September
Menlu RI: Rohingya Menangis dalam Senyap, Kita Tidak Boleh Tinggal Diam
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pentingnya komitmen politik yang kuat untuk menyelesaikan konflik Rohingya. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan Side Event mengenai Rohingya bertajuk "Have they Forgotten Us? Ensuring Continued Global Solidarity with the Rohingya of Myanmar" di sela-sela High Level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-78, Kamis (21/9/2023).
“Nasib masyarakat Rohingya masih belum jelas. Situasi global dan kondisi domestik di Myanmar membuat isu ini semakin kompleks dan sulit. Komitmen politik yang kuat untuk menyelesaikan isu ini adalah niscaya,” katanya dikutip dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (22/9/2023).
Untuk membantu para pengungsi Rohingya, dirinya mendorong adanya solusi politik mengingat isu Rohingya bersifat politis. “Isu Rohingya adalah isu kemanusiaan, tapi sangat politis. Oleh karenanya, satu- satunya jalan keluar untuk Rohingya ini adalah melalui solusi politik," ujar Menlu RI.
Penyelesaian masalah Rohingya harus menjadi bagian integral yang tak terpisahkan dari solusi krisis politik di Myanmar. Menlu menyampaikan bahwa upaya dialog nasional yang inklusif yang didorong oleh ASEAN melalui 5 Point Consensus juga harus mencakup penyelesaian bagi masyarakat Rohingya.
“Repatriasi pengungsi Rohingya harus difasilitasi secara sukarela, aman dan bermartabat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu dirinya juga menyampaikan komitmen ASEAN untuk terus membantu Rohingya. “ASEAN tidak akan pernah melupakan Rohingya,” katanya.
Lebih lanjut dirinya juga mendorong untuk memastikan tersedianya bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya. Menurutnya, secara umum, masyarakat Myanmar membutuhkan bantuan kemanusiaan, namun bantuan untuk Rohingya paling dibutuhkan.
“Saat ini lebih dari 1 juta masyarakat Rohingya terlantar dan menjadi pengungsi, sementara mereka yang tinggal di wilayah Rakhine juga menghadapi situasi yang sangat sulit. Mereka rentan menjadi korban kejahatan terorganisir," ujar Menlu RI.
Terkait hal itu, menurutnya, dukungan internasional terhadap masyarakat Rohingya perlu terus diperkuat. “Saat ini, masyarakat Rohingya menangis dalam senyap. Hanya karena kita tidak bisa mendengar tangisan mereka, kita tidak boleh tinggal diam," tegas Menlu Retno menutup pernyataannya.
Pertemuan Side Event mengenai Rohingya bertajuk "Have they Forgotten Us? Ensuring Continued Global Solidarity with the Rohingya of Myanmar" di sela-sela High Level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-78 disponsori bersama oleh Bangladesh, Indonesia, Kanada, Gambia, Malaysia, Türkiye, Inggris dan Amerika Serikat.
September
VOinews.id- Chief of Community & Parnership Du Anyam dan Krealogi Hanna Keraf mengatakan bahwa pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) saat ini membutuhkan kehadiran agregator agar produk mereka bisa menembus hingga pasar global.
“Ketika jumlahnya menjadi banyak, ongkos kirim jadi lebih murah karena produk yang dikirimkan juga banyak,” kata Hanna di Jakarta, Kamis. Dia menyampaikan bahwa UMKM membutuhkan agregator untuk meraih peluang pasar global dengan lebih efektif karena bergantung pada platform digital atau agregator. Menurut Hanna, UMKM dapat memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada untuk mencapai pelanggan di seluruh dunia, mengurangi beban logistik, dan meningkatkan eksposur produk mereka.
Hanna mengatakan, dengan cara tersebut UMKM dapat mengatasi beberapa hambatan masuk ke pasar global, seperti distribusi, pemasaran, dan kehadiran secara daring sehingga memungkinkan mereka untuk bersaing secara lebih efisien dalam skala global yang lebih luas. “Di Indonesia sendiri ada 95 sampai 96 persen dari struktur UMKM itu ada di level ultra mikro dan mikro. Mereka ini individu individu terpisah, jadi peran agregator menjadi penting untuk mengkonsolidasi produk produk yang sejenis,” katanya.
Antara
September
VOinews.id- Sembilan belas negara telah memastikan hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Forum Negara-Negara Kepulauan dan Pulau (AIS Forum) di Bali pada Oktober 2023, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong.
"Dari jumlah tersebut, delapan di antaranya adalah kepala negara. Mereka mengonfirmasi untuk datang," kata Usman kepada ANTARA di Jakarta, Kamis. Usman menjelaskan persiapan KTT masih terus dilakukan, seperti meninjau venue-venue KTT, media center, tempat pertemuan para menteri, tempat gala dinner dan juga bandara. "Semua persiapan difokuskan secara pararel dan kita berharap setidaknya pada 7 Oktober sudah selesai. Sudah siap 100 persen", kata Usman.
Menurut Usman, tujuan utama KTT AIS Forum tahun ini adalah membawa forum itu menjadi organisasi internasional yang berdasar pada perjanjian/piagam. Tema utama yang diusung forum itu tahun ini adalah "Membina Kolaborasi, Memajukan Inovasi untuk Laut dan Masa Depan Bersama" (Fostering Collaboration, Enabling Innovation for Our Ocean and Our Future). Di dalamnya ada tiga subtema, meliputi "Blue Economy", "Our Ocean, Our Future", dan "Solidarity".
Antara
September
Kemenperin: Pembelian produk dalam negeri tingkatkan PMI Manufaktur
Written by Akbar
VOinews.id- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan bahwa penguatan permintaan terhadap produk industri dalam negeri melalui peningkatan pembelian berkontribusi kepada meningkatnya Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia. "Demand (permintaan) itu menjadi penting untuk (PMI Manufaktur) supaya naik," kata Pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (Dirjen IKFT), Kemenperin Taufiek Bawazier ditemui di Purwakarta, Jawa Barat.
Lebih lanjut, dia mengajak masyarakat untuk membeli produk lokal guna mempertahankan tingkat permintaan sekaligus indeks PMI Manufaktur mengingat besarnya jumlah penduduk Indonesia. "Menjaganya (PMI Manufaktur) itu melalui menjaga demand juga karena kita penduduk 270 juta.
Semua (masyarakat) bukan hanya cinta produk dalam negeri tapi beli produk dalam negeri," ujar Taufiek. Selain itu, Taufiek menyebutkan indeks PMI Manufaktur juga dapat ditingkatkan melalui alokasi pengeluaran pemerintah dengan membeli produk-produk dalam negeri untuk kebutuhan proyek pemerintah maupun badan usaha milik negara (BUMN).
Antara