21
September

 

VOinews.id- Komisi II DPR RI bersama Pemerintah akan membahas lebih lanjut peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), khususnya soal memajukan jadwal pemungutan suara Pilkada 2024 dari November menjadi September. "Pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang akan datang, (dibahas) khususnya terkait dengan substansi perubahan pasal-pasal undang-undang tersebut," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat membacakan butir kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis dini hari.

 

Rapat kerja tersebut digelar Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah, yang diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, dengan agenda pembahasan terkait Perpu Pilkada 2024. "Komisi II DPR RI dapat memahami pandangan Pemerintah yang selaras dengan masukan asosiasi pemerintah daerah dan asosiasi DPRD," kata Doli saat membacakan butir lain kesimpulan rapat.

 

Kesimpulan tersebut diambil setelah Tito Karnavian menyampaikan penjelasan tentang rencana Pemerintah memajukan jadwal pemungutan suara Pilkada 2024, dengan melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang atau Pilkada Serentak tahun 2024.

 

Antara

21
September

 

VOinews.id- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menginstruksikan perbaikan dan pelebaran pada jalur alternatif Puncak, Jawa Barat. "Jika ingin meningkatkan potensi wisata di kawasan di Kecamatan Sukamakmur selain sebagai jalur alternatif menuju kawasan wisata Puncak Bogor, maka jalannya juga harus lebih baik, untuk itu harus dilebarkan dengan standar sekitar 5,5 hingga 6 meter," ujar Basuki dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Adapun perbaikan jalan daerah yang dimaksud yaitu ruas Sukamakmur-Sukawangi dan ruas Mengker Gunung Batu yang menjadi jalur alternatif wisatawan menuju Puncak Bogor.

 

Basuki memastikan bahwa penanganan jalan-jalan daerah yang rusak sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah telah dimulai secara serentak di seluruh Nusantara dimulai sejak akhir Juli 2023. "Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) yang dilaksanakan di seluruh Indonesia sepanjang 2.800 km jalan raya dan 2.300 meter jembatan. Di Jawa Barat ada 15 ruas jalan yang dibangun, di antaranya ada di Kabupaten Bogor.

 

Semua ditargetkan selesai pada bulan Desember 2023 termasuk ruas jalan ini,” katanya. Kegiatan preservasi jalan Sukamakmur - Sukawangi dilaksanakan sejak 30 Agustus 2023 dengan nilai kontrak Rp38,96 miliar. Konstruksinya dilaksanakan PT Hutama Prima dengan panjang penanganan 6,64 Km. Sedangkan untuk ruas Mengker Gunung Batu pekerjaannya dilaksanakan oleh PT Bengkel Konstruksi Mandiri dengan nilai kontrak Rp14,94 miliar sejak 30 Agustus 2023 dengan pekerjaan berupa rekonstruksi jalan sepanjang 2,93 km. Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi mengatakan, dengan adanya proyek pembangunan jalan di Kecamatan Sukamakmur ini diharapkan menjadikan Sukamakmur benar-benar menjadi makmur. Pembangunan jalan ini sudah direncanakan sampai tahun 2024 sampai Kecamatan Citeureup.

 

“Artinya masyarakat yang menuju Puncak bisa menggunakan jalan ini, yang tembus ke Cipanas sebagai jalan alternatif. Ini mengurangi beban volume kendaraan di kawasan Puncak, sehingga perjalanan ke destinasi wisata lebih lancar. Terobosan Menteri PUPR melalui inpres ini betul-betul sangat terasa manfaatnya oleh masyarakat, dan kami terus mengawal pembangunannya,” kata Mulyadi.

 

Antara

20
September

Abdul Aziz Ahmad, Duta Besar RI untuk Arab Saudi dan Ketua Delegasi RI untuk Sidang WHC-45, dalam pertemuan Komite Warisan Dunia UNESCO ke-45 di Riyadh, Arab Saudi (18/9/2023)

 

VOInews, Jakarta: Situs Axis Yogyakarta terkenal dengan perpaduan kekayaan elemen budaya benda dan tidak benda, termasuk Keris, Batik, Wayang, dan Gamelan, yang semuanya telah diakui UNESCO dan tercantum dalam Daftar Representatif Budaya Tak Benda UNESCO.

 

Abdul Aziz Ahmad, Duta Besar RI untuk Arab Saudi dan Ketua Delegasi RI untuk Sidang WHC-45, dalam pertemuan Komite Warisan Dunia UNESCO ke-45 di Riyadh, Arab Saudi (18/9/2023) menyampaikan apresiasi kepada 21 negara anggota Komite Warisan Dunia UNESCO yang telah menerima dan menyetujui nominasi Axis Yogyakarta untuk dimasukkan dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO.

 

“Situs ini juga menjadi bukti nyata pusat peradaban Jawa dan warisan budaya yang telah hidup dan berkembang sejak abad ke-16/ melalui beragam tradisi dan praktik budaya mulai dari pemerintahan, hukum adat, seni, sastra, festival, hingga ritual upacara,” kata Abdul Aziz Ahmad dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (20/9/2023).

 

Dengan penetapan Situs Axis Yogyakarta sebagai warisan Dunia, Indonesia kini memiliki sepuluh situs yang diakui UNESCO sebagai Warisan Dunia. Di antaranya, Borobudur, Prambanan, Situs Warisan Purba Sangiran, Subak Bali, Tambang Batu Bara Ombilin, dan Sumbu Axis Yogyakarta,Taman Nasional Komodo,Taman Nasional Lorentz, Hutan Hujan Tropis Sumatra, dan Taman Nasional Ujung Kulon.

20
September

 

VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan situasi perempuan di Afganistan sangat mengkhawatirkan. Perempuan Afganistan masih mengalami pembatasan hak mendapatkan Pendidikan dan keterlibatannya dalam forum internasional.

 

“Mereka terus mengalami pembatasan akibat kebijakan dari Taliban. 80% anak perempuan usia sekolah tidak dapat sekolah. Perempuan juga dilarang bekerja untuk PBB dan juga NGO internasional. Situasi ini tentunya akan mempersulit pengiriman bantuan kemanusiaan ke Afghanistan yang biasanya melibatkan perempuan,” kata Menlu RI Retno Marsudi saat menghadiri acara High-level Side Event: Global Solidarity with Afghan Women and Girls, yang dipandu bersama dengan Menlu Irlandia dan Menlu Kanada serta Women’s Forum on Afghanistan, pada Selasa, seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (20/9/2023).

 

Untuk mendorong solidaritas global terhadap perempuan Afghanistan, Indonesia berkontribusi dengan memberikan beasiswa pendidikan terhadap perempuan Afghanistan.

 

“Jadi kita sudah memberikan beasiswa, kita memberikan pelatihan kepada perempuan Afghanistan. Tahun lalu, kita bersama Qatar menyelenggarakan International Conference on Afghan Women Education (ICAWE) di Bali dan tahun ini pada bulan November kita akan kembali menyelenggarakan acara tersebut,” ungkap Menlu RI.

 

Menlu RI menambahkan, situasi perempuan di Afghanistan sangat mengkhawatirkan dan data UNDP memperkirakan pembatasan akses pekerjaan bagi perempuan menyebabkan Afghanistan kehilangan 1 miliar USD dari PDB-nya atau sekitar 7%.

 

“Afghanistan juga menghadapi endemi polio yang juga akan memberikan tambahan beban bagi perempuan,” tambahnya.