September
ASEAN Ajak India Kembangkan Kerja Sama di Sektor Maritim
Written by Andy Romdoni 
VOInews, Jakarta: Para Pemimpin Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mendorong peningkatan kerja sama ASEAN-India melalui sektor kelautan. Presiden Joko Widodo mengatakan selama ini kerja sama ASEAN-India telah memberikan manfaat bagi rakyat namun menurutnya kolaborasi ini masih dapat terus dioptimalkan.
"Potensi kerjasama tersebut bisa kita dorong menuju ekonomi biru, ketahanan pangan, konektivitas maritim, dan sumber daya energi laut yang berkelanjutan," katanya dalam sambutan pembukaan KTT ke-20 ASEAN-India di Jakarta, Kamis (7/9/2023).
Presiden Joko Widodo mengatakan Samudera Hindia memiliki potensi besar kerja sama kelautan yang harus dimanfaatkan oleh ASEAN dan India. Menurutnya, Samudera Hindia memiliki potensi besar karena menghubungkan 33 negara dengan 2,9 miliar jiwa populasi masyarakat.
"Kolaborasi ini masih perlu terus kita optimalkan apalagi melihat potensi besar samudra Hindia yang menghubungkan 33 negara dengan 2,9 miliar jiwa dan 1/5 GDP (Produk Domestik Bruto) dunia di 2025," katanya.
Lebih lanjut Presiden Joko Widodo juga menyoroti kejahatan maritim yang kerap terjadi seperti perompakan penyelundupan manusia dan narkotika, serta penangkapan ikan ilegal (IUU Fishing).
"Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan penyelundupan manusia narkotika dan juga Illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing," katanya.
Dirinya pun mengajak seluruh Pimpinan negara ASEAN dan India untuk menjadikan lautan sebagai peluang kerja sama dengan menjaga stabilitas di laut. Hal itu, menurutnya, dapat dilakukan dengan menghormati hukum internasional, mendorong kebiasaan kerja sama dan membangun arsitektur kawasan yang inklusif.
"Ini adalah kunci untuk mewujudkan kawasan yang mampu menjadi epicentrum of growth," tutupnya.
September
Bappenas: Aturan pembiayaan alternatif energi hijau sedang disusun
Written by Akbar
VOInews.id- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan saat ini pemerintah sedang menyusun peraturan menteri yang mengatur pembiayaan alternatif dan inovatif terhadap pembangunan berkelanjutan (SDGs), termasuk energi hijau.
“Saat ini kami sedang menyusun Peraturan Menteri mengenai pembiayaan alternatif. Kami harap kami dapat mengimplementasikannya sesegera mungkin,” kata Koordinator Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas Anna Amalia dalam webinar “The 21st Economix International Dialogue,” yang dipantau dari Jakarta, Rabu. Anna mengatakan adanya peraturan tersebut dapat memobilisasi pembiayaan alternatif dari organisasi nonpemerintah (NGO), swasta, filantropi, dan aktor lainnya.
“Hal ini sangat bermanfaat untuk kita semua karena kita menginginkan masa depan yang cerah, dan ini saatnya kita bergerak bersama,” kata dia. Dia menjelaskan bahwa pembiayaan energi hijau membutuhkan dukungan dari banyak pihak.
Sebab, menurut dia, pemerintah hanya dapat membiayai sebanyak 24 sampai 30 persen dari total kebutuhan transisi energi hijau. “Kita membutuhkan lebih dari Rp3 ribu triliun hingga 2060 untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) dan ekonomi hijau,” katanya. Di sisi lain, dia mengatakan saat ini banyak institusi yang siap memberikan pendanaan terhadap program transisi energi hijau. Namun, kata dia, pendanaan tersebut tidak mudah diberikan karena ada beberapa kriteria yang belum terpenuhi.
“Kami harap melalui peraturan itu nantinya dapat memperkecil jarak antara investor dengan sektor bisnis, dan pemerintah dapat menjaga keinginan investor dalam sektor bisnis hijau,” ujarnya. Anna juga berharap peraturan tersebut dapat meningkatkan kerja sama antara swasta dengan publik yang dapat memberikan keuntungan bersama dalam aspek pembiayaan hijau.
Selain Permen, dia memastikan bahwa pemerintah sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. “Jangan khawatir, kami telah menyebarkan ‘virus’ hijau di internal kami dalam rencana 20 tahun tersebut. Nantinya akan berpusat pada keberlanjutan dan ekonomi yang lebih hijau,” katanya.
Antara
September
VOInews, Jakarta: Pemimpin ASEAN menyambut Kanada sebagai Mitra Strategis pada KTT ke-11 ASEAN-Kanada di Jakarta, Rabu (6/9/2023). Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan Kanada adalah mitra strategis ASEAN dalam membangun ketahanan pangan, hilirisasi industri serta perdagangan yang terbuka dan adil di kawasan.
"Hari ini kemitraan ASEAN dan Kanada memasuki fase baru, yaitu sebagai Mitra Strategis. Selamat datang di keluarga besar ASEAN, PM Trudeau. Semoga ini akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi rakyat kita dan kawasan," katanya.
Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan harapan agar Kanada dapat menjadi jangkar perdamaian dan stabilitas kawasan.
"Yang menaati hukum internasional dan mendorong kerja sama yang lebih konkret dan inklusif, terutama di kawasan Indo-Pasifik," katanya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, KTT ke-11 ASEAN-Kanada secara resmi membentuk Kemitraan Strategis ASEAN-Kanada melalui pengesahan Pernyataan Bersama Para Pemimpin tentang Kemitraan Strategis ASEAN-Kanada (Joint Leaders’ Statement on ASEAN-Canada Strategic Partnership).
Selain itu menurutnya, KTT ASEAN-Kanada juga mengadopsi Pernyataan Bersama Para Pemimpin ASEAN-Kanada tentang Penguatan Ketahanan Pangan dan Gizi sebagai Respon terhadap Krisis (ASEAN-Canada Joint Leaders’ Statement on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crises).
September
Kamala Harris Umumkan Rencana Pembangunan Pusat AS-ASEAN
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris mengumumkan rencana AS dan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mendirikan Pusat AS-ASEAN (US-ASEAN Center) di Washington DC. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan KTT ke-11 ASEAN-AS di Jakarta, Rabu (6/9/2023).
"Hari ini saya dengan bangga mengumumkan bahwa melalui kemitraan pemerintah-swasta, kami akan mendirikan Pusat AS-ASEAN yang pertama di Washington DC," katanya.
Ia menjelaskan bahwa fasilitas ini akan mendukung kegiatan ASEAN termasuk pertukaran lebih lanjut masyarakat dan institusi akademis.
"Pusat ini akan memfasilitasi interaksi resmi ASEAN dan mendukung pertukaran lebih lanjut antara masyarakat, pelaku usaha dan institusi akademis," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, sebagai pemimpin, baik ASEAN maupun AS harus mengatasi tantangan global saat ini, sekaligus berinvestasi dalam visi jangka panjang. Menurutnya, para Pemimpin harus mampu melihat kedepan dengan mengukur langkah-langkah yang diambil saat ini.
"AS dan ASEAN berbagi kepentingan prioritas dan visi jangka panjang," tutupnya.