VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews, Jakarta: Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja ke Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Riyadh, Arab Saudi pada Senin (16/10/2023) untuk menjalin kerja sama bilateral di bidang investasi hingga ketahanan pangan.

“Hari ini, saya dan delegasi akan melakukan kunjungan kerja ke Beijing, China dan Riyadh, Kerajaan Arab Saudi,” kata Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers Senin (16/10/2023) pada Akun YouTube Sekretariat Presiden.

Presiden Joko Widodo mengatakan ia dan rombongan delegasi akan berada di Beijing selama dua hari yaitu pada tanggal 17 Oktober hingga 18 Oktober 2023 untuk melakukan pertemuan bilateral dan bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping.

Selain pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping, Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan bertemu dengan menteri Tiongkok dan ketua parlemen Tiongkok.

“Sejumlah isu prioritas yang kami bahas dengan China antara lain peningkatan ekspor Indonesia, peningkatan investasi dan pembangunan ketahanan pangan,” ujar Presiden Joko Widodo.

Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerjanya ke Riyadh, Arab Saudi untuk melakukan pertemuan dengan Putera mahkota Arab Saudi untuk membahas kerja sama dalam bidang ekonomi dan investasi serta Presiden Joko Widodo akan memimpin KTT pertama ASEAN-Gulf Cooperation Organization (GCC).

“Sejumlah kerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi akan saya bahas antara lain peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi, penjaminan produk halal, energi, dan pembentukan dewan koordinasi tertinggi,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo dan rombongan delegasi direncanakan akan kembali ke Indonesia pada Sabtu, 21 Oktober 2023.

VOInews.id- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hilirisasi menjadi strategi Pemerintah Indonesia untuk memperkuat fondasi ekonomi negara di tengah tensi geopolitik. Pasalnya, Indonesia kaya atas sumber daya alam, termasuk mineral yang banyak dibutuhkan di era pesatnya industri baterai dan kendaraan listrik.

“Oleh karenanya, dalam konteks perdagangan global, pemerintah melakukan kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat keseimbangan eksternal Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Bendahara Negara itu menjelaskan peningkatan tensi geopolitik dalam beberapa waktu terakhir akan menimbulkan situasi ketidakpastian dan mempengaruhi proyeksi ekonomi ke depan. Namun demikian, di tengah situasi global yang dinamis, Sri Mulyani menyebut Indonesia justru punya posisi sangat strategis berkat sumber daya alamnya.

“Saat ini kita fokus memperbaiki dan memperkuat struktur ekonomi, salah satunya melalui kebijakan hilirisasi, dengan membangun lebih banyak smelter yang akan meningkatkan nilai tambah dan memperkuat keseimbangan eksternal kita,” ujar dia. Upaya memperkuat fundamental ekonomi, sambung Menkeu, juga dilakukan pemerintah melalui penerapan berbagai kebijakan omnibus law, seperti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), UU Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dan sebagainya. Penguatan juga termasuk perbaikan di sektor bank, lembaga keuangan non-bank, dana pensiun, pasar saham, termasuk inovasi pembukaan bursa karbon.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro berpendapat inisiatif hilirisasi pemerintah bisa menjadi salah satu kunci untuk menjaga kinerja investasi pada tahun politik. Hal itu ia sampaikan saat Media Gathering Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Puncak, Bogor, Selasa (26/9). Selain hilirisasi nikel yang telah dijalankan, Asmo menilai pemerintah juga bisa mengoptimalkan hilirisasi pada industri lain. Terlebih, bila menimbang potensi investasi kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang sangat besar.

Antara