August
VOinews.id- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan sinyalemen bahwa pemerintah akan memperluas cakupan masyarakat penerima insentif motor listrik menjadi masyarakat umum dari sebelumnya kelompok masyarakat dengan berbagai kategori tertentu. "Kelihatannya untuk ke depan, akan dibuka untuk umum," kata Bahlil setelah rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Sebelum rencana perubahan syarat penerima insentif ini, pemerintah memberlakukan empat kategori atau syarat untuk mendapatkan insentif pembelian motor listrik, yakni, pertama penerima kredit usaha rakyat (KUR). Kedua, penerima bantuan upah kerja di bawah Rp3,5 juta. Ketiga, pengguna listrik di bawah 900 VA. Keempat, penerima bantuan sosial (bansos).
Bahlil mengatakan rapat di Istana Kepresidenan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin ini, memutuskan bahwa syarat dan prosedur penyaluran insentif pembelian motor listrik untuk masyarakat akan dipangkas. Terdapat pertimbangan bahwa pemberian insentif motor listrik hanya berdasarkan KTP atau nomor induk kependudukan.
"Kita tadi pertimbangkan setiap satu KTP, satu motor listrik. Ada pertimbangan seperti itu," ujar Bahlil. Pemangkasan prosedur penyaluran insentif itu untuk memperluas cakupan masyarakat penerima insentif. Hal itu, ujar Bahlil, dibutuhkan karena realisasi penerima insentif yang ditargetkan pemerintah sebanyak 200 ribu penerima pada tahun ini, baru terealisasi tidak lebih dari satu persen saja hingga Juli 2023. "Setelah dilihat ada beberapa prosedural yang kita lihat gak clear," ujar Bahlil.
antara
August
Pimpinan MPR ingatkan pemuda cermat pilih pemimpin pada Pemilu 2024
Written by Akbar
VOInews.id- Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengingatkan para mahasiswa maupun pemuda untuk cermat dalam memilih calon pemimpin pada Pemilihan Umum 2024. "Itu sebabnya penting bagi rakyat Indonesia, termasuk adik-adik, untuk cermat dalam memilih pemimpin. Jangan sampai salah memilih pemimpin karena itu akan berimplikasi pada program kerja yang dijalankan oleh pemerintah yang berkuasa nantinya," kata Muzani dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta.
. Hal itu disampaikan Muzani dalam acara sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al Irsyadi, Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin. Dia mengatakan bahwa program pemerintah yang nantinya akan dijalankan adalah janji-janji yang disampaikan selama masa kampanye. "Jadi, siapa nanti yang akan terpilih maka itu yang akan jadi program kerja pemerintah, termasuk soal IKN itu bergantung dari masing-masing calon presiden," ujarnya.
Selain itu, lanjut Muzani, proses politik pada pemilu menjadi penting karena akan menentukan arah pembangunan bangsa ke depan. "Jangan sampai pada usia 100 tahun Indonesia merdeka masih ada stunting. Kita berharap itu tidak ada," tuturnya. Untuk itu, Muzani berharap pemimpin Indonesia mendatang harus betul-betul menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."
"(Tahun) 2024 nanti kita harus mencari pemimpin yang bisa menciptakan apa yang menjadi amanat dari Pasal 33 ini. Itu semua demi terciptanya keadilan dan kemakmuran," ucapnya. Muzani mengingatkan pula agar perbedaan pilihan politik pada pemilu tidak sampai menjadi sumbu perpecahan sebab perbedaan adalah hal yang wajar dalam iklim demokrasi.
"Meskipun kita beda pilihan jangan sampai kita terpecah. Itu sebabnya 14 Februari 2024 kita boleh beda tapi selalu bawa pesan persatuan," katanya. Terakhir, dia berbicara pentingnya pemahaman atas Empat Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk terus disosialisasikan sebagai pondasi dasar dalam berbangsa dan bernegara.
antara
July
Menkeu: Kondisi ekonomi global hingga kini lebih baik dari perkiraan
Written by Akbar
VOInews.id- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kondisi ekonomi global hingga saat ini agak lebih baik dari yang diperkirakan semula. “Walaupun kondisi ekonomi global sekarang ini di dunia akan gelap gulita tahun 2023 karena pertumbuhan dunia hanya 2,1 (persen), ini turun drastis dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang 6,3 (persen).
Jadi memang diperkirakan banyak negara akan mengalami resesi. Sekarang situasi sudah tengah tahun dan kondisinya ternyata agak lebih baik dari yang diperkirakan semula,” kata dia dalam acara Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Pengendalian Inflasi di Daerah Periode I 2023 yang dipantau secara virtual, Jakarta, Senin. Namun, lanjut dia, prediksi pertumbuhan volume perdagangan dunia 2023 masih menjadi paling rendah dengan angka 2,0 persen apabila dibandingkan angka dua tahun terakhir, yakni 5,2 persen pada 2022 dan 10,7 persen pada 2021.
“Kalau dunia tidak saling berdagang, pasti ada bagian dunia yang tadinya membutuhkan barang atau jasa tidak mendapatkannya dan kemudian akan mendorong harga-harga menjadi naik. Inilah kenapa kemudian disrupsi yang terjadi baik dari sisi supply maupun dari sisi perdagangan serta dari sisi distribusi itu akan sangat menentukan inflasi,” ungkapnya.
Pada tahun 2022, seluruh dunia mengalami kenaikan inflasi yang sangat tinggi. Dunia disebut mengalami inflasi 8,7 persen dari sebelumnya yang mendekati 0 persen. Bahkan, beberapa negara maju juga mengalami deflasi yang kemudian melonjak menjadi 7,3 persen.
Jika permintaan mengalami penurunan, lanjut dia, maka kegiatan produksi turut mengalami penurunan. Berdasarkan indikator Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur per Juni 2023, 61,9 persen mayoritas negara mengalami PMI manufaktur kontraktif seperti Amerika Serikat (AS), Eropa, Jerman, Perancis, Inggris, Korea Selatan, Malaysia, dan Vietnam.
Hal ini dinilai menggambarkan bahwa dampak pelemahan ekonomi global akibat salah satunya adalah inflasi yang menggerus daya beli itu sangat besar. “Hanya 14,3 persen negara-negara yang mengalami ekspansi dan akselerasi. Itu termasuk Indonesia, jadi Indonesia masuk bersama Turki dan Meksiko,” ucap Sri Mulyani.
antara
July
VOInews.id- PT Pertamina (Persero) resmi mengantongi perizinan daerah terbatas terlarang (DTT) sebagai upaya menjamin keandalan suplai energi melalui peningkatan produksi dan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Tanah Air.
"Pertamina melalui subholding terkait berkomitmen terus meningkatkan keandalan, keamanan, dan keselamatan untuk semua instalasi dan peralatan energi milik Pertamina," ujar Corporate Secretary Pertamina Brahmantya S Poerwadi dalam keterangannya di Jakarta.
Menurut dia, pada 2023, Pertamina melakukan percepatan penetapan DTT untuk 520 fasilitas di wilayah kerja perairan, yang terdiri atas 331 subsea pipeline, 177 platform, dan 26 conventional bouy mooring CBM. Program percepatan perizinan DTT Pertamina itu meliputi tiga zona, yaitu barat 10 lokasi, tengah 9 lokasi, dan timur 6 lokasi.
Brahmantya mengatakan penetapan DTT juga sejalan dengan ketentuan penerbitan persetujuan layak operasi (PLO), yang menjadi syarat penerbitan izin usaha migas bagi seluruh Subholding Pertamina pascaterlaksananya transformasi holding-subholding Pertamina.
"Hingga akhir 2021, masih terdapat cukup banyak wilayah operasi Pertamina Group yang membutuhkan penetapan DTT dari Ditjen Migas. Pertamina diberikan deadline oleh Kementerian ESDM untuk menyelesaikan izin usaha migas pascatransformasi holding-subholding hingga akhir 2023," katanya saat rapat penutupan perizinan DTT di Nusa Dua, Bali, Jumat (28/7/2023). Brahmatya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, yang selama enam bulan terakhir, telah terbit penetapan DTT untuk 520 peralatan dalam instalasi Pertamina Group.
"Program percepatan dapat terealisasi dengan baik hingga seluruh instalasi yang menjadi target mendapatkan penetapan DTT, dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan target yang ditetapkan bersama antara Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, dan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut RI," lanjutnya. Dengan telah ditetapkannya DTT di wilayah kerja Pertamina, selanjutnya Pertamina akan berproses dalam percepatan penerbitan izin usaha migas yaitu pengurusan PLO.
Saat rapat penutupan perizinan DTT tersebut, Wakil Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Budi Purwanto mengapresiasi Pertamina dalam memverifikasi DTT. "Instalasi migas di laut merupakan salah satu fitur penting yang harus dipetakan secara akurat dan digambarkan secara tepat di dalam peta laut Indonesia agar menjadi perhatian bagi kapal-kapal dari seluruh dunia yang bernavigasi di perairan Indonesia," ujarnya.
Hal tersebut, lanjutnya, juga menjadi komitmen Pushidrosal untuk terus memperbarui informasi peta laut yang ada untuk memastikan ketelitian objek-objek seperti pipa bawah laut, platform, dan DTT terkait tergambar dengan benar di peta laut sesuai standar internasional. Direktur Kenavigasian Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Budi Mantoro mengatakan tujuan verifikasi DTT tersebut untuk keamanan dan keselamatan navigasi laut.
"Ini yang harus diperhatikan bahwa nantinya pemetaan yang sudah dilakukan akan dijadikan acuan para nakhoda. Jadi, tujuannya adalah untuk safety di perairan," ujarnya. Sementara, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM Mirza Mahendra mengatakan kegiatan dalam memverifikasi DTT adalah upaya nyata Pertamina untuk memenuhi regulasi yang berlaku untuk fasilitas migas di perairan. "Setiap kementerian memiliki regulasi dan aturan dasar yang sudah disahkan dan tentunya harus dijalankan.
Tinggal kita semua yang ada di sini bagaimana untuk menjalankan, salah satunya dengan kolaboratif," katanya. Menurutnya, Pertamina sebagai perusahaan migas milik negara telah menunjukkan bukti komitmennya untuk menjamin kebutuhan energi masyarakat. Percepatan penetapan DTT menjadi bukti Pertamina mampu menjadi pilar ketahanan energi nasional. "Kami mengapresiasi Pertamina dalam menyelesaikan verifikasi DTT, yang tadinya ditargetkan selesai Oktober, kini lebih cepat, pada Juli 2023 sudah selesai. Ini adalah kerja keras kita bersama untuk kepentingan bangsa Indonesia," kata Mirza.
antara