21
September

 

 

 

 

VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pentingnya menjadikan reformasi kerja sama multilateralisme sebagai agenda utama untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pandangan itu ia sampaikan sebagai pelajaran penting yang didapatkan setelah Indonesia menjadi Presidensi G20 dan Ketua ASEAN

"Bagi negara berkembang, multilateralisme harus bisa membawa hasil nyata; multilaterasme harus inklusif dan harus setara. Jika multilateralisme tidak berjalan, akan sulit mencapai SDGs," ujar Menlu Retno kepada peserta pertemuan Ministerial Meeting of the Global Governance Group (3GMM) di New York, AS, Rabu (20/9/2023), seperti dikutip dari keterangan Kementerian Luar Negeri RI.

Hal lain yang juga didorong oleh Menlu Retno adalah penguatan solidaritas bersama. Menurutnya, tanpa solidaritas SDGs tidak akan tercapai pada 2030.

"Oleh karena itu, penting bagi semua negara untuk mendorong isu solidaritas di berbagai platform internasional dan multilateral," katanya.

Lebih lanjut Menlu Retno mengatakan, salah satu pesan penting dari KTT ke-43 ASEAN dan KTT G20 adalah bahwa negara-negara Global South terbukti dapat menavigasi situasi sulit dan menjembatani perbedaan. 

"Ini antara lain dibuktikan oleh Indonesia, pada saat presidensi G20 tahun lalu dan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini, dapat menjembatani berbagai perbedaan dan kepentingan negara-negara," katanya.

Meski banyak perbedaan, namun Retno menyimpulkan dari penyelenggaraan dua KTT tersebut, masih ada semangat untuk bekerja sama. “Dan semangat ini harus terus dikapitaliasi," katanya. 

Dirinya pun mendorong pentingnya mengarusutamakan SDGs di semua platform. “Kebijakan dagang yang diskriminatif harus dihindari. Hak membangun bagi semua negara harus dihormati," katanya.

Dengan pencapaian SDGs yang masih sangat jauh dari target, sebagaimana dilaporkan di KTT SDGs beberapa hari lalu, menurutnya, negara harus terus memperkuat kerja sama dan kolaborasi untuk bisa mencapai SDGs. “Dibutuhkan sinergi yang lebih baik untuk memastikan hasil yang berorientasi pada solusi," ucap Menlu Retno di penghujung pidatonya.

Global Governance Group (3G) adalah group 30 negara kecil dan menengah, anggota G20 dan anggota PBB lain. Pertemuan 3GMM diselenggarakan secara rutin setiap tahun di sela Sidanh Majelis Umum PBB dengan tujuan memperkuat jaringan dan mendorong dialog antar negara-negara anggotanya. Pertemuan 3GMM kali ini mengangkat tema 'Penguatan Multilateralisme untuk Mencapai SDGs'.

Menlu Retno hadir di 3GMM sebagai bagian dari Troika G20. Ini adalah kali kedua Menlu Retno menghadiri pertemuan 3GMM setelah tahun lalu hadir pada saat Indonesia memegang presidensi G20. Pertemuan tahun ini diselenggarakan oleh Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan.

21
September

 

VOinews.id- Komisi II DPR RI bersama Pemerintah akan membahas lebih lanjut peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), khususnya soal memajukan jadwal pemungutan suara Pilkada 2024 dari November menjadi September. "Pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang akan datang, (dibahas) khususnya terkait dengan substansi perubahan pasal-pasal undang-undang tersebut," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat membacakan butir kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis dini hari.

 

Rapat kerja tersebut digelar Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah, yang diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, dengan agenda pembahasan terkait Perpu Pilkada 2024. "Komisi II DPR RI dapat memahami pandangan Pemerintah yang selaras dengan masukan asosiasi pemerintah daerah dan asosiasi DPRD," kata Doli saat membacakan butir lain kesimpulan rapat.

 

Kesimpulan tersebut diambil setelah Tito Karnavian menyampaikan penjelasan tentang rencana Pemerintah memajukan jadwal pemungutan suara Pilkada 2024, dengan melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang atau Pilkada Serentak tahun 2024.

 

Antara

21
September

 

VOinews.id- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menginstruksikan perbaikan dan pelebaran pada jalur alternatif Puncak, Jawa Barat. "Jika ingin meningkatkan potensi wisata di kawasan di Kecamatan Sukamakmur selain sebagai jalur alternatif menuju kawasan wisata Puncak Bogor, maka jalannya juga harus lebih baik, untuk itu harus dilebarkan dengan standar sekitar 5,5 hingga 6 meter," ujar Basuki dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Adapun perbaikan jalan daerah yang dimaksud yaitu ruas Sukamakmur-Sukawangi dan ruas Mengker Gunung Batu yang menjadi jalur alternatif wisatawan menuju Puncak Bogor.

 

Basuki memastikan bahwa penanganan jalan-jalan daerah yang rusak sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah telah dimulai secara serentak di seluruh Nusantara dimulai sejak akhir Juli 2023. "Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) yang dilaksanakan di seluruh Indonesia sepanjang 2.800 km jalan raya dan 2.300 meter jembatan. Di Jawa Barat ada 15 ruas jalan yang dibangun, di antaranya ada di Kabupaten Bogor.

 

Semua ditargetkan selesai pada bulan Desember 2023 termasuk ruas jalan ini,” katanya. Kegiatan preservasi jalan Sukamakmur - Sukawangi dilaksanakan sejak 30 Agustus 2023 dengan nilai kontrak Rp38,96 miliar. Konstruksinya dilaksanakan PT Hutama Prima dengan panjang penanganan 6,64 Km. Sedangkan untuk ruas Mengker Gunung Batu pekerjaannya dilaksanakan oleh PT Bengkel Konstruksi Mandiri dengan nilai kontrak Rp14,94 miliar sejak 30 Agustus 2023 dengan pekerjaan berupa rekonstruksi jalan sepanjang 2,93 km. Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi mengatakan, dengan adanya proyek pembangunan jalan di Kecamatan Sukamakmur ini diharapkan menjadikan Sukamakmur benar-benar menjadi makmur. Pembangunan jalan ini sudah direncanakan sampai tahun 2024 sampai Kecamatan Citeureup.

 

“Artinya masyarakat yang menuju Puncak bisa menggunakan jalan ini, yang tembus ke Cipanas sebagai jalan alternatif. Ini mengurangi beban volume kendaraan di kawasan Puncak, sehingga perjalanan ke destinasi wisata lebih lancar. Terobosan Menteri PUPR melalui inpres ini betul-betul sangat terasa manfaatnya oleh masyarakat, dan kami terus mengawal pembangunannya,” kata Mulyadi.

 

Antara

20
September

Abdul Aziz Ahmad, Duta Besar RI untuk Arab Saudi dan Ketua Delegasi RI untuk Sidang WHC-45, dalam pertemuan Komite Warisan Dunia UNESCO ke-45 di Riyadh, Arab Saudi (18/9/2023)

 

VOInews, Jakarta: Situs Axis Yogyakarta terkenal dengan perpaduan kekayaan elemen budaya benda dan tidak benda, termasuk Keris, Batik, Wayang, dan Gamelan, yang semuanya telah diakui UNESCO dan tercantum dalam Daftar Representatif Budaya Tak Benda UNESCO.

 

Abdul Aziz Ahmad, Duta Besar RI untuk Arab Saudi dan Ketua Delegasi RI untuk Sidang WHC-45, dalam pertemuan Komite Warisan Dunia UNESCO ke-45 di Riyadh, Arab Saudi (18/9/2023) menyampaikan apresiasi kepada 21 negara anggota Komite Warisan Dunia UNESCO yang telah menerima dan menyetujui nominasi Axis Yogyakarta untuk dimasukkan dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO.

 

“Situs ini juga menjadi bukti nyata pusat peradaban Jawa dan warisan budaya yang telah hidup dan berkembang sejak abad ke-16/ melalui beragam tradisi dan praktik budaya mulai dari pemerintahan, hukum adat, seni, sastra, festival, hingga ritual upacara,” kata Abdul Aziz Ahmad dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (20/9/2023).

 

Dengan penetapan Situs Axis Yogyakarta sebagai warisan Dunia, Indonesia kini memiliki sepuluh situs yang diakui UNESCO sebagai Warisan Dunia. Di antaranya, Borobudur, Prambanan, Situs Warisan Purba Sangiran, Subak Bali, Tambang Batu Bara Ombilin, dan Sumbu Axis Yogyakarta,Taman Nasional Komodo,Taman Nasional Lorentz, Hutan Hujan Tropis Sumatra, dan Taman Nasional Ujung Kulon.