VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menawarkan Cargill, perusahaan asal AS, konsep kerja sama dengan mitra lokal untuk menyuplai bahan baku pabriknya di Indonesia. Saat melakukan pertemuan dengan Executive Chair Cargill David Maclennan di sela World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2023 di Davos, Swiss, Selasa (17/1/2023) sore, Bahlil menegaskan Kementerian Investasi/BKPM siap membantu penyelesaian masalah investasi terkait bahan baku yang dihadapi oleh Cargill melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

"Saya tawarkan kepada Cargill suatu konsep agar bekerja sama dengan mitra lokal dalam menyuplai bahan baku untuk pabrik. Yang penting kan ada kepastian bahan baku dengan harga yang kompetitif, sehingga tidak terjadi persoalan kesulitan bahan baku. Sangat disayangkan untuk investasi sebesar ini," katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Dalam kesempatan itu, Bahlil menyampaikan apresiasi atas investasi Cargill selama ini di Indonesia serta menyatakan dukungan terhadap rencana investasi Cargill dan ekspansinya. Setelah proyek penggilingan jagung basah di Pasuruan, Jawa Timur, dengan total investasi 100 juta dolar AS diresmikan pada September 2022 lalu, Kementerian Investasi/BKPM juga mendorong agar proyek industri penyulingan kelapa sawit di Lampung senilai 200 juta dolar AS dapat direalisasikan tepat waktu.

Executive Chair Cargill David Maclennan memberikan respons positif terhadap tawaran Bahlil seraya mengungkapkan bahwa Cargill sangat berterima kasih atas seluruh dukungan dan kemudahan yang diberikan Pemerintah Indonesia selama perusahaan perkebunan itu merealisasikan investasinya.

David menambahkan bahwa proyek industri penyulingan kelapa sawit dapat selesai tahap konstruksinya pada Maret 2023 untuk kemudian masuk tahap pengujian dalam beberapa bulan setelahnya dan masuk ke fase komersial.

"Kementerian Investasi telah menjadi pendukung terbaik bagi investasi kami. Kami telah menjadi mitra Indonesia selama 40 tahun lebih dan kami berkomitmen untuk hadir dalam jangka waktu yang panjang di Indonesia.

Kami ingin mendukung petani Indonesia. Kami pun tentu lebih memilih bahan baku lokal daripada impor," jelas David. Cargill adalah perusahaan multinasional asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang pangan, pertanian, dan keuangan, serta berada di 70 negara dengan lebih dari 155.000 karyawan.

Cargill di Indonesia beroperasi sejak 1974 dan telah memperluas bisnis yang terdiri dari pabrik pakan ternak, pabrik kelapa sawit dan perkebunan, pemanis, pengolahan kakao, dan produk protein. Cargill mengoperasikan fasilitas di 16 kabupaten dan 12 provinsi dengan total investasi lebih dari Rp5,3 triliun dan penyerapan TKI sebanyak 2.997 orang.

antara

(voinews.id)Ketua Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) memperingatkan di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos  bahwa krisis pangan yang sedang berlangsung kemungkinan akan berlanjut pada 2023. "Untuk tahun 2023, kami tidak memperkirakan situasi yang lebih baik daripada tahun 2022. Beberapa kekurangan dalam rantai pasokan global yang kami lihat pada tahun 2022 akan berdampak pada tahun 2023," kata Ketua IFAD Alvaro Lario kepada Xinhua.

“Kami bekerja dengan banyak mitra kami untuk melihat bagaimana juga membuka situasi pupuk. Namun, untuk tahun 2023 mengingat musim tanam tahun 2022, tidak akan ada banyak kabar baik,” katanya.

Lario mengatakan bahwa meskipun tindakan diambil untuk mengatasi krisis pangan, itu hampir tidak cukup dan dibutuhkan lebih banyak investasi. “Kami melihat banyak petani kecil menderita karena krisis biaya hidup, terbatasnya akses pangan dan pupuk. Sayangnya, musim tanam telah hilang,” katanya. "Namun, ada beberapa inisiatif yang sedang berlangsung tentang bagaimana mengatasi kekurangan sistem pangan.

Beberapa di antaranya terkait dengan perpajakan, subsidi, distribusi dan produksi. Kami sedang mencari cara untuk meningkatkan secara besar-besaran investasi yang masuk ke sistem pangan," kata dia. Menurut IFAD, tiga perempat orang termiskin di dunia tinggal di daerah pedesaan di negara berkembang.

Sebagian besar dari mereka bergantung pada pertanian untuk mata pencaharian mereka. Perubahan iklim, pertumbuhan populasi global, dan harga makanan dan energi yang tidak stabil berpotensi mendorong jutaan orang yang lebih rentan ke dalam kemiskinan dan kelaparan ekstrem pada 2030.

Menurut laporan "State of Food Security and Nutrition" yang diterbitkan oleh lima badan PBB, termasuk IFAD, Juli lalu, dunia semakin tertinggal dalam upaya mengakhiri kelaparan dan kemiskinan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Ini menunjukkan bahwa jumlah orang yang terkena kelaparan secara global naik menjadi 828 juta pada tahun 2021, meningkat sekitar 150 juta sejak merebaknya pandemi COVID-19.

antara

(voinews.id)- Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern tidak akan mencalonkan diri kembali dan berencana turun dari jabatannya selambatnya pada awal Februari Hal itu disampaikan Ardern dalam pernyataannya yang disiarkan oleh satu saluran televisi. Dia menambahkan bahwa pemilihan umum Selandia Baru akan diadakan pada 14 Oktober mendatang.

"Musim panas ini, saya berharap menemukan cara untuk mempersiapkan tidak hanya untuk tahun selanjutnya, tapi masa berikutnya - karena itulah yang diperlukan tahun ini," ungkap Ardern yang terlihat emosional. "Tetapi saya tidak dapat melakukannya," ujarnya.

Masa jabatan Ardern sebagai perdana menteri Selandia Baru akan berakhir pada 7 Februari 2023. Ardern mengatakan bahwa ia percaya Partai Buruh Selandia Baru akan memenangkan pemilu mendatang. Dia juga mengatakan bahwa pemilihan ketua partai yang baru akan diadakan pada Minggu ini (22/1).

Wakil Perdana Menteri Selandia Baru Grant Robertson, yang juga memegang jabatan menteri keuangan, mengatakan melalui pernyataan resmi bahwa ia tidak akan mencalonkan diri sebagai ketua Partai Buruh yang baru.

Sumber: Reuters

(voinews.id)- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengajak pemerintah mengubah dan memperbaiki manajemen penangan kelautan agar bisa lebih berpihak lagi terhadap nelayan di Tanah Air. "Kita memahami kehidupan nelayan dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan kehidupan yang memadai di hampir seluruh pantai,” kata Dedi, di Purwakarta, Rabu.

Ia mengaku khawatir suatu saat laut akan dikuasai oleh kapal asing lantaran nasib nelayan di Indonesia semakin terpuruk. Menurut Dedi, nelayan berbeda dengan petani yang masih bisa menyimpan padi di gudang atau leuit. Disampaikan, nelayan yang saat ini sedang mengalami paceklik ikan tak bisa menyimpan apa-apa sebagai bekal hidup. Mereka justru semakin terpuruk dengan mendominasinya rentenir, bank keliling atau bank emok yang memberikan pinjaman dengan bunga sangat besar. “Kemudian nelayan membayar (pinjaman dari rentenir) setelah bisa melaut, sehingga terjadi penumpukan utang,” katanya. Selain itu areal pemukiman nelayan mayoritas sanitasinya buruk.

Ditambah banyak rumah tak memiliki toilet, rumah ditempati oleh banyak kepala keluarga, hingga tak adanya hak kepemilikan tanah. Jadi saat terjadi pembangunan kawasan bisnis, kampung nelayan cepat mengalami kerusakan lingkungan, bahkan abrasi.

"Tingkat fokus PUPR kurang di laut banyaknya di darat. Sedangkan KKP sangat terbatas pada aspek penanganan di daerah bencana," katanya. Ia menyampaikan, tidak ada salahnya KKP membentuk satu dirjen khusus dalam menangani infrastruktur laut agar infrastruktur laut dapat terbenahi dengan baik.

Dikatakannya, keterpurukan nelayan juga semakin bertambah karena daya jelajah mereka mencari ikan semakin berkurang akibat naiknya harga BBM dan keterbatasan kapal atau perahu yang dimiliki. Sehingga nelayan hanya bisa mencari ikan kecil di sekitar pantai.

“Kalau kita tidak melakukan perubahan manajemen penangan kelautan, suatu saat nanti yang melakukan penangkapan ikan hanya orang kaya, orang bermodal. Atau bisa jadi suatu saat nanti yang berbisnis ikan dan melakukan pengelolaan di Indonesia adalah kapal asing berbendera Indonesia, dan itu kan terjadi,” kata Dedi. Kemungkinan atau kekhawatiran tersebut disampaikan, karena anak muda atau milenial kini sudah malas menekuni bidang kelautan, sama halnya dengan pertanian.

Karena bagi mereka tidak ada perubahan nasib. Menurut dia, KKP harus menguatkan paradigma kelautan agar program yang ada dari tahun ke tahun terus sama. Program tersebut harus mengarah pada rencana besar untuk mengubah nasib nelayan dengan berbagai skema dan kebijakan yang memadai.

“Jadi angka Rp6,7 triliun (anggaran KKP) tidak ada arti dibanding luasnya laut kita. Ditambah lagi program kita tidak mendasar, makin tidak terlindungi nelayan kita. Nelayan kita tidak dilindungi di rumahnya, karena rumahnya saja sudah tidak layak huni,” katanya. Ia berharap nasib nelayan di Indonesia bisa berubah mulai dari kepemilikan rumah yang layak huni, lingkungan yang bersih, kepemilikan kapal yang baik dan kemampuan permodalan yang memadai.

antara