18
July

 

VOInews.id- Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pembangunan infrastruktur merupakan komponen penting bagi negara berkembang, seperti Indonesia, untuk mampu keluar dari middle income trap alias jebakan kelas menengah. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan melalui berbagai macam strategi.

"Strategi tersebut yaitu melalui hadirnya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) untuk mendukung pemerintah daerah meningkatkan infrastruktur publik," ujar Sri Mulyani dalam Side Event on G20 Infrastructure Investors Dialogue di India, seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta.

Dengan peningkatan infrastruktur publik oleh pemerintah daerah, ekonomi daerah akan bertumbuh, menciptakan lapangan kerja, serta menurunkan ketimpangan sosial. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, strategi lainnya yakni dengan pemberian akses dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan pembiayaan infrastruktur daerah melalui pinjaman lunak (soft loan) BUMN.

Program ini berperan penting mendukung pertumbuhan ekonomi di masa pandemi melalui pembiayaan publik-swasta, hingga akses ke pasar modal melalui obligasi dan sukuk daerah. Selain itu, demi memperkuat komitmen Indonesia, Sri Mulyani menyebutkan strategi pembangunan infrastruktur berkelanjutan Indonesia juga dicanangkan pada Presidensi G20 Indonesia tahun lalu, dengan pemerintah telah memperkenalkan ESG Framework for Infrastructure Financing, yang menghasilkan umpan balik dan dukungan positif dari banyak mitra pembangunan.

Menkeu berharap para anggota G20 bisa berbagi dan belajar bersama membangun masa depan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan dalam forum Side Event on G20 Infrastructure Investors Dialogue yang merupakan rangkaian acara 3rd G20 FMCBG-FCBD Meeting.

 

antara

18
July

 

 

VOInews.id- Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan pengutamaan orang asli Papua (OAP) dalam memberikan kesempatan kerja di Tanah Papua merupakan kebijakan afirmasi dari Pemerintah Pusat. "Untuk mengutamakan OAP, itu sudah menjadi kebijakan afirmasi Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, beberapa kebijakan itu memang diberikan, diutamakan, diprioritaskan, bahkan semacam syaratnya pun dipermudah, jadi ada standar khusus lah untuk orang Papua, untuk pegawai," tutur Wapres di sela kegiatan di Sorong, Papua Barat Daya.

. Sebelumnya sejumlah tokoh adat yang ditemui Wapres di Sorong menyampaikan aspirasi agar pemerintah memberikan kesempatan bagi orang asli Papua untuk bisa berkiprah di tanah leluhur-nya sendiri. Menurut para tokoh adat, selama ini lapangan pekerjaan di Papua masih banyak diberikan kepada para pendatang.

 

antara

17
July

 

VOInews, Jakarta: Presiden Joko Widodo melantik lima orang wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta Senin.

Mereka adalah Pahala Nugraha Mansury sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Roeslan Roesani sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Saiful Rahmat Wakil Menteri Agama.(antara)

17
July

 

VOInews, Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin mengajak semua masyarakat di Papua bersama-sama membangun Tanah Papua yang dikenal dengan julukan Bumi Cenderawasih. Hal itu disampaikan Wapres dalam acara silaturahmi dengan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat di Sorong, Papua Barat Daya, Minggu.

Wapres menegaskan pembangunan di Papua semata-mata adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Pada kesempatan itu Wapres juga meminta persatuan gereja di Papua untuk terus mengimbau kepada masyarakat agar menjauhi tindakan separatis atau hal-hal yang menimbulkan konflik dan mengorbankan nyawa. (antara)