September
Presiden Joko Widodo Ingatkan Pentingnya Stabilitas Kawasan untuk Sukseskan Transisi Energi dan Transformasi Digital
Written by Andy Romdoni 
VOInews, Jakarta: Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas di kawasan guna mendukung proses transisi energi dan transformasi digital yang menjadi pilar utama kemitraan ASEAN-Korea Selatan.
"Kemitraan masa depan hanya akan bisa dicapai jika stabilitas kawasan dijaga jika tensi dan rivalitas diturunkan jika strategic trust dipertebal dan jika habits of cooperation ditingkatkan," katanya dalam sambutan pada KTT ke-24 ASEAN-Republik Korea Selatan, di Jakarta, Rabu (6/9/2023).
Menurut Presiden, upaya menjaga stabilitas menjadi tanggung jawab semua pihak terutama yang berada di kawasan Indo-Pasifik.
"Saya mengapresiasi dukungan Korea terhadap ASEAN-Indo-Pasifik forum. Ini adalah wujud nyata kerjasama inklusif untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik," katanya.
Lebih lanjut Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ASEAN memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil. Sementara di sisi lain, ekonomi digital ASEAN, dalam satu dekade kedepan, diperkirakan menyumbang USD1 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kawasan.
Oleh karena itu dirinya menekankan pentingnya kolaborasi dan kemitraan untuk mewujudkan transisi energi dan transformasi digital.
"Transisi energi dan transformasi digital butuh investasi dan transfer teknologi yang tidak sedikit sehingga dibutuhkan kolaborasi dan kemitraan untuk mewujudkannya," tutupnya.
September
VOInews, Jakarta: Para pemimpin ASEAN mengadopsi 11 dokumen pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta. Dari 11 dokumen yang disepakati, satu diantaranya terkait ASEAN Concord ke-4, ASEAN Matters terkait Hak Asasi Manusia dan 9 dokumen terkait Epicentrum of Growth.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menjelaskan, dokumen pertama yang diadopsi oleh para pemimpin ASEAN adalah ASEAN Concord ke-4 sebagai fondasi penyusunan Visi ASEAN 2045. Kedua adalah deklarasi tentang dialog hak-hak kemanusiaan ASEAN dimana ini satu hal yang baru dan juga merupakan capaian Indonesia.
“Indonesia berkomitmen untuk memajukan promosi dan proteksi Hak Asasi Manusia oleh karena itu kita ingin agar dialog HAM ASEAN dilakukan secara reguler,” kata Retno kepada wartawan di Jakarta, Selasa (05/09/2023).
Ketiga adalah deklarasi tentang pembangunan inklusif disabilitas dan kemitraan untuk komunitas ASEAN yang tangguh. “Intinya adalah mendorong partisipasi masyarakat ASEAN secara inklusif, termasuk penyandang disabilitas dalam pembangunan,” terangnya.
Keempat adalah deklarasi tentang perlindungan dan pendidikan anak di Asia Tenggara, yang menunjukkan tekad ASEAN untuk memulai pendidikan sejak dini. Selanjutnya, terkait deklarasi kesetaraan gender dan pembangunan keluarga serta deklarasi tentang ketahanan berkelanjutan, dimana di dalamnya terdapat penguatan ketahanan pangan dan nutrisi dalam respons terhadap krisis, serta tentang ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan.
Selanjutnya, disepakati terkait Perubahan Iklim menuju Konferensi Para Pihak ke-28 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC COP-28) di Dubai, Uni Emirat Arab pada akhir November 2023.
“Dokumen ini merupakan komitmen ASEAN terhadap UNFCC dan Perjanjian Paris dalam mengatasi perubahan iklim,” jelas Retno.
Para pemimpin juga menyepakati dokumen pernyataan terkait Epicentrum of Growth, Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crises serta perkembangan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) dan ASEAN Blue Economy Framework.
“ASEAN Blue Economy Framework ini merupakan hal yang baru. Jadi ada pengakuan bahwa Blue Economy Framework ini merupakan sumber baru dari pembangunan berkelanjutan,” kata Retno.
Selain itu, menurut Retno, tahun ini Indonesia tengah mengembangkan agenda maritim, antara lain disepakatinya ASEAN Maritime Outlook, kemudian nantinya akan diagendakan pertemuan ASEAN Maritime Forum dan Expanded ASEAN Maritime Forum sebagai pertemuan tahunan serta disepakati juga Guidelines untuk mempercepat negosiasi Code of Conduct (COC) di Laut Tiongkok Selatan.
September
Presiden Joko Widodo Dorong Realisasi Kerja Sama Konkrit ASEAN-RRT
Written by Andy Romdoni 
VOInews, Jakarta: Presiden Joko Widodo mendorong realisasi kerja sama konkrit yang saling menguntungkan antara ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Menurutnya, RRT adalah salah satu dari 4 mitra dialog ASEAN yang memiliki status mitra strategis komprehensif.
"Kita perlu memaknai semua ini dengan merealisasikan kerjasama konkrit yang saling menguntungkan di mana hal tersebut hanya bisa dilakukan jika kita memiliki trust satu sama lain yang tentu saja harus dibangun dan dipelihara oleh semua pihak," katanya dalam sambutan pada KTT ke-26 ASEAN-RRT, di Jakarta, Rabu (6/9/2023).
Menurut Presiden, tahun ini juga menandai 20 tahun aksesi RRT terhadap Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC). Ia mengatakan, bahwa rasa saling percaya dan kerja sama konkret dapat menjadi kekuatan bagi perdamaian kawasan.
"Trust dan kerjasama konkrit inilah yang dapat menjadi positive force bagi stabilitas dan perdamaian kawasan," katanya.
Sementara itu Perdana Menteri RRT, Li Qiang, dalam kesempatan yang sama mengatakan ASEAN dan RRT telah berkomitmen untuk tulus dalam memperlakukan sesama. Menurutnya, kepercayaan diantara kedua pihak juga telah berkembang semakin dalam.
"Ketulusan adalah kunci yang membuka hati kita dan kepercayaan adalah jembatan yang menghubungkan pikiran. Bagaimana pun situasi internasional berkembang, ASEAN dan RRT telah menjaga komunikasi yang erat, saling menghormati dan mengakomodasi kebutuhan masing-masing," katanya.
Li Qiang menambahkan, kerja sama ASEAN-RRT telah berkembang pesat karena kedua pihak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tantangan yang dihadapi, memiliki keinginan kuat untuk mencapai perdamaian dan aspirasi yang kuat untuk pembangunan dan menjaga stabilitas regional.
"Kerja sama ASEAN-RRT akan terus kuat melawan segala tantangan, dan kedua pihak akan mencapai kemajuan yang lebih besar dalam kerja sama tersebut," tutupnya.
September
Menlu RI Dorong Dibentuknya Preferential Trade Agreement Dengan Serbia
Written by ranovVOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mendorong dibentuknya Preferential Trade Agreement (PTA) serta penguatan hubungan bisnis antara Indonesia dengan Serbia.
"Untuk tingkatkan kerja sama ekonomi kedua negara, Indonesia mendorong dibentuknya Preferential Trade Agreement (PTA) serta mendorong penguatan hubungan bisnis antar Indonesia - Siberia," ucap Retno Marsudi kepada Menteri Luar Negeri Siberia, Ivica Dačić disela-sela rangkaian Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dan rangkaian KTT ke43 ASEAN, seperti dikutip dari keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI pada Senin (4/09/2023).
Dalam kesempatan yang sama, Siberia menandatangani Treaty of Amity and Cooperation dan menjadi negara ke-52 yang mengaksesi perjanjian tersebut. Terkait hal tersebut, Retno mengapresiasi atas aksesi Serbia terhadap TAC yang dilakukan tepat di saat Indonesia menjadi Ketua ASEAN.
"Menlu Retno mengundang pengusaha Serbia untuk menghadiri Trade Expo Indonesia dan Indonesia – Europe Business Forum yang akan diselenggarakan di Jakarta pada Oktober 2023," tulis Kemlu RI.
Disamping itu, untuk merayakan 70 tahun hubungan diplomatik pada 2024 mendatang, secara khusus Menlu Siberia mengundang Presiden RI Joko Widodo untuk berkunjung ke Siberia.
Hubungan diplomatik Indonesia – Serbia telah terbangun sejak Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Kedua Menteri setuju bahwa spirit Bandung, kerja sama antar negara berkembang, dan penghargaan terhadap hukum internasional semakin relevan dan penting di tengah kontestasi geopolitik yang semakin menajam.
Serbia merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia di kawasan Balkan Barat. Nilai perdagangan Indonesia dan Serbia pada paruh awal 2023 meningkat 227% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.