Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana menyaksikan pawai Pesta Kesenian Bali ke-40 tahun 2018, di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, pada Sabtu (23/6) sore. Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi mengenakan baju tradisional Bali saat memukul gong menandai pelepasan peserta pawai Pesta Kesenian Bali.
“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, pawai Pesta Kesenian Bali ke-40 tahun 2018 saya nyatakan dimulai,” kata Presiden sesaat sebelum memukul gong.
Gubernur Bali Made Mangku Pastika, dalam sambutan, mengatakan bahwa Pawai Pesta Kesenian Bali ke-40 ini bertema Teja Dharmaning Kahuripan, yang bermakna api spirit penciptaan. Lebih lanjut, Gubernur Bali menyampaikan bahwa Pesta Kesenian Bali merupakan agenda rutin tahunan yang menjadi puncak apresiasi bagi seniman dan budayawan Bali, yang akan berlangsung sebulan penuh, dan menampilkan seluruh cabang dan jenis kesenian yang ada di Pulau Bali.
“Kehadiran Bapak Presiden dan Ibu Negara memberikan dorongan moril kepada seluruh masyarakat Bali, khususnya para seniman dan budayawan untuk terus berkarya dan berkreasi dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah yang adiluhung,” ujar Gubernur Bali.
Peserta utama pawai adalah duta dari 9 Kabupaten/Kota di Bali, yaitu: Kota Denpasar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Tabanan.
Hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut di antaranya Seskab Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, Mendikbud Muhadjir Effendy, Kepala Bekraf Triawan Munaf, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Bali Made Mangku Pastika. (Setkab)
Indonesia secara resmi terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa–Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020 mewakili wilayah Asia Pasifik. Pemungutan suara digelar di Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Jumat, 6 Juni waktu setempat. Indonesia terpilih dengan perolehan suara sebanyak 144 dari total 190 negara anggota mengalahkan Maladewa yang hanya memperoleh 46 suara. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (RI) Retno Marsudi melalui siaran langsung yang ditayangkan oleh PBB melalui laman webtv.un.org/ menyatakan rasa terimakasihnya kepada seluruh negara–negara anggota PBB atas kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia.
‘’Indonesia merasa terhormat terpilih sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020 dengan 144 suara. Itu adalah hak istimewa bagi kami untuk ikut dalam pencalonan dengan sahabat baik kami, Maladewa. Atas nama pemerintah dan rakyat Republik Indonesia, izinkan saya untuk mengungkapkan penghargaan kami yang terdalam untuk semua dukungan terhadap pencalonan Indonesia. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa karena mempercayai Indonesia untuk menjadi mitra sejati Anda," kata Retno Marsudi.
Retno Marsudi menambahkan, kepercayaan yang diberikan oleh negara–negara anggota PBB merupakan sebuah pengakuan terhadap kontribusi Indonesia terhadap keamanan dan perdamaian dunia selama puluhan tahun. Selain itu, terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB juga ikut memperkuat komitmen Indonesia untuk terus memelihara keamanan dan perdamaian dunia. Indonesia sebelumnya pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB sebanyak tiga periode yaitu pada tahun 1973-1974, 1995-1996 dan 2007-2008. voi/Rezha
Dari Sydney, Australia, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo melanjutkan perjalanan menuju Wellington, Selandia Baru, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, pada Minggu, 18 Maret 2018.
Lepas landas dari Bandara Internasional Kingsford-Smith, Sydney, Australia, pada pukul 17.37 Waktu Setempat (WS) atau pukul 13.37 WIB, pesawat yang membawa Presiden dan Ibu Iriana beserta rombongan tiba di Bandara Militer Wellington, Selandia Baru, pada pukul 22.20 WS atau 16.20 WIB.
Menteri Keuangan yang juga Menteri Olahraga Selandia Baru Grant Robertson, Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya dan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Trevor Matheson menyambut kedatangan Presiden dan Ibu Iriana.
Dari bandara, Presiden dan Ibu Iriana langsung menuju hotel tempat menginap selama berada di Wellington. Tiba di hotel, ratusan masyarakat Indonesia menyambut kedatangan Presiden dan Ibu Iriana.
Kunjungan ke Selandia Baru ini merupakan kunjungan kenegaraan yang sekaligus menandai peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Selandia Baru.
Kunjungan ini juga akan dimanfaatkan Kepala Negara untuk melakukan sejumlah pertemuan. Mulai dari pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri dan Gubernur Jenderal Selandia Baru, hingga bertemu dengan sejumlah CEO dalam sebuah forum bisnis.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Wellington, Selandia Baru, adalah Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekreteris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Kepala BKPM Thomas Lembong. (Rilis Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden)
Presiden Joko Widodo tiba di Sydney, Australia pada Jumat petang, 16 Maret 2018, pukul 17.55 Waktu Setempat atau 13.55 WIB. Kedatangan Presiden kali ini adalah untuk menghadiri ASEAN-Australia Special Summit 2018.
Usai menempuh penerbangan selama kurang lebih 7 jam, Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Kepala Negara beserta rombongan tiba di Bandar Udara Internasional Kingsford-Smith, Sydney, Australia.
Sejumlah pejabat dan wakil dari kedua negara, baik Indonesia maupun Australia turut menyambut kedatangan Presiden di bandara.
Tampak Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia, Y. Kristiarto S. Legowo didampingi Kepala Protokol Taskforce KTT Khusus ASEAN-Australia Duta Besar Lex Bartlem menjemput Presiden di pintu pesawat.
Selain itu, sejumlah pejabat lainnya juga tampak menjemput Presiden dan Ibu Iriana di bawah tangga pesawat. Di antaranya Official Secretary untuk Gubernur Jenderal Persemakmuran Australia Mark Fraser, Assistant Minister for Immigration untuk Perdana Menteri Australia Senator the Hon. James McGrath MP, Perwakilan Gubernur New South Wales Lt CDR Robert Valler ADC, Perwakilan Premier New South Wales The Hon. Gabriellle Upton MP, hingga Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra Laksma TNI Raden Teguh Isgunanto.
Presiden Joko Widodo menyoroti kualitas demokrasi di Indonesia yang telah berjalan kearah positif. Meskipun demikian menurutnya masih ada hal yang patut mendapatkan perhatian agar demokrasi di Indonesia dapat berkembang menjadi lebih baik. Berbicara pada acara peresmian pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat tahun 2018 di Bogor, Jawa Barat, Presiden menyampaikan bahwa demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik ditandai dengan adanya amandemen undang-undang dasar 1945 yang menyetarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan lembaga negara lainnya. Selain itu demokrasi di Indonesia juga telah berkembang positif dengan adanya desentralisasi pemerintahan dan dengan dianutnya sistem multipartai yang dikombinasikan dengan penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Namun, menurut Presiden, perjalanan demokrasi di Indonesia masih harus ditingkatkan terutama dengan adanya kebebasan berpendapat ditengah masyarakat. Menurut Presiden, pemerintah bersama dengan partai politik di Indonesia, serta seluruh pihak, harus ikut serta membangun kedewasaan berpolitik ditengah masyarakat. Selain itu, Presiden menambahkan, pembangunan demokrasi di Indonesia juga harus dilaksanakan dengan mengutamakan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. (VOI/Andy R)
Sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian antara Republik Demokratik Timor Leste dan Australia tentang Zona Maritim di Laut Timor Melalui Komisi Konsiliasi, berdasarkan mekanisme di bawah Konvensi Hukum Laut 1982, di New York pada 6 Maret 2018, Pemerintah Indonesia menyambut baik penggunaan jalan damai di bawah Konvensi Hukum Laut 1982 dalam menyelesaikan perbatasan maritim antara kedua negara.
Meskipun Indonesia bukan merupakan pihak dalam proses konsiliasi, Indonesia mengamati secara seksama proses konsiliasi dan berupaya memastikan, dalam hal ini kedua pihak telah menyatakan, bahwa konsiliasi tidak akan berdampak pada hak-hak maritim Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982.
Karena sifatnya selama ini rahasia, Pemerintah Indonesia baru akan mempelajari secara rinci Perjanjian yang ditandatangani tersebut setelah dokumen ini dibuka untuk publik.
Pemerintah mereservasi hak-haknya atas hasil konsiliasi ini yang mungkin dapat mempengaruhi hak berdaulat Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982.(Kemlu)