VOInews.id- Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Gorontalo Dian Nugraha mengatakan Festival Kuliner Ikan Tuna berdampak positif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan nelayan Gorontalo. "Kami dari Bank Indonesia tentu mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan ini," kata Dian usai menghadiri pembukaan festival yang digelar di objek wisata Tamendao, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
Kegiatan itu diharapkan menjadi sarana pengembangan dan promosi bagi 100 UMKM binaan Bank Indonesia dan nelayan yang hadir pada festival tersebut. UMKM yang berpartisipasi, yaitu olahan pangan, yang sebagian di antaranya adalah produk olahan ikan tuna yang dibuat menjadi sambal, abon dan lainnya. Selanjutnya, UMKM yang membuka lapak, yaitu fesyen dan ekonomi kreatif. "Harapannya ini menjadi ikon baru dari aspek wisata kuliner di Kota Gorontalo khususnya," kata dia.
VOInews, Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mendorong agar Arab Saudi dapat menambah kuota haji bagi jamaah asal Indonesia. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi di sela perayaan Hari Nasional Arab Saudi ke-93 di Jakarta, Senin (25/9/2023).
“Salah satu harapannya yang paling pokok itu adalah penambahan kuota haji bagi Indonesia," katanya.
Ia menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 yang terjadi selama lebih kurang 2 tahun telah membuat antrean haji jamaah asal Indonesia menjadi panjang. “Selama 2 tahun itu antrean makin panjang. Saya kira itu selama ini pembicaraan yang terjadi antara Bapak Wakil Presiden dengan Bapak Dubes Arab Saudi,” tambahnya.
Sementara itu, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah al Amodi mengatakan Kerajaan Arab Saudi melakukan koordinasi erat dengan Pemerintah Indonesia terkait pelayanan ibadah haji melalui program Insiatif Rute Mekkah. Program ini, menurutnya, memungkinkan jamaah menyelesaikan prosedur masuk ke Arab Saudi di bandara negara asal.
“Kedua belah pihak ingin memperkuat koordinasi ini dan meningkatkan efisiensinya di berbagai isu,” katanya.
Inisiatif Rute Mekkah adalah program Kerajaan Arab Saudi yang mempermudah jamaah calon haji dari beberapa negara, termasuk Indonesia, untuk melakukan ibadah haji.
VOInews, Jakarta: Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah al Amodi mengatakan Presiden Indonesia Joko Widodo dijadwalkan menandatangani peresmian Majelis Tinggi Arab Saudi-Indonesia. Penandatanganan itu, menurutnya, akan dilaksanakan pada saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi yang rencananya akan dilakukan pada 19-20 Oktober 2023 mendatang.
“Dalam kunjungan ini direncanakan juga akan ditandatangani Majelis Tinggi Arab Saudi-Indonesia yang akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Putera Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi dan juga tentunya Bapak Presiden Republik Indonesia,” katanya di sela perayaan Hari Nasional Arab Saudi ke-93, di Jakarta, Senin (25/9/2023).
Duta Besar Faisal bin Abdullah mengatakan Majelis Tinggi Arab Saudi-Indonesia diharapkan dapat membuka ruang baru dalam kerja sama kedua negara sekaligus meningkatkan hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. “Baik itu di bidang politik, investasi, energi, pariwisata, dan ekonomi yang sama-sama diharapkan ataupun direncanakan oleh kedua negara bersahabat ini,“ katanya.
Sementara itu dalam sambutannya pada perayaan Hari Nasional Arab Saudi ke-93, Duta Besar Faisal bin Abdullah al Amodi mengatakan hubungan antara Kerajaan Arab Saudi dan Indonesia yang telah dibangun sejak 1948, ditandai dengan perkembangan dan pertumbuhan di berbagai bidang. Hubungan kedua negara juga telah menjadi bukti nyata kedalaman dan kematangan hubungan serta tercapainya kepentingan bersama kedua negara.
“Kerajaan Arab Saudi dan Republik Indonesia mempunyai hubungan yang erat karena Indonesia merupakan negara Islam terbesar dari segi jumlah penduduk dan karena Arab Saudi merupakan negara Dua Masjid Suci tempat asal Islam,” katanya.
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menekankan pentingnya pemusnahan senjata nuklir untuk mencegah penyalahgunaan dan menghilangkan ancaman. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Pertemuan Pleno Tingkat Tinggi untuk memperingati Hari Internasional Pemusnahan Total Senjata Nuklir di Markas besar PBB di New York, Amerika Serikat,Selasa (26/9/2023).
“Satu-satunya jalan untuk mencegah penyalahgunaan dan mengeliminir ancaman senjata nuklir adalah dengan memusnahkannya secara total dan menyeluruh,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Retno Marsudi juga menyampaikan Pernyataan Bersama ASEANdan pernyataan nasional pemerintah Indonesia. Menurutnya, ASEAN terus berkomitmen mendorong Upaya global untuk perlucutan dan non-proliferasi senjata.
“Namun, ASEAN khawatir akan semakin lunturnya komitmen negara-negara memenuhi kewajibannya,” katanya.
Karena itu, Menlu menyerukan agar negara-negara untuk mematuhi dan menunaikan kewajiban mereka terhadap berbagai perjanjian internasional, termasuk Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT), dan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW).
NPT merupakan rujukan utama negara-negara dalam upaya global perlucutan senjata nuklir, non proliferasi dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Oleh karena itu, menurut Menlu, diperlukan kemauan politik yang kuat untuk menjaga integritas dan mengimplementasikan Traktat ini secara efektif.
“ASEAN menyerukan negara-negara pemilik senjata nuklir untuk memenuhi komitmen dan kewajiban mereka sebagaimana dimandatkan oleh NPT,” ungkap Retno.
Selain itu, Retno menegaskan bahwa ASEAN menolak keras uji coba nuklir, sebagaimana tertuang dalam CTBT. Menurutnya, ASEAN menyerukan agar negara-negara dapat mematuhi Traktat tersebut, serta mendorong negara-negara yang belum menandatangani dan meratifikasi traktat ini untuk melakukannya segera.
“ASEAN terus berkomitmen untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari senjata nuklir dan dari senjata pemusnah massal lainnya,” tegas Menlu.
Sementara dalam pernyataan nasional, Menlu Retno menyampaikan pentingnya menciptakan dunia yang bebas dari senjata nuklir. Karena itu, pemusnahan senjata nuklir secara total harus dilakukan dan harus masuk dalam agenda penting global, termasuk melalui New Agenda for Peace yang diusulkan Sekjen PBB dalam memperkuat multilateralisme dan menciptakan perdamaian.
Dirinya juga mengingatkan pentingnya memastikan hak untuk dapat mengembangkan dan memanfaatkan energi nuklir untuk tujuan damai. Karena itu, kolaborasi yang erat diperlukan dalam memanfaatkan teknologi nuklir termasuk untuk pertanian, kesehatan dan industri. Pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai ini akan berkontribusi secara signifikan bagi tercapainya SDGs pada tahun 2030.
“Dengan begitu, jarum ‘Jam Kiamat’ (Doomsday Clock) tidak perlu mencapai tengah malam,” ujar Menlu menutup pernyataannya.
Indonesia telah meratifikasi dan menjadi negara pihak NPT pada tahun 1978 dan CTBT pada tahun 2012. Saat ini, Indonesia sedang menyelesaikan proses ratifikasi TPNW.
Pertemuan High Level Plenary Meeting to Commemorate and Promote the International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons diselenggarakan setiap tahun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai ancaman yang ditimbulkan oleh senjata nuklir dan perlunya penghapusan senjata nuklir secara total.