VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memandang perlu pemerintah daerah (pemda) memperketat upaya memonitor pengendalian harga barang dan jasa di tengah perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. "Perlu semua pihak, termasuk pemda, monitoring pengendalian harga barang dan jasa. Pasalnya, perayaan Natal dan tahun baru berdampak pada kenaikan permintaan komoditas tertentu yang membuat angka inflasi makin meningkat," kata Mendagri Tito Karnavian dalam keterangan di Jakarta.

Mendagri menyampaikan hal itu saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring dan luring dari Gedung Sasana Bhakti Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin. Tito Karnavian menekankan bahwa pengendalian harga barang dan jasa menjadi isu penting, bukan hanya di tingkat nasional ataupun lokal, melainkan juga global. Apalagi, saat ini konflik Ukraina dan Rusia masih berlangsung dan berdampak pada laju inflasi.

Selanjutnya, menurut dia, momentum Natal dan tahun baru yang bakal berimbas pada kenaikan permintaan terhadap komoditas tertentu, mobilitas masyarakat, dan lainnya. "Ini juga terjadi di Indonesia yang berakibat pada kemungkinan terhadap stabilitas harga pangan, harga barang dan jasa, dan lain-lain," kata Tito. Oleh karena itu, Mendagri memandang perlu pemda terus memperketat monitoring, intervensi, dan melakukan pengendalian harga barang maupun jasa pada pekan terakhir Desember 2022.

"Seperti diketahui bahwa dengan tingkat inflasi yang ada dari bulan ke bulan, dan dari penurunan yang ada, salah satu kontributor yang terpenting adalah pengendalian kebersamaan di pusat dan setiap daerah melakukan langkah di daerah masing-masing," ucapnya.

Mendagri juga mengapresiasi daerah-daerah yang saat ini angka inflasinya terbilang rendah di bawah rata-rata inflasi nasional. Hal itu seperti yang dialami Provinsi Kepulauan Riau yang tingkat inflasinya 5,26 persen dan Kota Lhokseumawe dengan inflasi 4.42 persen. Akan tetapi, Mendagri juga memberikan atensi pada pemda yang inflasinya cukup tinggi, seperti yang dialami Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang angka inflasinya 6,84 persen dan Kota Parepare dengan inflasi 7,11 persen. Tito meminta daerah dengan angka inflasi tinggi melakukan sejumlah upaya pengendalian.

Mendagri meminta seluruh kebijakan pengendalian inflasi di daerah tersebut tidak hanya sekadar di atas kertas. Namun, menurut Mendagri, pemerintah setempat perlu turun langsung ke lapangan untuk melihat detail masalah yang mereka hadapi. "Permasalahan penerbangan, misalnya, apa kuncinya, koordinasi dengan pihak penerbangan, kemudian realisasi eksekusinya. Gerakan tanam, misalnya, tidak hanya cukup membuat edaran gerakan tanam," ujarnya.

antara

(voinews.id)- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi menyampaikan pembentukan kampung anti-politik uang oleh pihaknya diharapkan dapat memperkokoh komitmen masyarakat di dalamnya untuk menolak praktik politik uang dalam pemilu.

"Dengan terbentuknya kampung anti-politik uang, diharapkan muncul kampung-kampung dengan karakter masyarakat yang memiliki kesadaran politik tinggi untuk mewujudkan demokrasi yang bersih dan bermartabat serta memiliki komitmen kokoh menolak dan melawan politik uang," ujar anggota Bawaslu RI Puadi kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Puadi lalu mengingatkan praktik politik uang bukan hanya menjadi musuh besar bagi pelaksanaan demokrasi yang baik, melainkan pula musuh besar bagi pembangunan di suatu negara. Oleh karena itu, Bawaslu secara konsisten meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya politik uang.

"Bawaslu berusaha menyentuh ruang hati masyarakat untuk menolak politik uang, setidaknya untuk diri sendiri dan keluarga," tambah Puadi. Salah satu contoh kampung anti-politik uang itu adalah Desa Gunungsari yang terletak di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.

Sebelumnya, saat menghadiri acara Konsolidasi Nasional Bawaslu 2022 di Jakarta, Sabtu (17/12), Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Bawaslu untuk melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya dalam mengawasi praktik politik uang yang terjadi di lapangan setiap penyelenggaraan pemilu. Dalam sambutannya di acara tersebut, Jokowi mengakui politik uang menjadi "penyakit" setiap gelaran pesta demokrasi.

"Politik uang ini sudah menjadi penyakit di setiap pemilu. Kalau ada yang bilang enggak ada, saya tiap hari di lapangan. Saya pernah ikut Pilkada, pemilihan wali kota dua kali, pemilihan gubernur dua kali karena dua ronde, pemilihan presiden dua kali. Jadi, kalau ada yang membantah tidak ada, saya akan sampaikan apa adanya, ada," kata dia.

Presiden pun meminta Bawaslu menggencarkan pendidikan politik untuk menjaga Pemilu 2024 yang berintegritas dan berkualitas tanpa politik uang.

antara

(voinews.id)- Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Senin (26/12) mengatakan ia berupaya mendapatkan bantuan dari India dalam menerapkan "formula perdamaian". Upaya itu ia lakukan ketika berbicara dengan Perdana Menteri India Narendra Modi melalui telepon. Dalam pembicaraan tersebut, kata Zelenskyy di Twitter, ia menyampaikan pernyataan harapan bahwa India akan sukses menjalankan peran sebagai ketua G20 tahun depan.

"Pada platform inilah saya mengumumkan formula perdamaian dan sekarang saya mengandalkan partisipasi India dalam penerapannya," ujar presiden Ukraina itu. Pada November, Zelenskyy meminta negara-negara besar ekonomi yang tergabung dalam Kelompok 20 (G20) untuk mengesahkan 10 butir formula perdamaian serta untuk mengakhiri perang. Pemerintah India melalui pernyataan pada Senin malam mengungkapkan bahwa Modi dan Zelenskyy membahas berbagai peluang untuk memperkuat kerja sama bilateral.

"Perdana Menteri menjelaskan prioritas-prioritas utama yang ditetapkan India sebagai ketua G20, termasuk memberi negara-negara berkembang kesempatan untuk menyuarakan kekhawatiran soal berbagai masalah, seperti keamanan pangan dan energi," kata pemerintah.

Selama pembicaraan tersebut, Modi juga menekankan desakannya agar perang di Ukraina segera dihentikan. Ia menyampaikan dukungan India bagi upaya-upaya untuk mewujudkan perdamaian. India selama ini tidak secara terang-terangan mengutuk invasi Rusia ke Ukraina.

Negara pimpinan Modi itu telah berkembang menjadi pembeli utama minyak Rusia, setelah China. India bulan ini membeli minyak mentah Urals di bawah harga 60 dolar AS (sekitar Rp937 ribu) per barel yang ditetapkan oleh negara-negara Barat. Menteri luar negeri India sebelumnya mengatakan bahwa India, sebagai konsumen migas terbesar ketiga di dunia dan tingkat pendapatannya tidak tinggi, harus menjaga kepentingannya. Terkait dengan keadaan tersebut, menlu India menyebut Rusia sebagai "mitra yang stabil dan teruji kuat" bagi India.

Reuters juga melaporkan pada November bahwa Moskow telah mengirimkan kepada India daftar lebih dari 500 produk yang bisa dikirimkan, termasuk komponen mobil, pesawat, dan kereta api. Rusia saat ini sedang didera serentetan sanksi, yang menyulitkan kemampuannya untuk menjaga kelangsungan operasi industri-industri utama. India, sebaliknya, juga telah mengirimkan daftar produk-produknya untuk dapat dimasukkan ke pasar Rusia, menurut menlu.

India sedang berupaya menyeimbangkan perdagangan bilateral, yang saat ini condong ke arah Rusia.

Sumber: Reuters

(voinews.id)- Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un memulai pertemuan penting Partai Buruh yang berkuasa, menurut laporan media pemerintah pada Selasa, momentum yang sering dia manfaatkan untuk mengumumkan keputusan kebijakan besar yang menandai Tahun Baru. Rapat Pleno Diperbaharui Keenam Komite Sentral ke-8 Partai Buruh Korea (WPK) diadakan pada Senin, kata kantor berita resmi KCNA. Pertemuan partai dan pejabat pemerintah selama beberapa hari menutup satu tahun aksi Korut, ketika negara terisolasi itu menembakkan rudal dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk rudal balistik antarbenua (ICBM). Ketegangan baru meletus pada Senin ketika lima pesawat tak berawak Korut melintas ke Korea Selatan, mendorong Seoul untuk mengerahkan jet tempur dan menyerang beberapa helikopter, serta melepaskan tembakan untuk mencoba menembak jatuh mereka. Kim juga menghadapi tantangan ekonomi yang kian meningkat di tengah sanksi internasional atas program senjatanya, dampak dari kebijakan penguncian untuk membatasi virus corona dan juga bencana alam. Dalam rapat tersebut, para peserta menyepakati lima poin agenda besar, termasuk peninjauan ulang implementasi sejumlah kebijakan utama dan anggaran pada 2022, serta rencana kerja dan RAPBN untuk 2023. Kim mempresentasikan laporan rinci tentang bagaimana kekuatan negara itu telah "meningkat secara luar biasa di semua bidang politik, militer, ekonomi dan budaya," kata KCNA. "Keberhasilan serta kemajuan juga telah dibuat dalam melaksanakan tugas-tugas yang sangat besar... melalui perjuangan berat dan sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya tahun ini," menurut KCNA lebih lanjut. "Dia menekankan perlunya kebijakan perjuangan yang lebih menggairahkan dan percaya diri berdasarkan fakta-fakta berharga yang mencapai kemajuan praktis sembari menghadapi semua kesulitan." Laporan itu menetapkan tujuan utama untuk 2023 di beberapa sektor penting, termasuk logam, kimia, listrik, konstruksi, pertanian, dan industri ringan, tambahnya. Media pemerintah Korut sebelumnya merilis pidato pemimpinnya pada Hari Tahun Baru, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, Kim telah mengadakan pertemuan partai di akhir tahun untuk membuat pengumuman kebijakan besar. Sumber: Reuters