VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- China dapat melihat pemulihan tajam dalam pertumbuhan ekonomi dari kuartal kedua dan seterusnya berdasarkan tren infeksi saat ini setelah pembongkaran sebagian besar pembatasan COVID-19, Wakil Direktur Pelaksana IMF Gita Gopinath Berbicara kepada Reuters di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Gopinath juga menegaskan kembali seruan IMF kepada negara-negara untuk menghindari proteksionisme.

Dia memuji pembukaan kembali China sebagai tanda positif, di samping indikasi siap untuk terlibat kembali dengan dunia. "Kami memperkirakan pertumbuhan di China akan kembali, pulih kembali," kata Gopinath kepada Reuters dalam sebuah wawancara. "Melihat tren infeksi, dan jika terus berlanjut, kita dapat melihat pemulihan yang sangat cepat mulai setelah kuartal pertama tahun ini," katanya tentang lonjakan infeksi saat ini yang dilihat sebagai "gelombang keluar" terkait dengan pembukaan kembali ekonomi. Ekonomi China tumbuh 3,0 persen pada tahun 2022, salah satu kinerja ekonomi terburuknya dalam hampir setengah abad, terpukul oleh pembatasan COVID yang ketat dan kemerosotan pasar properti.

Ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan pertumbuhan China pada tahun 2023 sekitar 4,9 persen, dengan beberapa dari mereka baru-baru ini meningkatkan perkiraan menjadi sekitar 5,5 persen. Gopinath mengatakan bahwa tingkat pertumbuhan "dalam rata-rata 4 persen-plus" kemungkinan akan berarti bahwa setiap tekanan inflasi global akan diimbangi oleh perlambatan permintaan di tempat lain.

"Tetapi jika pertumbuhan di China datang jauh lebih kuat, yang merupakan kemungkinan, maka kita bisa melihat lonjakan harga minyak atau harga energi lainnya," katanya. Ditanya tentang pembacaan inflasi AS baru-baru ini yang menunjukkan pendinginan, Gopinath mengatakan masih terlalu dini untuk mengatakan dengan pasti apakah itu berarti inflasi akan turun kembali ke target Federal Reserve AS sebesar 2,0 persen.

"Jika kita mendapatkan pembacaan yang mirip dengan apa yang kita lihat dalam satu atau dua bulan terakhir selama beberapa bulan ke depan, maka kita akan berada di tempat yang baik," katanya, mencatat bahwa pasar tenaga kerja tetap ketat. Gopinath menegaskan kembali kekhawatiran IMF bahwa ketegangan geopolitik akan membawa negara-negara ke arah proteksionisme saat mereka mencoba menopang keamanan ekonomi mereka.

antara

(voinews.id)- Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan beberapa anggota Kabinetnya pekan ini akan membahas klasifikasi ulang virus novel corona dan memasukkannya dalam kategori yang sama dengan penyakit menular umum lainnya seperti influenza musiman, kata sumber pemerintah, Rabu. Dengan menurunkan kategori penyakit dari kelas 2 ke kelas 5, pemerintah dapat mengendurkan langkah pembatasan dan mengurangi bantuan untuk biaya medis.

Sumber pemerintah lainnya mengatakan bahwa pemerintah lebih condong untuk mengklasifikasi ulang virus corona ke Kelas 5 di musim semi karena COVID-19 menjadi kurang mematikan dan desakan untuk lebih memacu kegiatan ekonomi semakin berkembang.

Kalaupun COVID-19 telah diklasifikasikan ke Kelas 5, pemerintah akan tetap menanggung biaya kesehatan untuk perawatan penyakit tersebut dan biaya vaksinasi sebagai langkah transisi, kata sumber itu. Pemerintah tidak lagi meminta masyarakat untuk menggunakan masker di dalam ruangan jika virus dimasukkan ke diklasifikasi kategori yang lebih rendah, tambah sumber tersebut. Jepang saat ini mengalami gelombang infeksi ke delapan dan mencatat rekor tertinggi angka kematian harian akibat COVID-19.

Sebuah panel ahli di bawah kementerian kesehatan mendesak pemerintah pekan lalu untuk mengambil pendekatan "berkala" untuk menurunkan kategori COVID-19 sambil mempertahankan langkah kuat pencegahan penularan virus corona.

Sumber : Kyodo-Oana

(voinews.id)Presiden Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan kunjungan kerja pada Rabu petang sekitar pukul 18.30 WIB. Presiden Jokowi dan rombongan menuju Sulawesi Utara dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. Di Sulawesi Utara, rencananya Presiden Jokowi akan meresmikan Bendungan Kuwil Kawangkoan di kabupaten Minahasa Utara.

Setibanya di Bandara Internasional Sam Ratulangi, Kota Manado, Presiden disambut oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Alfret Denny Djoike Tuejeh, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol. Setyo Budiyanto, Danlantamal VIII/Manado Laksma TNI Nouldy J. Tangka, Danlanud Sam Ratulangi Marsma TNI Mohammad Satriyo Utomo dan Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Tengah Laksma Bakamla Hanarko Djodi Pamungkas.

Selanjutnya, Presiden menuju hotel tempatnya bermalam dan akan melanjutkan kunjungan kerja esok hari. Pada Kamis (19/1), Presiden antara lain akan meresmikan infrastruktur termasuk bendungan dan mengunjungi beberapa pasar.

antara

(voinews.id)- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengatakan saat ini lembaga tersebut sedang merancang ulang (redesain) penetapan desa/kelurahan sadar hukum (DKSH) di daerah. "Redesain kebijakan ini perlu dilakukan guna menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk memulihkan kondisi ekonomi nasional pascapandemi COVID-19," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Redesain itu termasuk juga upaya mengantisipasi krisis global, situasi politik dan ekonomi dunia yang tidak pasti dan sedang dihadapi berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Yasonna menyebutkan terdapat beberapa arahan dan kebijakan besar Presiden dalam menghadapi situasi politik dan ekonomi dunia yang tidak menentu, dan menjadi fokus pemerintah.

Arahan kepala negara yakni konsisten dan berkesinambungan menciptakan iklim dunia usaha/investasi dengan regulasi serta kebijakan yang ramah, sederhana, tidak overlapping atau saling mengunci, kepastian hukum yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha dan investasi, pengembangan pariwisata serta perluasan penciptaan lapangan termasuk kesempatan kerja di daerah.

Menkumham Yasonna mengatakan kementerian yang dipimpinnya merespons cepat arahan Presiden tersebut melalui instrumen-instrumen hukum dan kebijakan yang sejalan dengan tugas dan fungsi BPHN. Senada dengan itu, Kepala BPHN Kemenkumham Widodo Ekatjahjana mengatakan pusat-pusat di BPHN yang strategis melaksanakan hal tersebut adalah Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum (Pusluhbankum) dan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional (Pusanev).

Kedua pusat tersebut harus didukung humas BPHN yang responsif dan berkolaborasi dengan media massa guna memberikan informasi dan edukasi publik yang obyektif serta positif terkait program pembinaan hukum nasional. "Kedua pusat ini bertemu secara strategis pada program penetapan status DKSH," jelas dia.

Widodo menjelaskan Pusluhbankum dapat mempertajam parameter atau indikator penetapan DKSH agar lebih spesifik menilai/mengukur apakah desa/kelurahan di wilayah kabupaten/kota sudah memenuhi kriteria, dan ramah serta layak untuk investasi peningkatan pariwisata maupun perluasan lapangan kerja. Sementara, Pusanev bisa memberikan rekomendasi analisis dan evaluasi hukum peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota serta kebijakan-kebijakan daerah lainnya.

antara