27
September

 

VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menekankan pentingnya pemusnahan senjata nuklir untuk mencegah penyalahgunaan dan menghilangkan ancaman. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Pertemuan Pleno Tingkat Tinggi untuk memperingati Hari Internasional Pemusnahan Total Senjata Nuklir di Markas besar PBB di New York, Amerika Serikat,Selasa (26/9/2023).

“Satu-satunya jalan untuk mencegah penyalahgunaan dan mengeliminir ancaman senjata nuklir adalah dengan memusnahkannya secara total dan menyeluruh,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Retno Marsudi juga menyampaikan Pernyataan Bersama ASEANdan pernyataan nasional pemerintah Indonesia. Menurutnya, ASEAN terus berkomitmen mendorong Upaya global untuk perlucutan dan non-proliferasi senjata.

Namun, ASEAN khawatir akan semakin lunturnya komitmen negara-negara memenuhi kewajibannya,” katanya.

Karena itu, Menlu menyerukan agar negara-negara untuk mematuhi dan menunaikan kewajiban mereka terhadap berbagai perjanjian internasional, termasuk Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT), dan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW).

NPT merupakan rujukan utama negara-negara dalam upaya global perlucutan senjata nuklir, non proliferasi dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Oleh karena itu, menurut Menlu, diperlukan kemauan politik yang kuat untuk menjaga integritas dan mengimplementasikan Traktat ini secara efektif. 

“ASEAN menyerukan negara-negara pemilik senjata nuklir untuk memenuhi komitmen dan kewajiban mereka sebagaimana dimandatkan oleh NPT,” ungkap Retno.

Selain itu, Retno menegaskan bahwa ASEAN menolak keras uji coba nuklir, sebagaimana tertuang dalam CTBT. Menurutnya, ASEAN menyerukan agar negara-negara dapat mematuhi Traktat tersebut, serta mendorong negara-negara yang belum menandatangani dan meratifikasi traktat ini untuk melakukannya segera.

“ASEAN terus berkomitmen untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari senjata nuklir dan dari senjata pemusnah massal lainnya,” tegas Menlu.

Sementara dalam pernyataan nasional, Menlu Retno menyampaikan pentingnya menciptakan dunia yang bebas dari senjata nuklir. Karena itu, pemusnahan senjata nuklir secara total harus dilakukan dan harus masuk dalam agenda penting global, termasuk melalui New Agenda for Peace yang diusulkan Sekjen PBB dalam memperkuat multilateralisme dan menciptakan perdamaian.

Dirinya juga mengingatkan pentingnya memastikan hak untuk dapat mengembangkan dan memanfaatkan energi nuklir untuk tujuan damai. Karena itu, kolaborasi yang erat diperlukan dalam memanfaatkan teknologi nuklir termasuk untuk pertanian, kesehatan dan industri. Pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai ini akan berkontribusi secara signifikan bagi tercapainya SDGs pada tahun 2030.

Dengan begitu, jarum ‘Jam Kiamat’ (Doomsday Clock) tidak perlu mencapai tengah malam,” ujar Menlu menutup pernyataannya.

Indonesia telah meratifikasi dan menjadi negara pihak NPT pada tahun 1978 dan CTBT pada tahun 2012. Saat ini, Indonesia sedang menyelesaikan proses ratifikasi TPNW.

Pertemuan High Level Plenary Meeting to Commemorate and Promote the International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons diselenggarakan setiap tahun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai ancaman yang ditimbulkan oleh senjata nuklir dan perlunya penghapusan senjata nuklir secara total.

27
September

Panitia Pemilu Luar Negeri Singapura

 

VOInews, Jakarta: Dalam rangka memberikan wawasan dan meningkatkan partisipasi pemilih Luar Negeri dalam pemilu 2024, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Singapura bersama Bijak Memilih Panwaslu Singapura dan KBRI Singapura menggelar kegiatan sosialisasi dan diskusi bertajuk “Ngobrolin Indonesia dan Masa Depannya Yuk!" pada Senin (24/9/2023) di Singapura.

 

Di acara yang dihadiri lebih dari 100 mahasiswa dan profesional muda ini, Deputy Chief of Mission Djati Ismojo mengajak semua Warga Negara Indonesia (WNI) di Singapura untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu 2024.

 

“Peserta dan generasi muda diaspora di Singapura untuk berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi 5 tahunan Indonesia,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (27/9/2023).

 

Dalam sesi sosialisasi Pemilu 2024, PPLN Singapura menyampaikan demografi pemilih yang terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) Singapura, dimana dari 106.515 pemilih terdaftar, generasi muda (<35 tahun) mencakup 1 dari 3 jumlah pemilu.

 

PPLN Singapura memaparkan beberapa informasi mengenai Pilpres dan Pileg mencakup persentase DPT pemilih luar negeri didalam DPT DKI Jakarta 2, yang berjumlah 40.3% dari total.

 

Selanjutnya, PPLN Singapura menjelaskan penentuan pemenang Pilpres dan Pileg menurut undang-undang, Daftar Calon Sementara DPR Dapil DKI Jakarta 2 yang sudah ditetapkan, teknis cara mendaftar dan memilih di Singapura, dan informasi penting lainnya sebagai persiapan untuk pemilu mendatang.

 

Selain penyampaian pemaparan, kegiatan juga diisi oleh Talkshow dengan tema “Apa Kegalauan yang Kamu Miliki tentang Indonesia?” dan Sesi Aspirasi, dimana peserta acara dibagi menjadi 4 kelompok untuk menjalankan sebuah Focus Group Discussion.

27
September

 

VOInews.id- PT PLN (Persero) menandatangani dokumen kemitraan pembiayaan dengan Bank Investasi Infrastruktur Asia atau Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI guna mendukung transisi energi di Indonesia. Penandatanganan itu dilakukan ketiga institusi tersebut di sela acara 2023 AIIB Annual Meeting di Sharm El-Sheikh, Mesir, Selasa (26/9/2023) untuk bekerja sama membahas rencana mengurangi emisi gas rumah kaca di Indonesia. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan kolaborasi dan kemitraan menjadi kunci penting untuk mempercepat transisi energi di Indonesia. Oleh karena itu, PLN akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak demi mewujudkan peralihan energi dari berbasis fosil ke energi baru terbarukan dan berkelanjutan.

 

"Dukungan pembiayaan tentu sangat penting untuk mendukung percepatan transisi energi di Indonesia. Kemitraan ini tentu dapat mewujudkan komitmen PLN dalam upaya meningkatkan porsi energi terbarukan ke bauran energi di Indonesia," kata Darmawan lewat keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (26/9/2023) malam. Ia mengatakan selama 3,5 tahun terakhir ini, PLN telah bertransformasi dalam membangun kelistrikan lebih hijau yang berbasis pada energi baru terbarukan (EBT).

 

Hal tersebut dimulai dengan perusahaan merancang rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) lebih hijau dan membatalkan rencana 13,3 gigawatt (GW) PLTU berbasis batu bara. Selain itu, komitmen penuh PLN dalam transisi energi juga diwujudkan dengan perencanaan RUPTL kelistrikan nasional dengan penambahan 51,6 persen pembangkit dari EBT. PLN juga terus berinovasi dalam mengakselerasi pengembangan EBT di Tanah Air sampai dengan 75 persen atau sebesar 60 GW di 2040 dari total kapasitas kelistrikan keseluruhan.

 

"Upaya ini sejalan dengan target net zero emission di 2060. PLN sekarang tidak hanya berfokus menyediakan energi listrik tetapi juga fokus pada lingkungan," ujar Darmawan. Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pembukaan pertemuan tahunan AIIB itu menjelaskan dalam merencanakan pembangunan yang menyeluruh memerlukan pasokan energi. Dalam menjawab kebutuhan atas energi bersih diperlukan dukungan dan kerja sama dalam menyediakan pendanaan yang tepat.

 

"Hal ini merupakan kondisi yang diperlukan bagi partisipasi sektor swasta dalam pendanaan agenda iklim. Ini adalah langkah yang kami nantikan untuk dibagikan kepada anda dan juga kepada AIIB untuk menemukan solusinya. Sebagai lembaga keuangan yang dioperasikan dengan lebih bersih, ramah lingkungan, dan ramping," ucap Sri dalam sambutannya. Sedangkan, Presiden AIIB Jin Liqun menuturkan kemitraan tersebut untuk memfasilitasi transisi Indonesia demi pembangunan berkelanjutan dan mengatasi tantangan perubahan iklim.

 

Ia mengharapkan melalui kemitraan itu dapat mendorong Indonesia menjadi negara terdepan dalam memimpin transisi energi dari berbasis fosil ke energi baru terbarukan di kawasan. "Ini adalah dekade yang penting untuk aksi perubahan iklim. Melalui kerja sama dengan para pemain energi utama di Indonesia, AIIB berencana untuk membuka dan memobilisasi modal tambahan untuk meningkatkan akses energi ramah lingkungan ke negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara ini," katanya.

 

Ia juga mengungkapkan AIIB berencana memberikan pendanaan jangka panjang untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mengoperasionalkan transisi menuju energi dengan rendah karbon. Pembiayaan itu dinilai akan melengkapi upaya nasional dan multilateral yang sudah ada seperti kemitraan dengan just energy transition partnership (JETP) sekaligus mendorong pendekatan transisi energi yang komprehensif dan terintegrasi di Indonesia. Selanjutnya usai penandatangan kemitraan, AIIB, PLN dan SMI akan menjajaki peluang untuk persiapan proyek, berbagi pengetahuan, peningkatan kapasitas, dan bantuan teknis di bidang transisi energi.

 

"Dengan saling memanfaatkan keahlian teknis dan sumber daya keuangan, ketiga lembaga tersebut berkomitmen untuk mempercepat penerapan teknologi energi ramah lingkungan dan berkontribusi terhadap masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi Indonesia dan dunia," kata Jin Liqun.

 

Antara

26
September

 

 

 

VOInews, Jakarta: Pemerintah Indonesia melalui KJRI Hong Kong turut mendorong sosialisasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kepada masyarakat Indonesia di Hong Kong, terutama para pekerja migran Indonesia (PMI). Menurut Acting Konsul Jenderal RI Hong Kong, Slamet Noegroho, KJRI berharap agar para PMI yang berada di Hong Kong dapat saling bahu membahu menyebarluaskan informasi mengenai pelaksanaan Pemilu 2024 di Hong Kong dan Macau. 

 

“Para PMI bisa menyampaikan ke teman-temannya yang mungkin jauh dari tempat tinggal kita, bahkan kita tidak pernah mengenal sama sekali. Itu merupakan tanggung jawab kita semua,” katanya dalam Sarasehan Gerakan Cerdas Memilih yang diselengarakan RRI Voice of Indonesia di Hong Kong, Minggu (24/9/2023).

 

Menurut Slamet Noegroho, PMI di Hong Kong dan Macau banyak yang berpartisipasi dalam organisasi PMI sehingga memudahkan upaya sosialisasi Pemilu. Namun demikian menurutnya, ada pula PMI yang tidak bergabung dalam organisasi sehingga membutuhkan dukungan sesama PMI untuk mensosialisasikan tahapan-tahapan Pemilu kepada mereka.

 

“Kami melakukan pelayanan kekonsuleran namun kita juga menitipkan pesan-pesan tentang Pemilu ini kepada mereka sehingga mereka yang tidak berorganisasi pun mereka tahu bahwa akan ada Pemilu tahun 2024,” katanya.

 

Sementara itu, Ketua Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Hong Kong dan Macau, Agustinus Guntoro mengatakan, ada 3 sistem pemilihan di luar negeri yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, yaitu dengan mencoblos langsung surat suara di dalam bilik suara, mengirimkan surat suara menggunakan pos dan dengan menggunakan kotak keliling. Namun menurutnya, untuk di Hong Kong, proses pengumpulan surat suara hanya akan dilakukan dalam 2 cara.

 

“Kotak keliling ini tidak applicable di Hong Kong. Kita hanya langsung dan pos,” katanya.

 

Lebih lanjut, ia menambahkan, PPLN Hong Kong dan Macau masih terus melakukan sosialisasi tahapan Pemilu kepada para WNI yang ada disana hingga Nopember mendatang. Sosialisasi ini termasuk juga akan diselenggarakan kepada seluruh organisasi PMI yang ada Hong Kong dan Macau.

 

“Menjelaskan secara detail bahkan pakai simulasi yang pos bagaimana lalu nyoblos nya bagaimana. Itu akan disosialisasikan ke semua organisasi,” katanya.

 

Lebih lanjut ia menyebut, upaya sosialisasi juga dilakukan menggunakan seluruh kanal informasi yang tersedia, termasuk menggunakan media sosial dan iklan di surat kabar. Bahkan menurutnya, PPLN Hong Kong dan Macau juga membuat souvenir untuk lebih menyemarakkan pesta demokrasi Indonesia tahun 2024 mendatang.