October
VOInews, Jakarta : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah mengkoordinasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait adanya penambahan sebanyak 150 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Warga Negara Indonesia (WNI) di Paris, Prancis untuk menggunakan hak suaranya saat Pemilu 2024.
"Akan ada 150 mahasiswa yang masuk ke Paris dan itu belum masuk dalam DPT luar negeri, sudah kami sampaikan ke KPU dan masih dalam proses, semoga bisa ditindak lanjuti," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja usai menghadiri rapat koordinasi "Pencegahan dan Pengawasan Luar Negeri dalam Pemilu 2024" di Jakarta, Selasa (24/10) malam.
Sebagaimana dikutip Antara, Bagja mengatakan bahwa penambahan 150 DPT tersebut karena saat pendataan oleh KPU sebelumnya, para pemilih tersebut masih terdaftar di DPT dalam negeri.
"Sehingga bisa dipikirkan bagaimana teman-teman WNI atau mahasiswa yang kemudian pindah, DPT masih DPT Indonesia, sehingga kemudian bisa dipindahkan ke DPT luar negeri," ujarnya.
Ia juga meminta Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Panwaslu LN) segera melaporkan jika terdapat penambahan DPT, sehingga para pemilih dipastikan bisa menggunakan hak suaranya di Pemilu 2024.
"Kemungkinan ada (di negara lain) penambahan DPT, kami akan minta laporannya juga di Panawas nanti," ujarnya.
Bagja menyebut bahwa hari pemungutan suara di luar negeri akan lebih awal dibanding di Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2024.
"Pemungutan suara di luar negeri lebih awal bisa enam hari lebih awal, meski perhitungan suaranya dijadwalkan akan tetap sama dengan di Indonesia," ujarnya.
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 mencapai 204.807.222 orang yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia, termasuk WNI di luar negeri.
Jumlah pemilih dalam negeri sebanyak 203.056.748 orang, yang terdiri atas 101.467.243 lakilaki dan 101.589.505 perempuan.
Sementara sisanya, sebanyak 1.750.474 merupakan WNI pemilih di 128 negara perwakilan, dengan jumlah PPLN, KSK, dan Pos sebanyak 3.059. Dari jumlah tersebut, 751.260 di antaranya merupakan laki-laki dan 999.214 perempuan.
October
Jelang Pemilu 2024, Wapres Tegaskan Aparat Negara Harus Netral
Written by agus santika
VOInews, Balikpapan : Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin meminta seluruh jajarannya untuk bersikap sesuai aturan dan tetap mengedepankan kepentingan rakyat bukan kelompok.
"Kita mengajak semua jajaran yang terlibat soal Pemilu untuk bertindak sesuai aturan, bersikap netral dan tidak memihak kepada siapa pun," tegas Wapres, usai menghadiri acara Silaturahim Nasional (Silatnas) ke-VII Kontak Santri Agribisnis Indonesia (KONSAIN) di Pondok Pesantren Syaichona Cholil Balikpapan, Gg. Arjuna No.59, Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (24/10/2023).
Mengutip Wapresri.go.id, lebih lanjut Wapres menegaskan, imbauannya ini juga berlaku untuk semua aparat yang secara langsung dan tidak langsung bersinggungan dengan Pemilu 2024.
"[Juga bagi semua pihak], baik itu pemerintah daerah sampai ke bawah, unsur keamanan, pihak penyelenggara Pemilu, dan pengawasnya bekerja dengan baik dan juga pimpinan partai politik harus berjalan apa yang ditetapkan aturan," tegasnya.
Di sisi lain, Wapres juga mengingatkan Capres dan Cawapres yang telah mendaftar dan para pendukung masing-masing kontestan agar tidak bertindak di luar ketentuan yang berlaku.
"Kemudian juga para kontestannya sendiri serta para relawan supaya juga jangan melampaui batas," ujar Wapres mengingatkan.
Menurutnya, apabila semua pihak mampu berkomitmen untuk bertindak sesuai aturan yang ada, maka Pemilu akan berjalan dengan baik tanpa adanya kecurangan.
"Kalau semua berjalan di atas aturan saya kira akan berjalan dengan jujur dan adil. Pengawas supaya lebih tegas siapa yg melanggar cepat diberi peringatan. Saya mengajak semua patuh pda aturan main yang telah disepakati," pungkas Wapres.
October
Bawaslu tingkatkan pengawasan pelanggaran pemilu di luar negeri
Written by Akbar
VOInews.id- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terus berupaya meningkatkan pengawasan dan pencegahan terhadap adanya upaya pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di luar negeri. "Penyelenggaraan pemilu di luar negeri itu menjadi perhatian Bawaslu karena sesuai dengan perintah undang-undang, agar pengawasan di luar negeri berjalan optimal dan juga bisa dilakukan dengan baik,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja usai menghadiri rapat koordinasi “Pencegahan dan Pengawasan Luar Negeri dalam Pemilu 2024” di Jakarta, Selasa malam.
Bagja menyebut bahwa saat ini terdapat 60 titik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Panwaslu LN) untuk memastikan Pemilu 2024 bisa berjalan aman dan lancar tanpa adanya kecurangan. Menurut dia, terdapat sejumlah hal yang menjadi fokus Bawaslu untuk mencegah adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu di luar negeri, yakni wilayah perbatasan, kampanye, serta netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Terkait wilayah perbatasan, Bagja menjelaskan bahwa hari pemungutan suara di luar negeri akan lebih awal dibanding di Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2024. Untuk itu, Panwaslu LN harus mewaspadai adanya kemungkinan pemilih melakukan pemungutan suara dua kali yakni di luar negeri dan di Indonesia. "Saat pemungutan suara, pemilih bisa saja melakukan pemilihan di luar negeri dan juga bisa melakukan tanggal 14 Februari pemungutan suara di Indonesia, sehingga ini yang perlu kami waspadai,” ujarnya.
Antara
October
PBB Ingatkan Kembali Pentingnya Perdamaian dan Dialog di Dunia
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Valerie Juliand, mengatakan bahwa PBB didirikan untuk menjunjung tinggi terciptanya perdamaian di dunia. Menurutnya, PBB didirikan pada 78 tahun yang lalu, memiliki semangat untuk mendorong dialog dalam upaya penyelesaian masalah.
“Semangat yang ada pada masa itu adalah semangat untuk menangani masalah dengan berdialog,” katanya saat memberikan sambutan pada perayaan Hari PBB (UN Day) ke-78, di Jakarta, Selasa (24/10/2023).
Ia mengatakan bahwa berbagai perselisihan dapat diselesaikan dengan penekanan pada terwujudnya perdamaian dan solidaritas antar bangsa.
“Dan saya harus mengatakan itu adalah mandat yang sangat penting. Perdamaian adalah inti dari Mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa karena perdamaian adalah syarat yang sangat diperlukan agar semua hal dapat berkembang,” katanya.
Terkait perang yang saat ini sedang terjadi di berbagai belahan dunia, Valerie Juliand mengatakan bahwa perang hanya akan membawa dampak kehancuran terhadap apa yang sudah dibangun selama ini.
“Perang menghancurkan manusia, bangsa dan negara. Maka dari itu perdamaian adalah mandat penting yang kita miliki dan kita perjuangkan,” katanya.
Valerie Juliand menyebut bahwa PBB yang didirikan pada 78 tahun yang lalu memiliki tantangan yang berbeda saat ini. Namun demikian, ia menekankan pentingnya menjadikan perdamaian sebagai satu-satunya solusi di dalam setiap hal yang diperjuangkan.