VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Menkopolhukam Mahfud MD menyambut baik apresiasi yang disampaikan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Presiden RI Joko Widodo dan Pemerintah Indonesia terkait pengakuan pelanggaran HAM berat masa lalu. "Setelah arus utama media dan publik nasional kita, kini Dewan HAM PBB memberi apresiasi kepada Pemerintah Indonesia atas kebijakannya dalam upaya menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu seperti yang disampaikan Tim PPHAM yang ditindaklanjuti oleh presiden," kata Mahfud dalam akun Twitter @mohmahfudmd pada Minggu (15/1). Melalui akun tersebut, Mahfud juga mengutip cuitan salah satu akun Twitter resmi PBB @UNGeneva, yang mengunggah potongan video di mana Juru Bicara Kantor Komisi Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR) Liz Throssel mengapresiasi Dewan HAM PBB atas langkah Presiden Jokowi mengakui pelanggaran HAM berat untuk sejumlah peristiwa di masa lalu. "Kami menyambut pengakuan dan penyesalan Presiden @jokowi terhadap 12 peristiwa historis yang mengandung pelanggaran HAM berat. Proses keadilan transasional komprehensif akan membantu meruntuhkan siklus impunitas beberapa dekade," demikian tulis @UNGeneva. Mahfud menyampaikan terima kasih atas dukungan dan pemahaman segenap pihak terhadap inisiatif Pemerintah Indonesia membentuk Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM), di mana ia juga duduk sebagai Ketua Tim Pengarah. Dia menegaskan kembali bahwa keberadaan Tim PPHAM, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022, dan laporan hasil kerja mereka sama sekali tidak menegasikan upaya penyelesaian yudisial terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu. "Statement resmi Presiden akan terus menindaklanjuti," kata Mahfud.

(voinews.id)Ia menyebutkan, salah satu aturan yang mengatur netralitas personel Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, pada Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi Polri bersikap netral dalam kehidupan politik tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Ayat (2) berbunyi, anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.

“Sikap netralitas Polri sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, ada juga di peraturan kapolri dan telegram arahan tentang netralitas saat pemilu, pileg dan pilkada,” kata Dedi. Sikap netral Polri ini juga diatur dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 yang merupakan gubahan dari dua peraturan kapolri (perkap), yakni Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.

Dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tertuang pada Pasal 4 tentang etika kewarganegaraan huruf h berbunyi setiap pejabat dalam etika kewarganegaraan wajib bersikap netral dalam kehidupan politik. Bukan hanya itu, pada tahun 2018 saat Kapolri dijabat oleh Jenderal Tito Karnavian, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadivpropam) Polri mengeluarkan 13 aturan sebagai pedoman bagi jajaran kepolisian bersikap netral dalam Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Di antaranya aturan tersebut, anggota Polri dilarang menggunakan/ memesan/ menyuruh orang lain untuk memasang atribut yang bertuliskan/ bergambar parpol, caleg dan paslon. Kemudian dilarang menghadiri, menjadi pembicara/ narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan partai politik kecuali dalam melaksanakan pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas.

Personel Polri juga dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon kepala/ wakil kepala/caleg. Dengan adanya aturan tersebut, setiap anggota Polri yang diduga melakukan hal yang menunjukkan ketidaknetralan pada pemilu akan disanksi tegas mulai dari hukuman disiplin maupun kode etik.

antara

(voinews.id)- Dinas Pendidikan (Disdik) Sulawesi Selatan terus menjalankan dan mengembangkan program literasi Al Quran dalam upaya pembentukan karakter siswa SMA/SMK di daerah itu. Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdik Sulsel Asqar dalam keterangan di Makassar, Senin, mengatakan program yang digagas Gubernur Sulsel itu menjadi salah satu cara membina karakter siswa agar lebih baik dengan mengamalkan dan memahami kitab suci Al Quran. “Kegiatan ini meningkatkan iman dan pengetahuan dari setiap siswa.

Jadi kalau mereka sudah tamat, mereka punya modal keimanan dan ketakwaan. Setidaknya keluar dari sekolah, mereka memiliki akhlak yang baik," katanya.

Ia menyebut, literasi Al Quran yang rutin dilakukan saat ini di antaranya membaca ayat suci selama 30 menit sebelum pembelajaran dimulai di kelas setiap hari Jumat. Tidak hanya membaca Al-Quran, kata dia, siswa juga diajarkan baca tulis bagi yang belum bisa hingga menjadi bisa. Sementara itu, beberapa sekolah juga melakukan kegiatan membaca Al Quran di lapangan atau masjid sekolah selama 20-30 menit. Bahkan, ada program menghafal juz ke-30 khusus siswa kelas 12.

“Kegiatan ini sudah rutin sehingga Alhamdulillah bagi siswa yang lulus SMA mereka sudah bisa menghafal minimal juz 30,” katanya. Tidak hanya sekolah negeri, kata dia, sekolah swasta pun diimbau untuk ikut melakukan literasi Al Quran ini.

Pihaknya berharap dengan program literasi Al Quran, bisa terus dilaksanakan sesuai arahan Gubernur Sulsel dan menjadi budaya cinta Al Quran. “Ini juga akan jadi modal bagi siswa menjalani hidupnya kelak. Jika dia Muslim, paling tidak dia bisa memahami kitab sucinya, sehingga mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari," demikian Asgar.

antara

(voinews.id)- Melalui percakapan teleponnya dengan seorang pejabat kesehatan senior China, direktur jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memuji upaya pemerintah China dalam mengatasi epidemi COVID-19. Direktur Komisi Kesehatan Nasional China Ma Xiaowei bertukar pandangan dengan Direktur Jenderal (Dirjen) WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tentang respons COVID-19 China saat ini, menurut komisi tersebut. Ma mengatakan bahwa China berbagi informasi COVID-19 dengan WHO dan negara lain sejak awal epidemi. China menjadi negara pertama yang mengidentifikasi patogen dan memublikasikan informasi penting, seperti pengurutan genom virus tersebut.

China juga membentuk mekanisme pertukaran teknis dengan WHO. Sejak China mengoptimalkan respons COVID-19-nya, kedua belah pihak telah melakukan banyak pertukaran teknis. China akan terus mendukung peran WHO dalam menyatukan upaya internasional dalam melawan virus tersebut, ujar Ma. Ghebreyesus memuji upaya China dalam mempertahankan pertukaran teknis jangka panjang serta membagikan informasi dan data epidemi dengan WHO.

Kedua belah pihak sepakat untuk terus memperkuat pertukaran teknis dan kerja sama dalam upaya pencegahan dan pengendalian epidemi, serta bersama-sama menjaga keamanan kesehatan global.

antara