VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Peru memperpanjang keadaan darurat di Ibu Kota Lima dan dua wilayah lainnya selama 30 hari. Kebijakan itu diambil setelah protes maut terhadap pemerintah memicu kekerasan terburuk di negara itu. Pada Desember, Peru mengumumkan keadaan darurat nasional selama sebulan setelah demonstrasi pecah atas penggulingan mantan Presiden Pedro Castillo, yang berusaha membubarkan Kongres dan memerintah melalui dekret.

Bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan telah merenggut lebih dari 40 nyawa dalam beberapa pekan terakhir. Perpanjangan status darurat tersebut memberi wewenang khusus kepada polisi dan membatasi kebebasan, termasuk hak untuk berkumpul. Pemerintah juga menerapkan jam malam di Ibu Kota Lima dan dua wilayah lainnya, yaitu Puno dan Cusco. Dalam aksi jalan kaki di Lima pada Sabtu (14/1), para pengunjuk rasa mengibarkan bendera nasional di samping spanduk berbingkai hitam sebagai tanda berkabung.

Mereka juga mengecam Presiden Dina Boluarte, yang sehari sebelumnya telah meminta maaf atas kematian pengunjuk rasa dan meminta penyelidikan atas insiden itu. Protes terhadap Presiden Dina Boluarte, yang sebelumnya menjabat wakil presiden di bawah Castillo, meluas sejak mantan Presiden Pedro Castillo dicopot dari jabatan. "Dia munafik," kata pengunjuk rasa bernama Tania Serra ketika berbicara di tengah teriakan massa, yang berdesak-desakan dengan polisi --yang dilengkapi perlengkapan antihuru hara.

"Dia bilang maaf, maaf, tapi dia tidak keluar untuk berbicara, dia mengirim polisi, tentara untuk membunuh," katanya soal Dina Boluarte. Pada 12-13 Januari, jajak pendapat oleh Ipsos Peru yang diterbitkan di surat kabar Peru 21 pada Minggu (15/1) mencatat 71 persen orang Peru tidak menyetujui pemerintahan Presiden Dina Boluarte. Para pengunjuk rasa mendesak Presiden Boluarte untuk mundur dari jabatannya. Mereka juga meminta Pedro Castillo, yang ditangkap karena "pemberontakan", dibebaskan.

Sumber : Reuters

(voinews.id)- Kontes kecantikan Miss Universe telah menobatkan pemenang dan penerima mahkota yang baru, yaitu R'Bonney Gabriel yang mewakili Amerika Serikat, yang berhasil mengalahkan 83 finalis lainnya, mengutip laporan Deadline.

Gabriel kini menggantikan Harnaaz Sandhu dari India yang memegang gelar Miss Universe tahun sebelumnya. Sementara itu, Runner-up kedua jatuh kepada Andreina Martinez Founier dari Republik Dominika dan runner-up pertama adalah Amanda Dudamel dari Venezuela.

Gabriel merupakan model sekaligus perancang busana lulusan University of North Texas. Ratu kecantikan ini adalah orang Filipina-Amerika pertama yang memenangkan Miss USA. Menurut biografi di halaman resmi Miss Universe, Gabriel memiliki misi agar perempuan dapat melihat ke dalam diri mereka sendiri dan memiliki inspirasi untuk menaklukkan tujuan mereka. Malam penganugerahan Miss Universe 2022 diselenggarakan di New Orleans, Louisiana, AS.

ontes Miss Universe edisi berikutnya akan diselenggarakan di El Salvador. Selain pemenang utama, beberapa penganugerahan lain pada Sabtu (14/1) juga termasuk Miss Congeniality yang diberikan kepada Sofia Depassier dari Chili, Social Impact Award diberikan kepada Anna Sueangam-iam dari Thailand, serta Spirit of Carnival Award diberikan kepada Viktoria Apanasenko dari Ukraina.

antara

(voinews.id)- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno siap membantu promosi Kabupaten Jember sebagai pusat batik ecoprint di Indonesia. "Baju batik yang dikenakan Bapak Bupati Hendy merupakan batik ecoprint yang kini sedang dipopulerkan di Jember, saya siap membantu mempromosikan," kata Sandiaga di Pendapa Wahyawibawagraha Jember, Minggu sore. Menurutnya, kekayaan intelektual yang diperlihatkan oleh Bupati Jember itu harus menjadi semangat daya juang ekonomi umat terutama untuk perkembangan zaman saat ini.

"Pemerintah juga sudah menerbitkan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, sehingga kekayaan intelektual seperti batik ecoprint Jember bisa didaftarkan dan pemerintah siap memfasilitasi," tutur Sandiaga Uno. Ia mengapresiasi capaian kinerja Kabupaten Jember yang dinilainya sudah maju dari segi ekonomi kreatif dan UMKM, selain dari keunggulan sektor pariwisata baik alam, budaya, maupun religi.

"Saya ikut bangga melihat hasil yang telah dicapai Jember saat ini, memang Jember semakin keren. Apalagi saat ini sudah ada interkoneksi penerbangan dua kali ke Juanda Surabaya," kata Sandiaga Uno. Ia mengatakan pihaknya menargetkan penyerapan tenaga kerja baru sektor pariwisata mencapai 4,4 juta orang pada tahun 2024.

"Menyongsong ekonomi baru, Kemenparekraf mendorong terciptanya wirausaha muda sebagai tulang punggung ekonomi, sehingga mampu mengatasi pengangguran," ujar Sandiaga Uno. Sementara Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan Pemerintah Kabupaten Jember sangat mendukung program yang dilakukan oleh Kemenparekraf. "Kami memiliki 248 desa/kelurahan dan Jember memiliki program one village one product, sehingga satu desa memiliki satu produk unggulan.

Itu juga sangat mendukung kebijakan di Kemenparekraf," tuturnya. Tidak hanya itu, lanjut dia, Kabupaten Jember memiliki sebanyak 612 ribu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tersebar di 31 kecamatan, sehingga hal tersebut merupakan potensi yang luar biasa untuk mendongkrak perekonomian di kabupaten setempat. "Kami berharap ada sinergi antara Kemenparekraf dengan Pemkab Jember untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat," katanya.

antara

(voinews.id)- Pemerintah Inggris pada Senin akan mengumumkan aturan baru untuk menekan aksi unjuk rasa dan memperluas wewenang polisi untuk dapat bertindak mencegah gangguan serius. Dalam beberapa tahun terakhir, aksi unjuk rasa -- biasanya terkait masalah lingkungan-- menyebabkan banyak titik di London pusat tutup serta memblokir beberapa jalan raya utama. Alhasil, ada seruan agar polisi diberikan wewenang lebih untuk menghentikan gangguan tersebut.

Pemerintah pada 2022 mengeluarkan undang-undang untuk mengatasi masalah itu, tetapi berencana untuk melangkah lebih jauh dengan undang-undang baru, yang dikenal sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketertiban Umum.

RUU itu diterbitkan tahun lalu dan saat ini sedang berada dalam tahap akhir perdebatan di parlemen. RUU itu menuai kritik keras dari kelompok-kelompok pembela hak sipil. Mereka mengatakan RUU tersebut tidak berpihak kepada demokrasi dan memberi polisi terlalu banyak kekuasaan.

Pemerintah ingin mengamendemen RUU Ketertiban Umum sebelum menjadi undang-undang untuk memperluas definisi hukum tentang 'gangguan serius', memberi polisi lebih banyak fleksibilitas, dan memberikan kejelasan hukum tentang kapan wewenang baru polisi dapat digunakan. "Hak untuk protes adalah prinsip dasar demokrasi kita, tapi ini tidak mutlak," kata Sunak dalam sebuah pernyataan Minggu (15/1) malam.

"Kami tidak bisa membiarkan protes yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat mengganggu aktivitas publik. Hal itu tidak dapat diterima dan kami akan mengakhirinya," kata Sunak. Pemerintah mengatakan undang-undang baru, jika disahkan, akan berarti polisi dapat menghentikan terlebih dahulu protes-protes yang bisa mengganggu. RUU tersebut meliputi tindak pidana bagi mereka yang berusaha untuk mengunci diri di tempat-tempat atau bangunan, dan mengizinkan pengadilan untuk membatasi kebebasan beberapa pengunjuk rasa untuk mencegah mereka menyebabkan gangguan serius.

Sumber : Reuters