VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews, Jakarta: Indonesia menyoroti situasi global saat ini yang berada di persimpangan jalan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan satu-satunya jalan yang dapat diambil untuk mengatasi berkurangnya kepercayaan dan kesenjangan global adalah dengan meningkatkan solidaritas dan tanggung jawab kolektif global.

“Bagi Indonesia, kepemimpinan global tidak hanya melulu tentang kekuasaan atau pengaruh untuk mendikte orang lain. Kepemimpinan global adalah tentang mendengarkan yang lain, menjadi bridge builder, menghormati hukum internasional secara konsisten, serta menghormati semua negara secara setara,” kata Menlu Retno dalam pidatonya di depan Majelis Umum PBB, di New York, Amerika Serikat, Sabtu (23/9/2023), seperti dikutip dari keterangan Kementerian Luar Negeri RI.

Seruan tersebut diambil dari pesan inti dari Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di tahun 1955. Melalui 10 Prinsip Bandung, Indonesia menyerukan kepada seluruh negara untuk menghormati Hak Asasi Manusia, Piagam PBB, kedaulatan dan integritas wilayah, kesetaraan, menyelesaikan konflik secara damai, serta mendorong peningkatan kerja sama dan kepentingan bersama. Semangat Bandung inilah yang mendorong Indonesia menjadi negara yang bisa mendengar dan selalu menjadi bagian dari solusi.

“Apakah kita benar-benar memiliki komitmen untuk membangun kepercayaan dan berupaya mencapai SDGs? Apakah kehadiran kita di SMU PBB ini benar-benar menunjukkan kesiapan kita untuk bersatu dan menunaikan tanggung jawab bersama? Apakah kita benar-benar mau melakukan apa yang kita sampaikan (walk the talk)?,” katanya.

Oleh karena itu, dalam kesempatan yang sama, Menlu Retno mendesak kepemimpinan kolektif global. Menurutnya seluruh pihak harus dapat menjunjung tinggi hukum internasional, khususnya prinsip utama kedaulatan dan integritas wilayah dan memastikan semua perbedaan diselesaikan di atas meja perundingan, bukan di medan perang.

“Nasib dunia tidak boleh ditentukan oleh segelintir pihak/negara,” kata Retno.

Ia menekankan bahwa dunia yang damai, stabil, dan sejahtera adalah hak dan tanggung jawab kolektif seluruh negara, baik negara besar atau kecil, di utara atau selatan, negara maju atau negara berkembang.Secara khusus, tanggung jawab kolektif ini sangat yang diperlukan untuk menyelamatkan rakyat Palestina dan Afganistan.

“Sudah terlalu lama kitamembiarkan saudara dan saudari kita di Palestina dan Afghanistan menderita. Indonesia tidak akan mundur sedikit pun untuk perjuangan mereka,” katanya.

Selain itu dirinya juga mendorong pembangunan untuk semua. Menurutnya, setiap negara memiliki hak yang sama untuk membangun dan tumbuh. Namun sayangnya arsitektur global saat ini hanya menguntungkan beberapa negara saja.

Kebijakan perdagangan yang diskriminatif masih terus terjadi, rantai pasok global masih dimonopoli, negara berkembang masih dililit hutang asing. Semua ini menjadi faktor pendorong tergerusnya kepercayaan dan solidaritas.

“Inilah saatnya bagi kita untuk lakukan perubahan. Hilirisasi industri tidak boleh jadi seruan eksklusif dari negara berkembang saja, tapi harus didukung oleh negara maju,” ujarnya.

Terkait isu perubahan iklim, Menlu juga menyerukan negara-negara maju untuk memenuhi tanggung jawab mereka termasuk untuk pembiayaan perubahan iklim, investasi hijau dan transfer of technology. Sementara untuk isu teknologi, ia berharap teknologi digital terkini seperti AI dapat diakses juga oleh negara-negara berkembang, karena penting bagi pertubuhan berkelanjutan mereka.

Lebih lanjut Menlu Retno Marsudi juga mendorong penguatan kerja sama regional. “Institusi regional harus menjadi kontributor utama dan 'building blocks’ bagi perdamaian dan kemakmuran dunia,” jelas Retno.

Ia menyampaikan, ASEAN adalah contoh kerja sama kawasan yang efektif dan berkontribusi bagi perdamaian dan kemakmuran global. Sebagai ketua ASEAN, Indonesia telah berhasil menavigasi ASEAN melewati dinamika geopolitik yang tidak mudah di kawasan.

“Kita tidak akan biarkan kawasan kita jadi ladang rivalitas. Bahkan, kita telah menjadikan kawasan ini sebagai pusat pertumbuhan, di mana semua negara diuntungkan,” tambah Retno.

Lebih lanjut ia juga menyampaikan bahwa selama keketuaan Indonesia di ASEAN, ASEAN tetap bersatu, sentralitasnya semakin kuat. ASEAN juga telah memulai pembahasan visi jangka panjang ASEAN 2045, menjalin kemitraan dengan Pacific Islands Forum dan Indian Ocean Rim Association dalam rangka menciptakan kawasan Indo Pasifik yang damai, serta mengimplementasikan ASEAN Outlook on Indo-Pacific ke dalam kerja sama konkret dan inklusif.

Terkait isu Myanmar, Menlu RI tegaskan bahwa ASEAN akan terus mendesak junta militer Myanmar untuk mengimplementasikan Five-Point Consensus. “ASEAN akan melakukan segala upaya untuk memastikan rakyat Myanmar tidak sendirian”, tegas Retno.

Di akhir pidatonya, Menlu Retno kembali menandaskan perlunya reformasi sistem multilateral yang ada saat ini dan mengajak negara-negara untuk menerjemahkan komitmen mereka ke dalam aksi nyata.

VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saling bertukar pandangan mengenai situasi di Myanmar, dengan Presiden International Committee of the Red Cross (Palang Merah Internasional/ICRC), Mirjana Spoljaric. Keduanya bertemu di sela rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-78 di New York, Jumat (22/9/2023).

“Dalam pertemuan, Mirjana menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia untuk ICRC selama ini dan berharap dapat lebih memperkuat hubungan Indonesia dan ICRC melalui berbagai kerja sama dan dialog,” kata Retno dalam keterangan Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Sabtu (23/9/2023). 

Terkait Myanmar, Retno Marsudi menyampaikan bahwa Konsensus Lima Poin (5PC) tetap menjadi rujukan utama penyelesaian isu Myanmar. Retno juga menjelaskan upaya dan aksi konkret yang telah dilakukan Indonesia selaku Ketua ASEAN untuk isu Myanmar khususnya penyaluran bantuan kemanusiaan ke Myanmar.

“Indonesia akan terus berkomitmen membantu rakyat Myanmar termasuk setelah keketuaannya berakhir, melalui mekanisme Troika,” katanya. 

Selain itu, keduanya juga membahas berbagai upaya yang dapat dilakukan ASEAN dan ICRC untuk membantu rakyat Myanmar. 

Mirjana Spoljaric adalah seorang diplomat Swiss dan perempuan pertama yang menjabat sebagai Presiden ICRC. Ia resmi menjabat sebagai presiden ICRS pada Oktober 2022.