September
VOInews, Jakarta: ASEAN mempererat kerja sama dengan Asosiasi Negara-negara Pesisir Samudera Hindia (IORA) dan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) melalui Nota Kesepahaman (MoU) antar-Sekretariat. Penandatanganan MoU dilakukan disela Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN di Jakarta, Senin (4/9/2023).
“Ini adalah langkah yang penting untuk memperkuat hubungan ASEAN dengan negara-negara di Samudera Hindia dan Pasifik,” katanya dalam sambutan yang disampaikan sesaat sebelum penandatanganan MoU.
Menlu Retno mengatakan bahwa negara-negara Samudera Hindia dan Pasifik merupakan bagian tak terpisahkan dari kawasan Indo-Pasifik. “Kita berbagi kawasan yang sama. Apapun yang terjadi di kawasan, akan mempengaruhi kita semua,” tegasnya.
Oleh karena itu, menurut Retno, ASEAN dan negara-negara Samudera Hindia dan Pasifik harus bekerja sama menjaga perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan. Ia pun mengingatkan agar ASEAN dan negara-negara Samudera Hindia dan Pasifik tidak menjadi teater rivalitas antara kekuatan besar ataupun menjadi medan perang bagi konflik kawasan lain.
“Ini hanya bisa dilakukan jika kita menganut nilai-nilai dan prinsip-prnsip yang sama, yaitu paradigma kolaborasi bukan kompetisi, mentalitas win-win, dan pendekatan engagement bukan pengucilan,” katanya.
Selain itu, Retno menambahkan, ASEAN dan negara-negara Samudera Hindia dan Pasifik juga berbagi tantangan dan peluang yang sama. Menurutnya, mereka harus bersatu untuk dapat mengatasi tantangan dan bergerak maju.
“Ingat, jika ingin jalan lebih cepat, jalanlah sendiri. Tapi jika ingin jalan lebih jauh, jalanlah bersama-sama. Saya yakin kita semua ingin melangkah jauh,” katanya.
Oleh sebab itu, menurutnya, ASEAN dan negara-negara Samudera Hindia dan Pasifik mempererat kerja sama konkret di berbagai area yang menjadi kepentingan bersama seperti ekonomi, maritim, dan perubahan iklim.
“Karena kita percaya terhadap inklusivitas. Kita percaya pentingnya berjalan jauh,” katanya.
MoU antara ASEAN, IORA dan PIF berisi kesepakatan untuk mempererat kerja sama antar-Sekretariat di beberapa area prioritas, antara lain maritim, konektivitas, SDGs, ekonomi biru, ekonomi hijau, ekonomi digital dan manajemen bencana.
September
ASEAN Sambut Baik Penandatanganan Aksesi TAC oleh Serbia, Panama dan Kuwait
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyambut baik penandatanganan aksesi Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC) oleh Serbia, Panama dan Kuwait.
“Hari ini ASEAN menyambut Serbia, Panama dan Kuwait sebagai negara ke-52, ke-53 dan ke-54, yang menandatangani TAC,” katanya dalam sambutan penandatanganan TAC di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Senin (4/9/2023).
Retno menjelaskan, selama bertahun-tahun, TAC telah berperan sebagai norma dan prinsip kolektif untuk membentuk hubungan persahabatan, kebiasaan berdialog, dan hidup berdampingan secara damai di kawasan.
“Di tengah dinamika global saat ini yang ditandai dengan persaingan dan defisit kepercayaan, kita harus lebih memperkuat nilai-nilai TAC untuk meningkatkan kepercayaan dan rasa percaya diri,” katanya.
Ia menambahkan, semakin banyaknya penandatanganan TAC menunjukkan antusiasme positif yang semakin besar. Menurutnya modalitas ini harus dimanfaatkan untuk lebih meningkatkan stabilitas di kawasan dan sekitarnya.
“TAC harus menyatukan ASEAN dan Mitra Dialognya untuk menjalin kerja sama praktis dalam mengatasi tantangan bersama, mulai dari perubahan iklim, ketahanan pangan dan energi, hingga menjamurnya kejahatan terorganisir transnasional,” katanya.
Retno pun menekankan TAC harus menjadi kekuatan positif bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Kawasan Indo-Pasifik. “Hanya dengan menerapkan sepenuhnya nilai-nilai dan prinsip-prinsip TAC kita dapat benar-benar memastikan bahwa ASEAN penting dan menjadi pusat pertumbuhan,” tutupnya.
Penandatanganan TAC dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Serbia Ivica Dačić, Wakil Menteri Luar Negeri Panama Vladimir Franco, dan Wakil Menteri Luar Negeri Kuwait Sheikh Jarrah Jaber Al Ahmad al Sabah.
Sebelumnya, Arab Saudi menandatangani TAC di sela-sela Pertemuan Para Menlu ASEAN (AMM) ke-56 di Jakarta bulan Juli 2023, sehingga tahun ini total ada 4 negara yang akses TAC.
Seluruh negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB (P5) telah menandatangani TAC, yaitu RRT (2003), Rusia (2004), Prancis (2007), AS (2009), dan Inggris (2012). Sementara dari anggota G20, hanya dua negara yang belum aksesi, yaitu Italia dan Meksiko.
September
Menkopolhukam RI Dorong Implementasi Deklarasi Pemberantasan TPPO
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mohammad Mahfud MD mendorong penerapan Deklarasi Pemberantasan Perdagangan Manusia yang Disebabkan oleh Penyalagunaan Teknologi yang telah diadopsi oleh para Pemimpin ASEAN pada Mei lalu. Menurutnya, sudah saatnya negara-negara ASEAN mendorong penerapannya di badan-badan sektoral terkait.
“Kita perlu memastikan pencegahan, penuntutan terhadap pelaku, dan perlindungan korban,” katanya dalam sambutan pada Pertemuan Dewan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN ke-27, di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Senin (4/9/2023).
Mahfud MD menjelaskan, bahwa upaya ini tidak hanya berlaku bagi para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) saja tetapi juga terhadap kejahatan terorganisir lintas negara lainnya, seperti pencucian uang, obat-obatan terlarang, dan terorisme. Menurutnya upaya penanggulangan kejahatan semacam itu membutuhkan kerja sama lintas batas yang kuat.
“Oleh karena itu, mari kita bekerja sama dalam meningkatkan kerja sama regional dalam pengelolaan perbatasan, bantuan hukum lintas batas, dan pertukaran informasi,” katanya.
Lebih lanjut, Mahfud MD juga menyambut baik upaya yang dilakukan oleh Satuan Tugas Tingkat Tinggi (High Level Task Force) yang telah mengalami kemajuan dalam mempersiapkan Visi ASEAN 2045. Ia pun mengajak seluruh negara ASEAN untuk memastikan Visi ASEAN 2045 dapat menjawab segala tantangan yang dihadapi saat ini dan di masa mendatang.
September
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan para Menteri Luar Negeri ASEAN akan melakukan peninjauan secara menyeluruh terhadap implementasi Konsensus 5 Poin (5PC). 5PC adalah kesepakatan para pemimpin ASEAN untuk merespon krisis Myanmar yang terdiri dari dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara semua pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman delegasi ASEAN ke Myanmar.
Menurutnya Retno Marsudi, ASEAN hanya bisa maju dengan penuh jika bisa memastikan solusi damai bagi Myanmar. “Kita masih punya satu pekerjaan rumah, termasuk situasi di Myanmar. Keketuaan kami telah bekerja keras untuk mendorong solusi ASEAN yang bersatu,” katanya dalam pembukaan ASEAN Ministerial Meetings (AMM), di Sekretariat ASEAN Jakarta, Senin (4/9/2023).
Ia mengatakan Indonesia menyadari banyaknya tantangan yang dihadapi di kawasan. Namun menurut Retno, tantangan tersebut tidak dapat mempengaruhi kerja keras yang telah dilakukan di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.
“Mata masyarakat tertuju pada kita untuk membuktikan bahwa ASEAN masih penting dan dapat berkontribusi terhadap perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan,” katanya.
Retno Marsudi menambahkan, selama sembilan bulan terakhir, Indonesia telah bekerja keras untuk mencapai kemajuan dalam upaya pembangunan komunitas ASEAN.
“Kita telah mempersiapkan landasan yang kuat menuju Visi Komunitas ASEAN 2045 dalam ASEAN Concord IV,” katanya.
Selain itu menurutnya, ASEAN juga terus memimpin dalam membentuk dinamika regional dan memastikan kawasan Indo-Pasifik yang damai dan inklusif. Hal itu ditunjukkan dengan semakin banyaknya negara yang mengaksesi Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC) dan menjadi mitra ASEAN.
“Hari ini, kita juga akan menyaksikan terjalinnya kerja sama Sekretariat-ke-Sekretariat antara ASEAN dengan IORA (Asosiasi Negara-negara Pesisir Samudera Hindia) dan dan PIF (Forum Kepulauan Pasifik),” katanya.
Menurutnya, hal ini menunjukkan kekuatan ASEAN dalam menyatukan norma-norma dan nilai-nilai ASEAN.