VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Pemimpin Mesir, Palestina, dan Yordania mengelar KTT di ibu kota Mesir, Kairo, pada Selasa (17/1) untuk membahas perkembangan Palestina. Juru bicara kepresidenan Mesir mengatakan Presiden Mesir Abdel-Fattah al-Sisi, Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Raja Yordania Abdullah II membahas solusi bagi tantangan yang dihadapi Palestina.

Namun, jubir tersebut tidak memberikan informasi detail mengenai pembicaraan ketiga pemimpin itu. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki mengatakan KTT tersebut menjadi sebuah "pesan yang jelas" bahwa Palestina "tidak sendirian dalam menghadapi tantangan."

Palestina "sedang dihadapkan pada tantangan yang ditujukan pada orang Arab, tidak hanya rakyat Palestina, dan ini dinyatakan oleh pemerintah sayap kanan Israel yang baru melalui kebijakan dan tindakan mereka," katanya kepada kantor berita Wafa.

Pemerintah baru Israel dilantik pada 29 Desember 2022 usai menang pada pemilu November, yang menghasilkan dukungan mayoritas bagi Benjamin Netanyahu untuk membentuk pemerintahan baru. Pada 6 Januari, pemerintah Israel menjatuhkan paket sanksi terhadap Otoritas Palestina (PA) sebagai tindakan atas upaya Palestina untuk meminta pendapat Mahkamah Internasional (ICJ) tentang pendudukan Israel selama puluhan tahun.

Sumber: Anadolu

(voinews.id)- Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan harga barang kebutuhan pokok di Kota Medan dan sekitarnya terpantau stabil. "Kami meninjau Pasar MMTC hari ini. Dari peninjauan kali ini, kami dapati harga-harga bahan pokok stabil dan pasokan tersedia.

Bahkan, harga-harga termasuk murah di sini. Silakan berbelanja," ujar Zulkifli melalui siaran resminya saat meninjau Pasar Raya MMTC di Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, Rabu. Dalam tinjauan tersebut, Zulkifli didampingi oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Didid Noordiatmoko.

Zulkifli mengatakan kestabilan harga bahan pokok dan kecukupan pasokan bisa terjadi karena adanya pengendalian inflasi daerah yang menggerakkan dinas-dinas perdagangan selama momen Natal dan Tahun Baru 2023. Upaya pengendalian inflasi daerah mengoptimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk subsidi transportasi dan pasar murah, serta turun ke pasar dan distributor untuk memastikan kelancaran logistik.

Berdasarkan hasil pantauan di Pasar Raya MMTC Rabu (18/1), tercatat harga telur ayam ras Rp28.800/kg, cabai merah keriting Rp31.000/kg, cabai rawit merah Rp32.000/kg, bawang merah Rp35.000/kg, dan bawang putih Rp21.000/kg. Zulkifli memastikan pemerintah akan terus memantau ketersediaan stok dan harga bahan pokok pasca Natal dan Tahun Baru 2023 serta menjelang momentum bulan Puasa. Upaya ini merupakan bentuk komitmen memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok bagi masyarakat.

"Kami akan terus berusaha keras untuk memastikan momen bulan Puasa dan Lebaran tahun ini bisa terjaga dengan baik, sama seperti saat Nataru," kata Zulkifli.

antara 

(voinews.id)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui usulan perubahan periodisasi jabatan kepala desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, guna mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat mengganggu pembangunan desa. Hal itu disampaikan politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko usai bertemu Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa. Awalnya Budiman menjelaskan bahwa Presiden memanggilnya ke Istana untuk menanyakan informasi soal demonstrasi kepala desa yang menuntut revisi Undang-Undang Desa.

Presiden menanyakan kepada Budiman, karena Budiman memang kerap mengurus dan membantu isu-isu tentang desa. “Tadi Bapak itu banyak bertanya soal keadaan, kebetulan hari ini ada belasan ribu kepala desa demonstrasi meminta revisi UU Desa.

Beliau tanya apa yang saya ketahui, karena saya selama ini kan juga banyak mengurus, membantu desa ya,” ujar Budiman kepada wartawan usai pertemuan dengan Jokowi. Budiman menyampaikan kehadirannya di Istana tidak mewakili para kepala desa yang berdemonstrasi, melainkan hanya bercerita kepada Presiden mengenai apa yang diketahuinya seputar tuntutan para kepala desa.

Budiman yang ikut menggagas UU Desa menyampaikan kepada Presiden bahwa kepala desa menuntut adanya perubahan periodisasi jabatan kepala desa yang diatur dalam UU Desa. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diatur bahwa masa jabatan kepala desa per periode adalah 6 tahun, dan dapat dipilih kembali dalam dua periode selanjutnya.

“Jadi enam tahun dikalikan tiga, (karena) bisa dipilih dua kali lagi. Sehingga total 18 tahun kesempatan seorang kepala desa begitu ya. Namun temuan-temuan di lapangan dirasakan bahwa itu boros dan menimbulkan banyak konflik sosial,” kata Budiman mengulangi apa yang disampaikannya kepada Presiden.

Dia menjelaskan lingkup pemilihan kepala desa banyak bersinggungan dengan tetangga dan keluarga, sehingga manakala terjadi konflik dalam pemilihan, biasanya harus diselesaikan pada saat masa jabatan dan mengganggu kerja kepala desa. Oleh karena itu, para kepala desa meminta periodisasi jabatan kepala desa diperpanjang hingga 9 tahun.

“Karena kadang-kadang tiga tahun, dua tahun pertama (masa jabatan) enggak selesai konfliknya, sehingga sisa tiga tahun atau sisa empat tahun itu nggak cukup untuk membangun desa. Sementara harus pilkades lagi,” ujarnya pula. “Sehingga relatif kerja konsentrasi membangun desa hanya dua tahun, tiga tahun. Sementara empat tahun atau tiga tahun yang lain habis untuk ‘berkelahi’. Ada tuntutan ini menjadi sembilan tahun periodisasinya, bisa kali dua atau terserah lah ya, tapi jabatannya nggak lagi 6 tahun periodisasinya,” katanya lagi.

Menurut Budiman, Presiden setuju dengan tuntutan kepala desa untuk memperpanjang periodisasi kepala desa. “Saya ngobrol dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi mengatakan sepakat dengan tuntutan itu. Beliau mengatakan tuntutan itu masuk akal. Memang dinamika di desa itu berbeda dengan dinamika di kabupaten/kota (misal pemilihan) gubernur. Saya berani mengatakan, meskipun saya tidak mewakili kepala desa itu, tapi karena diajak diskusi, maka saya sampaikan pernyataan beliau setuju dengan tuntutan tersebut,”ungkapnya.

antara

(voinews.id)- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) bisa mendukung Keketuaan Indonesia untuk ASEAN 2023. Hal itu disampaikan Bahlil dalam pertemuan kehormatan (courtesy meeting) dengan Sekretaris Jenderal UNCTAD Rebeca Grynspan di Davos, Swiss, Selasa (17/1). "Kolaborasi antara Kementerian Investasi dengan UNCTAD telah menghasilkan Kompendium Bali yang diluncurkan pada G20 Summit dan menjadi legacy penting dari keketuaan Indonesia di G20. Kami harap ke depan, UNCTAD juga dapat mendukung Keketuaan Indonesia untuk ASEAN Tahun 2023.

Mungkin banyak hal untuk kita diskusikan," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu. Pertemuan antara Bahlil dan Rebeca itu dilakukan dalam rangka mengapresiasi kolaborasi UNCTAD pada Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, khususnya untuk isu prioritas investasi di Kelompok Kerja Perdagangan, Investasi, dan Industri (Trade, Investment, and Industry Working Group/TIIWG). Bahlil pun menggarisbawahi salah satu hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali bulan November 2022 lalu, Leaders’ Declaration pada paragraf 37 yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pelaku usaha dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menurutnya, hal ini sejalan dengan fokus Kementerian Investasi/BKPM dalam rangka mendorong UMKM untuk naik kelas.

"Saya berterima kasih pada UNCTAD mengenai investasi yang masuk harus kolaborasi dengan pengusaha nasional dan UMKM. UNCTAD mampu memainkan peran untuk menjadi mediator dalam menghubungkan negara berkembang dengan negara maju.

Kalau tidak ada UNCTAD, tidak ada paragraf 37 dalam komunike kemarin. Sekali lagi saya dari lubuk hati paling dalam, mewakili Pemerintah Indonesia mengapresiasi itu semua," imbuhnya. Bahlil pun berharap berharap agar kolaborasi antara Kementerian Investasi/BKPM dan UNCTAD dapat dilakukan pada forum internasional lainnya, termasuk pada Keketuaan Indonesia untuk ASEAN Tahun 2023 serta dalam peluncuran UNCTAD ASEAN Investment Report 2023, kolaborasi pada Pertemuan ASEAN Investment Area Council, dan keterlibatan pada ASEAN Coordinating Committee on Investment.

Sekretaris Jenderal UNCTAD Rebeca Grynspan menyampaikan kesediaan untuk mendukung Keketuaan Indonesia untuk ASEAN Tahun 2023. Menurut Grynspan, Indonesia menjalankan kepemimpinannya di G20 dengan sangat baik, di antaranya dengan mencapai konsensus Bali.

"Terkait Keketuaan Indonesia untuk ASEAN Tahun 2023, UNCTAD siap memberikan dukungan penuh seperti dengan G20 kemarin. Konsensus Bali merupakan sesuatu yang banyak orang ragukan bisa terjadi. Tentunya keberhasilan ini merupakan tindak lanjut dari keberhasilan Kelompok Kerja Perdagangan, Investasi, dan Industri. Indonesia menawarkan solusi kebijakan yang konkret dan bermanfaat untuk kita semua.

Terima kasih, kami akan terus bekerja sama dan menjamin akan memberikan rencana yang baik untuk kemajuan Indonesia dan negara-negara berkembang," ucap Grynspan. UNCTAD dibentuk tahun 1964 untuk mendorong semangat negara berkembang memunculkan gagasan tatanan ekonomi yang menuntut alternatif terhadap sistem internasional The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Bretton Woods yang didominasi oleh negara maju.

antara