07
September

 

VOInews.id- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan saat ini pemerintah sedang menyusun peraturan menteri yang mengatur pembiayaan alternatif dan inovatif terhadap pembangunan berkelanjutan (SDGs), termasuk energi hijau.

“Saat ini kami sedang menyusun Peraturan Menteri mengenai pembiayaan alternatif. Kami harap kami dapat mengimplementasikannya sesegera mungkin,” kata Koordinator Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas Anna Amalia dalam webinar “The 21st Economix International Dialogue,” yang dipantau dari Jakarta, Rabu. Anna mengatakan adanya peraturan tersebut dapat memobilisasi pembiayaan alternatif dari organisasi nonpemerintah (NGO), swasta, filantropi, dan aktor lainnya.

“Hal ini sangat bermanfaat untuk kita semua karena kita menginginkan masa depan yang cerah, dan ini saatnya kita bergerak bersama,” kata dia. Dia menjelaskan bahwa pembiayaan energi hijau membutuhkan dukungan dari banyak pihak.

Sebab, menurut dia, pemerintah hanya dapat membiayai sebanyak 24 sampai 30 persen dari total kebutuhan transisi energi hijau. “Kita membutuhkan lebih dari Rp3 ribu triliun hingga 2060 untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) dan ekonomi hijau,” katanya. Di sisi lain, dia mengatakan saat ini banyak institusi yang siap memberikan pendanaan terhadap program transisi energi hijau. Namun, kata dia, pendanaan tersebut tidak mudah diberikan karena ada beberapa kriteria yang belum terpenuhi.

“Kami harap melalui peraturan itu nantinya dapat memperkecil jarak antara investor dengan sektor bisnis, dan pemerintah dapat menjaga keinginan investor dalam sektor bisnis hijau,” ujarnya. Anna juga berharap peraturan tersebut dapat meningkatkan kerja sama antara swasta dengan publik yang dapat memberikan keuntungan bersama dalam aspek pembiayaan hijau.

Selain Permen, dia memastikan bahwa pemerintah sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. “Jangan khawatir, kami telah menyebarkan ‘virus’ hijau di internal kami dalam rencana 20 tahun tersebut. Nantinya akan berpusat pada keberlanjutan dan ekonomi yang lebih hijau,” katanya.

 

Antara

06
September

 

 

 

 

VOInews, Jakarta: Pemimpin ASEAN menyambut Kanada sebagai Mitra Strategis pada KTT ke-11 ASEAN-Kanada di Jakarta, Rabu (6/9/2023). Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan Kanada adalah mitra strategis ASEAN dalam membangun ketahanan pangan, hilirisasi industri serta perdagangan yang terbuka dan adil di kawasan.

 

"Hari ini kemitraan ASEAN dan Kanada memasuki fase baru, yaitu sebagai Mitra Strategis. Selamat datang di keluarga besar ASEAN, PM Trudeau. Semoga ini akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi rakyat kita dan kawasan," katanya.

 

Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan harapan agar Kanada dapat menjadi jangkar perdamaian dan stabilitas kawasan.

 

"Yang menaati hukum internasional dan mendorong kerja sama yang lebih konkret dan inklusif, terutama di kawasan Indo-Pasifik," katanya.

 

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, KTT ke-11 ASEAN-Kanada secara resmi membentuk Kemitraan Strategis ASEAN-Kanada melalui pengesahan Pernyataan Bersama Para Pemimpin tentang Kemitraan Strategis ASEAN-Kanada (Joint Leaders’ Statement on ASEAN-Canada Strategic Partnership). 

 

Selain itu menurutnya, KTT ASEAN-Kanada juga mengadopsi Pernyataan Bersama Para Pemimpin ASEAN-Kanada tentang Penguatan Ketahanan Pangan dan Gizi sebagai Respon terhadap Krisis (ASEAN-Canada Joint Leaders’ Statement on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crises).

06
September

 

 

 

VOInews, Jakarta: Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris mengumumkan rencana AS dan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mendirikan Pusat AS-ASEAN (US-ASEAN Center) di Washington DC. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan KTT ke-11 ASEAN-AS di Jakarta, Rabu (6/9/2023).

 

"Hari ini saya dengan bangga mengumumkan bahwa melalui kemitraan pemerintah-swasta, kami akan mendirikan Pusat AS-ASEAN yang pertama di Washington DC," katanya.

 

Ia menjelaskan bahwa fasilitas ini akan mendukung kegiatan ASEAN termasuk pertukaran lebih lanjut masyarakat dan institusi akademis.

 

"Pusat ini akan memfasilitasi interaksi resmi ASEAN dan mendukung pertukaran lebih lanjut antara masyarakat, pelaku usaha dan institusi akademis," katanya.

 

Lebih lanjut ia mengatakan, sebagai pemimpin, baik ASEAN maupun AS harus mengatasi tantangan global saat ini, sekaligus berinvestasi dalam visi jangka panjang. Menurutnya, para Pemimpin harus mampu melihat kedepan dengan mengukur langkah-langkah yang diambil saat ini.

 

"AS dan ASEAN berbagi kepentingan prioritas dan visi jangka panjang," tutupnya.

06
September

 

 

 

VOInews, Jakarta: Pemimpin ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sepakat untuk meningkatkan kerja sama kedua pihak ke tingkat yang lebih tinggi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan para Pemimpin sepakat untuk memperkuat kerja sama ekonomi melalui peningkatan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) 3.0.

 

"Kenapa 3.0, karena mencakup kerja sama baru misalnya di bidang ekonomi digital, ekonomi hijau, dan rantai pasok. Para Pemimpin juga menyambut baik guidelines percepatan negosiasi COC (Code of Conduct) di Laut Cina Selatan," katanya dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta, Rabu (6/9/2023).

 

Lebih lanjut Menlu Retno menyampaikan KTT ASEAN-RRT menghasilkan beberapa kerja sama di berbagai sektor, yang tertuang dalam 6 dokumen. 

 

Dua dokumen yang diadopsi yaitu ASEAN-China Joint Statement on Mutually Beneficial Cooperation on ASEAN Outlook on The Indo-Pacific (AOIP) yang berisi kesepakatan untuk mendorong kerja sama konkret implementasi AOIP, antara lain di bidang maritim, transisi energi, infrastruktur, smart cities, e-commerce, dan UMKM, serta dokumen ASEAN-China Joint Statement on Deepening Agricultural Cooperation.

 

"Ini berisi kesepakatan kerja sama yang menjadikan pertanian sebagai new growth engine untuk membangun ketahanan pangan," katanya.

 

Sementara 4 dokumen yang dicatat yaitu:

 

1. ASEAN-China Action Plan on Green Agricultural Development. Bertujuan meningkatkan nilai kompetitif produk-produk pertanian ASEAN di tengah rantai pasok global.

 

2. ASEAN-China Joint Initiative on Enhancing Cooperation on E-Commerce. Bertujuan mendorong kerja sama e-commerce untuk memajukan pertumbuhan ekonomi inklusif dan mengurangi kesenjangan pembangunan kawasan.

 

3. Guidelines for Accelerating the Early Conclusion of an Effective and Substantive Code of Conduct in the South China Sea. Bertujuan mempercepat penyelesaian negosiasi COC dengan hasil yang efektif dan substantif.

 

4. Joint Initiative on Advancing the China-ASEAN Science, Technology and Innovation Enhancing Program. Bertujuan memperkuat kerja sama transfer teknologi dan riset bersama untuk isu-isu strategis seperti Industry 4.0, infrastruktur digital, dan energi bersih.