kejadian kapal mati mesin. Saya bertiga dengan 2 kru mesin orang Jepang. Saya upayakan mesin bisa hidup melalui pembersihan filter agar bahan bakar bisa lancar mengalir ke generator, tapi sulit dilakukan karena butuh waktu. Kami lepas jangkar tapi terhempas karena kerasnya ombak. Kapal terapung dan kandas di batu karang karena jangkar rusak. Jam 6 pagi pertolongan datang melalui helikopter. Terima kasih kepada kawan-kawan KBRI Tokyo atas bantuannya,” tutur Yantho Tohis (46 tahun) ABK yang telah bekerja selama 4 tahun di bagian mesin kapal.

Saat kejadian, Kapal Fukuei-maru nomor 8 tengah berlayar dari Pelabuhan Kagoshima di Prefektur Kagoshima menuju perairan laut Amerika Selatan untuk menangkap Ikan Tuna. Kapal itu berangkat dengan membawa 25 orang kru, terdiri dari satu orang kapten, dua orang officer, serta 22 ABK. Dari 25 orang tersebut, 20 orang ABK adalah WNI.

VOinews.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah membentuk tim penyelesaian sengketa/perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pemilu presiden/wakil presiden (pilpres) dan pemilu anggota legislatif (pileg). Hal tersebut disampaikan anggota KPU RI Mochammad Afifuddin sebagai persiapan KPU untuk antisipasi sengketa Pemilu 2024 di MK. "⁠Tim dari KPU terdiri atas tim internal di jajaran KPU dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota dan tim eksternal, yaitu kuasa hukum (lawyer)," kata pria yang akrab disapa Afif di Jakarta, Rabu. Afif menegaskan bahwa KPU melakukan persiapan sedari awal dalam menghadapi PHPU dengan menyiapkan tim internal dan eksternal. Mereka juga menyusun prosedur operasional standar (SOP) internal untuk manajemen penanganan perkara PHPU di MK.

"KPU juga menyiapkan skema penanganan PHPU di MK dengan melakukan gelar perkara terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon," ujarnya. Selain itu, KPU juga melakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan hukum yang terjadi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, bahkan sampai ke level kejadian-kejadian di TPS. Diketahui bahwa jangka waktu pengajuan permohonan ke MK untuk pilpres paling lama 3 hari setelah pengumuman penetapan perolehan suara oleh KPU. Sementara itu, tenggat sejenis untuk pileg paling lama 3 x 24 jam sejak pengumuman perolehan suara oleh KPU.

Antara