September
Indonesia Berikan Beasiswa dan Pelatihan Pendidikan Untuk Perempuan Afghanistan
Written by ranov
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan situasi perempuan di Afganistan sangat mengkhawatirkan. Perempuan Afganistan masih mengalami pembatasan hak mendapatkan Pendidikan dan keterlibatannya dalam forum internasional.
“Mereka terus mengalami pembatasan akibat kebijakan dari Taliban. 80% anak perempuan usia sekolah tidak dapat sekolah. Perempuan juga dilarang bekerja untuk PBB dan juga NGO internasional. Situasi ini tentunya akan mempersulit pengiriman bantuan kemanusiaan ke Afghanistan yang biasanya melibatkan perempuan,” kata Menlu RI Retno Marsudi saat menghadiri acara High-level Side Event: Global Solidarity with Afghan Women and Girls, yang dipandu bersama dengan Menlu Irlandia dan Menlu Kanada serta Women’s Forum on Afghanistan, pada Selasa, seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (20/9/2023).
Untuk mendorong solidaritas global terhadap perempuan Afghanistan, Indonesia berkontribusi dengan memberikan beasiswa pendidikan terhadap perempuan Afghanistan.
“Jadi kita sudah memberikan beasiswa, kita memberikan pelatihan kepada perempuan Afghanistan. Tahun lalu, kita bersama Qatar menyelenggarakan International Conference on Afghan Women Education (ICAWE) di Bali dan tahun ini pada bulan November kita akan kembali menyelenggarakan acara tersebut,” ungkap Menlu RI.
Menlu RI menambahkan, situasi perempuan di Afghanistan sangat mengkhawatirkan dan data UNDP memperkirakan pembatasan akses pekerjaan bagi perempuan menyebabkan Afghanistan kehilangan 1 miliar USD dari PDB-nya atau sekitar 7%.
“Afghanistan juga menghadapi endemi polio yang juga akan memberikan tambahan beban bagi perempuan,” tambahnya.
September
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyebut bahwa situasi perempuan dan anak-anak perempuan di Afganistan sudah sangat mengkhawatirkan. Maka, ia mengatakan bahwa situasi politik terbaru jangan menghalangi solidaritas untuk menciptakan perdamaian dan kemakmuran di negara tersebut.
September
Menlu RI Laporkan Hasil Pertemuan Sidang Majelis Umum PBB ke-78 di New York
Written by ranov
VOInews, Jakarta: Sidang Majelis Umum PBB ke-78 mengangkat tema ‘Rebuilding Trust and Reigniting Global Solidarity: Accelerating Action on the 2030 Agenda and Its Sustainable Development Goals Towards Peace, Prosperity, Progress and the Sustainability for All’. Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengatakan tema tersebut tidak lepas dari capaian global terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) Summit.
“Dan tahun ini timeframe pencapaian SDGs sudah setengah jalan, tetapi baru 12% target SDGs yang on track, yang seperti kemarin disampaikan oleh Sekjen PBB. Oleh karena itu, diperlukan upaya global bersama-sama untuk mempercepat pencapaian SDGs,” kata Menlu RI, Retno Marsudi, saat menghadiri pertemuan High Level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-78, di New York, seperti dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (20/9/2023).
Menlu RI juga mengatakan, bahwa dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB), Antonio Guterres, menyampaikan pesan bahwa dunia harus Bersatu untuk menghadapi berbagai tantangan global.
“Saat ini, kita memasuki era multipolar yang hadirkan kesempatan baru untuk mewujudkan keadilan dalam hubungan internasional. Namun multipolaritas tidak dengan sendirinya dapat menjamin perdamaian. Oleh karena itu, diperlukan institusi multilateral yang kuat dan efektif untuk mewujudkan perdamaian,” ucap Menlu RI.
Menlu RI juga mengungkapkan, Sekjen PBB mengatakan tata kelola global saat ini tidak mendukung dan Dewan Keamanan PBB dan Bretton Wood System sudah usang dan perlu direformasi.
“Sekjen juga menyampaikan dunia terpolarisasi antara North dan South, East dan West. Oleh karena itu, multilateralisme harus direvitalisasi agar merefleksikan situasi sekarang dan dapat menghadapi tantangan global,” jelasnya.
Selain itu, Sekjen PBB juga menyampaikan diperlukannya lebih banyak kompromi agar kita dapat mewujudkan perdamaian dan kemakmuran bersama pentingnya perdamaian dalam upaya mencapai SDGs. “Tanpa perdamaian, SDGs akan semakin sulit dicapai. Dan Sekjen juga menyampaikan kembali perlunya dana stimulus 500 miliar USD untuk percepat pencapaian SDGs,” tambahnya.
September
Kemenkominfo Siapkan Fasilitas "SMS Blast" Kampanyekan Pemilu Damai
Written by agus santika
VOInews, Jakarta : Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyiapkan fasilitas SMS (Short Message Service) blast sebagai salah satu strategi untuk mengkampanyekan narasi "Pemilu Damai" sehingga dapat menciptakan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 yang kondusif dan aman bagi masyarakat Indonesia.
Mengutip ANTARA, dukungan SMS blast itu nantinya menjadi tanggung jawab dari Direktorat Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) Kemenkominfo yang memang bertanggung jawab atas koordinasi dengan para operator seluler.
"Kami menyediakan fasilitas SMS blast ke seluruh pelanggan operator seluler, ini nanti (kontennya) sesuai dengan permintaan organisasi pemerintah terkait seperti KPU. Permintaan itu akan kami teruskan ke operator seluler dan dikirim ke seluruh pelanggannya," kata Direktur Jenderal PPI Kemenkominfo Wayan Toni Supriyanto dalam rapat bersama dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Selasa (19/09/2023).
Wayan menjelaskan SMS blast tersebut memiliki mekanisme yang mirip dengan pesan yang dibagikan pemerintah saat pandemi COVID-19 untuk mengingatkan masyarakat terhadap protokol kesehatan.
Hal yang berbeda ialah untuk kampanye "Pemilu Damai", nantinya konten yang dibagikan ialah tentang menjaga situasi kondusif selama Pemilu 2024.
Terkait isi konten yang lebih terperinci nantinya organisasi seperti Komisi Pemilih Umum (KPU) atau pun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang akan menentukannya.
KPU atau Bawaslu nantinya dapat berkoordinasi juga dengan Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) Kemenkominfo agar bisa meramu konten yang tepat untuk disebarluaskan lewat SMS blast tersebut.
Selanjutnya apabila konten telah selesai dibuat, organisasi terkait Pemilu bisa menyampaikannya ke Ditjen PPI untuk kemudian diberikan kepada para operator seluler yaitu Telkomsel, Indosat Ooredo Hutchison, XL Axiata, dan Smartfren agar dapat segera disebarluaskan kepada pelanggan.
Selain SMS blast, Wayan mengatakan akan berinisiatif untuk mengajak operator seluler ikut menambahkan nama sinyalnya dengan tambahan kata "Pemilu Damai".
Harapannya langkah tersebut bisa mengingatkan masyarakat Indonesia untuk dapat terus menjaga situasi tetap kondusif di Pemilu Serentak 2024.
"Kami ada pemikiran untuk mengusulkan penambahan nama sinyal, jadi seperti COVID-19 itu ada 'Pakai Masker' di nama sinyalnya nah itu nanti kita coba juga untuk sosialisasi Pemilu Damai agar tercipta Pemilu damai tersebut,"katanya.
Ditjen PPI juga akan menyiapkan dukungan penguatan jaringan konektivitas saat Pemilu 2024 berlangsung sehingga nantinya penghitungan suara bisa tetap berlangsung aman dan transparan berkat sinyal yang stabil.