Akbar
January
(voinews.id)- Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menolak sanksi yang diberlakukan Israel terhadap Otoritas Palestina, atas upaya Palestina untuk mencari pandangan dari Mahkamah Internasional (ICJ) tentang pendudukan Israel selama puluhan tahun. Pada 6 Januari 2023, Israel mengumumkan paket sanksi terhadap Otoritas Palestina, termasuk pemotongan jutaan dolar dari pendapatan pajaknya, menghentikan kegiatan konstruksi di Tepi Barat, dan mencabut kartu izin perjalanan "VIP" beberapa pejabat pemerintah.
“... kami menolak penghukuman sebagai tindakan atas permintaan untuk mendapatkan pandangan dari Mahkamah Internasional, dan lebih luas lagi sebagai tanggapan terhadap resolusi Majelis Umum,” kata negara-negara PBB.
"Sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, kami menegaskan kembali dukungan kami yang tak tergoyahkan untuk Mahkamah Internasional dan hukum internasional sebagai landasan tatanan internasional kita, serta komitmen kami terhadap multilateralisme," kata mereka dalam pernyataan bersama.
Mereka menyatakan keprihatinan yang mendalam mengenai keputusan pemerintah Israel untuk memberlakukan tindakan hukuman terhadap rakyat, kepemimpinan, dan masyarakat sipil Palestina menyusul permintaan Majelis Umum PBB tentang pandangan dari ICJ.
Pada 31 Desember 2022, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang meminta pandangan ICJ tentang konsekuensi hukum dari pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina. Penandatangan pernyataan tersebut termasuk Aljazair --dalam kapasitasnya sebagai Ketua KTT Arab dan anggota Troika Arab, Argentina, Belgia, Brazil, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Pakistan --sebagai ketua Organisasi Kerja Sama Islam.
Sumber: Anadolu
January
(voinews.id)- Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menolak sanksi yang diberlakukan Israel terhadap Otoritas Palestina, atas upaya Palestina untuk mencari pandangan dari Mahkamah Internasional (ICJ) tentang pendudukan Israel selama puluhan tahun.
Pada 6 Januari 2023, Israel mengumumkan paket sanksi terhadap Otoritas Palestina, termasuk pemotongan jutaan dolar dari pendapatan pajaknya, menghentikan kegiatan konstruksi di Tepi Barat, dan mencabut kartu izin perjalanan "VIP" beberapa pejabat pemerintah. “ kami menolak penghukuman sebagai tindakan atas permintaan untuk mendapatkan pandangan dari Mahkamah Internasional, dan lebih luas lagi sebagai tanggapan terhadap resolusi Majelis Umum,” kata negara-negara PBB.
"Sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, kami menegaskan kembali dukungan kami yang tak tergoyahkan untuk Mahkamah Internasional dan hukum internasional sebagai landasan tatanan internasional kita, serta komitmen kami terhadap multilateralisme," kata mereka dalam pernyataan bersama.
Mereka menyatakan keprihatinan yang mendalam mengenai keputusan pemerintah Israel untuk memberlakukan tindakan hukuman terhadap rakyat, kepemimpinan, dan masyarakat sipil Palestina menyusul permintaan Majelis Umum PBB tentang pandangan dari ICJ. Pada 31 Desember 2022, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang meminta pandangan ICJ tentang konsekuensi hukum dari pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina. Penandatangan pernyataan tersebut termasuk Aljazair --dalam kapasitasnya sebagai Ketua KTT Arab dan anggota Troika Arab, Argentina, Belgia, Brazil, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Pakistan --sebagai ketua Organisasi Kerja Sama Islam.
Sumber: Anadolu
January
(voinews.id)- Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc telah mengajukan pengunduran dirinya setelah Partai Komunis yang berkuasa menemukan bahwa dia bertanggung jawab atas pelanggaran dan kesalahan sejumlah pejabat di bawahnya. Kabar itu disampaikan oleh kantor berita resmi negara tersebut, Vietnam News Agency.
"Karena menyadari tanggung jawabnya kepada partai dan rakyat, beliau menyampaikan permohonan pengunduran diri posisi yang ditugaskan padanya, mundur dari jabatannya, dan pensiun," kata media tersebut, yang mengutip Komite Pusat partai berkuasa itu. Phuc (68 tahun), yang merupakan mantan perdana menteri, memegang jabatan presiden--yang sebagian besar seremonial-- itu selama kurang dari dua tahun. Belum ada kepastian siapa yang akan menggantikan dia.
Terdapat berbagai spekulasi mengenai pengunduran diri Phuc pascapemecatan dua wakil perdana menteri Vietnam, yang bekerja di bawah Phuc saat dia memimpin pemerintah. Supaya diterima, pengunduran diri Phuc memerlukan persetujuan dari Majelis Nasional. Reuters, melaporkan bahwa badan legislatif tersebut akan menyelenggarakan pertemuan luar biasa dan langka pekan ini. Vietnam tidak memiliki penguasa tertinggi dan secara resmi dipimpin oleh empat pilar, yakni sekretaris Partai Komunis, presiden, perdana menteri, dan kepala parlemen.
Sumber: Reuters
January
(voinews.id)- Uni Eropa (EU) memangkas lebih dari 20 persen permintaan energi dari Rusia selama Agustus-November tahun lalu, kata Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF) pada Selasa. Dalam pidatonya di forum tersebut, von der Leyen mengatakan langkah Eropa terhadap perang yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina adalah contoh terbaru tentang bagaimana EU "bersatu pada saat yang paling penting".
"Tidak akan ada impunitas atas kejahatan Rusia ini. Kami akan terlibat selama yang diperlukan dan mendukung rekan-rekan kami di Ukraina," kata dia. Dia mengatakan bahwa, setahun yang lalu, Eropa memiliki ketergantungan besar pada bahan bakar fosil Rusia.
Ketergantungan yang telah terbangun selama beberapa dekade membuat EU rentan terhadap tekanan pasokan dan kenaikan harga energi dari Rusia, ujarnya. Namun, menurut von der Leyen, Eropa sudah dapat mengatasi ketergantungan itu, yang disebutnya berbahaya.
"Kami telah mengganti 80 persen gas pipa Rusia. Secara paralel, kami telah mengisi penyimpanan kami. Tentu saja, kami telah mengurangi lebih dari 20 persen permintaan kami selama periode Agustus hingga November (2022) ," katanya. Dia juga mengatakan bahwa EU berkat upaya kolektif bisa menurunkan harga gas lebih cepat dari perkiraan siapa pun. "Dari puncaknya pada Agustus, saat itu 350 euro per megawatt jam, sekarang turun 80% pada bulan ini, di bawah level sebelum perang Ukraina," tutur dia.
antara